Departemen Industri bertanggung jawab atas segala urusan yang berkaitan dengan industri, baik industri berat seperti pembuatan mesin, permesinan, kendaraan, bahan, dan peralatan listrik, maupun industri ringan. Demikian pula, baik pabrik-pabrik itu termasuk milik publik atau termasuk dalam kepemilikan pribadi dan memiliki hubungan dengan industri militer. Semua jenis pabrik harus didirikan berdasarkan kebijakan militer.

The Department of Industry is in charge of all the affairs connected to industry, whether heavy industry such as the manufacturing of engines, machines, vehicles, materials and electrical equipment, or light industry. Similarly, whether the factories are of the public property type or they are included in the private property and have a relationship to the military industry. All types of factories must be established upon the basis of military policy.

Departemen industri adalah departemen yang bertanggung jawab atas seluruh urusan yang berkaitan dengan industri, baik yang bersifat industri berat seperti pembuatan motor, mesin, kendaraan, bahan, dan peralatan listrik, maupun industri ringan; dan tanpa memandang apakah pabrik-pabrik tersebut milik negara atau swasta, yang memiliki hubungan dengan industri militer. Pabrik-pabrik di semua sektor harus didasarkan pada kebijakan perang. Hal ini karena jihad dan peperangan memerlukan tentara, dan untuk berperang tentara tersebut memerlukan senjata. Agar senjata-senjata ini berada pada tingkat tertinggi dan tersedia sepenuhnya, perlu adanya industri di dalam negara, khususnya industri militer, mengingat hubungannya yang erat dengan jihad.

The department of industry is the department that takes charge of all the affairs related to industry, whether they pertain to heavy industry like the manufacturing of motors, engines, vehicles, materials, and electrical equipment, or light industry; and irrespective of whether the factories were public or private property which have a relationship with the military industries. The factories in all sectors must be based on the war policy. This is because Jihad and fighting require an army, and in order to fight this army requires weapons. In order that these weapons be of the highest level and fully available, it is necessary to have an industry within the State, particularly the military industry, due to its strong relationship with Jihad.

Agar Negara menjadi mandiri dari negara-negara lain dan tidak terpengaruh oleh salah satu dari mereka, Negara hendaknya memproduksi dan mengembangkan senjatanya sendiri. Dengan demikian, Negara menjadi mandiri dan senantiasa memiliki senjata yang paling maju dan paling kuat, terlepas dari tingkat perkembangan dan kemajuan senjata. Negara juga akan memiliki segala yang dibutuhkannya berupa senjata untuk menggentarkan musuh, baik yang nyata maupun yang potensial, sebagaimana firman Allah (SWT):

In order that the State becomes independent of other countries and does not become influenced by any of them it should manufacture and develop its own weapons by itself. This makes it independent and in continuous possession of the most advanced and strongest weaponry, regardless of the level of development and advancement of weapons. It would also have at its disposal all that it needs of weapons to intimidate both the evident and potential enemies, as Allah (swt) says:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan kuda-kuda perang yang dengannya kalian dapat menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian serta orang-orang selain mereka yang kalian tidak ketahui [tetapi] Allah mengetahui mereka." (QS. Al-Anfal: 60).

“And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you do not know [but] whom Allah.” (TMQ 8:60).

Dengan demikian, Negara akan memiliki kehendaknya sendiri, memproduksi senjata yang dibutuhkannya, dan terus mengembangkannya agar memiliki senjata yang paling kuat dan paling maju untuk menggentarkan semua musuh yang nyata maupun yang potensial. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Negara untuk memproduksi senjata dengan kemampuannya sendiri, dan tidak diperbolehkan bergantung kepada negara lain, karena hal itu memungkinkan negara lain untuk menguasai Negara tersebut, kehendaknya, senjatanya, dan peperangannya.

As such the State would have its own will, produce the weapons that it needs and develop them continuously so that it owns the strongest and most developed weapons in order to intimidate all the evident and potential enemies. Therefore, it is a duty upon the State to manufacture weapons by itself and it is not allowed to depend upon other states, because this allows other states to control it, its will, its weapons and its fighting.

