Pasal 38 - Draft Constitution Negara Khilafah | System Of Islam

Pasal 38 - Draft Constitution Negara Khilafah | System Of Islam

"Imam (penguasa) adalah pemelihara dan bertanggung jawab (akan dimintai pertanggungjawaban) atas rakyatnya," diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui 'Abdullah bin Umar, dan juga bahwa aturan-aturan yang diberikan Syari'ah kepada Khalifah, seperti kemandiriannya dalam bertindak sesuai pendapat dan ijtihadnya dalam harta Bayt Al-Mal (baitul mal/kas negara) yang diamanatkan kepadanya, serta pemaksaan terhadap rakyat untuk mengikuti pendapat tertentu dalam satu masalah, dan apa pun lain yang serupa. Riwayat ini memberikan kepada Khalifah hak penuh dalam mengurus urusan rakyat tanpa batasan apa pun. Aturan-aturan tentang Bayt Al-Mal, pengangkatan, persiapan tentara, pengangkatan para gubernur, dan segala hal lain yang diberikan kepada Khalifah, diberikan kepadanya secara mutlak tanpa batasan, yang menjadi bukti bahwa ia dapat menjalankan urusan pemerintahan menurut pandangannya tanpa batasan, dan menaatinya adalah wajib sementara mendurhakainya adalah dosa. Namun, penyelenggaraan pemerintahan ini harus dilakukan sesuai aturan Syari'ah; dengan kata lain, sesuai nash-nash Syari'ah. Maka kekuasaan yang wajib dijalankan, meskipun telah diberikan kepadanya secara mutlak, tetap dibatasi oleh Syari'ah; dengan kata lain, sesuai aturan-aturan Syari'ah. Sebagai contoh, ia diberi kewenangan untuk mengangkat para gubernur sesuai kehendaknya, tetapi tidak benar mengangkat orang kafir, anak kecil, atau perempuan sebagai gubernur, karena hal itu dilarang oleh Syari'ah. Contoh lain, ia boleh mengizinkan dibukanya kedutaan negara-negara kafir di wilayah yang berada di bawah kekuasaannya, dan ia diperbolehkan melakukannya tanpa batasan; namun tidak benar mengizinkan dibukanya kedutaan bagi negara kafir yang hendak menggunakan kedutaan tersebut sebagai alat untuk menguasai negeri-negeri Islam, karena Syari'ah telah melarang hal itu. Demikian pula, ia boleh menyusun bagian-bagian anggaran belanja dan jumlah yang diperlukan untuk setiap bagian, tetapi ia tidak boleh memasukkan dalam anggaran belanja sebuah bagian untuk membangun bendungan yang biayanya melampaui pendapatan Bayt Al-Mal, dengan alasan bahwa ia akan memungut pajak untuk membiayainya. Hal ini karena tidak diperbolehkan oleh Syariah untuk memungut pajak demi sesuatu yang tidak bersifat vital, seperti bendungan ini. Dengan demikian, meskipun ia memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur urusan-urusan yang telah diberikan kepadanya oleh Syariah, kemutlakan ini hanya dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan Syariah. Selain itu, yang dimaksud dengan hak mutlak dalam mengatur urusan-urusan itu bukanlah bahwa ia dapat menyusun undang-undang yang ia anggap perlu untuk mengatur urusan-urusan negeri, melainkan maksudnya adalah bahwa ia telah diberi kebebasan bertindak untuk bertindak menurut pendapatnya tentang bagaimana urusan-urusan itu seharusnya dilaksanakan dalam masalah-masalah yang telah diizinkan baginya. Pada titik itulah ia menyusun undang-undang dalam masalah-masalah yang diizinkan baginya untuk dilaksanakan menurut pendapatnya, dan kemudian menjadi wajib bagi rakyat untuk menaatinya, karena Syariah telah memberinya kebebasan bertindak untuk menerapkan pendapatnya dalam masalah-masalah itu dan memerintahkan kita untuk menaatinya. Maka ia boleh menjadikan pendapatnya ini sebagai undang-undang yang mengikat rakyat. Misalnya, ia telah diberi hak untuk mengelola urusan Bayt Al-Mal menurut pendapat dan ijtihadnya, serta memerintahkan rakyat untuk menaatinya dalam hal itu, sehingga ia dapat menyusun undang-undang keuangan bagi Bayt Al-Mal, yang pada titik itu menjadi wajib untuk menaati undang-undang tersebut. Demikian pula, ia telah diberi kepemimpinan atas Tentara dan pengelolaan urusannya menurut pendapat dan ijtihadnya, dan rakyat diperintahkan untuk menaatinya dalam hal itu. Maka ia boleh menyusun undang-undang mengenai kepemimpinan Tentara dan administrasinya, yang pada titik itu menjadi wajib untuk menaati undang-undang tersebut. Demikian pula, ia berhak mengatur kemaslahatan rakyat menurut pendapat dan ijtihadnya, serta mengangkat orang-orang untuk mengurus kemaslahatan tersebut dan bekerja bersama mereka menurut pendapat dan ijtihadnya, dan rakyat telah diperintahkan untuk menaatinya sesuai dengan itu. Maka ia boleh membuat undang-undang untuk Administrasi Urusan-urusan, dan ia boleh membuat undang-undang mengenai pegawai negeri, dan pada saat itu menjadi wajib untuk menaati undang-undang tersebut. Ia boleh membuat undang-undang untuk setiap masalah yang telah diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Khalifah dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan wajibnya, dan wajib untuk menaati undang-undang tersebut.

