Kepemilikan pribadi adalah hukum syariat yang ditetapkan oleh harta itu sendiri atau oleh manfaat darinya. Hal ini memberikan kelayakan bagi pemilik harta untuk memperoleh manfaatnya atau menerima imbalan darinya.

Private property is Shari’ah rule determined by the property itself or the benefit from it. This qualifies the one that owns a property to benefit of it or gets an exchange for it.

Dalil pada artikel ini adalah dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwa definisi kepemilikan pribadi adalah izin Pembuat Syariat (SWT) untuk memanfaatkan harta itu sendiri, yang mencakup izin-Nya (SWT) berkenaan dengan pemanfaatan, yang pada gilirannya memerlukan dalil untuk setiap pemanfaatan karena itu merupakan perbuatan seorang hamba, sehingga wajib adanya seruan dari Pembuat Syariat (SWT) mengenainya. Dengan cara yang sama, ia juga mencakup izin-Nya (SWT) berkenaan dengan apakah harta itu sendiri boleh dimanfaatkan atau tidak, yang tidak memerlukan dalil untuk setiap jenis harta. Sebaliknya, asal dari setiap harta adalah bahwa ia diperbolehkan untuk dimiliki berdasarkan dalil umum dalam firman-Nya:

The evidence of this article is the Shari’ah evidences which indicate that the definition of private ownership is the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the property itself, which encompasses His (swt) permission with respect to utilisation, which in turn requires an evidence for every utilisation since it is the action of the worshipper, and so it is imperative that there is an address from the Legislator (swt) regarding it. In the same way it also encompasses His (swt) permission with respect to whether the property itself can be utilised or not, which does not require an evidence for every item. Rather, the origin in every property is that it has been permitted to be owned due to the general evidence in His (swt) words:

"Dan Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya dari Dia." (QS. Al-Jatsiyah: 13), dan karena itu larangan memiliki harta tertentu memerlukan nash.

“And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth - all from Him.” (TMQ 45:13), and so the prohibition of owning a specific property requires a text.

Oleh karena itu, dalil-dalil yang membolehkan pemanfaatan memperbolehkan kepemilikan harta, dan dalil-dalil yang menghalalkan segala sesuatu bagi manusia memberinya izin umum untuk memiliki apa pun. Dari kedua hal ini disimpulkan bahwa definisi kepemilikan adalah izin Pembuat Syariat (swt) untuk memanfaatkan harta itu sendiri. Inilah makna dari definisi yang disebutkan dalam pasal ini.

Accordingly the evidences for the permission of utilisation permitted the possession of the property, and the evidences which permitted every thing for human beings gave him the general permission to own anything, and so it has been deduced from these two issues that the definition of ownership is the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the property itself. This is the meaning of the definition mentioned in this article.

Jika kita ambil contoh kepemilikan sepotong roti, maka dikatakan bahwa roti tersebut adalah milik (harta), dan ditetapkan bahwa hukum syariat mengenainya adalah bahwa Pembuat Syariat (SWT) memberi izin kepada manusia untuk memanfaatkannya, melalui mengonsumsi, mengambil manfaat darinya, dan mempertukarkannya. Izin pemanfaatan ini mengharuskan bahwa pemilik, yaitu orang yang izin tersebut berkaitan dengannya, dimungkinkan untuk memakan roti tersebut dan demikian pula dimungkinkan untuk menjualnya. Maka hukum syariat yang ditetapkan untuk harta, yakni sepotong roti, adalah adanya izin untuk mengonsumsi dan mempertukarkannya.

If we take the example of the ownership of a loaf of bread, it would be said that the loaf of bread is the property, and it is determined that the Shari’ah rule regarding it is that the Legislator (swt) gave permission for people to utilise it, through consumption, benefiting from it and exchanging it. This permission for utilisation necessitates that the owner, who is the one whom the permission relates to, is enabled to eat the loaf of bread and similarly is enabled sell it. So the determined Shari’ah rule for the property, in other words, the loaf of bread, is that there is permission to consume and exchange it.

Definisi yang disebutkan dalam artikel ini didasarkan pada hal ini, dan definisi ini berarti izin dari Ash-Shaari' untuk pemanfaatan harta tersebut. Artikel ini disusun berdasarkan dasar tersebut.

The definition mentioned in this article was based upon this, and this definition means the permission of the Legislator for the utilisation of the property. The article was drafted upon this basis.