Cara-cara meningkatkan kekayaan merupakan persoalan yang terpisah dari pemenuhan kebutuhan, karena hal ini berkaitan dengan penciptaan kekayaan, bukan dengan kebutuhan manusia, sehingga berbeda dari satu negara ke negara lain. Di negara-negara Muslim, persoalan ini didekati dan ditangani terutama dengan mencari cara untuk meningkatkan hasil pertanian, memulai revolusi industri, sehingga industri menjadi metode utama yang digunakan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk meningkatkan produktivitas perdagangan. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi empat bagian:

The ways of increasing the wealth are a separate issue from providing the needs, as it deals with generating the wealth and not with the human needs, so it differs from one country to another. In Muslim countries, it is approached and dealt with chiefly by finding ways in which to improve the agricultural products, to launch an industrial revolution, so that industry becomes the main method used in economic development and growth, ant to increase commercial productivity. This approach may be divided into four sections :

Kebijakan pertanian.

The agricultural policy.

Kebijakan industri.

The industrial policy.

Pembiayaan proyek.

The financing of projects.

Membuat pasar eksternal.

Creating an external market.

Hal ini didasarkan pada peningkatan hasil dan keragaman hasil pertanian, dan biasanya mengikuti dua metode: a) mencari cara untuk meningkatkan produktivitas lahan, dan b) memperluas lahan pertanian sebagai metode ekspansi.

This is based on increasing the yield and variety of farm produce, and usually follows two methods : a) finding means of increasing productivity of the land, and b) increasing the farming lands as a method of expansion.

Hal-hal ini dilakukan dengan menggunakan mesin modern dan canggih, bahan kimia, serta dengan menyediakan benih berkualitas tinggi. Negara harus memberikan hibah (bukan pinjaman) kepada para petani yang tidak mampu membeli mesin, benih, dan bahan kimia yang mereka butuhkan, dan juga mendorong mereka yang mampu untuk membeli bahan-bahan tersebut.

These take place by using modern and sophisticated machinery, chemicals and by providing high quality seed. The State should provide grants (as opposed to loans) to the farmers who are unable to buy what they need in terms of machines, seed and chemicals, and it should also encourage those who are able, to buy such materials.

Perluasan dilakukan dengan mendorong penghidupan kembali tanah tandus dan mengolahnya. Negara hendaknya memberikan tanah-tanah feodal yang digunakan secara tidak semestinya atau dibiarkan tidak terpakai kepada para petani yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki tanah atau hanya memiliki sedikit tanah, serta dari tanah-tanah yang berada di bawah kendalinya. Siapa pun yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut akan dipaksa untuk menyerahkannya kepada Negara, yang kemudian akan mengalokasikannya kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya. Imam Abu Yusuf meriwayatkan: "Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku bahwa 'Umar bin al-Khattab berkata di atas mimbar kepada orang-orang: 'Siapa pun yang menerima tanah mati, (tanah itu) menjadi miliknya, dan siapa pun yang membangun dinding pembatas, ia tidak lagi memiliki hak atasnya setelah tiga tahun. Hal ini karena orang-orang dahulu memagari tanah yang tidak mereka garap.'" (Kitab al-Kharaj).

The expansion takes place by encouraging the revival of barren land and cultivating it. The State should grant feudal lands which are improperly used or left unused, to farmers who are able to work but have no land or little land, and from lands that are under its control. Anyone neglecting his land for three consecutive years would be forced to give it up to the State, which would allocate it to people who would make use of it. Imam Abu Yusuf narrated that : “Muhammad ibn Ishaque related to me that ‘Umar ibn al-Khattab said addressing the people on the pulpit : ‘Whoever receives a dead land, (it) would belong to him and whoever constructs a boundary wall, has no right over it after three years. This was because the people used to enclose land which they did not cultivate.’” (Kitab al-Kharaj).

Tujuan utama kebijakan industri adalah menjadikan negara ini sebuah negara industri. Jalan langsung untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan terlebih dahulu memproduksi mesin-mesin; setelah itu barulah industri-industri lain dapat dikembangkan. Prioritas akan diberikan kepada pembangunan pabrik-pabrik untuk memproduksi mesin. Tidak ada jalan lain untuk menjadikan negara ini sebuah kekuatan industri. Hanya dengan demikian industri-industri yang bergantung pada mesin-mesin yang diproduksi (yakni dibuat) di dalam negeri dapat didirikan.

