Adapun sistem ekonomi Sosialis, dengan Komunisme sebagai bagiannya, bertentangan dengan Kapitalisme. Sebagian besar gagasan Sosialis muncul pada abad kesembilan belas. Kaum Sosialis berjuang keras menentang pendapat mazhab pemikiran liberal, yakni mereka melawan sistem ekonomi Kapitalis. Munculnya Sosialisme dengan kuat disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di bawah Kapitalisme, serta karena banyaknya kekeliruan dan kekurangannya. Dengan meninjau mazhab-mazhab pemikiran Sosialis, tampak bahwa mereka sepakat dalam tiga hal, yang membedakan mereka dari mazhab-mazhab pemikiran ekonomi lainnya.

As for the Socialist economic system, with Communism being a part of it, it contradicts Capitalism. Most of the Socialist ideas appeared in the Nineteenth century. The Socialists fought fiercely against the opinions of the liberal school of thought i.e. they fought the Capitalist economic system. The powerful emergence of Socialism was due to the iniquity which the society suffered under Capitalism and owing to its many fallacies and inadequacies. By reviewing the Socialist schools of thought, it appears that they agree on three issues, which distinguish them from other economic schools of thought.

1. Tercapainya suatu bentuk kesetaraan yang nyata.

1. Achievement of a type of actual equality.

2. Penghapusan kepemilikan pribadi, baik seluruhnya maupun sebagian.

2. Abolition of private property either completely or partially.

3. Pengorganisasian produksi dan distribusi barang dan jasa oleh seluruh rakyat.

3. The organisation of production and distribution of the commodities and services by means of all of the people.

Namun, meskipun mereka sepakat dalam tiga permasalahan ini, mereka memiliki perbedaan mendasar dalam banyak hal, yang paling penting di antaranya adalah:

However, despite their agreement over these three issues, they have fundamental differences over many points, the most important of which are:

Pertama: Aliran-aliran Sosialis berbeda dalam bentuk kesetaraan akhir yang ingin mereka capai. Satu kelompok menganjurkan kesetaraan aritmatika, yaitu kesetaraan dalam setiap hal yang bermanfaat, sehingga setiap orang diberi jumlah yang sama. Kelompok lain mengusulkan kesetaraan bersama, yaitu memperhatikan kemampuan setiap orang ketika membagi pekerjaan dan melihat kebutuhan setiap individu ketika membagi hasil produksi. Menurut pandangan mereka, kesetaraan terwujud ketika prinsip berikut diterapkan: "Dari setiap orang sesuai kekuatannya, yaitu kemampuannya (yang dimaksud adalah pekerjaan yang ia lakukan), dan kepada setiap orang sesuai kebutuhannya (yang dimaksud adalah pembagian hasil produksi)." Kelompok ketiga menganut kesetaraan dalam sarana produksi. Karena sumber daya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua individu, dasar pembagian menjadi: "Dari setiap orang sesuai kekuatannya, yaitu kemampuannya, dan kepada setiap orang sesuai pekerjaannya." Maka kesetaraan tercapai ketika setiap orang difasilitasi dengan sarana produksi yang sama dengan orang lain.

Firstly: The Socialist schools of thought differ in the form of the eventual equality they aim to achieve. One group advocates arithmetic equality which means equality in every thing of benefit, thus each person is given an identical amount. Another group suggests common equality, which means observing the ability of everyone when distributing work and looking at the needs of every individual when distributing products. Equality in their view is established when the following principle is applied: “From each according to his strength i.e. his ability (meaning by this the work which He performs), and to each according to his need (meaning the distribution of production).” A third group adopts equality in the means of production, since the resources are not sufficient to meet the needs of all individuals, the basis of distribution becomes: “From each according to his strength i.e. his ability, and to each according to his work.” So equality is achieved when each person is facilitated of the means of production the same as others.

Kedua: Mazhab-mazhab Sosialis berbeda dalam hal jumlah kepemilikan pribadi yang hendak dihapuskan. Satu kelompok menganut penghapusan kepemilikan pribadi secara menyeluruh, yaitu Komunisme. Kelompok lain menyarankan penghapusan kepemilikan pribadi atas sarana produksi yang disebut modal, yakni pabrik, jalur kereta api, tambang, dan sejenisnya. Dengan demikian mereka melarang kepemilikan atas setiap komoditas yang digunakan untuk produksi. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh memiliki rumah untuk disewakan, tidak pula pabrik, atau sebidang tanah, tetapi mereka boleh memiliki jenis-jenis harta tertentu untuk dikonsumsi. Mereka diperbolehkan memiliki segala sesuatu yang mereka konsumsi, sehingga misalnya mereka boleh memiliki rumah untuk ditinggali, dan hasil yang dihasilkan tanah maupun pabrik, tetapi bukan tanah atau pabriknya itu sendiri. Ini disebut Sosialisme Modal. Kelompok lain tidak menganjurkan penghapusan kepemilikan pribadi kecuali yang berkaitan dengan tanah pertanian; mereka inilah Sosialis Agraria (Reformis Agraria). Kelompok lain lagi berpendapat bahwa setiap kasus yang di dalamnya kepentingan umum menuntut pengalihan harta pribadi menjadi harta publik harus dikaji. Mereka menyerukan pembatasan kepemilikan pribadi di banyak bidang dengan menetapkan undang-undang batas maksimal bunga dan sewa, batas minimal upah, serta berupaya memberi pekerja andil dalam modal. Ini disebut Sosialisme Negara.

Secondly: The Socialist schools of thought differ in the quantity of private property which is to be abolished. One group adopts the abolition of private property completely, which is Communism. Another suggests the abolition of private property related to the means of production which is called capital i.e. factories, railways, mines and the like. Thus they prohibit the possession of any commodity which is used for production. Hence, one cannot own a house for the purpose of leasing it, nor a factory, nor a piece of land, but they may keep certain types of property for the purpose of consuming them. It is allowed for them to own everything they consume, so for example they can own a house to live in, and what the land and factories produce but not the land/factory itself. This is called Socialism of Capital. Another group does not advocate the abolition of private property except that which is relevant to agricultural land, these are the Agrarian Socialists (Agrarian Reformers). Yet another group says that every case in which public interest invites the transforming of a private property to public property, has to be studied. They call for restricted ownership of private property in many areas by putting laws for the maximum limit of interest and rent, a minimum limit for wages, and strive to give workers a share in the capital. This is called State Socialism.

Ketiga: Aliran-aliran Sosialisme berbeda dalam hal sarana yang mereka tempuh untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Dengan demikian, Sosialisme revolusioner (Sindikalisme Revolusioner) bergantung pada pembebasan tenaga kerja melalui apa yang mereka sebut aksi langsung, yakni upaya dari para buruh itu sendiri, seperti mogok kerja yang mengganggu, sabotase mesin, dan menyebarkan gagasan Mogok Umum di kalangan pekerja. Mereka berupaya memobilisasi para pekerja di sekitar gagasan ini, hingga tiba saatnya mereka mampu melaksanakan Mogok Umum, sehingga melumpuhkan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan runtuhnya sistem ekonomi yang ada sekarang. Adapun para Sosialis Marxis, mereka meyakini hukum alamiah evolusi dalam masyarakat dan berpendapat bahwa hukum itu saja sudah cukup untuk menghancurkan sistem yang berlaku saat ini, yang kemudian akan digantikan oleh sistem lain yang dibangun di atas Sosialisme.

