Diperbolehkan bagi orang yang telah diberi tanggung jawab khusus, seperti wali atau pengampu, maupun tanggung jawab umum, seperti khalifah, penguasa, pegawai negeri, muhtasib, atau hakim Pengadilan Penyelewengan (Madhalim), untuk menunjuk seseorang sebagai wakilnya dalam jabatannya – dalam batas kewenangannya – hanya dalam perselisihan dan pembelaan, dan tidak ada perbedaan apakah ia berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat.

It is permitted for the one who has been vested with a specific responsibility, like a custodian or guardian, or general responsibility such as the Khalifah, ruler, civil servant, Muhtasib, or judge of the Court of Injustice Acts (Madhalim), to appoint a person to his position as a proxy - within the bounds of his authority – in disputes and defence alone, and there is no difference whether they were the plaintiff or defendant.

Dalilnya adalah dalil tentang pemberian wakil (kuasa). Sebagaimana sah bagi seseorang untuk mewakilkan orang lain untuk bertindak atas namanya dalam perkara yang berada di bawah kendalinya, seperti jual beli dan sengketa, demikian pula sah mewakilkan orang lain untuk bertindak atas namanya dalam perkara yang ia tangani atas nama orang lain. Maka wakil, jika diberi hak untuk mewakilkan dalam perkara yang ia diberi kuasa atasnya, dapat mewakilkan orang lain untuk dirinya dalam hal yang berada di bawah kendalinya sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut. Atas dasar ini, wali dapat mewakilkan orang lain untuk bertindak atas namanya terhadap harta orang yang ia walikan, dan demikian pula nazir wakaf diperbolehkan mewakilkan siapa pun yang ia kehendaki dalam semua urusan yang berada di bawah kendalinya, seperti menyewakan harta wakaf dan sebagainya. Serupa dengan mereka adalah penguasa, yang diperbolehkan mewakilkan siapa pun yang ia kehendaki dalam urusan apa pun yang berada di bawah kendalinya. Kecuali jika penguasa itu adalah Khalifah, maka ia diperbolehkan mewakilkan siapa pun yang ia kehendaki karena ia memiliki kendali atas setiap urusan, sehingga ia seperti orang yang mewakilkan atas namanya sendiri. Adapun selain Khalifah, yaitu mereka yang menjadi wakil-wakilnya seperti para pembantu, gubernur, dan kepala departemen, mereka tidak memiliki hak untuk mewakilkan atas nama mereka dalam hal yang mereka diwakilkan kendalinya, kecuali jika Khalifah memberi mereka hak tersebut. Hal ini karena mereka adalah wakil-wakil Khalifah, sehingga mereka serupa dengan para deputi, dan seorang deputi tidak berhak mewakilkan tugasnya kecuali ia diberi hak itu. Maka jika pewakilannya memberinya kuasa tersebut, ia memiliki hak untuk mewakilkan, baik ia sebagai penggugat maupun tergugat, karena hak mewakilkan itu bersifat umum dan mencakup setiap urusan yang ia tangani. Berdasarkan hal itu, apa yang dikenal sekarang sebagai jaksa agung (pengacara pemerintah), dan penuntut umum serta kejaksaan, atau apa pun yang serupa dengannya, maka dari sudut pandang kaidah perwakilan (wakalah), pekerjaan tersebut sah menurut Syariat, karena Syariat membolehkan jenis perwakilan semacam ini.

Its evidence is the evidence for the giving of proxy, since as it is valid for a person to deputise another person to act on their behalf in the issue they have control over such as buying, selling, and disputes, in the same manner it is valid to deputise another person to act on their behalf in the issues they are acting on, on behalf of someone else. So the proxy, if given the right to deputise in the issue that they were given the proxy in, can deputise someone for themselves in that which they have control over as a result of being given the proxy. Accordingly, the guardian can deputise someone else to act on their behalf with the wealth of the one they are guardian over, and in the same manner the custodian of the Waqf is permitted to deputise whomever they please in all the affairs that he has the power of control over from the leasing of the Waqf and so on. Similar to them is the ruler, who is permitted to deputise whomever he pleases in any of the issues he has control over. Unless the ruler is the Khalifah, in which case it is permitted for him to deputise whomever he pleases because he possesses control over every matter, and so he is like the one who deputises on his own behalf, whereas anyone other than the Khalifah, from those who are his delegates such as the assistants, governors, and department managers, do not have the power to deputise on their behalf in that which they have been deputised control over unless the Khalifah gave them the right to do so. This is because they are the delegates of the Khalifah, and so they are similar to the deputies, and the deputy has no right to deputise his duty unless he was given that right. So if his deputation gave him that power, then he would have the right of deputation irrespective of whether he was a plaintiff or defendant, since the right to deputise is general and encompasses every issue that he acts in. Based upon that, what is known today as the attorney general (lawyer of the government), and the public prosecutor and prosecution, or anything else similar, then from the angle of the rules of proxy the work is valid according to the Shari’ah, since the Shari’ah permitted this type of deputation.