The main aim of the industrial policy is to make the country an industrial one. The direct route towards achieving such an aim is to first of all manufacture the machines; then other industries can be introduced. The priority would be given to build factories to manufacture machines. There is no other way to turn the country into an industrial force. Only then can industries which rely on the machines produced (i.e. manufactured) locally, be established.

Menganggap bahwa pembuatan mesin membutuhkan waktu yang lama dan bahwa kita sebaiknya memulai dengan memperkenalkan industri ringan, adalah tidak berdasar dan merupakan resep bencana; ini adalah rencana yang dirancang oleh Barat untuk menghambat inisiatif utama dunia Islam, dan untuk membuatnya tetap berkonsentrasi pada industri barang konsumsi dan sebagai pasar bagi industri-industri Barat.

To claim that the manufacturing of machines takes a long time and that we should begin by introducing the light industries, is baseless and a recipe for disaster; it is a plan schemed by the West to impede the main initiative of the Islamic world, and to keep it concentrating on consumer goods industries and as a market for Western industries.

Juga keliru jika meyakini bahwa usaha ini tidak layak dilakukan karena membutuhkan tenaga industri yang tidak tersedia. Pertama, negara-negara Muslim memiliki kelebihan besar tenaga terlatih dan berkualifikasi yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak tersedianya teknologi dan industri di negara mereka sendiri. Orang-orang ini dapat dimanfaatkan oleh Negara Islam untuk berpartisipasi dalam proses industrialisasi. Selain itu, negara-negara industri memiliki kelebihan industrialis, insinyur, dan teknisi yang dapat dikontrak, sementara para pemuda Muslim dilatih untuk memperoleh pengetahuan semacam itu.

It is also wrong to believe that this venture is unfeasible because it requires industrial personnel which are not available. Firstly, Muslim countries have a large surplus of trained and qualified personnel who have no jobs due to unavailability of technology and industry in their own countries. These people would be used by the Islamic State for participation in the industrialisation process. Additionally, industrialised countries have a surplus of industrialists, engineers and technicians who can be contracted while the Muslim youth are trained to acquire such knowledge.

Kebijakan ekonomi dalam Islam tidak diragukan lagi telah menentukan proyek-proyek yang harus diambil oleh negara, dan yang harus diambil oleh individu. Kebijakan pertanian termasuk dalam sektor swasta, dan tidak ada tempat bagi sektor publik di bidang ini, kecuali dalam memberikan hibah kepada para petani serta membiayai proyek-proyek pembangunan dan pengembangan, seperti bendungan, kanal, dan saluran air.

The economic policy in Islam has undoubtedly determined the projects which the State should adopt, and those which the individuals should adopt. The agricultural policy falls into the private sector, and there is no place for the public sector in this area, except in offering farmers grants and financing building projects and developments, like dams, canals and channels.

Kebijakan industri juga terbuka bagi sektor swasta, kecuali untuk industri yang terkait dengan sumber daya yang berada di bawah kepemilikan publik, seperti minyak, mineral dasar, dan sejenisnya. Industri semacam itu harus berada di bawah sektor publik (yaitu, dikelola negara). Tentu saja, proyek-proyek ini, baik yang bersifat publik maupun swasta, memerlukan pembiayaan.

The industrial policy is open to the private sector as well, except where the industries are linked to resources that fall under the public ownership, like oils, basic minerals etc. Such industries must fall under the public (i.e. state run) sector. Naturally, these projects, whether public or private, require financing.

Adapun sektor swasta, individu, perusahaan, atau mitra usaha bebas membiayai proyek mereka dengan cara apa pun yang mereka anggap tepat, selama dilakukan secara sah (yaitu dengan cara yang dibolehkan oleh Syariah).

As far as the private sector is concerned, it is up to the individual, the company or the partners to finance their projects in any way they deem fit by legal means (i.e. by what the Shari‘ah permits).

Adapun sektor publik, tidak seharusnya ia bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek-proyeknya, karena hal itu menyebabkan meningkatnya pengaruh asing, dan juga meningkatnya kemiskinan, sebagaimana yang kini terlihat di negara-negara Dunia Ketiga, yang perekonomiannya lumpuh akibat pinjaman semacam itu. Selain itu, pinjaman semacam itu umumnya dikenai bunga, yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, Negara seharusnya membiayai proyek-proyeknya sendiri, bahkan dengan memungut pajak dari mereka yang mampu, guna mengumpulkan dana yang cukup untuk memulai revolusi industri. Ketentuan Islam tentang proyek perpajakan berlaku jika langkah-langkah tersebut diambil, sehingga orang-orang miskin tidak dikenai pajak tersebut.

