Jika seorang perebut kekuasaan merebut kekuasaan dengan paksaan, ia tidak menjadi Khalifah, meskipun ia menyatakan dirinya sebagai Khalifah kaum Muslimin. Hal ini karena kaum Muslimin dalam kasus ini tidak pernah mengangkatnya sebagai Khalifah melalui akad. Jika ia mengambil Bay'ah dari rakyat dengan paksaan dan tekanan, ia tidak menjadi Khalifah meskipun Bay'ah itu diberikan kepadanya. Hal ini karena Bay'ah yang diambil dengan paksaan dan tekanan tidak dianggap sah, dan Khilafah tidak dapat ditetapkan melaluinya. Sebab Bay'ah adalah akad yang didasarkan pada kerelaan dan pilihan, sehingga tidak dapat ditetapkan dengan paksaan atau tekanan. Oleh karena itu, Khilafah hanya dapat ditetapkan dengan Bay'ah yang didasari kerelaan dan pilihan bebas. Namun, jika perebut kekuasaan itu berhasil meyakinkan rakyat bahwa memberikan Bay'ah kepadanya adalah demi kepentingan kaum Muslimin, dan bahwa penerapan hukum-hukum Syariah mewajibkan mereka untuk memberikan Bay'ah, lalu mereka meyakini hal itu, menerimanya, dan kemudian memberikan Bay'ah kepadanya dengan kerelaan dan pilihan bebas, maka ia menjadi Khalifah sejak saat Bay'ah itu diberikan kepadanya dengan kerelaan dan pilihan. Hal ini berlaku meskipun pada awalnya ia merebut kekuasaan dengan paksaan dan kekerasan. Syaratnya adalah Bay'ah itu diberikan, dan harus dengan kerelaan dan pilihan bebas, terlepas dari apakah orang yang menerima Bay'ah itu penguasa atau bukan.

If a usurper were to seize power by force He would not become Khaleefah, even if He declared himself to be the Khaleefah of the Muslims. This is because the Muslims in this case would not have contracted the Khilafah to him. If He were to take the Bay’ah from the people by force and coercion He would not become Khaleefah even if the Bay’ah was given to him. This is because a Bay’ah that is taken by force and coercion is not considered valid and the Khilafah cannot be concluded by it. For it is a contract based on mutual consent and choice and cannot be concluded forcefully or by coercion. The Khilafah cannot therefore be concluded except by a Bay’ah of consent and choice. However, if the usurper managed to convince the people that it would be in the interest of the Muslims to give him their Bay’ah and that the implementation of the Shar’a rules obliges them to give the Bay’ah, and they were convinced of that and accepted it and then gave him the Bay’ah by consent and free choice, He would become Khaleefah from the moment that the Bay’ah was given to him by consent and choice. This is the case, even though in the first place He seized the authority by coercion and force. The condition is giving the Bay’ah and that it must be by mutual consent and free choice, regardless of whether the one who was given the Bay’ah was the ruler or not.