Sistem ekonomi adalah sistem yang menentukan bagaimana mendistribusikan kekayaan, bagaimana memilikinya, dan bagaimana membelanjakannya atau membuangnya. Penentuan ini mengikuti sudut pandang tertentu terhadap kehidupan, atau ideologi. Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam Islam berbeda dengan sistem Sosialisme/Komunisme dan sistem Kapitalisme, karena masing-masing sistem tersebut mengikuti sudut pandang ideologinya sendiri terhadap kehidupan. Ilmu ekonomi membahas produksi, peningkatannya, penemuan dan perbaikan sarana-sarananya. Ilmu ekonomi, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, bersifat universal bagi semua bangsa dan tidak terikat pada ideologi tertentu. Misalnya, pandangan terhadap kepemilikan dalam Kapitalisme berbeda dengan pandangan Sosialisme/Komunisme, dan juga berbeda dengan pandangan Islam. Namun, pembahasan tentang peningkatan produksi merupakan persoalan teknis yang murni bersifat ilmiah, dan sama bagi semua orang, apa pun sudut pandang mereka tentang kehidupan.

The economic system is that which determines how to distribute the wealth, how to possess it, and how to spend or dispose of it. This determination follows a particular viewpoint in life, or ideology. Therefore, the economic system in Islam is different from that of Socialism/Communism and that of Capitalism, since each of these systems follows its own ideological viewpoint of life. Economic science discusses production, its improvement, invention and improvement of its means. Economic science, as is the case with other sciences, is universal to all nations and is not associated with a particular ideology. So for example, the view towards ownership in Capitalism differs from that of Socialism/Communism, and differs from that in Islam. However, discussing the improvement of production is a technical issue, which is purely scientific, and the same for all people, no matter what their viewpoint about life is.

Penggabungan antara kajian tentang kebutuhan dan sarana pemenuhannya, yaitu antara produksi materi ekonomi dengan cara distribusinya, lalu menjadikannya satu persoalan dan satu bahasan, adalah suatu kekeliruan. Kekeliruan inilah yang menyebabkan terjadinya percampuran dan kekacauan dalam kajian ekonomi kapitalis. Akibatnya, dasar ekonomi kapitalis itu sendiri keliru.

This merger between the study of the needs and the means of their satisfaction i.e. between producing the economic material and the manner of its distribution, and bringing them as one issue and one subject, is an error, which resulted in mixing and interference in the capitalists studies of economy. As a result the basis of the Capitalist economy is wrong.

2. Kebutuhan Hanya Bersifat Materialistis Anggapan bahwa kebutuhan yang perlu dipenuhi bersifat semata-mata materialistis adalah suatu kekeliruan, dan bertentangan dengan kenyataan tentang kebutuhan. Selain kebutuhan materi, terdapat pula kebutuhan moral dan spiritual, yang masing-masing menuntut pemenuhan, dan masing-masing membutuhkan barang serta jasa untuk memenuhinya.

2. Needs are only Materialistic The reference to the needs which require satisfaction as being purely materialistic is an error, and contradictory to the reality of needs. In addition to material needs there are moral and spiritual needs, each requiring satisfaction, and each requiring commodities and services for their satisfaction.

3. Barang dan Jasa Tidak Berhubungan dengan Struktur Masyarakat Ahli ekonomi Kapitalis memandang kebutuhan dan manfaat sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya masyarakat. Artinya, mereka memandang manusia semata-mata sebagai makhluk materialistis, yang kosong dari kebutuhan spiritual, pemikiran etis, dan tujuan moral. Demikian pula, mereka tidak peduli bagaimana masyarakat seharusnya disusun dari sisi peningkatan moral, dengan menjadikan keutamaan-keutamaan sebagai dasar hubungan dalam masyarakat, atau apa yang seharusnya berlaku di tengah masyarakat dalam hal peningkatan spiritual, yaitu menjadikan terwujudnya hubungan manusia dengan Allah (menyadari keberadaan Allah) sebagai daya penggerak di balik segala hubungan, demi meraih keridhaan Allah. Ahli ekonomi Kapitalis tidak akan peduli dengan hal ini, karena kepentingannya semata-mata bersifat material, yaitu apa yang memuaskan kebutuhan materialistis. Maka, jika seseorang tidak berbuat curang dalam menjual, itu karena ia yakin perdagangannya akan menguntungkan. Sementara jika ia bisa untung dengan berbuat curang, maka berbuat curang akan menjadi halal baginya. Ia tidak memberi makan orang miskin karena menjalankan perintah Tuhan untuk bersedekah, melainkan ia memberi makan mereka agar mereka tidak mencuri darinya. Namun jika kelaparan mereka justru menambah kekayaannya, maka ia akan membiarkan mereka kelaparan. Dengan demikian, perhatian utama kaum Kapitalis hanyalah mencari manfaat yang memuaskan kebutuhan materialistis semata. Individu yang memandang orang lain berdasarkan keuntungan dirinya sendiri, dan membangun kehidupan ekonomi di atas dasar ini, adalah orang yang paling berbahaya bagi masyarakat dan umat manusia.