As for the public sector, it should not resort to overseas loans to finance its projects, for this leads to increasing foreign influence, and also to increasing poverty, which is the result currently seen in Third World countries, whose economies are crippled by such loans. Besides, such loans are generally subject to interest, which is forbidden in Islam. Therefore, the State should finance its own projects even by imposing taxes upon those who can afford it, in order to raise sufficient funds to launch the industrial revolution. The Islamic verdict on taxation projects should apply if such measures were to be taken, such that poor people would not be subject to the taxation.

Memasarkan barang merupakan salah satu faktor utama yang menghasilkan kekayaan. Banyak negara, dahulu maupun sekarang, sangat memperhatikan upaya mencari pasar bagi barang dan produk mereka. Banyak kerajaan ekonomi telah berdiri di atas dasar seperti itu. Oleh karena itu, sangat penting bagi Negara Islam untuk memasarkan barang dan produknya. Namun, hal ini tidak boleh menjadi tujuan, melainkan sarana untuk membantu pembelian barang-barang yang diperlukan bagi revolusi industri, untuk memperoleh mata uang keras, atau untuk mengirim pemuda Muslim memperoleh pendidikan yang diperlukan, seperti teknik sipil, kedokteran, dan lain-lain.

Marketing goods is one of the major factors that generate wealth. Many countries have taken great care, past and present in finding markets for their goods and products. Many economic empires have been established on such a basis. It is essential therefore for the Islamic State to market its goods and products. However, this should not be an aim but a means to helping the purchase of goods necessary for the industrial revolution, to acquire hard currency or to send the Muslim youth to acquire the necessary education such as civil engineering, medicine etc.

Atas dasar ini, kebijakan membangun pasar luar negeri harus dijalankan, yaitu atas dasar perdagangan dan industri. Perhatian tidak boleh dipusatkan pada neraca perdagangan dengan berbagai negara. Tidak menjadi soal apakah ekspor kita lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan impor kita, selama tujuan-tujuan Sistem Ekonomi, politik luar negeri, dan pertimbangan wajib lain bagi Negara tercapai, dengan tetap menjalankan perdagangan dan industri secara bersamaan, baik neraca perdagangan itu menguntungkan kita maupun tidak. Namun, perlu dicatat bahwa dasar yang diikuti Negara Islam dalam perdagangannya berbeda dari dasar negara-negara lain di dunia. Semua negara lain berdagang atas dasar dari mana barang itu berasal, bukan dari mana pedagangnya berasal. Negara Islam mendasarkan perdagangannya pada asal pedagangnya, bukan pada asal barang hasil produksi atau manufaktur. Hal ini harus diperhatikan ketika membangun hubungan dagang. Dengan cara ini, Negara Islam, misalnya, tidak akan terlibat dalam perdagangan apa pun dengan negara-negara yang memusuhinya atau yang sedang berperang dengannya. Para pedagang Negara adalah warga negaranya, dan mereka berdagang dengan pihak lain atas dasar perdagangan bebas terhadap barang-barang yang halal menurut Syariah; sedangkan pedagang lain berdagang sesuai dengan politik luar negeri negara mereka.

On this basis, the policy of establishing foreign markets should be pursued, i.e. on a commercial and industrial basis. Attention should not be focused on the trade balance with the different countries. It is insignificant for our exports to be less, more or equal to our imports, as long as the objectives of the Economic System, the foreign policy and other obligatory considerations of the State are achieved, by being commercial and industrial at the same time, whether the trade balance were to our advantage or not. However, it should be noted that the basis followed by the Islamic State in its trading is different from any other in the world. All other countries deal on the basis of where the goods originate from and not where the businessman comes from. The State bases its trading on the traders origin, not on the origin of the manufactured or produced goods. This should be taken into consideration while establishing trading relations. In this way, the Islamic State will not for example, be involved in any trade with countries who are hostile to it, or at war with it.The businessmen of the State are its citizens, and they deal with others on the basis of free trade on goods that are legal according to the Shari‘ah; whereas other businessmen trade according to the foreign policy of their country.