Thirdly: The Socialist schools of thought differ in respect of the means they adopt to implement their objectives. Thus, revolutionary Socialism (Revolutionary Syndicalism) depends upon liberating the labour force by what it calls direct action i.e. the efforts of the labour force themselves, such as disruptive strikes, sabotage of machinery, and propagating the ideas of a General Strike amongst workers. They work to mobilise them around this idea, until the time comes when they are able to implement a General Strike, thus paralysing economic activity, which would eventually result in the demolition of the present economic system. As for the Marxist Socialists, they believe in the natural law of evolution in society and believe that this alone is sufficient to destroy the current system, which will then be replaced by another system built on Socialism.

Adapun para pendukung Sosialisme Negara (Pemerintah), sarana mereka untuk mewujudkan pemikiran mereka adalah melalui perundang-undangan. Jadi, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, mereka menjamin terpeliharanya kepentingan umum dan perbaikan kondisi tenaga kerja. Selain itu, dengan memungut pajak, khususnya pajak bertahap atas modal dan warisan, mereka mengusulkan bahwa mereka akan menutup jurang perbedaan antara harta-harta pribadi.

As for the advocates of State (Government) Socialism, their means to implement their thoughts is through legislation. So, by issuing canons they warrant the preservation of public interests and improvement in the conditions of the labour force. Additionally, by levying taxes, particularly phased-in taxes on capital and inheritance, they suggest that they will close the gap between private properties.

Keempat: Aliran-aliran Sosialis berbeda pendapat mengenai struktur yang diperlukan untuk mengelola proyek-proyek dalam sistem Sosialis. Misalnya, kaum Sosialis Kapitalis ingin menyerahkan pengorganisasian produksi dan distribusi kepada pemerintah (Negara), sedangkan kaum Sindikalis ingin menyerahkan pengelolaan kepada kelompok-kelompok buruh yang terorganisir, dipimpin oleh para pemimpin mereka (Sosialisme Gilda).

Fourthly: The Socialist schools of thought differ with respect to the structure which is needed to administer the projects in the Socialist system. For example the Capital Socialists want to assign the organisation of production and distribution to the government (State), while the Syndicalists want to confer management to organised groups of labour, headed by their chiefs (Guild Socialism).

Di antara teori-teori Sosialis, yang paling terkenal dan berpengaruh adalah teori-teori dari Karl Marx, orang Jerman. Teori-teorinya telah mendominasi dunia Sosialis, dan atas dasarnya Partai Komunis serta Uni Republik Sosialis Soviet (USSR) di Rusia didirikan. Teori-teorinya terus memberikan pengaruh besar hingga hari ini.

The most famous and influential among Socialist theories are those of the German, Karl Marx. His theories have dominated the Socialist world, and upon them the Communist Party and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) in Russia were established. His theories continue to have a great impact until today.

Salah satu teori Karl Marx yang paling terkenal adalah teori nilai, yang ia ambil dari para pemikir Kapitalisme, dan atasnya ia menyerang Kapitalisme. Adam Smith, yang dianggap sebagai pemimpin Mazhab Liberal di Inggris dan dipandang sebagai orang yang meletakkan dasar ekonomi politik, yaitu sistem ekonomi Kapitalis, mendefinisikan nilai dengan mengatakan: 'Nilai suatu komoditas bergantung pada besarnya (kuantitas) usaha yang dicurahkan dalam produksinya.' Jadi nilai komoditas yang produksinya membutuhkan dua jam bernilai dua kali lipat dari nilai komoditas yang produksinya hanya membutuhkan satu jam. Ricardo, yang datang setelah Adam Smith, menjelaskan teorinya tentang kerja ketika ia mendefinisikan nilai, dengan mengatakan: 'Yang menentukan nilai komoditas bukan hanya kuantitas kerja yang dicurahkan secara langsung dalam produksinya, tetapi juga kerja yang dicurahkan di masa lalu, dalam memproduksi alat-alat dan mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi.' Ini berarti bahwa Ricardo berpendapat bahwa nilai komoditas bergantung pada biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi. Ia mengembalikan biaya-biaya ini kepada satu unsur, yaitu kerja.

One of the best known theories of Karl Marx is the theory of value, which He took from the thinkers of Capitalism, and upon which He attacked Capitalism. Adam Smith, who is considered the leader of the Liberal School of Thought in England and is viewed as the person who put the basis of the political economy i.e. the Capitalist economic system, defined value by saying: ‘The value of any commodity depends on the magnitude (quantity) of effort spent in its production.’ So the value of the commodity whose production needs two hours is worth twice the value of the commodity whose production needs only one hour. Ricardo who came after Adam Smith, explained his theory of work, when He defined value, saying: ‘What determines the value of the commodity is not only the quantity of work spent directly in its production, but also the work spent in the past, in producing the tools and machines used in the production process as well.’ This means that Ricardo believed that the value of the commodity depends on the expenses incurred during production. He referred these expenses to one element, which is the work.

Setelah ini, Karl Marx menggunakan teori nilai Ricardo dalam Kapitalisme sebagai senjata untuk menyerang konsep kepemilikan pribadi dan Kapitalisme secara keseluruhan. Ia mengatakan bahwa satu-satunya sumber nilai adalah kerja yang dicurahkan dalam produksi suatu komoditas, dan bahwa pemodal Kapitalis membeli tenaga seorang pekerja dengan upah yang tidak melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga dirinya tetap hidup dan mampu terus bekerja. Pemodal kemudian mengeksploitasi tenaga pekerja dengan membuatnya memproduksi komoditas, yang nilainya jauh melampaui apa yang dibayarkan kepada pekerja tersebut. Karl Marx menyebut selisih antara apa yang dihasilkan pekerja dengan apa yang sebenarnya dibayarkan kepadanya sebagai 'nilai lebih'. Ia menetapkan bahwa nilai ini mewakili apa yang dirampas para tuan tanah dan pelaku bisnis dari hak-hak pekerja, atas nama pendapatan, laba, atau tingkat pengembalian modal, suatu hal yang tidak ia akui sebagai sah.

After this, Karl Marx used Ricardo’s theory of value in Capitalism as a weapon to attack the concept of private property and Capitalism as a whole. He said that the only source of value is the work spent in a commodity’s production, and that the Capitalist financier buys the energy of a worker with a wage that does not exceed the limit necessary to keep Him alive and able to continue working. The financier then exploits the energy of the worker by making Him produce commodities, whose value greatly exceed that which is paid to the worker. Karl Marx called the difference between what the worker produces and what He is actually paid, the ‘surplus value’. He determined that this value represents what the landlords and the business people usurp from the worker’s rights, in the name of revenue, profit or rate of return on capital, a matter which He did not acknowledge as valid.