3. Commodities and Services are not related to the structure of the society The Capitalist economists look to the needs and benefits as they are, not as the society should be, which means that they look at man as a purely materialistic creature, empty of spiritual needs, ethical thoughts, and moral objectives. Similarly they do not care about how the society should be structured in terms of moral elevation, by making the virtues the basis for society’s relationships or what should prevail in the society by way of spiritual elevation i.e. making the realisation of man’s relationship with Allah (realising the existence of Allah) the driving force behind all relationships, for the sake of attaining the pleasure of Allah. The Capitalist economist would not care for this since his interest is purely material in terms of what satisfies the materialistic needs. So, if man does not cheat in selling it is because He believes his trade will profit, while if He were to profit by cheating, then cheating would be legal for him. He does not feed poor people in response to the order from God for Him to give charity, rather He feeds them so that they do not steal from him. If, however, their starvation increases his wealth then He would leave them to starve. Thus, the main concern of the Capitalist is to look for the benefit which satisfies a materialistic need only. The individual that looks at others based on his own benefit, and establishes economic life on this basis, is the most dangerous person to society and people.

Ini dilihat dari aspek kebutuhan dan manfaat. Dari aspek sumber daya dan usaha, yang disebut komoditas dan jasa, individu berupaya memperolehnya agar mendapatkan manfaat darinya. Pertukaran sumber daya dan usaha di antara manusia menciptakan hubungan di antara mereka, dan berdasarkan hubungan itulah struktur masyarakat terbentuk. Maka perlu diperhatikan bagaimana seharusnya struktur masyarakat itu, baik secara umum maupun rinci, ketika menilai sumber daya dan usaha tersebut.

This is from the aspect of needs and benefits. From the aspect of resources and efforts, which are called commodities and services, the individual strives for them to obtain them, so as to gain benefit from them. The exchange of resources and efforts among people creates relationships among them, according to which the structure of the society is formed. So it is necessary to look at what the structure of the society should be, both in general and in detail, when evaluating the resources and the efforts.

