Departemen Keamanan Dalam Negeri bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan di dalam Negara Islam, dengan menggunakan kekuatan militer untuk tujuan tersebut.

The department of Internal Security oversees everything connected with security inside the Islamic State, utilising the military forces for this purpose.

Keamanan internal, serta keamanan eksternal, dijaga oleh tentara. Fungsi-fungsi (kepolisian) berada di bawah kendali tentara. Nabi ﷺ mengangkat Qays ibn Sa‘ad sebagai kepala keamanan. Ia bertugas melindungi Nabi ﷺ ketika beliau berada di majelis. Sebaiknya pasukan keamanan internal mengikuti tata cara tentara reguler, agar tetap teratur, efisien, dan terkoordinasi sebagaimana tentara reguler. Pasukan keamanan internal memiliki fungsi pengawasan, menjaga hukum dan ketertiban, serta melaksanakan undang-undang yang diadopsi oleh Negara. Nabi ﷺ mengangkat ‘Abdullah ibn Mas‘ud sebagai pemimpin assas (pengawasan). Pengawasan oleh bagian tentara ini tidak berarti mengusik privasi orang lain. Sebaliknya, pengawasan tersebut bersifat pengawasan umum. Karena menjaga keamanan internal merupakan tindakan yang menjadi tanggung jawab Negara, Negara tidak berhak memungut pembayaran dari warga Negara untuk menjalankan fungsi ini.

The internal security, as well as the external security, is preserved by the army. The functions of the (police) are under the control of the army. The Prophet (saw) appointed Qays ibn Sa‘ad as the head of security. He was there to protect the Prophet (saw) when he was in Majlis. It is preferable for the internal security force to maintain the procedures of the regular army, so that it will remain organised, efficient, and co-ordinated as in a regular army. The internal security force has the function of surveillance, preserving law and order, and to execute the laws adopted by the State. The Prophet (saw) appointed ‘Abdullah ibn Mas‘ud as the leader of assas (surveillance). Surveillance, by this part of the army, does not mean to invade the privacy of others. Rather, its usage is for general surveillance. Since maintaining the internal security is an action the State is responsible for, it has no right to levy payments on the citizens of the State for executing this function.