Pengelolaan ekonomi harus memperhatikan pandangan tentang masyarakat yang dituju ketika mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan. Maka, bagaimana seharusnya masyarakat itu dijadikan dasar bagi pemenuhan kebutuhan.

The management of the economy is to take in consideration the viewpoint about the targeted society when considering the fulfilment of the needs. So what the society ought to be should be made the basis for the fulfilment of the needs.

Artikel ini disimpulkan dari beberapa dalil, dan hukum syariat dapat disimpulkan dari satu atau beberapa dalil. Artikel ini disimpulkan dari pembatasan kepemilikan atas benda-benda dengan cara tertentu, pembatasan sebab-sebab kepemilikan pada sebab-sebab tertentu, pembatasan cara menginvestasikan harta menurut metode tertentu, serta dari larangan atas hal-hal dan perbuatan-perbuatan tertentu. Dengan demikian, pengelolaan ekonomi telah disimpulkan dari dalil-dalil untuk keempat persoalan tersebut.

This article is deduced from several evidences and the Shari’ah rule can be deduced from single or multiple evidences. It has been deduced from the limitation of the ownership of things by a specific method, and the limitation of the causes of ownership to particular causes, and the limitation of how wealth can be invested according to a particular method, and from the prohibition of certain things and actions, and so the management of the economy has been deduced from the evidences for these four issues.

Pengelolaan ekonomi yang disimpulkan dari dalil-dalil ini adalah bahwa wajib hukumnya pandangan tentang harta, dari sisi bahwa harta itu memenuhi kebutuhan, dikaitkan dengan hukum syariah mengenai harta tersebut, dan dibangun di atasnya. Gandum dan madu dianggap termasuk harta, karena Allah (SWT) membolehkan keduanya. Sedangkan ganja dan minuman keras tidak dianggap termasuk harta, karena Allah (SWT) mengharamkan keduanya. Uang yang digunakan untuk membeli, dan yang dibayarkan sebagai gaji, termasuk harta, karena syariah membolehkan memperoleh uang dalam kedua keadaan ini. Sementara uang curian dan uang yang diperoleh melalui akad batil tidak dianggap termasuk harta, karena syariah mengharamkan keduanya. Maka, hukum syariah harus diperhatikan ketika mempertimbangkan cara memenuhi kebutuhan, dan wajib hukumnya bahwa hukum syariah menjadi dasar bagi pertimbangan terhadap kenyataan harta yang memenuhi suatu kebutuhan, atau dengan kata lain, dasar tempat harta itu dihasilkan dan dikonsumsi. Inilah makna artikel ketika menyatakan bahwa pengelolaan ekonomi adalah pandangan terhadap bagaimana masyarakat seharusnya memenuhi kebutuhan, karena yang seharusnya menjadi landasan masyarakat, yaitu hubungan-hubungan antarmanusia seharusnya didasarkan, adalah bahwa hubungan-hubungan tersebut harus dibatasi oleh dan berjalan sesuai dengan hukum-hukum syariah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bahwa pertimbangan tentang apa yang seharusnya menjadi landasan masyarakat, yaitu dibatasi oleh hukum-hukum syariah, hadir ketika mempertimbangkan cara memenuhi kebutuhan, dan hal itu harus dikaitkan dengan hukum-hukum syariah serta didasarkan padanya, baik yang berkaitan dengan produksi harta maupun konsumsinya.

The management of the economy which has been deduced from these evidences is that it is obligatory that the view regarding wealth, from the angle that it fulfils the needs must be connected to the Shari’ah rule regarding that wealth, and built upon it. Wheat and honey are considered to be from the wealth, because Allah (swt) made the two of them permitted. Whereas cannabis and alcohol are not considered to be from the wealth, since Allah (swt) made the two of them forbidden. The money which is used to purchase, and that which is paid as a salary, is from the wealth since the Shari’ah permitted earning money in these two situations, whereas stolen money and money earned through a void contract is not considered to be from the wealth because the Shari’ah forbade them both. So the Shari’ah rule must be examined when considering how to fulfil the needs, and it is obligatory that it is the basis for the consideration of the reality of the wealth fulfilling a need, or in other words, the basis upon which the wealth is produced and consumed. This is the meaning of the article when it says that the management of the economy is the view towards how the society should fulfil the needs, since what the society should be upon, in other words, what the relationships between the people should be based upon, is that these relationships should be restricted by and proceed according to the Shari’ah rules. Therefore, it is obligatory that the consideration of what the society should be upon, in other words, it being restricted by the Shari’ah rules, is present when considering how to fulfil the needs, and it should be connected to the Shari’ah rules and based upon them, irrespective of whether that is regarding the production of the wealth or its consumption.

Oleh karena itu, asal mula kekayaan dalam sistem Islam adalah bahwa agar sesuatu dianggap sebagai perkara ekonomi yang diperbolehkan untuk diproduksi dan dikonsumsi, hal itu bergantung pada seperti apa seharusnya masyarakat itu, dengan kata lain, pembatasan hubungan antarmanusia oleh hukum Syariat. Berdasarkan hal ini, kekayaan ditelaah dari sudut pandang bahwa ia memenuhi kebutuhan manusia, baik individu maupun masyarakat, dan atas dasar inilah produksi dan konsumsi terjadi.

Accordingly, the origin of wealth in the system of Islam is that in order for it to be considered an economic matter permitted to be produced and consumed, depends on what the society should be, in other words, the restriction of the relationships between people by the Shari’a rule. And based upon this the wealth is examined from the angle of it fulfilling the need of human beings, the individual or the society, and upon this basis production and consumption occurs.

Meskipun pembatasan pada hukum Syariah merupakan dasarnya, yaitu kewajiban umum bahwa hukum Syariah harus menentukan setiap tindakan seorang Muslim, Syariah tidak membiarkan pengelolaan ekonomi bersifat umum hanya berdasarkan dalil-dalil umum seperti firman Allah (SWT):

Though the restriction to the Shari’ah rule is the basis, which is general with regards to the obligation of making the Shari’ah rule decide every action of the Muslim, the Shari’ah did not leave the management of the economy general based upon general evidences such as the words of Allah (swt):

“Dan apa yang diberikan Rasul (ﷺ) kepadamu, maka ambillah; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (TMQ 59:7). Bahkan, ia datang dengan dalil-dalil rinci yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan cara memenuhi kebutuhan dengannya, yaitu dalil-dalil yang membatasi cara kepemilikan, sebab-sebabnya, dan investasi, serta larangan atas hal-hal dan perbuatan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi dalam Islam bukanlah pertimbangan terhadap kekayaan semata dari sudut pandang bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan, melainkan juga memperhatikan apakah kekayaan itu diperbolehkan, dan apakah kebutuhan yang dipenuhinya diperbolehkan; dengan kata lain, ia didasarkan pada pertimbangan terhadap kekayaan dari sudut pandang hubungan antarmanusia yang dibatasi oleh hukum-hukum Syariah.

“And whatever the Messenger (pbuh) has given you - take; and what he has forbidden you - refrain from.” (TMQ 59:7). Rather it came with detailed evidences specific to the distribution of wealth and how to fulfil the needs with it, which are the evidences which limit the method of ownership, its causes, and investment, and prohibition of certain things and actions. Therefore, the management of the economy in Islam is not the consideration of wealth from the angle of how it can fulfil the need alone, but rather it also looks at whether it is permitted, and whether the need which it fulfils is permitted; in other words, it is based upon the consideration of the wealth from the angle of the relationships between people restricted by the Shari’ah rules.