Maka memperhatikan barang ekonomi hanya dari segi pemenuhan kebutuhan, tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya masyarakat itu, merupakan pemisahan barang ekonomi dari hubungan, dan itu tidak alami. Barang ekonomi ini dipertukarkan di antara manusia sehingga menciptakan hubungan di antara mereka, dan hubungan-hubungan itulah yang membentuk masyarakat. Karena itu, dampak terhadap masyarakat harus diperhatikan ketika mempertimbangkan barang ekonomi. Oleh sebab itu, keliru menganggap sesuatu bermanfaat hanya karena ada orang yang menyukainya, baik ia sendiri berbahaya atau tidak, baik ia memengaruhi hubungan antar manusia atau tidak, dan baik ia dilarang atau diizinkan menurut keyakinan masyarakat. Sebaliknya, sesuatu harus dianggap bermanfaat jika memang benar-benar bermanfaat dalam kaitannya dengan bagaimana seharusnya masyarakat itu. Karena itu, keliru menganggap ganja, opium, dan sejenisnya sebagai barang bermanfaat dan menjadikannya barang ekonomi hanya karena ada orang yang menginginkannya. Sebaliknya, pengaruh barang-barang ekonomi ini terhadap hubungan antar manusia di dalam masyarakat harus diperhitungkan ketika menilai manfaat sesuatu, yaitu ketika menilai apakah sesuatu itu layak dijadikan barang ekonomi atau tidak. Segala sesuatu harus dilihat dalam kaitannya dengan bagaimana seharusnya masyarakat itu. Keliru memandang sesuatu semata-mata sebagaimana adanya, tanpa mengindahkan bagaimana seharusnya masyarakat itu. Dengan memasukkan pemuasan kebutuhan ke dalam pembahasan tentang sarana pemuasan kebutuhan, dan dengan memandang sarana pemuasan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, tanpa pertimbangan lain, para ekonom lebih memusatkan perhatian pada produksi kekayaan daripada distribusi kekayaan. Pentingnya distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan menjadi nomor dua. Karena itu, sistem ekonomi kapitalis hanya memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara keseluruhan, dan ia berupaya mencapai tingkat produksi setinggi mungkin. Ia berpandangan bahwa tercapainya tingkat kesejahteraan tertinggi yang mungkin bagi anggota masyarakat akan datang sebagai hasil dari peningkatan pendapatan nasional dengan menaikkan tingkat produksi di dalam negeri, serta dengan memungkinkan individu untuk mengambil kekayaan, karena mereka dibiarkan bebas bekerja dalam memproduksi dan memilikinya. Maka, ekonomi tidak ada untuk memenuhi kebutuhan individu dan untuk memudahkan pemenuhan setiap individu dalam masyarakat; sebaliknya, ia difokuskan pada penambahan apa yang memenuhi kebutuhan individu, yakni difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional negara. Melalui tersedianya pendapatan nasional, terjadilah distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, melalui kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja. Maka, diserahkan kepada individu untuk memperoleh sebanyak yang bisa mereka dapatkan dari kekayaan itu, setiap orang sesuai dengan apa yang ia miliki dari faktor-faktor produksinya, baik seluruh individu maupun hanya sebagian individu yang terpenuhi kebutuhannya. Inilah ekonomi politik, yaitu ekonomi kapitalis. Pandangan ini jelas keliru dan bertentangan dengan kenyataan; ia tidak membawa perbaikan tingkat penghidupan bagi seluruh individu, dan tidak memenuhi kesejahteraan dasar setiap individu. Kekeliruan dalam pandangan ini adalah bahwa kebutuhan yang memerlukan pemenuhan itu adalah kebutuhan individu; ia merupakan kebutuhan seorang manusia. Maka, itu adalah kebutuhan bagi Muhammad, Shalih, dan Hasan, dan bukan kebutuhan bagi sekelompok manusia, sekelompok bangsa, atau sekelompok orang. Yang berusaha memenuhi kebutuhannya adalah individu, baik ia memenuhinya secara langsung seperti makan, atau ia memenuhinya melalui pemenuhan seluruh kelompok seperti pertahanan bangsa. Oleh karena itu, masalah ekonomi difokuskan pada pendistribusian sarana pemenuhan bagi individu, yaitu pembagian dana dan manfaat kepada anggota bangsa atau rakyat, bukan berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan bangsa atau rakyat tanpa memperhatikan setiap individu dalam bangsa tersebut. Dengan kata lain, masalahnya adalah kemiskinan yang menimpa individu, bukan kemiskinan yang menimpa bangsa. Perhatian sistem ekonomi harus semata-mata pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, bukan pada kajian tentang memproduksi barang ekonomi. Akibatnya, kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi besarnya produksi nasional berbeda dengan kajian untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok semua individu secara pribadi dan menyeluruh. Objek kajian harus berupa kebutuhan pokok manusia sebagai manusia, dan kajian tentang distribusi kekayaan kepada anggota masyarakat untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok mereka. Inilah yang seharusnya menjadi objek kajian, dan harus didahulukan. Lebih jauh, penanganan kemiskinan suatu negara tidak menyelesaikan masalah kemiskinan bagi individu secara perorangan. Sebaliknya, penanganan masalah kemiskinan individu dan pembagian kekayaan negara di antara mereka itulah yang mendorong seluruh rakyat negara tersebut untuk bekerja meningkatkan pendapatan nasional. Kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi besarnya produksi dan peningkatan pendapatan nasional seharusnya dibahas sebagai ilmu ekonomi, yaitu dalam pembahasan tentang barang ekonomi dan peningkatannya, bukan dalam pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan, yang diatur oleh sistem ekonomi. Kaum Kapitalis mengklaim bahwa masalah ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat adalah kelangkaan barang dan jasa. Mereka juga mengklaim bahwa kebutuhan yang terus meningkat, serta ketidakmampuan untuk memenuhi seluruhnya, yakni ketidakcukupan barang dan jasa untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara sempurna, adalah dasar masalah ekonomi. Pandangan ini keliru dan sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Hal ini karena kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok individu sebagai manusia (makanan, tempat tinggal, dan pakaian), bukan kemewahan, meskipun kemewahan juga diinginkan. Kebutuhan pokok manusia itu terbatas, dan sumber daya serta usaha yang disebut komoditas dan jasa yang ada di dunia tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia; adalah mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok umat manusia secara sempurna. Jadi, tidak ada masalah dalam kebutuhan pokok, terlepas dari anggapan bahwa itu adalah masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Masalah ekonomi sejatinya adalah distribusi sumber daya dan usaha tersebut, yang memungkinkan setiap individu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya secara sempurna, dan setelah itu membantu mereka untuk berupaya meraih kemewahan mereka.

Berkenaan dengan kebutuhan yang terus meningkat, persoalan ini sebenarnya tidak berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok manusia sebagai manusia tidak bertambah, sedangkan yang bertambah dan beragam adalah kebutuhan sekunder atau kemewahannya (kamaliyyat). Peningkatan kebutuhan yang terjadi akibat kemajuan manusia dalam kehidupan perkotaannya lebih berkaitan dengan kemewahan daripada dengan kebutuhan pokok. Manusia bekerja untuk memenuhi kemewahannya, tetapi tidak terpenuhinya kemewahan itu tidak menimbulkan masalah; yang menimbulkan masalah adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Selain itu, persoalan bertambahnya kemewahan hanya berkaitan dengan sebagian orang yang hidup di suatu negara tertentu, bukan dengan seluruh individu di negara tersebut. Persoalan ini diselesaikan melalui dorongan alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dorongan ini, yang muncul dari bertambahnya kemewahan, mendorong manusia untuk berupaya memenuhinya, baik dengan memperluas sumber daya negaranya, bekerja di negara lain, maupun melalui ekspansi dan aneksasi terhadap negara-negara lain. Hal ini berbeda dengan persoalan memenuhi secara menyeluruh kebutuhan pokok setiap individu dalam masyarakat. Sebab, masalah mendistribusikan kekayaan kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, serta memungkinkan setiap individu memenuhi kemewahannya, merupakan persoalan yang berkaitan dengan pandangan hidup tertentu, yang khas bagi suatu bangsa dengan ideologi tertentu. Hal ini berbeda dengan persoalan meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan produksi, yang berkaitan dengan keadaan negara-negara tertentu dan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya negara, emigrasi, ekspansi, atau penggabungan dengan negara lain. Persoalan peningkatan kekayaan ini bergantung pada kepraktisan solusinya, dan tidak berkaitan dengan pandangan tertentu, tidak pula berkaitan dengan bangsa atau ideologi tertentu.

