Mahkamah Mazalim memiliki kewenangan wajib untuk memeriksa setiap madhlimah, baik madhlimah yang dilakukan oleh pegawai negeri pemerintah, maupun yang berkaitan dengan pelanggaran syariah oleh Khalifah, makna suatu teks legislatif dalam konstitusi, kanun, atau berbagai hukum syariah yang diadopsi oleh Khalifah, pengenaan pajak, atau perkara lainnya.

The court of Mazalim has the mandatory power to look into any Madhlima, whether the Madhlima were perpetrated by government civil servants, or related to a contradiction of the Shariah by the Khalifah, the meaning of a legislative text in the constitution, the canon or the various Shariah rules adopted by the Khalifah, the imposing of a tax, or any other matter. .

Mahkamah Mazalim dalam perkara kezaliman yang berkaitan dengan sebagian pegawai negeri, pelanggaran Khalifah terhadap hukum-hukum syariat, makna suatu nash perundang-undangan, konstitusi atau kanun dalam pengangkatan Khalifah, pengenaan pajak apa pun; atau yang berkaitan dengan kezaliman Negara terhadap rakyatnya berupa perampasan harta mereka dengan paksa, atau pelanggarannya terhadap harta yang dipungut dari mereka, atau pengurangan gaji pegawai dan tentara atau penundaan pembayarannya: pada semua jenis mazalim ini tidak diperlukan adanya persidangan peradilan untuk memeriksa perkara, memanggil tergugat, ataupun menghadirkan penggugat. Bahkan Mahkamah berhak memeriksa kezaliman tersebut meskipun tidak ada pengaduan dari siapa pun.

Judiciary of Mazalim regarding any madhlima connected to some civil servants, the Khalifah’s violation of the Shariah rules, the meaning of any legislative text, the constitution or the canons within the adoption of the Khalifah, the imposing of any tax; or related to the State’s oppression of its citizens in terms of the seizure of their properties by force, or its transgression in terms of the collected properties (from them) or reducing the salaries of the employees and the army or delaying their payment: In all of these types of madhlima there is no necessity of a judicial sitting to look into the case, to summon the defendant, or to have a plaintiff. It rather has the right to look into the madhlima even if there was no complaint by anybody. .

Hal ini karena dalil yang menetapkan keharusan kehadiran majelis peradilan untuk memeriksa perkara tidak berlaku bagi peradilan Mazalim. Sebab, dalam peradilan Mazalim tidak ada penggugat, dan kehadiran penggugat memang tidak diperlukan. Mahkamah Mazalim berhak memeriksa suatu madhlimah meskipun tidak ada seorang pun yang mengajukan gugatan, karena tidak disyaratkan kehadiran penggugat, dan perkara diperiksa tanpa perlu kehadiran tergugat, sebab yang diteliti adalah perkaranya. Oleh karena itu, dalil mengenai keharusan adanya majelis peradilan tidak berlaku untuk hal tersebut. Hal ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan agar 'kedua pihak yang berselisih duduk di hadapan hakim.'" Dan sabda beliau kepada 'Ali (ra): "Jika kedua pihak yang berselisih duduk di hadapanmu."

This is because the evidence that proves the stipulation of the presence of judiciary sitting to examine the case does not apply to the judiciary of the Mazalim. This is because it has no plaintiff, as the presence of a plaintiff is not necessary. The court of Mazalim has the right to look into a Madhlima even if nobody filed a claim because it not necessary for the plaintiff to attend, since it examines the case without the need of the attendance of the defendant, as it studies the case. Therefore, the evidence regarding the necessity of a judicial court does not apply to that. This is due to what Abu Dawud and Ahmed narrated from Abdullah bin Al-Zubair, he said: “The Messenger of Allah PBUH) ordered that‘the two disputing parties sit before the judge.’" And his (PBUH) saying to ’Ali (ra): "If the two disputing parties sat before you.”.

Oleh karena itu, mahkamah Mazalim berhak memeriksa Madhlima sebagaimana adanya tanpa batasan apa pun seperti waktu, tempat, atau jadwal persidangan. Namun, karena kedudukan mahkamah ini dalam hal kekuasaannya yang bersifat wajib, ia selalu dikelilingi oleh unsur kehormatan dan kemegahan. Pada masa para Sultan di Mesir dan Al-Sham, Dewan Sultan tempat perkara Mazalim biasa ditangani dikenal sebagai "Rumah Keadilan", di mana Sultan biasa menunjuk wakil-wakil untuk bertindak atas namanya, dan para hakim serta para Faqih juga turut hadir. Al-Maqrizi menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul al-Suluk Ila Ma'rifat Duwal Al-Muluk (Jalan untuk Mengetahui Keadaan Negara-negara Para Raja), bahwa Sultan Al-Malik Al-Salih Ayub menunjuk wakil-wakil untuk bertindak atas namanya di Rumah Keadilan, tempat mereka duduk untuk menghilangkan kezaliman, serta berkumpul bersama para saksi, hakim, dan Faqih. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika mahkamah Mazalim memiliki gedung yang megah, sebab hal itu merupakan perkara yang mubah, terutama jika hal tersebut mencerminkan keagungan keadilan.

Therefore, the court of Mazalim reserves the right to look into the Madhlima as it occurs without any restrictions such as time, place or court sitting. However, due to the standing of this court as far as its mandatory powers are concerned, it has always been surrounded by the elements of prestige and grandeur. At the time of the Sultans in Egypt and Al-Sham, the Council of the Sultan where the Mazalim used to be dealt with used to be known as the "House of Justice", where the Sultan used to appoint deputies to act on his behalf, and the judges and the Faqihs also used to attend. Al-Maqrizi mentioned in his book entitled al-Suluk Ila Ma’rifat Duwal Al-Muluk (The way to know the States of the kings), that the Sultan Al-Malik Al-Salih Ayub appointed deputies to act on his behalf in the house of justice, where they sat to remove the Mazalim, and to gather with the witnesses, judges and the Faqihs. Therefore, there is no harm if the court of Mazalim had a splendid house, for this would be Mubah, especially if this reflected the might of justice.