Karl Marx berpendapat bahwa aliran-aliran Sosialis yang mendahuluinya membayangkan keberhasilan gagasan mereka bergantung pada watak dasar manusia dalam kecintaannya terhadap keadilan dan dukungannya kepada kaum tertindas. Aliran-aliran tersebut biasa menempuh metode-metode baru yang mereka yakini untuk diterapkan dalam masyarakat, dan mereka menyampaikan gagasan-gagasan ini kepada para penguasa, pengusaha, serta orang-orang berpengetahuan, seraya mendesak mereka untuk melaksanakan gagasan tersebut. Namun Karl Marx tidak membangun aliran pemikirannya di atas gagasan ini, dan tidak pula mengikuti pendekatan tersebut. Ia membangun aliran pemikirannya di atas dasar doktrin filsafat yang dikenal sebagai Teori Evolusi Sejarah, yang disebut juga Teori Dialektika. Ia memandang terbentuknya sistem baru dalam masyarakat terjadi melalui bekerjanya hukum-hukum ekonomi secara fungsional, dan sebagai hasil dari hukum evolusi dalam masyarakat, tanpa campur tangan seorang pengatur, pembuat undang-undang, atau reformator. Karl Marx menamakan jenis Sosialisme ini ‘Sosialisme Ilmiah’, untuk membedakannya dari metode-metode Sosialis sebelumnya yang disebut ‘Sosialisme Utopis’. Teori Sosialis Karl Marx dapat diringkas sebagai berikut:

Karl Marx was of the opinion that the Socialist schools which came before Him had envisioned the success of their ideas to be dependent upon the inherent nature of the human being in his love for justice and support for the oppressed. These schools used to adopt new methods which they believed in, for their application upon society, and they presented these ideas to the governors, business people, and the enlightened people, urging them to implement their ideas. Karl Marx however, did not build his school of thought on this idea nor did He follow this approach. He built his school of thought on the basis of a philosophical doctrine known as the Theory of Historical Evolution, which is referred to as the Dialectic Theory. He conceived the establishment of the new system in society through the functional operation of the economic laws, and as a result of the law of evolution in society, without the intervention of a manager, a lawmaker, or a reformer. Karl Marx called this type of Socialism ‘Scientific Socialism’, to differentiate it from the Socialist methods that came before it and which were called ‘Utopian Socialism’. The Socialist theory of Karl Marx is summarised as follows:

Sistem masyarakat di setiap zaman merupakan hasil dari keadaan ekonomi. Perubahan-perubahan yang memengaruhi sistem ini semuanya terjadi sebagai akibat dari perjuangan kelas untuk memperbaiki situasi material mereka. Sejarah memberi tahu kita bahwa perjuangan ini berakhir dengan kemenangan kelas yang lebih banyak jumlahnya dan lebih buruk keadaannya, atas kelas yang lebih kaya yang jumlahnya lebih sedikit. Ia menyebut ini sebagai hukum evolusi sosial. Hukum ini berlaku untuk masa depan maupun masa lalu. Jadi, pada zaman-zaman terdahulu perjuangan ini terjadi antara orang merdeka dan budak, kemudian antara kaum bangsawan dan rakyat jelata, lalu kemudian antara kaum bangsawan dan hamba sahaya (petani), serta antara para pemimpin dan kepala-kepala dalam tatanan aliran-aliran. Perjuangan ini selalu berakhir dengan kemenangan kelas tertindas, yang jumlahnya lebih banyak, atas kelas penindas, yang jumlahnya lebih sedikit. Namun setelah kemenangannya, kelas tertindas itu berubah menjadi kelas penindas yang konservatif. Sejak Revolusi Prancis, perjuangan ini terjadi antara kelas menengah (Borjuis) dan kelas pekerja. Kelas pertama menjadi penguasa proyek-proyek ekonomi, pemilik modal, dan menjadi konservatif. Berhadapan dengannya adalah kelas pekerja yang tidak memiliki modal apa pun, tetapi jumlahnya jauh lebih besar. Akibatnya, keadaan ini menimbulkan konflik kepentingan antara kedua kelas tersebut, yang asal-usulnya berdasarkan alasan ekonomi. Cara produksi saat ini tidak sesuai dengan sistem kepemilikan. Produksi tidak lagi bersifat individualistik, yaitu dikerjakan oleh satu orang saja sebagaimana pada zaman-zaman terdahulu, melainkan telah menjadi asosiatif, yaitu dilakukan oleh individu-individu secara bersama-sama. Namun pada saat yang sama, sistem kepemilikan belum berubah. Maka kepemilikan individu terus berlangsung dan tetap menjadi dasar sistem dalam masyarakat saat ini. Akibat dari hal ini, kelas pekerja, yang ikut serta dalam produksi, tidak memiliki bagian dalam kepemilikan modal, dan tetap berada di bawah belas kasihan para Kapitalis (pemilik modal), yang tidak ikut serta dalam produksi secara langsung. Para Kapitalis mengeksploitasi tenaga kerja dengan hanya membayar upah subsisten, dan para pekerja terpaksa menerimanya karena mereka tidak memiliki apa pun selain tenaga mereka untuk menopang hidup. Selisih antara nilai produk dan upah buruh, yang disebut Marx sebagai nilai lebih, merupakan keuntungan yang dimonopoli oleh Kapitalis, padahal keadilan menghendaki bahwa itu seharusnya menjadi bagian para pekerja.

The system of the society in any age is a result of the economic situation. The transformations which affect this system all come as a result of a class struggle to improve their material situation. History tells us that this struggle ends with the victory of the class which is greater in number and worse in condition, over the wealthier class which is fewer in number. He called this the law of social evolution. It applies to the future as well as the past. So, in previous ages this struggle existed between the freemen and the slaves, then between the nobles and the subjects, then later on between the nobles and the serfs (peasants), and between the leaders and chiefs in the order of sects. This struggle always ended with the victory of the oppressed class, which was greater in number, over the oppressor class, which was smaller in number. But after its victory the oppressed class turned to become a conservative oppressor class. Since the French revolution this struggle existed between the middle class (Bourgeoisie) and the working class. The first class became the masters of the economic projects, the owners of the capital, and became conservative. Facing it was the working class which owned nothing of the capital, but was much greater in number. Consequently, this situation led to a conflict of interest between the two classes, the origin of which was based on economic reasons. The production fashion today, does not conform to the system of ownership. Production no longer remains individualistic i.e. being performed by the person alone, as it was in past ages, but rather has become associative i.e. conducted by individuals together. At the same time however, the system of ownership has not changed. So individual ownership continues and is still the basis of the system in current society. As a result of this the working class, which participates in production, does not have a share in the ownership of the capital, and remains under the mercy of the Capitalists (the owners of the capital), who do not by themselves participate in production. The Capitalists exploit the labour force, paying it only subsistence wages, and the workers are compelled to accept it since they have nothing but their efforts to sustain themselves. The difference between the value of the product and the labour wage, which Marx calls the surplus value, constitutes the profit which the Capitalist monopolises, while justice assumes it should be the share of the workers.