With reference to the steadily increasing needs, it is not a subject related to increasing basic needs, because the basic needs of man as a human do not increase, whereas, it is his luxuries which increase and vary. The increase in needs which occurs due to the progress of a human in his urbanised life is related to the luxuries rather than to the basic needs. Man works to satisfy his luxuries, but their non-satisfaction does not cause a problem; what does cause a problem is the non-satisfaction of the basic needs. Besides all of this, the question of the increasing luxuries is a question which is only related to some people who live in a certain country and not to all individuals of that country. This question is solved through the natural urge of a human to satisfy his needs. This urge, resulting from the increase in luxuries, drives man to work towards satisfying them, either by expanding the resources of his country, working in other countries, or through expansion and annexation of other countries. This is different from the issue of completely satisfying the basic needs of each and every individual in society. This is because the problem of distributing the wealth to each and every individual to satisfy his basic needs, and enabling every individual to satisfy his luxuries, is a problem related to the viewpoint in life, which is particular to a certain nation carrying a particular ideology. This is contrary to the question of increasing national income through increasing production, which is related to the situation of particular countries, and could be achieved through utilising the resources of the country, emigration, expansion, or merging with other countries. This issue of increasing wealth depends on the practicality of the solution, and is not related to a particular viewpoint, and not related to a particular nation or ideology.

Prinsip-prinsip ekonomi yang harus ditetapkan adalah prinsip-prinsip yang menjamin distribusi kekayaan internal dan eksternal negara kepada setiap individu dalam bangsa, sehingga kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi sepenuhnya, dan kemudian memungkinkan setiap individu untuk mengejar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mewah. Namun, meningkatkan tingkat produksi memerlukan penelitian ilmiah, dan pembahasannya dalam sistem ekonomi tidak menyelesaikan masalah ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan setiap individu secara sempurna. Peningkatan tingkat produksi memang menyebabkan naiknya tingkat kekayaan negara, tetapi tidak selalu menyebabkan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok setiap individu secara sempurna. Suatu negara bisa kaya akan sumber daya alam, seperti Irak dan Arab Saudi, namun kebutuhan pokok sebagian besar warganya tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, peningkatan produksi dengan sendirinya tidak menyelesaikan masalah mendasar yang harus diatasi terlebih dahulu dan di atas segalanya, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu secara sempurna, dan setelah itu memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mewah mereka. Dengan demikian, kemiskinan dan kekurangan yang perlu diatasi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok manusia sebagai manusia (yakni pangan, papan, dan sandang), bukan meningkatnya kemewahan yang dihasilkan dari kemajuan perkotaan. Maka, masalah yang harus diatasi adalah kemiskinan dan kekurangan setiap individu dalam masyarakat, bukan kemiskinan dan kekurangan negara yang diukur secara keseluruhan. Kemiskinan dan kekurangan dari sudut pandang ini (yakni bagi setiap individu) tidak diatasi dengan meningkatkan produksi nasional, melainkan diatasi dengan cara kekayaan didistribusikan kepada individu-individu dalam masyarakat sehingga memungkinkan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok mereka secara sempurna, dan kemudian memungkinkan individu-individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mewah mereka.

The economic principles which have to be laid down are the principles which guarantee the distribution of the country’s internal and external wealth to each and every individual of the nation, so that they secure the complete satisfaction of all basic needs for each individual, and then enable every individual to seek the satisfaction of the luxuries. However, raising the level of production requires scientific research, and its discussion in the economic system does not solve the economic problem, which is the complete satisfaction of the needs of each and every individual. An increase in the level of production leads to a rise in the level of the wealth of the country but does not necessarily lead to the complete satisfaction of all the basic needs of each and every individual. The country could be rich in natural resources, as in the case of Iraq and Saudi Arabia, but the basic needs of most of their citizens are not satisfied completely. Therefore, the increase of production by itself, does not solve the basic problem which must be treated first and foremost, which is the complete satisfaction of the basic needs of each and every individual, and following that enabling them to satisfy their luxuries. Therefore, the poverty and deprivation required to be treated is the nonsatisfaction of the basic needs of man as a human being (i.e. food, shelter and clothing), not the increasing luxuries resulting from urban progress. Hence, the problem to be treated is the poverty and deprivation of every individual in the society, not the poverty and deprivation of the country measured as a whole. The poverty and deprivation from this perspective (i.e. for every individual) is not treated by increasing national production, rather it is treated by the manner in which the wealth is distributed to the individuals in society enabling complete satisfaction of all their basic needs, and then enabling the individuals to satisfy their luxuries.