“The Imam (ruler) is a guardian and responsible (will be questioned) of his subjects” reported by Al-Bukhari through ’Abd Allah Bin Umar, and also that the rules which the Shari’ah gives to the Khalifah such as his independence of action according to his opinion and Ijtihad in the wealth of the commissioned Bayt Al-Mal (state treasury), and such as the coercion of the people to follow a specific opinion in the single issue, and whatever else is similar. This narration gives the Khalifah the complete right in governing the affairs of the subjects without any restriction, and the rules of the Bayt Al-Mal, adoption, preparation of the Army, appointing the governors, and whatever else which has been given to the Khalifah was given to him in an absolute manner without any restriction, which is proof that he can carry out the governing of the affairs according to how he views without any restriction, and to obey him is obligatory while disobeying him is a sin. However, the undertaking of this governing must be done according to the rules of the Shari’ah; in other words, according to the Shari’ah texts. So the mandatory power, even if it has been given to him absolutely, is restricted by the Shari’ah; in other words, according to the rules of the Shari’ah. For example, he has been granted the power to appoint the governors as he pleases, but it is not correct to appoint the disbeliever, or child, or woman as a governor, since it has been prohibited by the Shari’ah. Another example is that he may permit the opening of embassies of the disbelieving countries in the lands which are under his authority, and he is allowed to do that without any restriction, however it is not correct to permit the opening of embassies for a disbelieving country that wants to use the embassy as a tool for control over the Islamic lands, since the Shari’ah prohibited that. Likewise, he may draft the sections of the budget, and the necessary amounts for each section, but he may not draft a section in the budget for building a dam whose cost is beyond the revenues of the Bayt Al-Mal on the basis that he will collect taxes to pay for it. This is because it is not permitted from the Shari’ah to raise taxes for the sake of something which is not vital such as this dam. In this manner, though he has absolute power in governing the affairs which have been given to him by the Shari’ah, but this absoluteness can only operate according to the rules of the Shari’ah. Additionally, what is meant by the absolute right in the governing of the affairs is not that he can draft laws which he sees as necessary for the governing of the affairs of the lands, but rather the meaning is that he has been given the independence of action to act according to his opinion of how the affairs should be carried out in those issues that have been permitted to him, at which point he drafts the laws in those issues which he has been permitted to undertake according to his opinions, and then it becomes obligatory for the people to obey him since the Shari’ah gave him the independence of action to apply his opinion in those issues and ordered us to obey him. So he may make this opinion into a law which people are obliged by. For example, he has been given the right to manage the affairs of the Bayt Al-Mal according to his opinion and Ijtihad, and order the people to obey him accordingly, so he can draft financial laws for the Bayt Al-Mal at which point it becomes obligatory to obey these laws. Likewise, he has been given the leadership of the Army and the management of its affairs according to his opinion and Ijtihad, and the people are ordered to obey him accordingly. So he may draft laws regarding the leadership of the Army and for its administration at which point it becomes obligatory to obey those laws. Likewise, he has been given the right to manage the interests of the subjects according to his opinion and Ijtihad, and to appoint people to manage the interests and work with them according to his opinion and Ijtihad, and the people have been ordered to obey him accordingly. So he may draft laws for the Administration of the Affairs, and he may draft laws regarding the civil servants at which point it becomes obligatory to obey those laws. He may draft laws for every issue that has been left to the opinion and Ijtihad of the Khalifah in the issues which he has the mandatory powers, and it would be obligatory to obey those laws.