Dengan demikian, konflik antara kedua kelas ini akan terus berlangsung hingga sistem kepemilikan selaras dengan sistem produksi, yaitu ketika kepemilikan menjadi sosialis atau kolektif. Perjuangan ini akan berakhir dengan kemenangan kelas pekerja menurut hukum evolusi dalam masyarakat, karena kelas inilah yang tertindas dan jumlahnya lebih besar.

So the conflict would continue between these two classes until the system of ownership conforms with the system of production i.e. when ownership becomes Socialist or collective. This struggle will end with the victory of the working class according to the law of evolution in society, since it is the oppressed class and is greater in number.

Mengenai cara kelas pekerja akan meraih kemenangan dan alasan kemenangannya, hal ini didasarkan pada hukum evolusi dalam masyarakat. Sistem kehidupan ekonomi yang berlaku saat ini mengandung benih-benih masyarakat yang akan datang, dan sistem ini akan lenyap akibat pengaruh hukum-hukum ekonomi yang menguasainya. Pernah ada masa ketika kelas menengah menaklukkan kaum bangsawan dan memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi, karena ia menjadi pemilik modal. Namun, menurut argumen tersebut, peran kelas menengah telah berakhir, dan saatnya telah tiba baginya untuk menyerahkan posisinya kepada kelas pekerja. Yang mengharuskannya melakukan hal itu adalah hukum konsentrasi dan proses persaingan bebas. Akibat hukum konsentrasi, jumlah kaum kapitalis (pemilik modal) berkurang, dan jumlah kelas pekerja bertambah. Melalui pengaruh persaingan bebas, produksi melampaui segala batas, dan jumlah produksi melebihi apa yang dapat dibeli oleh konsumen dari kelas pekerja dengan upah mereka yang rendah. Hal ini menyebabkan krisis, sehingga sebagian pemilik kehilangan modalnya dan masuk ke pasar tenaga kerja. Seiring berjalannya sistem, intensitas krisis meningkat, jarak antara kemunculannya semakin dekat, dan jumlah kaum kapitalis berkurang secara bertahap. Maka tak lama kemudian terjadilah krisis yang lebih besar daripada semua krisis sebelumnya, dengan skala yang sangat besar hingga meruntuhkan pilar-pilar sistem ekonomi Kapitalis, dan di atas reruntuhan Kapitalisme itulah sistem Sosialisme kemudian akan didirikan. Marx memandang munculnya Komunisme sebagai tahap terakhir dalam evolusi sejarah, karena ia menghapuskan kepemilikan pribadi, sehingga tidak ada lagi alasan bagi pertentangan kelas dalam masyarakat, sebab tidak ada lagi perbedaan di antara mereka.

Regarding the manner in which the working class will succeed, and the reasons for its success, this is based on the law of evolution in society. The current system of economic life bears within itself the seeds of the forthcoming community, and this current system will vanish due to the effects of the economic laws to which it is subjected. There was a time when the middle class conquered the nobles and played an important role in economic life, since it became the owner of the capital. However, as the argument goes, its role has ended, and the time has come for it to relinquish its position to the working class.What obliges it to do so is the law of concentration and process of free competition. By the effect of the law of concentration the number of Capitalists (owners of the capital) diminishes, and the number of the working class increases. Through the effects of free competition, production surpasses every limit, and the quantity of production exceeds that which the consumers of the working class can buy with their low level of wage. This leads to a crisis causing some of the owners to lose their capital and enter the labour market. As the system progresses the intensity of crises increases, the gap between their occurrences closes, and the number of Capitalists decreases gradually. Then it is not long before a crisis greater than all the preceding crises occurs, of such major proportions that it demolishes the pillars of the Capitalist economic system, with the system of Socialism to be then established upon the Capitalist ruins. Marx conceived the emergence of Communism to be the last stage in the historical evolution, because it demolishes private property, and hence no more reason exists for the conflict of the classes in society, due to the absence of differences between them.

Karl Marx menjelaskan bahwa hukum konsentrasi merupakan bagian dari ekonomi Kapitalis. Secara ringkas, terjadi perpindahan tenaga kerja dan modal dari sebagian proyek ke proyek lainnya, sehingga sebagian bertambah sementara yang lain berkurang. Semua ini merupakan skenario yang menunjukkan terjadinya konsentrasi dalam produksi. Jika seseorang meneliti jumlah proyek dalam satu cabang produksi industri, misalnya pabrik cokelat, ia akan mendapati bahwa jumlah proyek tersebut berkurang secara bertahap seiring waktu, sementara rata-rata jumlah tenaga kerja produksi pada setiap proyek meningkat. Ini menjadi bukti bahwa konsentrasi terjadi pada cabang produksi tersebut, karena produksi berskala lebih besar menggantikan produksi berskala lebih kecil. Maka, jika jumlah pabrik semula misalnya sepuluh, pada akhirnya mereka akan menjadi empat atau lima pabrik besar, dan sisanya akan lenyap.

Karl Marx illustrated that the law of concentration was a part of the Capitalist economy. In summary, there is a migration of work and capital from some projects to others, so that some increase while others decrease. All these are scenarios which show the occurrence of concentration in production. If one investigated the number of projects in one branch of industrial production, such as chocolate factories for example, one would find that the number of projects had diminished gradually, over time, while the average number of the production work force increased in every project. This is an evidence that concentration occurred in this branch of production, since the greater sized production replaces the smaller production. So if the number of factories were for example, ten, they will in time become four or five large factories, and the rest will disappear.

Marx tentang penentuan persaingan bebas berarti prinsip kebebasan bekerja, yaitu bahwa setiap orang berhak memproduksi apa pun yang ia inginkan dengan cara yang ia inginkan.

Marx’s determination of free competition meant the principle of the freedom to work, which means that every person has the right to produce whatever He likes in the way He likes.

Menurut Marx, krisis ekonomi berlaku untuk setiap gangguan mendadak yang memengaruhi keseimbangan ekonomi. Krisis spesifik mencakup semua jenis krisis yang menimpa cabang produksi tertentu, akibat ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Peristiwa ini terjadi baik karena produksi berlebih atau produksi kurang, maupun karena konsumsi berlebih atau konsumsi kurang.

The economic crises, according to Marx, apply to every sudden disturbance that affects the economic equilibrium. The specific crisis includes all the kinds of crises which befall a particular branch of production, due to the imbalance between production and consumption. This incident occurs either due to overproduction or underproduction, or due to over-consumption or under-consumption.