Kapitalisme menganggap nilai sebagai sesuatu yang relatif dan tidak nyata, sehingga nilai diperlakukan sebagai ukuran subjektif. Maka, nilai satu yard kain adalah manfaat marginalnya dengan asumsi ketersediaannya di pasar. Nilainya juga berarti jumlah komoditas dan usaha yang dapat dipertukarkan dengannya. Nilai itu menjadi harga apabila yang diperoleh sebagai ganti satu yard kain adalah uang. Menurut pandangan mereka, kedua nilai ini terpisah dan memiliki dua nama yang berbeda, yaitu manfaat dan nilai tukar. Makna nilai menurut definisi ini keliru, karena nilai suatu komoditas adalah besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya, dengan memperhitungkan unsur kelangkaan. Maka pandangan yang benar terhadap komoditas apa pun adalah mengamati manfaatnya sambil memperhitungkan kelangkaannya, baik ia dimiliki manusia sejak awal, seperti dari berburu, maupun diperoleh melalui pertukaran, seperti dengan jual beli; dan baik hal ini berkaitan dengan orangnya maupun berkaitan dengan bendanya. Dengan demikian, nilai adalah nama bagi sesuatu yang telah ditentukan dan memiliki hakikat tertentu, bukan nama bagi sesuatu yang relatif, yang berlaku baginya dalam satu segi dan tidak berlaku dalam segi lain. Jadi, nilai adalah ukuran yang objektif dan bukan sesuatu yang relatif. Oleh karena itu, pandangan para ekonom terhadap nilai keliru sejak dasarnya.

Capitalism considers value as being relative and not real, and so it is treated as a subjective measurement. Hence, the value of a yard of cloth is the marginal benefit of it assuming its availability in the market. Its value is also the quantity of commodities and efforts that could be exchanged for it. The value becomes a price if what is obtained for the yard of cloth is money. These two values, in their view, are separate, and they have two distinct names; benefit and the value of exchange. The meaning of value according to this definition is wrong, because the value of any commodity is the quantity of benefit in it, taking into account the element of scarcity. So the real view towards any commodity is to observe its benefit whilst taking into account its scarcity, whether it is possessed by man from the start like from hunting, or by exchange like selling; and whether this was related to the person or related to the thing. Thus, value is a name for a designated thing which has a specific reality, and not a name for a relative thing, which applies to it in one respect and is not applicable in another. So the value is an objective measurement and not a relative thing. Therefore, the view of the economists towards value is wrong from its basis.

Yang disebut nilai guna marginal (marginal utility) adalah suatu perkiraan yang bertujuan memusatkan produksi berdasarkan skenario terburuk dalam pendistribusian komoditas. Dengan demikian, nilai suatu komoditas diperkirakan berdasarkan batas terendah agar produksi berjalan secara terjamin. Nilai guna marginal sebenarnya bukan nilai komoditas, bahkan bukan pula harga komoditas, karena nilai komoditas seharusnya diperkirakan dari besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya pada saat perkiraan dilakukan, dengan memperhitungkan unsur kelangkaan pada saat itu. Nilainya tidak akan turun jika harganya kemudian menurun, dan tidak pula naik jika harganya ikut naik, karena nilainya telah dipertimbangkan pada saat penilaiannya. Oleh karena itu, teori nilai guna marginal adalah teori tentang harga, bukan teori tentang nilai, dan terdapat perbedaan antara harga dan nilai, bahkan menurut pandangan para ekonom Kapitalis. Yang menentukan perkiraan harga adalah banyaknya permintaan disertai kurangnya penawaran, atau banyaknya penawaran disertai kurangnya permintaan; hal-hal ini berkaitan dengan tingkat produksi suatu komoditas, dan tidak berkaitan dengan distribusinya. Sedangkan nilai diperkirakan dengan jumlah manfaat yang ada pada komoditas pada saat penilaian, dengan memperhatikan unsur kelangkaan, tanpa menjadikannya bagian dari perkiraan; sehingga penawaran dan permintaan tidak sepenuhnya memengaruhi nilai. Karena itu, pembahasan tentang nilai keliru dari dasarnya, dan setiap pembahasan yang berpijak padanya pasti keliru pula, karena konsep dasarnya salah. Namun, jika nilai komoditas dievaluasi berdasarkan manfaatnya, yang diukur dengan manfaat suatu komoditas atau suatu usaha, maka evaluasi seperti itu akan benar dan akan menghasilkan stabilitas yang jauh lebih besar dalam jangka pendek. Jika nilai diperkirakan dengan harga, maka penilaiannya bersifat relatif, bukan riil, dan cenderung berubah setiap kali mengikuti pasar. Dalam keadaan yang terakhir ini, keliru jika disebut sebagai nilai, sehingga istilah nilai sebenarnya tidak berlaku baginya. Ia justru menjadi sarana untuk memperoleh uang menurut pasar, dan bukan menurut manfaat yang dimilikinya.