Tidak dapat diperdebatkan bahwa hukum-hukum ini adalah uslub (cara/metode), dan bahwa uslub-uslub tersebut termasuk perkara yang mubah, sehingga mubah bagi seluruh kaum Muslimin. Dalam hal ini, tidak boleh bagi Khalifah untuk menetapkan uslub-uslub tertentu dan mewajibkannya, karena itu berarti mewajibkan tindakan atas sesuatu yang mubah, dan mewajibkan suatu perbuatan atas sesuatu yang mubah berarti menjadikan yang mubah itu fardhu (wajib), serta menjadikan yang mubah itu haram dengan melarang selain uslub-uslub tersebut, dan hal ini tidak diperbolehkan. Pendapat ini tidak dapat dibantah, karena yang mubah itu adalah uslub dari sisi bahwa ia adalah uslub. Adapun uslub pengelolaan Baitul Mal, mubah bagi Khalifah dan tidak bagi setiap orang; uslub kepemimpinan tentara mubah bagi Khalifah dan tidak bagi setiap orang; dan uslub pengurusan kepentingan rakyat mubah bagi Khalifah dan tidak bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, kewajiban bertindak sesuai perkara mubah yang diputuskan Khalifah tidak menjadikan mubah tersebut sebagai fardhu, melainkan hanya menjadikan ketaatan kepada Khalifah wajib, sesuai dengan hak yang diberikan syariat kepadanya untuk bertindak mandiri menurut pendapat dan ijtihadnya, dengan kata lain, sesuai apa yang ia putuskan berdasarkan pendapat dan ijtihad dalam rangka mengatur berbagai urusan. Meskipun pada asalnya perkara itu mubah, Khalifah telah mewajibkannya dan melarang selainnya, namun bagi Khalifah diperbolehkan untuk mengatur urusan sesuai dengannya, karena pengaturan itu adalah urusannya, dan tidak diperbolehkan bagi orang lain, karena pengaturan itu bukan urusan mereka. Oleh karena itu, tidak wajib untuk mengikuti apa yang diadopsi Khalifah dari perkara-perkara yang mubah demi mengatur urusan-urusan; dengan kata lain, apa yang diberikan Syari'ah kepada Khalifah untuk bertindak secara mandiri sesuai pendapat dan ijtihadnya, bukan dari sudut pandang bahwa Khalifah menjadikan sesuatu yang mubah menjadi fardu (wajib), dan menjadikan yang mubah menjadi haram, melainkan dari sudut pandang bahwa ketaatan kepada Khalifah itu wajib dalam segala hal yang diberikan Syari'ah kepada Khalifah untuk bertindak secara mandiri sesuai pendapat dan ijtihadnya. Maka, setiap perkara mubah yang dijadikan mengikat oleh Khalifah demi memudahkan pengaturan urusan-urusan menjadi wajib atas setiap individu dari rakyat untuk dipatuhi. Berdasarkan hal ini, Umar bin Al-Khattab (ra) membentuk departemen-departemen, dan berdasarkan hal ini pula, para Khulafaa' menetapkan tata aturan khusus bagi para pengurus dan bagi rakyat, serta mewajibkan mereka bekerja sesuai tata aturan tersebut dan melarang mereka bekerja dengan cara lain. Berdasarkan hal ini pula, diperbolehkan menyusun undang-undang administratif dan undang-undang lain yang sejenis, dan ketaatan kepadanya adalah wajib dengan cara yang sama seperti ketaatan kepada undang-undang lainnya, karena ketaatan itu ditujukan kepada Khalifah sesuai apa yang ia perintahkan, dari apa yang telah Syari'ah berikan kepadanya berupa hak dan kewenangan untuk bertindak.

It cannot be argued that these laws are styles, and that the styles are from the permitted issues, and so they are permitted for all the Muslims in which case it is not permitted for the Khalifah to specify specific styles and make them obligatory, since it is making it obligatory to act upon something permitted, and to obligate an act upon something permitted is making the Mubah (permitted) Fard (obligatory), and making the Mubah (permitted) Haram (prohibited) by prohibiting anything other than these styles, and this is not allowed. This cannot be argued, since the permitted are styles from the angle that they are styles, as for the styles of administrating the Bayt Al-Mal, they are permitted for the Khalifah and not every person, and the styles of the leadership of the Army are permitted for the Khalifah and not every person, and the styles of the management of the interests of the subjects are permitted for the Khalifah and not all the people. Therefore, the obligation of acting according to this permitted issue which the Khalifah decided upon, does not make that Mubah (permitted) into a Fard (obligation), rather it only makes obeying the Khalifah obligatory according to what the Shari’ah gave to him from the right to act independently according to his opinion and Ijtihad or in other words, in what he decided from opinion and Ijtihad in order to govern the issues. Since although it was originally permitted, the Khalifah made it mandatory and prohibited anything else, but it is permitted for the Khalifah to govern according to it, since the governing is his issue, and it is not permitted for any other person since this governing is not their issue. Therefore, it is not obligatory to adhere to what the Khalifah adopted from the permitted actions in order to govern the affairs; in other words, what the Shari’ah gave to the Khalifah to act independently in according to his opinion and Ijtihad, from the angle that the Khalifah made something Mubah (permitted) into Fard (obligatory), and made the Mubah into Haram (prohibited), but rather from the angle that the obedience to the Khalifah is obligatory in whatever the Shari’ah gave to the Khalifah to act independently in according to his opinion and Ijtihad. So, every Mubah (permitted issue) that the Khalifah made binding in order to facilitate the governing of the issues becomes obligatory upon every individual from the subjects to adhere to. Based upon this, Umar bin Al-Khattab (ra) registered the departments, and based upon this, the Khulafaa’ laid down specific arrangements for their administrators and for the subjects, and obliged them to work according to these arrangements and prohibited them to work in any other way. Based upon this, it is permitted to draft administrative laws and the remaining laws which are from this type, and obedience to them is obligatory in the same manner as obedience to the rest of the laws, since the obedience is to the Khalifah according to what he orders, from what the Shari’ah has given him in terms of rights and independence to act.

