Anggaran Negara memiliki pos-pos tetap yang ditetapkan oleh hukum-hukum Syariah. Adapun bagian-bagian anggaran, jumlah yang dialokasikan untuk setiap bagian, serta persoalan-persoalan yang tercakup dalam setiap bagian dengan jumlah tersebut, diserahkan kepada pendapat Khalifah dan ijtihadnya.

The budget of the State has permanent chapters determined by Shari’ah rules. As for the sections of the budget, the amounts allocated for each section, and the issues of each sectioncovered by these amounts are left to the opinion of the Khalifah and his Ijtihad.

Kata budget adalah istilah Barat, dan maknanya adalah penjelasan tentang pendapatan yang diambil oleh Negara, penjelasan tentang bab-bab pendapatan, yaitu aspek-aspek yang dihimpun dalam anggaran, penjelasan tentang bagian-bagiannya, yaitu cabang-cabang dari aspek-aspek tersebut, serta penjelasan tentang jumlah-jumlah pendapatan yang masuk. Di samping itu, terdapat pula rancangan penjelasan tentang belanja yang akan dikeluarkan oleh Negara, dengan menjelaskan bab-babnya, yaitu aspek-aspek yang menjadi tempat penggunaan belanja, dan penjelasan tentang bagian-bagiannya, yaitu cabang-cabang dari aspek-aspek tersebut, serta penjelasan tentang jumlah yang akan dibelanjakan untuk setiap persoalan yang disebutkan dalam setiap bagian. Inilah hakikat anggaran. Hakikat ini tidak dikenal oleh kaum Muslimin; mereka hanya mengenal Bayt al-Mal, di mana pendapatan disetorkan ke sana dan belanja dikeluarkan darinya. Namun, adanya pendapatan bagi Bayt al-Mal dan keluarnya belanja darinya, mewujudkan hakikat anggaran meskipun tidak dinamai dengan istilah tersebut, dan tidak ada yang menghalangi penggunaan istilah ini menurut makna terminologisnya, yaitu kumpulan bab-bab pendapatan dan belanja, dengan bagian-bagian untuk masing-masing. Berdasarkan hal ini, Negara memiliki anggaran, dan Bayt al-Mal bertanggung jawab atas anggaran ini.

The word budget is a Western term, and its meaning is the explanation of the income that the State takes, and an explanation of its chapters, which are the aspects that are gathered in the budget, and an explanation of its sections, which are the branches of these aspects, and an explanation of the amounts which are incoming. Alongside that, there is a draft of the explanation of the expenditure that the State will spend, by explaining its chapters which are the aspects upon which the expenditure will be used, and an explanation of its sections, in other words, the branches of these aspects, and an explanation of the amounts that will be spent upon every one of the issues mentioned in each section. This is the reality of the budget. This reality was not known to the Muslims; rather they knew the Bayt Al-Mal, and the income was sent there and the expenditure was spent from it. However, the presence of income for the Bayt Al-Mal and the fact that the expenditure comes from it, embodies the reality of the budget even if it was not named with that term, and there is nothing to prevent the use of this term according to its terminological meaning, which is the collection of the chapters of income and expenditure, with sections for each of these. Built upon this, the State has a budget, and the Bayt Al-Mal is responsible for this budget.

Adapun penyusunan anggaran ini, baik dari segi bab, bagian, maupun jumlah-jumlah yang dirancang, semuanya telah ditetapkan oleh hukum-hukum syariat. Jadi, syariat telah menetapkan pemasukan seperti pajak tanah dan harta rampasan perang (ghanimah), serta menetapkan pengeluaran, bagaimana dana itu harus dibelanjakan, dan telah dipastikan apa yang wajib dibiayai dan apa yang harus dibiayai apabila dana tersedia untuk itu. Pemasukan dan pengeluaran telah diperkenalkan dan ditetapkan oleh kaidah-kaidah syariat, maka bab-bab anggaran pun secara tetap berpijak padanya, karena syariatlah yang menetapkannya, dan kaidah syariat itu bersifat tetap serta tidak berubah.

As for the preparation of this budget in terms of its chapters, sections and amounts which are drafted, these have been decided by the Shari’ah laws. So the Shari’ah laws introduced and decided income such as land taxes and booty, and expenditures were introduced and decided how it should be spent, and it was confirmed what must be spent upon and what needs to be spent upon if the money is found to do so. The income and expenditure were introduced and decided by the Shari’ah rules, and therefore the chapters of the budget are permanently based upon that, since the Shari’ah decided them and the Shari’ah rule is permanent and does not change.

Adapun bagian-bagian dan cabang-cabang yang bercabang darinya, seperti pajak tanah atas tanah yang memiliki sumber air alami, dan pajak tanah atas tanah irigasi, atau hal-hal serupa, maka Khalifah boleh menyusunnya, karena itu termasuk bagian dari pengurusan urusan-urusan yang diserahkan kepada pendapat dan ijtihadnya. Demikian pula, jumlah-jumlah yang ditetapkan itu juga ditentukan menurut pendapat dan ijtihadnya, seperti berapa besar Jizyah dan pajak tanah, serta hal-hal serupa, karena itu termasuk apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum syariat berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran Bayt al-Mal, dan pengaturan atas apa pun yang ada di dalam Bayt al-Mal yang tidak ditetapkan oleh syariat diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Khalifah.

As for the sections, which are the branches which branch off from them such as the land tax upon the land with a natural water supply, and the land tax upon irrigated land, or anything similar, the Khalifah can draft them, since they are part of the management of the affairs which have been left to his opinion and Ijtihad. In the same manner, the amounts which are drafted are done so according to his opinion and Ijtihad, such as how much the Jizya and land tax would be, and anything similar, since it is part of what he is responsible for. Accordingly, the evidences for the Shari’ah rules are regarding the income and expenditure of the Bayt Al-Mal, and the control over whatever is in the Bayt Al-Mal that the Shari’ah did not specify is left to the opinion and Ijtihad of the Khalifah.

Ketiga dalil ini, yaitu dalil-dalil tentang pemasukan, dalil-dalil tentang pengeluaran, dan dalil bahwa Imam bertanggung jawab mengurus urusan-urusan (rakyat), adalah dalil-dalil bagi pasal ini. Selama Khalifah memiliki hak untuk menetapkan bab-bab pemasukan dan jumlah-jumlahnya, yang masing-masing ditetapkan sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya, maka tidak ada yang menghalangi penyusunan anggaran tahunan bagi Negara, termasuk bab-bab dan jumlah untuk setiap bab, baik untuk pemasukan maupun pengeluaran. Yang dilarang adalah menyusun anggaran tahunan untuk bab-bab baru, bukan pemasukan dan pengeluarannya, karena bab-bab tersebut telah ditetapkan oleh hukum-hukum Syariah sehingga bersifat tetap.

These three evidences: the evidences regarding the income, those regarding the expenditures, and the evidence that the Imam is responsible for governing the affairs, are the evidences for this article. As long as the Khalifah has the right to draft the sections of the incomes and amounts which are drafted in each section according to his opinion and Ijtihad, then there is nothing to prevent the drafting of an annual budget for the State including its sections and the amounts for each section, whether that is for the income or expenditure. What would be prohibited is drafting an annual budget for the sake of new chapters, and not its income and expenditure, since these chapters have been decided by the Shari’ah rules and so they are permanent.