Adapun krisis besar yang berulang (periodik), ia muncul dalam bentuk guncangan hebat yang mengguncang pilar-pilar seluruh sistem ekonomi, dan menjadi titik pemisah antara masa kemakmuran ekonomi dan masa depresi ekonomi. Masa kemakmuran berlangsung antara tiga hingga lima tahun, begitu pula masa depresi. Krisis besar yang berulang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya. Ciri-ciri ini termasuk dalam tiga sifat utama, yaitu: Pertama, sifat generalisasi. Artinya, di suatu negara, krisis melanda seluruh aspek kemakmuran ekonomi, atau setidaknya sebagian besarnya. Krisis yang menyeluruh ini pada awalnya muncul di satu negara tempat ia mendominasi, lalu menyebar ke negara-negara industri terkemuka lainnya yang saling terhubung melalui hubungan yang permanen. Sifat kedua adalah bersifat berulang. Artinya, krisis terjadi dalam periode yang berulang dan siklis. Jangka waktu yang memisahkan satu krisis dengan krisis berikutnya berfluktuasi antara tujuh hingga sebelas tahun. Kemunculannya tidak terjadi pada waktu yang tetap meskipun ia berulang. Sifat ketiga adalah produksi berlebihan, sehingga para pemilik proyek-proyek besar mengalami kesulitan besar dalam menyalurkan produk mereka, sehingga penawaran melebihi permintaan untuk banyak produk, yang menyebabkan krisis.

As for the recurrent (periodic) major crisis, it appears in the form of violent convulsions which shake the pillars of the whole economic system, and becomes the point of separation between the period of economic boom and the period of economic depression. The periods of boom vary between three to five years in length, as do the periods of depression. Recurrent, major crises have special characteristics which distinguish them. These characteristics fall under three main qualities, which are: Firstly, the quality of generalisation. This means that in one country, the crisis hits all aspects of economic prosperity, or at least most of them. This general crisis appears at first in one country where it dominates, and then spreads to other leading industrial countries which were linked together by some permanent relations. The second quality is that it is recurrent. This means that the crisis occurs in repetitive and cyclical periods. The period which separates between one crisis and another fluctuates between seven and eleven years. Its occurrence is not over a fixed time although it is recurrent. The third quality is that of excessive production, such that the owners of the large projects face great difficulty in disposing of their products, so the supply exceeds demand for many products leading to the crisis.

Karl Marx berpendapat bahwa krisis-krisis besar ini memaksa sebagian orang kehilangan modal mereka, sehingga jumlah pemilik berkurang dan jumlah pekerja bertambah. Peristiwa-peristiwa inilah yang pada akhirnya akan membawa pada krisis besar dalam masyarakat yang meruntuhkan sistem lama.

Karl Marx considered that these major crises force some people to lose their capital, so the number of owners diminishes and the number of workers increases. These occurrences are what will lead finally to the major crisis in the society which demolishes the old system.

Ringkasan ini menjelaskan Sosialisme, termasuk Komunisme sebagai salah satu bentuknya. Dari ringkasan ini tampak bahwa aliran-aliran pemikiran Sosialis, termasuk kaum Komunis, berupaya mencapai kesetaraan yang sesungguhnya di antara individu-individu; baik kesetaraan dalam manfaat, kesetaraan dalam sarana produksi, maupun kesetaraan mutlak. Kesetaraan semacam itu tidak mungkin dicapai, dan itu tidak lebih dari sebuah anggapan hipotetis. Ia tidak praktis dan karena itu mustahil. Hal ini karena kesetaraan itu sendiri tidak nyata, sehingga tidak praktis. Manusia, menurut fitrah penciptaannya, berbeda dalam kemampuan fisik dan mentalnya, dan mereka berbeda dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Maka kesetaraan di antara mereka tidak dapat dicapai. Bahkan jika seseorang membagikan bagian yang sama dari barang dan jasa kepada manusia dengan paksaan, mereka tetap tidak akan setara dalam menggunakan kekayaan tersebut untuk produksi atau pemanfaatan. Dan mereka juga tidak akan setara dalam jumlah yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, kesetaraan di antara mereka hanyalah perkara spekulatif dan hipotetis.

This is a summary of Socialism including Communism as one of its forms. From this summary it appears that the Socialist schools of thought including the Communists, strive to achieve real equality amongst the individuals; either equality in benefits, equality in the means of production, or absolute equality. Any kind of such equality is impossible to achieve, and it is nothing but a hypothetical assumption. It is impractical and therefore impossible. This is because equality in itself is unreal, and thus impractical. People by the very nature with which they were created vary in their physical and mental capabilities, and they vary in the satisfaction of their needs. So equality amongst them cannot be achieved. Even if one distributed equal shares of commodities and services among the people by force, it would be impossible for them to be equal in using this wealth in production or utilisation. And it would be impossible for them to be equal in terms of the quantity they need to satisfy their respective needs. Therefore, equality between them is a speculative and hypothetical concern.

Selain itu, kesetaraan semata di antara manusia, sementara mereka berbeda dalam kekuatan/kemampuan, dianggap jauh dari keadilan yang diklaim oleh kaum Sosialis untuk mereka upayakan. Perbedaan antar manusia dalam hal kepemilikan dan dalam sarana produksi tidak dapat dihindari dan cukup normal. Setiap upaya untuk mencapai kesetaraan ditakdirkan untuk gagal karena bertentangan dengan perbedaan alamiah yang ada di antara manusia.

Moreover, equality by itself amongst people, while they are different in strength/power, is considered far from the justice which the Socialists claim they try to achieve. The disparity between people in terms of ownership, and in the means of production, is inevitable and quite normal. Every attempt at achieving equality is destined for failure as it contradicts with the natural disparity existent amongst human beings.

Mengenai penghapusan total kepemilikan pribadi, hal ini bertentangan dengan fitrah manusia, karena kepemilikan merupakan perwujudan naluri mempertahankan diri, yang pasti ada pada manusia. Karena bersifat alami, menjadi bagian dari dirinya, dan merupakan perwujudan energi alaminya, maka hal itu mustahil dihilangkan karena ia bersifat naluriah. Segala sesuatu yang bersifat naluriah pada manusia tidak dapat dihilangkan darinya selama ia masih hidup. Setiap upaya untuk menghapuskan kepemilikan pribadi tidak lain adalah penekanan terhadap naluri alami manusia, dan hanya dapat menimbulkan kegelisahan. Oleh karena itu, lebih alami untuk mengatur naluri ini daripada berusaha menghilangkannya.

Regarding the complete abolition of private property, this contradicts with man’s nature, because ownership is a manifestation of the survival instinct, which is definitely existent in man. Being natural in him, a part of him, and a manifestation of his natural energy, it is impossible to be eliminated since it is instinctive. Anything that is instinctive in man cannot be eliminated from Him as long as He is alive. Any attempt to abolish private property is nothing but a suppression of the human beings natural instincts, and can only lead to anxiety. Therefore, it is natural to organise this instinct rather than trying to eliminate it.

Mengenai penghapusan sebagian kepemilikan, hal ini perlu dikaji. Jika yang dimaksud adalah membatasi besarnya harta benda yang boleh dimiliki, maka ini merupakan pembatasan dalam jumlah, dan itu keliru, karena membatasi aktivitas manusia, menghalangi usahanya, dan mengurangi produksinya. Dengan melarang orang memiliki sesuatu yang melebihi batas tertentu, sama saja hal itu menghentikan mereka pada batas tersebut, memutus aktivitas individu, dan dengan demikian menghilangkan manfaat bagi masyarakat dari aktivitas para individu tersebut.