Mengenai hal-hal yang tidak diberikan kepada Khalifah untuk diatur menurut pendapat dan ijtihadnya, melainkan hal-hal yang dibolehkan bagi seluruh rakyat, maka tidak boleh baginya membuat undang-undang yang memaksa rakyat atasnya. Misalnya, teknik memimpin tentara diatur menurut pendapat dan ijtihad Khalifah, tetapi rakyat dibolehkan memakai pakaian yang mereka sukai sesuai model yang mereka inginkan, sehingga tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi model pakaian mereka. Mereka juga dibolehkan membangun rumah mereka dengan gaya arsitektur apa pun yang mereka sukai, sehingga tidak boleh bagi Khalifah membuat undang-undang yang membatasi gaya rumah mereka, karena ini adalah perkara mubah bagi seluruh rakyat. Maka setiap pemaksaan rakyat atas suatu hal tertentu dalam perkara mubah semacam ini dengan mengorbankan yang lain, sama dengan mewajibkan dan mengharamkan yang mubah, dan hal ini tidak diperbolehkan bagi Khalifah. Jika ia melakukannya, maka ketaatan kepadanya tidak wajib dan perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan Mazhalim (kezaliman). Adapun adopsi (pengambilan) kebijakannya hanya terbatas pada satu bidang, yaitu bidang yang dalam pengaturannya ia diberi kemerdekaan untuk bertindak menurut pendapat dan ijtihadnya. Dibolehkan baginya untuk mewajibkan rakyat mengikuti pendapat dan ijtihad tertentu, dan ketaatan kepadanya menjadi wajib; dengan kata lain, dibolehkan baginya membuat undang-undang dalam perkara-perkara ini, yaitu perkara-perkara yang menjadi kewenangan Khalifah dan bukan rakyat umum, seperti cara memimpin tentara dan sebagainya. Dalam perkara-perkara seperti ini, ia dapat mewajibkan rakyat mengikuti pendapat dan ijtihad tertentunya, dan wajib bagi mereka untuk menaatinya; dengan kata lain, dibolehkan baginya membuat undang-undang dalam perkara tersebut, sementara tidak diperbolehkan sama sekali baginya melakukannya selain dalam perkara-perkara ini.

With regards to that which has not been given to the Khalifah to run according to his opinion and Ijtihad but instead was permitted for all of the people – it is not permitted for him to legislate laws which force people upon it; for example, the techniques of leading the Army are run according to his opinion and Ijtihad, but the people are permitted to wear the clothes that they like according to the appearance they like and so it is not permitted to draft laws which would limit the appearance of their clothes. And they are permitted to build their houses according to any architectural style they like, and so it is not permitted for the Khalifah to draft laws which would limit the styles for their houses, since this is a Mubah (permitted) issue for all the people, so any forcing of the people upon a specific thing in this type of Mubah (permitted) issue at the expense of others, is equivalent to obligating and prohibiting the Mubah, and this is not permitted for the Khalifah. If he did it, obedience to him would not be obligatory and the issue would be raised to the court of the Madhalim (injustices). Rather, his adoption is limited to a single area, which is that in which he has been given the independence to act according to his opinion and Ijtihad. It is permitted for him to make the people adhere to a specific opinion and Ijtihad, and obedience to him is obligatory; in other words, it is permitted for him to draft laws in these issues, in other words, those issues which are permitted for the Khalifah and not for the general people such as the styles of leading the Army and so on. In such issues, he can obligate people to follow his specific opinion and Ijtihad, and it would be obligatory upon them to obey him, in other words, it is permitted for him to draft laws in such issue, while it is not permitted for him to do so at all in anything other than these issues.