Tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk memegang jabatan pemerintahan; sehingga ia tidak boleh menjadi Khalifah, tidak boleh menjadi pembantu, gubernur, atau ‘Amil, dan tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang dianggap sebagai tindakan pemerintahan. Demikian pula, ia tidak boleh menjadi kepala hakim dan tidak boleh menjadi hakim di mahkamah Madhalim, serta tidak boleh menjadi Amir Jihad.

It is not permitted for a woman to take a ruling position; so she cannot be a Khalifah, nor an assistant, governor or ‘Amil, nor undertake any action considered to be ruling. In the same manner she cannot be the head judge and nor a judge in the Madhalim court, nor the Amir of Jihad.

Dalil untuk artikel ini adalah apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Bakrah, yang berkata:

The evidence for this article is what Al-Bukhari narrated from Abu Bakra who said.

. لَنْ ي فُْلِحَ « : أن أهل فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال لما بلغ رسول الله » قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة .

. لَنْ ي فُْلِحَ « : أن أهل فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال لما بلغ رسول الله » قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة .

"Ketika Rasulullah ﷺ diberitahu bahwa putri Kisra telah diberi kekuasaan atas bangsa Persia, beliau bersabda: Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita." Hadits ini secara tegas menyebutkan bahwa wanita tidak diperbolehkan memegang jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, wanita tidak diperbolehkan melakukan apa pun dari tindakan-tindakan pemerintahan, baik sebagai Khalifah, pembantu, gubernur, Qadhi Qudhat (hakim agung), hakim di pengadilan Mazhalim, atau 'amil di daerah, karena kejelasan riwayat yang melarangnya.

“When the Messenger of Allah (saw) was told that the daughter of Kisra had been given the reign over the Persians he said: Never will succeed such a nation that make a woman their ruler.”. This explicitly mentions that a woman is not permitted to take a ruling position. Accordingly, women are not permitted to undertake anything at all from any of the actions of ruling, whether the Khalifah, assistant, governor, Supreme judge, judge in the Madhalim court, or ‘amil in the district, due to the explicitness of the narration forbidding it.

Adapun wanita tidak menduduki posisi Amir Jihad, meskipun itu bukan posisi pemerintahan, hal ini karena jihad tidak wajib atas wanita, sehingga ia tidak dapat memegang kepemimpinan atas mereka yang wajib berjihad.

As for women not taking the position of the Amir of Jihad, despite it not being a ruling position, this is because Jihad is not obligatory upon women and so she cannot assume leadership over those for whom Jihad is obligatory.