With regard to the partial abolition of ownership, it has to be studied. If what is meant by this is to put a ceiling on the magnitude of commodities that can be owned, then this would be a limitation in quantity, which is wrong, since it limits the activity of man, obstructs his efforts, and reduces his production. By preventing people from owning that which exceeds a certain level, this effectively stops them at that limit, interrupting the individuals from their activities, and thereby depriving the community from benefitting from the activities of these individuals.

Namun, jika kepemilikan atas komoditas dan jasa dibatasi pada cara tertentu tanpa pembatasan jumlah yang dimiliki, hal ini dapat diterima, karena tidak menghalangi aktivitas manusia. Pendekatan ini mengatur kepemilikan harta di antara individu-individu, dan mendorong mereka untuk mengerahkan lebih banyak usaha dan meningkatkan aktivitas.

However, if ownership of commodities and services is restricted to a certain manner without restriction in the quantity owned, this would be acceptable, as it does not obstruct the activity of man. This approach organises the ownership of property among individuals, and encourages them to expend more effort and increase activity.

Jika penghapusan kepemilikan secara parsial berarti individu dilarang memiliki properti tertentu, sementara properti lain boleh dimiliki tanpa batasan jumlah, hal ini perlu dikaji. Apabila manfaat properti tersebut tidak dapat dinikmati oleh individu semata, kecuali dengan merampas hak publik atas properti itu, maka wajar jika individu dilarang memilikinya secara pribadi; seperti jalan umum, alun-alun kota, sungai, laut, dan sejenisnya. Pembatasan ini ditentukan oleh sifat properti itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melarang kepemilikan individu atas properti yang bermanfaat secara bersama, karena kepemilikan tersebut telah ditetapkan oleh sifat properti itu sendiri.

If the partial abolition of ownership means that the individual is prevented from owning certain properties, whilst other properties can be owned without any limit over the quantity, this has to be examined. If the beneficial nature of these properties cannot be enjoyed by the individual alone, except by depriving the public of that property, then it is natural to prevent the individual from owning that property individually; such as public roads, town squares, rivers, seas, and the like. The restriction is decided by the nature of the property. There is, therefore, nothing wrong in banning the individual ownership of those properties which are of associative benefit, because this ownership was determined by the nature of the property itself.

Jika sifat harta itu sendiri tidak mengharuskan pelarangan kepemilikan individu, tetap perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Jika harta tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis pertama, yaitu harta yang kepemilikan individunya akan merugikan masyarakat, seperti air dan sumber daya mineral, maka tidak ada salahnya melarang kepemilikan individunya. Yang membuat harta jenis ini termasuk ke dalam jenis pertama adalah karena menurut sifatnya, jika dimiliki secara individu, maka masyarakat akan kehilangan haknya atasnya. Namun, jika kepemilikan harta tersebut tidak merugikan masyarakat, maka tidak boleh ada pembatasan atas kepemilikannya. Melakukan hal itu berarti membatasi kepemilikan secara tidak adil tanpa alasan. Hal ini sama seperti membatasi kepemilikan berdasarkan jumlah, yang hanya akan menghambat aktivitas manusia, menghalangi usahanya, mengurangi produksinya, dan menghentikan dirinya dari bekerja ketika ia telah mencapai batas kepemilikan yang ditetapkan.

If the nature of the property does not require prohibition of individual ownership, further analysis should still be conducted; if the property can be included under the first type i.e. properties whose individual ownership would deprive the community, such as water and mineral resources, then there is nothing wrong in banning their individual ownership. The issue which makes this type of property included under the first type is that by its nature if it was owned individually it would deprive the community of it. However, if owning the property does not deprive the community of it, then there should be no restriction on its ownership. To do so would unfairly limit ownership for no reason. This would be like limiting the ownership by quantity which will only result in restricting man’s activities, interrupting his efforts, reducing his production, and stopping Him from work when He reaches the set limit of ownership.

Penghapusan kepemilikan sebagian dalam Sosialisme adalah pembatasan kepemilikan berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan cara dan sarana kepemilikan. Hal ini mencegah kepemilikan atas sebagian harta yang, menurut sifatnya dan menurut sifat asal-usulnya, seharusnya dimiliki secara perorangan. Sosialisme membatasi kepemilikan baik dalam ukurannya, seperti membatasi kepemilikan tanah hingga luas tertentu, maupun dengan membatasi kepemilikan atas harta tertentu seperti sarana produksi. Banyak dari harta ini, menurut sifatnya, dapat dimiliki oleh perorangan. Pembatasan kepemilikan atas jenis harta seperti ini membatasi aktivitas individu, baik pembatasan itu telah ditetapkan terlebih dahulu oleh undang-undang, seperti larangan pewarisan, larangan kepemilikan tambang, rel kereta api, atau pabrik; maupun jika diserahkan kepada Negara untuk memutuskan, kasus demi kasus, untuk mencegah kepemilikan setiap kali kepentingan umum menghendakinya. Semua ini merupakan pembatasan terhadap aktivitas individu, karena harta-harta tersebut menurut sifatnya memang dapat dimiliki oleh perorangan.

The partial abolition of ownership in Socialism is a limitation of ownership by quantity, rather than by the ways and means of ownership. It prevents ownership of some properties, which by their nature and by the nature of their origin should be individually owned. Socialism either limits ownership in magnitude, such as limiting ownership of land up to a certain area, or it limits ownership of certain properties such as the means of production. Many of these properties, by their nature, could be owned by individuals. Ownership restrictions of this type of property restricts activity whether the restriction was pre-specified by the law, such as preventing inheritance, ownership of mines, railways, or factories; or if it were left to the State to decide, on a case by case basis, to prevent possession wherever public interest requires it to do so. All this is restriction of the activity of individuals, for these properties by their very nature can be owned by individuals.

Organisasi produksi dan distribusi melalui manusia tidak dapat (dan tidak boleh) dicapai dengan menghasut kekacauan dan kegelisahan di kalangan manusia, atau dengan menebarkan kebencian di antara mereka. Hal itu hanya akan menimbulkan anarki, bukan keteraturan. Selain itu, organisasi produksi dalam masyarakat tidak dapat tercapai secara alami dengan membuat kelas pekerja merasakan penindasan para pengusaha, karena para pengusaha bisa saja cukup cerdas dan cakap untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, sebagaimana yang terjadi pada para buruh pabrik di Amerika Serikat. Dengan demikian, kelas pekerja tidak merasakan penindasan dalam hal hasil jerih payah mereka dieksploitasi. Dengan cara ini, evolusi yang akan lebih baik dalam mengatur produksi dan distribusi tidak akan terjadi. Organisasi ini seharusnya datang melalui hukum-hukum dan solusi-solusi yang benar, yang dibangun di atas landasan yang pasti dan menyentuh hakikat sebenarnya dari permasalahan. Sosialisme bergantung pada pengorganisasian produksi dan distribusi, baik dengan menghasut ketegangan dan kekacauan di kalangan kelas pekerja, atau melalui hukum alam evolusi dalam masyarakat, atau melalui perundang-undangan dan kaidah buatan manusia (Wadh’iya) yang tidak bersumber dari landasan atau akidah yang pasti. Oleh karena itu, organisasi ini salah sejak dari dasarnya.