Sudah jelas di dunia saat ini bahwa negara-negara yang menjual senjata kepada negara lain biasanya tidak menjual setiap jenis senjata, terutama senjata yang paling canggih. Mereka bahkan tidak menjual senjata kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang mengatur penggunaannya. Mereka tidak akan menjualnya kecuali dalam jumlah yang mereka tentukan sendiri, bukan negara pembeli. Hal ini memberi negara pengekspor senjata kewenangan dan pengaruh atas negara pembeli senjata, sehingga memungkinkannya memaksakan kehendaknya kepada negara pembeli, terutama jika negara tersebut terlibat dalam perang. Dalam kondisi itu, negara tersebut akan membutuhkan lebih banyak senjata, suku cadang, dan amunisi, yang akan meningkatkan ketergantungannya pada negara pengekspor senjata dan memperbesar ketundukannya terhadap tuntutan negara lain. Dengan demikian, negara pengekspor senjata dapat menguasai negara tersebut dan kehendaknya, terutama pada masa perang dan pada saat sangat membutuhkan senjata serta suku cadang. Oleh karena itu, negara semacam itu sesungguhnya menjadikan dirinya, kehendaknya, dan eksistensinya sebagai sandera bagi negara yang mengekspor senjata kepadanya.

It is quite clear in the world today that the states which sell weapons to other states do not usually sell every weapon, particularly the most developed weapons. They do not even sell weapons except with certain conditions that cover their utilisation. They will not sell them except in quantities that they, rather than the purchasing countries, decide. This gives the state which sells arms, authority and influence over the state which buys the arms, enabling it to enforce its own will upon the purchasing state, particularly if it was involved in a war. In that case it would need more arms, spare parts and ammunition, which would increase its dependence on the state which exports its arms and increase its submission to another state’s demands. This allows the state which exports arms to control it and its will, especially in times of war and in times of great need for arms and spare parts. Hence such a state would make itself, its will and its entity hostage to the state that exports arms to it.

Oleh karena itu, atas dasar semua alasan ini, Negara harus memproduksi sendiri secara mandiri senjata-senjatanya dan segala hal yang dibutuhkan oleh mesin perangnya, beserta suku cadangnya. Hal ini tidak dapat tercapai kecuali jika Negara memiliki industri berat dan mulai membangun pabrik-pabrik yang memproduksi industri berat, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Maka perlu bagi Negara untuk memiliki pabrik-pabrik untuk memproduksi segala jenis senjata atom, roket, satelit, pesawat terbang, tank, mortir, kapal perang, kendaraan lapis baja, dan segala jenis senjata berat dan ringan. Perlu pula bagi Negara untuk memiliki pabrik-pabrik yang memproduksi mesin, motor, bahan-bahan, dan elektronik, serta pabrik-pabrik yang berhubungan dengan milik umum, dan pabrik-pabrik ringan yang berhubungan dengan militer atau industri perang. Semua ini diwajibkan oleh kewajiban persiapan yang dibebankan atas kaum Muslimin berdasarkan firman Allah (SWT):

Therefore, for all these reasons, the State has to independently manufacture its own arms and everything it requires for its war machine and spare parts. This can’t be achieved unless the State possesses heavy industry and started to build factories which produce heavy industry, both military and non-military alike. Thus it is necessary that the State have factories for producing all types of atomic weapons, rockets, satellites, airplanes, tanks, mortars, naval ships, armoured vehicles and all types of heavy and light weapons. It is necessary that it have factories which produce machines, motors, materials, and electronics, and factories which have a relation with public property and light factories which have relation with the military or war industries. All this is required by the duty of preparation which is obliged upon the Muslims by the saying of Allah (swt):

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." (TMQ 8:60).

“And prepare against them whatever you are able of power.” (TMQ 8:60).

Karena Negara Islam menyampaikan risalah Islam melalui Da'wah dan Jihad, maka ia harus senantiasa siap untuk melaksanakan Jihad. Hal ini menuntut adanya industri berat dan industri ringan yang dibangun di atas dasar kebijakan perangnya. Dengan demikian, jika suatu saat negara menginginkan untuk mengalihkan pabrik-pabrik ini untuk tujuan militer, negara akan dengan mudah melakukannya kapan saja. Oleh karena itu, seluruh industri di dalam Negara Khilafah harus didasarkan pada kebijakan perang, dan seluruh pabrik yang memproduksi industri ringan maupun industri berat harus didasarkan pada kebijakan ini, sehingga produksinya menjadi mudah dialihkan menjadi produksi militer kapan pun negara membutuhkannya.

Since the Islamic State conveys the message of Islam by Da’wah and Jihad, it should be a state which should be continually ready to carry out Jihad. This requires the existence of heavy and light industry built upon the basis of its war policy. Thus in case it wanted at any time to transform these factories for military purposes, it would easily do so at any time. Therefore, all the industry in the Khilafah State should be based on the war policy, and all the factories, which produce the light and heavy industries, should be based on this policy, so that it becomes easy to transform their production to military production at any time the State requires.