What is referred to as the marginal utility value is an estimation meant to concentrate production based on the worst case scenario of distributing the commodities. Thus the value of a commodity is estimated based on the lowest limit so that production proceeds on a guaranteed basis. The marginal utility is not really the value of the commodity, nor even the price of the commodity, because the value of the commodity should be estimated by the amount of benefit in it at the time of estimation, taking into account the element of scarcity at that time. Its value would not drop if its price decreases later on, nor would it rise if its price increases as well, because its value was considered at the time of its evaluation. Therefore, marginal utility theory is a theory for price and not a theory for value, and there is a difference between price and value, even in the view of Capitalist economists. What governs the estimation of price is the abundance of demand together with the shortage of supply or the abundance of supply together with the shortage of demand; these matters are related to the level of production of a commodity, and not related to its distribution.Whereas value is estimated by the quantity of benefit present in the commodity at the time of evaluation, bearing in mind the element of scarcity, without considering it as part of the estimation; so supply and demand do not utterly affect the value. Therefore, the subject of value is wrong from its basis, and any subject based on it is definitely wrong since the basic concept is false. However, if the value of the commodity was evaluated in terms of its benefit measured by the benefit of a commodity or an effort, then such an evaluation would be correct and would lead to much greater stability over the short term. If the value was estimated by the price, the evaluation would be relative not real, and it comes closer to changing every time according to the market. In this latter situation, it is false to refer to it as a value, and so the term value would not truly apply to it. It would rather become a means to obtain money according to the market and not according to what it possesses of benefits.

Kaum Kapitalis mengatakan bahwa manfaat adalah hasil dari usaha yang dikeluarkan manusia. Maka, jika imbalan tidak sebanding dengan kerja, tidak diragukan lagi tingkat produksi akan menurun, dan mereka menyimpulkan dari hal ini bahwa cara ideal untuk mendistribusikan kekayaan di antara anggota masyarakat adalah cara yang menjamin tercapainya tingkat produksi setinggi mungkin. Pendekatan ini sepenuhnya keliru, karena pada kenyataannya sumber daya yang diciptakan oleh Tuhan merupakan dasar manfaat dalam komoditas. Dan biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan manfaat dari sumber daya ini, atau untuk memulai suatu manfaat padanya bersama dengan kerja, adalah yang menjadikannya dalam bentuk yang memberikan manfaat tertentu. Oleh karena itu, menganggap manfaat hanya sebagai hasil dari usaha adalah sepenuhnya keliru, dan hal itu mengabaikan bahan mentah serta biaya-biaya lainnya. Sebab dalam beberapa kasus, biaya-biaya ini bisa jadi merupakan imbalan untuk bahan mentah, bukan untuk usaha. Dengan demikian, manfaat bisa merupakan hasil dari usaha manusia, atau hasil dari keberadaan bahan mentah, atau hasil dari keduanya, tetapi tidak semata-mata hasil dari usaha manusia. Adapun penurunan tingkat produksi, ia tidak semata-mata disebabkan oleh berkurangnya imbalan atas kerja, karena bisa juga disebabkan oleh terkurasnya kekayaan negara, atau oleh peperangan, atau karena sebab-sebab lain. Sebagai contoh, merosotnya produksi di Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia Kedua tidak disebabkan oleh pengurangan imbalan atas kerja, melainkan oleh menyusutnya pengaruh mereka atas koloni-koloni kaya mereka, serta keterlibatan mereka dalam perang. Merosotnya produksi Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua tidak disebabkan oleh pengurangan imbalan atas kerja, melainkan oleh keterlibatannya dalam perang melawan Jerman. Merosotnya dunia Islam saat ini tidak disebabkan oleh pengurangan imbalan atas kerja, melainkan akibat kemunduran intelektual yang menimpa seluruh umat. Oleh karena itu, tidak memadainya imbalan atas kerja bukanlah satu-satunya alasan turunnya produksi, dan keliru jika berangkat dari premis ini lalu menyimpulkan bahwa metode distribusi yang ideal adalah dengan memastikan naiknya tingkat produksi. Mencapai tingkat produksi setinggi mungkin tidak ada hubungannya dengan distribusi kekayaan di antara individu. Kaum Kapitalis mengatakan bahwa harga adalah insentif bagi produksi, karena motif seseorang untuk mengerahkan usaha apa pun adalah imbalan materialnya. Pandangan ini keliru dan bertentangan dengan kenyataan. Manusia sering kali mengerahkan usaha demi imbalan moral, seperti meraih pahala dari Tuhan, atau demi mencapai kebaikan etis seperti membalas budi. Kebutuhan manusia bisa bersifat materialistik, seperti keuntungan materi; bisa bersifat spiritual, seperti penyucian diri; atau bersifat moralistik, seperti pujian. Maka, hanya memperhitungkan kebutuhan materialistik adalah keliru. Bahkan, seseorang bisa mengeluarkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau moral dengan lebih murah hati daripada untuk memenuhi kebutuhan materialistik. Dengan demikian, harga bukanlah satu-satunya insentif bagi produksi. Demikian pula, seorang tukang batu bisa menugaskan dirinya bekerja berbulan-bulan memotong batu untuk membangun sebuah masjid; sebuah pabrik bisa mengalokasikan hasil produksinya selama beberapa hari dalam setahun untuk dibagikan kepada orang miskin; dan sebuah negara bisa mengalokasikan sebagian atau seluruh upayanya untuk mempersiapkan pertahanan wilayahnya. Produksi semacam itu tidak didorong oleh harga. Lebih jauh lagi, imbalan materi itu sendiri tidak terbatas pada harga, melainkan bisa berupa komoditas atau jasa lain. Maka, menganggap harga sebagai satu-satunya insentif bagi produksi adalah keliru.