The organisation of production and distribution through people cannot (and should not) be achieved by inciting disturbances and anxiety amongst people, or by inciting hatred between them. This can only lead to anarchy, rather than organisation. Furthermore, the organisation of production in the community cannot be achieved naturally by making the working class feel the oppression of business people, since the business people could be smart and ingenious enough to satisfy the needs of the labour force, as is the case with the factory workers in the United States. So the working class do not feel the oppression in terms of having the fruits of their efforts exploited. In this way the evolution which would better organise production and distribution would not occur. This organisation should come through proper laws and solutions which are built on a definite basis that deals with the real nature of the problems. Socialism relies on organising the production and distribution, whether by inciting tension and disturbances amongst the working class, or by the natural law of evolution in society, or through manmade (Wadh’iya) legislation and canons that do not emanate from a definite basis or creed. Therefore this organisation is false from its basis.

Ini menguraikan kekeliruan-kekeliruan Sosialisme. Berkenaan khususnya dengan Sosialisme Karl Marx, kekeliruannya tampak dalam tiga aspek:

This outlines the fallacies of Socialism. With regard specifically to the Socialism of Karl Marx, its fallacy appears in three aspects:

Pertama: Pendapatnya tentang teori nilai itu keliru dan bertentangan dengan kenyataan. Pendapat yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber nilai komoditas adalah kerja yang dikeluarkan dalam produksinya, bertentangan dengan kenyataan, karena kerja yang dikeluarkan hanyalah salah satu sumber nilainya, bukan satu-satunya. Ada unsur-unsur lain, selain kerja, yang ikut menentukan nilai komoditas. Ada bahan mentah tempat kerja itu dilakukan, atau juga permintaan terhadap manfaat komoditas tersebut. Bahan mentah bisa mengandung manfaat yang melebihi kerja yang dikeluarkan untuk memperolehnya, seperti dalam berburu misalnya. Manfaat komoditas bisa saja tidak diminati di pasar, dan dilarang untuk diekspor, seperti minuman keras bagi kaum Muslimin. Maka menjadikan kerja sebagai satu-satunya sumber nilai adalah tidak tepat, dan tidak sesuai dengan kenyataan komoditas sebagaimana adanya.

Firstly: His opinion on the theory of value is erroneous and disagrees with reality. The opinion, stating that the only source for the value of the commodity is the work spent in its production, disagrees with reality since the spent work is only one but not the only source of its value. There are other elements, besides the work, that enter in the value of the commodity. There is the raw material upon which the work was carried out, or the demand for the benefit of the commodity as well. The raw material could contain a benefit that exceeds the work spent in its procurement such as in hunting for example. The benefit of the commodity could have no demand in the market, and be forbidden for export, such as wine for Muslims. So putting work as the only source of value is incorrect, and does not conform to the reality of the commodity as it is.

Kedua: Pendapatnya menyatakan bahwa tatanan sosial yang ada pada setiap masa adalah produk dari situasi ekonomi, dan bahwa berbagai transformasi yang menimpa sistem ini semuanya disebabkan oleh satu alasan, yaitu perjuangan kelas demi tujuan memperbaiki situasi material mereka. Pendapat ini keliru, tidak berdasar, dan dibangun di atas asumsi yang meragukan dan bersifat hipotetis. Alasan kekeliruannya dan ketidaksesuaiannya dengan kenyataan sudah jelas dari peristiwa sejarah dan situasi saat ini. Kita melihat bahwa transformasi Rusia menjadi Sosialisme tidak terjadi karena evolusi materialistis, juga tidak karena perjuangan kelas yang mengarah pada perubahan sistem. Sebaliknya, sekelompok orang mengambil alih kekuasaan melalui revolusi berdarah, lalu mulai menerapkan pemikiran mereka kepada rakyat dan mengubah sistem. Hal yang sama terjadi di Tiongkok Sosialis. Penerapan Sosialisme di Jerman Timur, bukan Jerman Barat, dan di Eropa Timur, bukan Eropa Barat, tidak terjadi sebagai hasil dari perjuangan kelas apa pun. Sebaliknya, hal itu terjadi melalui penaklukan negara-negara tersebut oleh sebuah Negara Sosialis yang memaksakan sistemnya kepada bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara Kapitalis, pada Negara Islam, dan pada sistem lainnya. Selain itu, negara-negara yang menurut hukum ini akan mengubah sistem mereka melalui perjuangan kelas, yaitu Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat, semuanya adalah negara Kapitalis tempat pemilik modal dan buruh berjumlah banyak. Mereka bukanlah Rusia Tsar atau Tiongkok, yang bersifat agraris dan bukan industrial, dan di mana jumlah pemilik modal dan buruh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Barat. Meskipun kedua kelas itu sangat dominan di Eropa Barat dan Amerika Serikat, mereka tidak berubah menjadi Sosialis, dan semuanya hingga hari ini masih menerapkan Kapitalisme. Keberadaan kedua kelas ini (yaitu pemilik modal dan buruh) tidak memberi pengaruh apa pun terhadap sistem mereka. Hal ini saja sudah cukup untuk membantah teori tersebut dari dasarnya.

Secondly: His opinion states that the social order existing at any time, is a product of the economic situation, and that the various transformations which befall this system are all due to one reason, which is the struggle of the classes for the objective of improving their material situation. This opinion is erroneous, baseless, and built upon a doubtful and hypothetical assumption. The reason for its error and disagreement with reality is obvious from historical events and the current situation.We see that the transformation of Russia into Socialism did not occur due to a materialistic evolution, nor due to a class struggle that led to the change of the system. Rather, a group took over through a bloody revolution, and started to apply its thoughts upon the people, and changed the system. The same happened in Socialist China. The application of Socialism in East Germany rather than West Germany, and Eastern Europe rather than Western Europe did not occur as a result of any class struggle. Rather it occurred through the conquering of these countries by a Socialist State which imposed its system upon the conquered nations. The same occurred with the Capitalist states, with the Islamic State, and with any other system. Furthermore, the countries which this law predicted would change their system through class struggle, namely Germany, England, and the United states, are all Capitalist countries where the owners of capital and workers are many. They were not Czarist Russia or China, which were agricultural rather than industrial, and where the number of owners of capital and workers were much fewer in comparison to the West. Despite the overwhelming presence of the two classes in Western Europe and the United states, they were not converted to Socialism, and they all still apply Capitalism till this day. The presence of these two classes (i.e.capital owners and workers) did not have any effect on their system. This alone is enough to refute this theory from its basis.

