Syarat pemberian kuasa kepada pembantu pendelegasian (Tafwid) adalah bahwa pemberian kuasanya mencakup dua hal: pertama, tanggung jawab umum, dan kedua, perwakilan. Oleh karena itu, khalifah harus berkata kepadanya, "Aku mengangkatmu sebagai wakilku," atau ungkapan lain yang semakna dari lafaz-lafaz yang mencakup tanggung jawab umum dan perwakilan. Kewenangan ini memungkinkan khalifah untuk mengirim para pembantu ke lokasi tertentu, atau memindahkan mereka ke tempat dan pekerjaan lain sebagaimana diperlukan sebagai pembantu khalifah, tanpa perlu izin baru, karena semua itu termasuk dalam pemberian kuasa yang pertama.

It is a condition for the empowering of a delegated assistant (Tafwid), that his empowerment encompasses two issues: The first being general responsibility, and the second being the representation. Accordingly, it is necessary for the Khalifah to say to him “I appoint you on my behalf as my deputy” or anything that is of a similar meaning from the wordings that encompass the general responsibility and representation. This authorisation enables the Khalifah to send the assistants to specific locations, or transfer them to other places and other work as is required as the assistant of the Khalifah, and without the need for a new authorisation since it all falls under the original empowerment.

Dalil untuk hal ini adalah kenyataan tugas wazir (pembantu), yaitu wazir tafwidh atau pembantu tafwidh, yakni menteri yang diangkat oleh Khalifah untuk memikul tanggung jawab kekuasaan dan wewenang bersamanya. Ia berwenang mengatur urusan menurut pendapatnya, dan menjalankannya menurut ijtihadnya selama sesuai dengan hukum-hukum syariat. Maka Khalifah memberinya kewenangan umum dalam pengurusan dan perwakilan. Perwakilan di sini merupakan suatu akad, dan akad tidak sah kecuali diikat dengan lafaz yang jelas. Oleh karena itu, disyaratkan bahwa pengangkatan pembantu harus dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan bahwa ia adalah wakil yang menggantikan posisi Khalifah dan memiliki kendali umum. Misalnya Khalifah berkata kepadanya, "Aku berikan kepadamu apa yang menjadi tanggunganku untuk bertindak atas namaku," atau berkata, "Aku menjadikanmu menteri dan memutuskan perwakilanmu," atau ungkapan semacam itu. Dengan kata lain, lafaz tersebut harus mencakup perwakilan umum dan kendali umum dengan cara apa pun ia dipahami. Maka pengangkatan pembantu wajib dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan hakikat pembantu, yaitu wakil Khalifah, dan mencakup seluruh kewenangan wajib yang dimiliki Khalifah. Dengan demikian, wajib bahwa akad kementerian pembantu diikat dengan lafaz yang mencakup dua syarat: pertama, kendali umum; kedua, perwakilan. Jika lafaz tidak secara tegas mencakup kedua syarat ini, maka kementerian bagi pembantu tersebut tidak sah diakadkan.

The evidence for this is the reality of the work of the assistant, since the minister of Tafwid, or the assistant of Tafwid, who is the minister that the Khalifah appointed to carry the responsibility of ruling and authority with him. He is authorised to manage the affairs according to his opinion, and to conduct them according to his Ijtihad in agreement with the Shari’ah rules, and so the Khalifah empowers him with a general handling and representation. The representation here is a contract, and contracts are not correct unless they are contracted with a direct word, and so for this reason, it has been made a condition that empowering an assistant must occur with wording that indicates he is a representative in the place of the Khalifah and has the general control. Such as if the Khalifah said to him “I granted you what is upon me, to act on my behalf”, or says, “I made you a minister, and decided upon your representation” or something similar. In other words, it should encompass the general representation and general control by any manner it is understood, so it is imperative that the empowerment of the assistant is upon words that indicate the reality of the assistant, which is the representative of the Khalifah, and takes everything in terms of mandatory powers which the Khalifah has. In other words, it is imperative that the contract of ministry with the assistant is upon a wording which encompasses two conditions: the first being general control, the second being representation, and if the wording does not explicitly cover these two conditions, then the ministry for the assistant is not contracted.

Meskipun ia diberi kuasa perwakilan dan pengendalian umum, Khalifah diperbolehkan menggunakannya untuk suatu tindakan atau tempat tertentu pada suatu waktu, dan untuk pekerjaan atau tempat lain pada waktu yang berbeda. Kedua syekh (Muslim dan Al-Bukhari) meriwayatkan dari Abu Hurayrah.

Though he is empowered with representation and general control, it is permitted for the Khalifah to use him in a specific action or place at a period of time, and for other work or another place at another time. The two sheikhs (Muslim and Al-Bukhari) reported from Abu Hurayrah.

. » عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ بَ عَثَ رَسُولُ اللَّهِ «.

. » عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ بَ عَثَ رَسُولُ اللَّهِ «.

Rasulullah ﷺ mengutus Umar untuk mengumpulkan Sadaqah (Zakat). Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Darimi.

“The Messenger of Allah (pbuh) sent Umar to collect Sadaqah (Zakah)”. Al-Nasa’i and Al-Darami reported.

. » حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ ب عََثَ أَبَا بَكْرٍ عَ لَى الْحَجِّ أَنَّ النَّبِيَّ « .

. » حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ ب عََثَ أَبَا بَكْرٍ عَ لَى الْحَجِّ أَنَّ النَّبِيَّ « .

“Ketika Nabi (ﷺ) kembali dari ’Umrah, beliau mengutus Abu Bakr untuk berhaji”. Dengan demikian, Abu Bakr (ra) dan ’Umar (ra) – yang keduanya merupakan menteri bagi Rasulullah ﷺ – diberi wewenang umum atas tindakan-tindakan tertentu, dan bukan atas seluruh tindakan pada masa Rasulullah ﷺ, meskipun keduanya adalah pembantu yang diberi kewenangan umum dan perwakilan sebagaimana disimpulkan dari jabatan delegasi (Wizara’ Al-Tafwid). ’Ali (ra) dan ’Utsman (ra) melakukan hal yang sama pada masa ’Umar (ra). Bahkan pada masa Abu Bakr (ra), ketika pembantunya, ’Umar (ra), sangat nyata dalam menjalankan kewenangan umum dan perwakilan, hingga sebagian sahabat berkata kepada Abu Bakr (ra) bahwa mereka tidak tahu apakah ’Umar (ra) atau engkaulah yang menjadi Khalifah, padahal Abu Bakr (ra) pada beberapa waktu menjadikan ’Umar (ra) bertanggung jawab atas peradilan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dengan sanad yang dikuatkan oleh Al-Hafizh.

“When the Prophet (phuh) returned from ’Umra, he sent Abu Bakr for the Hajj”. In other words, Abu Bakr (ra) and Umar (ra) – who were the two ministers for the Messenger of Allah (pbuh) , were charged with general control over specific actions, and not in all the actions at the time of the Messenger (pbuh) , despite that they were assistants authorised with general control and representation as inferred from the ministry of authorisation (Wizara’ Al-Tafwid). ’Ali (ra) and ’Uthman (ra) did the same at the time of Umar (ra). And even during the time of Abu Bakr (ra) when his assistant Umar (ra) was very apparent in exercising general control and representation, to the point that some of the companions would say to Abu Bakr (ra) that we don’t know whether Umar (ra) or you is the Khalifah, despite that Abu Bakr (ra) would make Umar (ra) responsible for the judiciary in some periods, as has been reported by Al-Bayhaqi with a chain that was strengthened by Al- Hafiz.

Dari Sirah Rasulullah ﷺ dan para Khulafa' Ar-Rasyidin sesudah beliau, dipahami bahwa wazir (pembantu) memiliki kewenangan dalam pengawasan dan perwakilan secara umum, namun dibolehkan bagi Khalifah untuk meminta bantuan wazir dalam tempat atau tugas tertentu, sebagaimana Nabi ﷺ melakukannya terhadap Abu Bakar dan Umar (ra), dan sebagaimana Abu Bakar (ra) melakukannya terhadap Umar (ra). Hal ini seperti menugaskan seorang wazir untuk mengurus wilayah-wilayah gubernur di utara, dan wazir lain untuk wilayah-wilayah di selatan. Dibolehkan pula memindahkan wazir yang pertama untuk menggantikan yang kedua dan sebaliknya, serta memindahkan yang ini ke pekerjaan orang tertentu dan yang lain ke pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan untuk membantu Khalifah. Semua ini tidak memerlukan pemberian kewenangan yang baru. Sebaliknya, sah dalam hal ini memindahkannya dari satu tugas ke tugas lain untuk membantu, karena ia sejak awal telah diberi kewenangan pengawasan dan perwakilan secara umum, sehingga semua tugas ini termasuk dalam kewenangannya sebagai wazir. Inilah perbedaan antara wazir dan gubernur. Gubernur diberi kewenangan pengawasan umum di suatu wilayah, sehingga ia tidak dipindahkan darinya. Jika dipindahkan, ia memerlukan pemberian kewenangan yang baru, karena wilayah yang baru bukan bagian dari kewenangan awalnya. Namun, wazir yang diberi kewenangan pengawasan dan perwakilan secara umum dapat dipindahkan dari membantu di satu tempat ke tempat lain tanpa memerlukan pemberian kewenangan yang baru, karena sejak awal ia telah diberi kewenangan pengawasan dan perwakilan secara umum atas seluruh tugas.

From the Sirah of the Messenger (pbuh) and the righteous Khulafaa’ after him, it is understood that the assistant is authorised in the general control and representation, but it is permitted for the Khalifah to seek the help of the assistant in a particular place or action, just as the Prophet (phuh) did with Abu Bakr (ra) and Umar (ra), and as Abu Bakr (ra) did with Umar (ra). This is like charging an assistant to pursue the northern governorships, and another with the southern ones, and it is permitted to use the first one in the place of the second and vice versa, and to move this one to the work of such and such person, and the other to another work according to what was necessitated to assist the Khalifah. None of this requires a new authorisation, rather it is valid in this case to move him from one action to another to assist, since he was originally authorised with general control and representation, and so all of these actions are part of his authorisation as an assistant. This is a difference between the assistant and the governor, since the governor is empowered with the general control in an area, and so he is not moved from it, rather he requires a new empowerment, since the new place is not part of the original authorisation/empowerment. However, an assistant who is empowered with the general control and representation can be moved from assistance in one place to another place without needing a new empowerment, since he was originally empowered with general control and representation in all actions.