Salah satu anomali besar Kapitalisme adalah anggapannya bahwa harga merupakan satu-satunya pengatur dalam mendistribusikan kekayaan di antara anggota masyarakat. Mereka berpendapat bahwa harga adalah satu-satunya pembatas yang memaksa konsumen, dalam kepemilikan dan konsumsinya, untuk menerima batas yang sebanding dengan pendapatannya, dan harga itulah yang membatasi konsumsi setiap individu sesuai dengan apa yang dimungkinkan oleh penghasilannya. Dengan demikian, melalui naiknya harga sebagian barang dan turunnya harga barang lain, serta tersedianya uang bagi sebagian orang dan tidak tersedianya bagi yang lain, harga mengatur distribusi kekayaan di antara para konsumen. Maka, bagian setiap individu dari kekayaan suatu negara tidak sama dengan kebutuhan pokoknya, melainkan sama dengan nilai jasa yang ia sumbangkan dalam memproduksi barang dan jasa, yakni sebanding dengan tanah atau modal yang ia miliki, atau sebanding dengan pekerjaan dan proyek yang ia laksanakan.

One of the great anomalies of Capitalism is its consideration of price as the only regulator for distributing wealth amongst the members of society. They say that the price is the only constraint that forces the consumer in his possession and consumption to accept a limit comparable to his income, and it is the price which restricts the consumption of every individual in acceptance to what his revenues permit. Accordingly, through the rise in price of some goods and drop in the price of others, and in the availability of money to some people and its non-availability to others, the price regulates the distribution of wealth amongst consumers. Thus, every individual’s share of the wealth of a country is not equal to his basic needs, but is equal to the value of the services in which He has contributed in producing commodities and services i.e. equal to what He owns of land or capital, or equal to what He carried out of work, and projects.

Dari prinsip ini, yang menjadikan harga sebagai pengatur distribusi, Kapitalisme pada praktiknya telah memutuskan bahwa manusia tidak berhak hidup kecuali ia mampu berkontribusi dalam produksi barang dan jasa. Orang yang tidak mampu berkontribusi, baik karena sejak lahir menderita cacat fisik maupun mental, tidak berhak hidup dan tidak berhak mengambil dari kekayaan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang sejak lahir kuat tubuh atau pikirannya, dan lebih mampu menciptakan serta memiliki kekayaan sesuka hatinya, berhak mengonsumsi secara berlebihan dan berhak melatih kontrol serta penguasaan atas orang lain dengan hartanya. Begitu pula, orang yang dorongannya untuk mencari keuntungan materi lebih kuat akan melampaui orang lain dalam memiliki kekayaan, sedangkan orang yang keterikatannya pada nilai-nilai spiritual dan moral (yang mengendalikannya dalam mencari harta) lebih kuat, akan memiliki lebih sedikit harta atau kekayaan dibanding orang lain. Pendekatan ini menyingkirkan unsur spiritual dan moral dari kehidupan dan menghasilkan kehidupan yang dibangun di atas perjuangan materialistik untuk memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan materi. Hal ini pada akhirnya terjadi di semua negara yang menganut dan menerapkan Kapitalisme. Dominasi monopoli Kapitalis berkembang di negara-negara yang menganut Kapitalisme, dengan para produsen menguasai konsumen. Sekelompok kecil orang, yaitu para pemilik korporasi besar di bidang minyak, otomotif, dan industri berat, telah mendominasi konsumen, menguasai mereka dengan menetapkan harga tertentu atas barang yang mereka produksi. Hal ini mendorong upaya untuk "menambal" sistem ekonomi. Caranya dengan memberi Negara (pemerintah) hak untuk campur tangan dalam menetapkan harga (kontrol harga) dalam keadaan khusus demi melindungi ekonomi nasional, melindungi konsumen, dan mengurangi konsumsi sebagian barang, serta membatasi kewenangan monopoli. Mereka juga memasukkan ke dalam pengaturan produksi sejumlah proyek publik yang diarahkan oleh pemerintah. Langkah-langkah ini bertentangan dengan dasar sistem ekonomi mereka, yaitu kebebasan ekonomi, dan hanya diterapkan dalam keadaan tertentu. Lebih dari itu, banyak kaum Kapitalis tidak menganut pendekatan intervensionis ini (kaum Konservatif) dan mencemoohnya, dengan berargumen bahwa mekanisme harga saja sudah cukup untuk mewujudkan keselarasan antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen, tanpa perlu campur tangan pemerintah. Solusi tambal sulam yang direkomendasikan oleh para pendukung intervensi (kaum Liberal) ini hanya diterapkan pada keadaan dan kondisi tertentu, dan bahkan dalam keadaan tersebut, distribusi kekayaan di antara individu-individu tidak mencapai pemenuhan kebutuhan pokok secara menyeluruh bagi setiap individu.