Kesalahan ketiga dalam teori Karl Marx muncul dalam apa yang ia katakan tentang hukum evolusi sosial, bahwa sistem kehidupan ekonomi ditakdirkan untuk punah oleh pengaruh hukum-hukum ekonomi yang mengaturnya, dan bahwa kelas menengah yang memenangkan pertempuran melawan kelas bangsawan, yaitu para pemilik modal, pada akhirnya akan menyerahkan tempatnya kepada kelas buruh, karena hukum konsentrasi. Teori Karl Marx tentang konsentrasi produksi, yang di atasnya ia membangun peningkatan jumlah pekerja dan penurunan jumlah pemilik modal, adalah keliru. Teori ini salah karena ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh konsentrasi produksi. Maka ia akan mencapai batas tertentu lalu berhenti, sehingga tidak lagi menjadi katalis dalam evolusi yang dibayangkan Marx. Terlebih lagi, konsentrasi produksi sama sekali tidak terjadi di salah satu cabang produksi utama, yaitu pertanian. Bagaimana mungkin hukum evolusi kemudian terjadi dalam masyarakat? Selain itu, Karl Marx menegaskan bahwa konsentrasi produksi diikuti oleh konsentrasi kekayaan (sumber daya), yang berakibat pada berkurangnya jumlah para pemodal dan bertambahnya jumlah pekerja yang tidak memiliki apa-apa. Pandangan ini keliru, karena konsentrasi produksi justru dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pemilik modal, dan dapat menjadikan kelas pekerja sebagai pemegang modal. Proyek-proyek besar yang dijalankan oleh korporasi-korporasi besar biasanya memiliki pemegang saham dari kalangan kelas pekerja, dan ini merupakan contoh yang membantah teori tersebut. Terlebih lagi, banyak dari kalangan pekerja di pabrik-pabrik yang bergaji tinggi, seperti para insinyur, ahli kimia, dan manajer, sehingga mereka mampu menyisihkan sebagian besar gajinya dan menjadi investor sendiri, tanpa perlu mendirikan proyek independen. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan Karl Marx tentang pekerja dan evolusi tidak berlaku bagi mereka.

The third appearance of error in Karl Marx’s theory appears in what He said about the law of social evolution, that the system of economic life is destined for extinction by the effect of the economic laws which control it, and that the middle class which won the battle against the class of the nobles i.e. the owners of the capital will ultimately evacuate their place for the labour class, due to the law of concentration. The theory of Karl Marx concerning concentration of production, on which He builds the increase in the number of the workers and the decrease in the number of the owners of capital, is false. This theory is false because there is a limit which concentration of production cannot overstep. So it arrives at a certain limit and stops and thus will no longer be a catalyst in the evolution imagined by Marx. Moreover, concentration of production does not exist at all in one of the main branches of production, namely agriculture. How then can the law of evolution occur in society? Besides, Karl Marx asserts that concentration of production is followed by concentration of wealth (resources), which results in a reduction in the number of financiers, and an increase in the number of workers, who own nothing. This view is erroneous, since the concentration of production could result in an increase in the number of capital owners, and could result in the working class becoming capital holders. The major projects, which are conducted by the large Corporations, usually have shareholders from the working class, which is an example that refutes this theory. Moreover, many of the working class in the factories have high salaries, such as engineers, chemists and managers, thus being able to save a great part of their salaries, and becoming investors themselves, without the need to establish independent projects. Therefore, what Karl Marx propounded about workers and evolution does not apply to them.

Ini hanyalah pembahasan singkat tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis, dari mana lahir sistem Komunis. Dari pembahasan ini tampak kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam prinsip-prinsip tersebut. Di sisi lain, kedua sistem itu bertentangan dengan metode Islam dalam menyelesaikan permasalahan, dan bertentangan dengan Islam itu sendiri.

This is but a brief examination of the principles upon which the Capitalist and Socialist, from which came the Communist, economic systems are established. From this examination the fallacies present in these principles are apparent. This is on the one hand; on the other hand, both systems are contradictory to the Islamic method in addressing the problems and contradictory to Islam itself.

Adapun pertentangan mereka dengan metode Islam dalam memecahkan masalah, maka dapat dilihat bahwa metode Islam dalam memecahkan masalah ekonomi sama persis dengan metode yang digunakan Islam dalam memecahkan setiap masalah manusia lainnya. Pendekatan umum Islam adalah mempelajari realitas masalah ekonomi, memahaminya, lalu menarik kesimpulan solusi bagi masalah tersebut dari nash-nash Syari'ah setelah mengkaji nash-nash itu, serta memastikan bahwa nash-nash tersebut berlaku pada masalah tertentu itu. Hal ini berbeda dengan metode Kapitalisme dan Sosialisme. Dalam Kapitalisme, situasi yang dihasilkan oleh masalah dijadikan sumber bagi solusi (pragmatisme). Dalam Sosialisme, solusi diambil dari asumsi-asumsi hipotetis yang dibayangkan ada dalam masalah tersebut, dan solusi disusun sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut. Masing-masing dari kedua metode ini berbeda dengan metode Islam, sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mengadopsinya.

As to their contradiction to the Islamic method of solving the problems, one finds that the Islamic method in solving the economic problem is the very same method Islam uses in solving any of the other human problems. The common approach of Islam is to study the reality of the economic problem, understand it, and then deduce a solution for the problem from the Shari’ah texts after studying these texts, and to ensure that they apply to that particular problem. This is different from the Capitalist and Socialist method. In Capitalism, the situation which resulted from the problems, is used as a source for the solutions (pragmatism). In Socialism the solutions are taken from hypothetical assumptions which are imagined to be existent in the problem, and the solutions are put according to these assumptions. Each of these two methods is different to the method of Islam, so it is not allowed for a Muslim to adopt them.

Pertentangan antara ekonomi Kapitalis dan Sosialis, dan dari keduanya ekonomi Komunis, dengan Islam adalah bahwa Islam mengadopsi solusi-solusinya sebagai hukum-hukum syariat (Ahkam Shari’ah) yang bersumber dari sumber-sumber legislasi, sedangkan solusi-solusi ekonomi Kapitalis dan Sosialis bukanlah hukum-hukum ilahi, melainkan berasal dari sistem kufur. Memutuskan perkara berdasarkan keduanya berarti berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan, dan hal itu tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk diadopsi dengan cara apa pun. Mengadopsinya merupakan dosa besar yang terbuka (Fisq) jika pengadopsinya tidak meyakini keduanya. Namun jika ia meyakini bahwa keduanya adalah aturan yang tepat dan bahwa aturan-aturan Islam tidak sesuai dengan zaman modern serta tidak menawarkan solusi bagi problem ekonomi saat ini, maka ini adalah kekufuran, semoga Allah (SWT) melindungi kita darinya.

The contradiction of the Capitalist and Socialist, and from it the Communist, economies to Islam is that Islam adopts its solutions as divine rules (Ahkam Shari’ah) derived from the legislative sources while the Capitalist and Socialist economic solutions are not divine rules, but are from a system of Kufr. Judging on things according to them means ruling with other than what Allah has revealed, which is not allowed for any Muslim to adopt in any way. Their adoption is an open sin (Fisq) if their adopter does not believe in them. But if He believed that they are the proper rules and that Islamic rules do not suit the modern age and do not offer solutions to the current economic problems, then this is kufr, may Allah (swt) protect us from it.