Negara mengawasi seluruh urusan industri. Negara secara langsung mengelola industri-industri yang berkaitan dengan apa pun yang termasuk dalam kepemilikan umum.

The State supervises the whole affairs of industry. It directly undertakes those industries which are connected to whatever is part of the public property.

Artikel ini memiliki dua bagian: pertama, pengawasan terhadap seluruh industri; kedua, secara langsung menangani sebagian urusan industri. Adapun bagian pertama, dalilnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ membenarkan kepemilikan pribadi atas pabrik-pabrik seperti pabrik sepatu, pedang, pakaian, dan hal-hal lainnya.

This article has two halves: firstly, supervision over the whole of industry; secondly, directly undertaking some of the industrial affairs. As for the first half its evidence is that the Messenger (pbuh) consented to private ownership of factories such as those for shoes, swords, clothes and other things:

.» اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ «.

.» اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ «.

"Nabi ﷺ memiliki sebuah cincin yang dibuatkan untuk beliau" (diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari ‘Abd Allah (SWT) bin Umar) dan:

“The Prophet had a ring made for him” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) Bin Umar) and:

.» اسْتَصْنَعَ المنِْبَرَ أَنَّهُ «.

.» اسْتَصْنَعَ المنِْبَرَ أَنَّهُ «.

“Beliau memerintahkan agar dibuatkan mimbar” (diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sahl bin Sa’d Al-Sa’idi). Hal ini menunjukkan bahwa pabrik dijalankan oleh individu swasta dan bukan oleh Negara. Oleh karena itu, hal ini tidak berbeda dengan pertanian. Namun, hal ini termasuk dalam pengurusan urusan-urusan yang Allah (SWT) wajibkan kepada Negara dengan sabda Nabi ﷺ:

“He had a pulpit made” (reported by Al-Bukhari from Sahl Bin Sa’d Al-Sa’idi). This indicates that factories are run by private individuals and not the State. Therefore, it is not different to agriculture. However, it is part of the managing of the affairs that Allah (swt) obligated upon the State with the words of the Prophet :

.» الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

.» الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

"Imam itu adalah pemelihara (penanggung jawab), dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari ‘Abd Allah (SWT) bin Umar). Oleh karena itu, Negara pada umumnya harus mengawasi urusan-urusan industri dengan mengatur hal-hal yang diperbolehkan menurut berbagai corak yang dapat membantu kemajuan produksi, membuka pasar baginya, serta memastikan ketersediaan bahan baku, dan sebagainya.

“The Imam is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) Bin Umar), and so the State has to generally supervise the industrial issues by organising what is permitted according to the various styles which would assist the advancement of production, and by opening markets for it, and making sure raw materials are available, and so on.

Adapun paruh kedua, dalilnya adalah kaidah syariat: "Pabrik mengikuti hukum apa yang dihasilkannya"; diriwayatkan dari Anas bahwa:

As for the second half, the evidence for it is the Shari’ah principle: “The factory takes the rule of what it produces”; it is reported from Anas that:

. لَعَنَ اللَّهُ الخَْمْرَ وَشَارِبهََا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا « » وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .

. لَعَنَ اللَّهُ الخَْمْرَ وَشَارِبهََا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا « » وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .

"Allah (swt) telah melaknat khamar, peminumnya, penyajinya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang untuknya khamar diperas, pengangkutnya, dan orang yang kepadanya khamar diangkut." (diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dan dinyatakan sahih oleh Ibnu As-Sakan). Maka, memeras anggur untuk membuat khamar dilarang oleh Rasulullah ﷺ karena menghasilkan khamar, meskipun memeras itu sendiri diperbolehkan; sehingga proses produksi mengambil hukum dari bahan yang dihasilkannya, dan ini bersifat umum. Berdasarkan hal ini, pabrik mengambil hukum dari bahan yang diproduksinya, sehingga pabrik-pabrik yang memproduksi sesuatu yang dianggap bagian dari milik umum termasuk milik umum, karena mereka mengambil hukum dari apa yang mereka hasilkan.

“Allah (swt) has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.” (reported by Abu Dawud from Ibn Umar and authenticated by Ibn Al-Sakn). And so the production of pressing the grapes for alcohol was prohibited by the Messenger (pbuh) because it produces alcohol, even though pressing is permitted; so the production took the rule of the material that it produced, and this is general. Based upon this, the factory takes the rule of the material it produces, and so the factories that produce anything considered part of public property are part of public property, since they take the rule of what they produce.

Milik umum menjadi milik seluruh kaum Muslimin, dan tidak diperbolehkan bagi seorang individu atau sekelompok individu untuk memilikinya secara pribadi sehingga orang lain terhalang untuk memilikinya. Dari pemahaman ini, Khalifah adalah pihak yang mengelola pabrik-pabrik tersebut dan mencegah kepemilikan pribadi atasnya, karena kepemilikan pribadi akan menghalangi orang lain untuk dapat memperoleh kepemilikan. Oleh karena itu, Negara harus mengelola secara langsung pabrik-pabrik yang termasuk milik umum, seperti pabrik pengolahan minyak, penambangan baja dan emas, dan sebagainya. Namun, pengelolaannya diperlakukan sebagai kepentingan khusus dalam hal pendapatan, pengeluaran, dan urusan lainnya, dan keuntungannya disimpan di Baitul Mal pada bagian yang ditentukan untuknya, karena ia tidak dianggap sebagai bagian dari milik Negara, melainkan bagian dari milik umum.

Public property belongs to all the Muslims, and it is not allowed for an individual or group of individuals to independently own it such that others are prevented from its ownership. From this understanding, the Khalifah is the one who manages these factories and prevents private ownership of them, since private ownership would prevent others from being able to gain ownership, and, therefore, the State has to directly manage the factories which are part of public property, such as those for oil extraction, steel and gold mining and so on. However, it is treated as a specific interest in terms of its income, expenditure and the rest of its affairs, and its profits are placed in the Bayt Al-Mal in a section specified for it, since it is not considered to be part of the State property, but rather part of public property.