From this principle, which makes the price the regulator of distribution, Capitalism has effectively decided that man does not deserve life unless He is capable of contributing to the production of commodities and services. The person who is incapable of contributing, whether He was born with a physical or mental disability, does not deserve life, and does not deserve to take from the wealth that which satisfies his needs. Also the person who was born strong in body or in mind, and who is more capable of creating and possessing wealth however He wishes, deserves to consume luxuriously and deserves to practice control and mastery over others with his wealth. Also the one whose motivation to seek material gains is stronger will exceed others in possessing wealth whereas, the one whose adherence to spiritual and moral values (which control Him during the earning of wealth) is stronger, will have less than others in possessions or wealth. This approach excludes the spiritual and moral elements from life and produces a life built upon a materialistic struggle to gain the means of satisfying materialistic needs. This eventually occurs in all countries which adopt and apply Capitalism. The domination of Capitalist monopolies has developed in countries adopting Capitalism, with producers exercising control over consumers. A small group of people i.e. the owners of large oil, automotive, and heavy industry corporations, have come to dominate consumers, reigning over them by imposing certain prices for the commodities they produce. This has led to attempts to “patch up” the economic system. They did this by giving the State (government) the right to intervene in fixing the price (price control) in special circumstances to protect the national economy, to protect consumers, and to reduce consumption of some commodities, as well as limiting the authority of monopolies. They also included in the regulation of production certain public projects directed by the government. These measures contradict the basis of their economic system, which is economic freedom, and they are only applied in specific circumstances. Moreover, many Capitalists do not adopt this interventionist approach (Conservatives) and they scorn it, contending that the price mechanism alone is sufficient to achieve harmony between the interest of the producers and the interest of the consumers, without any need for governmental intervention. These patchwork solutions which are recommended by the supporters of intervention (Liberals), are only applied in certain circumstances and conditions, and even in these circumstances, the distribution of wealth amongst the individuals does not achieve the complete satisfaction of all basic needs for each and every individual.

Distribusi barang dan jasa yang buruk, yang timbul dari konsep kebebasan kepemilikan dan dari konsep menjadikan harga sebagai satu-satunya mekanisme pembagian kekayaan, akan terus mendominasi setiap masyarakat yang menerapkan Kapitalisme. Mengenai masyarakat Amerika, banyak warga Amerika memiliki bagian kekayaan negara yang cukup untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pokok mereka secara penuh, bahkan untuk memenuhi sebagian kemewahan mereka. Keadaan ini terjadi karena kekayaan negara tersebut yang sangat besar, yang telah mencapai tingkat di mana setiap individu berkesempatan memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya dan sebagian kemewahannya. Namun, hal ini bukan karena bagian setiap individu disamakan dengan nilai jasa yang ia sumbangkan dalam produksi. Selanjutnya, menjadikan mekanisme harga sebagai pengendali distribusi telah menyebabkan monopoli-monopoli Kapitalis di Barat mencari ke luar negeri, ke negara-negara lain, untuk mendapatkan pasar baru, tempat memperoleh bahan mentah dan menjual produk mereka. Apa yang dideritakan dunia, berupa penjajahan, wilayah pengaruh, dan invasi ekonomi, hanyalah akibat dari monopoli-monopoli ini dan dari dijadikannya harga sebagai alat dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, sumber daya dunia terkumpul atas dasar ini ke tangan monopoli-monopoli Kapitalis. Semua ini disebabkan oleh kaidah dan prinsip-prinsip keliru yang ditetapkan oleh Kapitalisme.

The poor distribution of commodities and services, which resulted from the concept of freedom of ownership and from the concept of making the price the only mechanism for distributing wealth, will continue to dominate every society that applies Capitalism. With regard to American society, many Americans had a sufficient share of the wealth of the country, to satisfy most of their basic needs completely, and to satisfy even some of their luxuries. This situation occurred due to the immense wealth of that country which had reached a level by which there was an opportunity for every individual to satisfy all of his basic needs and some of his luxuries. However, this was not due to making the share of the individual equal to the value of the services He contributed in production. Furthurmore, putting the price mechanism as the controller of distribution has caused Capitalist monopolies in the West to look abroad to other countries for new markets, from which to gain raw materials and to sell their products.What the world suffers from, in terms of colonisation, regions of influence and economic invasion, is merely a result of these monopolies and making price a tool in the distribution of wealth. Thus, the resources of the world are accumulated on this basis into the hands of Capitalist monopolies. All this is due to the false rules and principles established by Capitalism.