Bentuk sistem pemerintahan Islam bukanlah republik. Sistem republik didasarkan pada demokrasi, yang menyerahkan kedaulatan kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat memiliki hak untuk memerintah dan membuat undang-undang, dan mereka berhak mengangkat penguasa serta memberhentikannya. Mereka berhak menetapkan konstitusi dan memberlakukan hukum, serta menghapus, mengubah atau memodifikasi baik konstitusi maupun hukum.

The shape of the Islamic ruling system is not republican. The republican system is based on democracy, where sovereignty is given to the people. Thus, the people have the right of ruling and legislation, and they reserve the right to appoint the ruler and remove him. They reserve the right to lay down a constitution and enact laws and to abolish, alter or modify both the constitution and the laws.

Sebaliknya, sistem pemerintahan Islam didasarkan pada akidah Islam dan hukum-hukum Syariah. Kedaulatan berada di tangan Syara' Allah (SWT), bukan di tangan umat. Karena itu, umat tidak berhak membuat hukum, dan Khalifah pun tidak berhak. Satu-satunya pembuat hukum adalah Allah (SWT), dan Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum-hukum untuk konstitusi dan undang-undang yang diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya (SWT). Umat juga tidak berhak memberhentikan Khalifah; yang memberhentikannya adalah Syara'. Namun, umat berhak mengangkatnya, sebab Islam telah memberikan wewenang dan kekuasaan kepada umat, sehingga umat diberi wewenang dan kekuasaan untuk memilih serta memberikan Bai'at kepada siapa pun yang dikehendakinya.

In contrast, the Islamic ruling system is based on the Islamic ‘aqeedah and on the Shari’ah laws. The sovereignty is to the Shar’a of Allah (swt) and not to the Ummah. So the Ummah has no right to legislate nor does the Khaleefah. The sole legislator is Allah (swt), and the Khaleefah has the right only to adopt rulings for the constitution and cannons that are derived from the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger (swt). Also the Ummah has no right to remove the Khaleefah; what removes him is the Shar’a. However, the Ummah has the right to appoint him, for Islam gave the authority and power to her, so she has been given the authority and power to select and give the Bay’ah to whomever she wishes.

Dalam bentuk Presidensial dari sistem Republik, presiden republik memegang kekuasaan wajib sebagai kepala negara. Ia tidak memiliki perdana menteri dalam kabinetnya, melainkan sekretaris negara, seperti di Amerika Serikat. Dalam bentuk parlementer, presiden memiliki perdana menteri, dan kekuasaan pemerintahan yang wajib berada di tangan kabinet menteri, bukan presiden republik, seperti di Jerman.

In the Presidential form of the Republican system, the president of the republic holds the mandatory powers of the head of state. He does not have in his cabinet a prime minister, but secretaries of state, as in the United States. In the parliamentary form, the president has a prime minister, and the mandatory ruling powers are in the hands of the ministerial cabinet not the president of the republic, as in Germany.

Dalam sistem Khilafah tidak ada menteri, begitu pula tidak ada dewan menteri yang bekerja bersama Khalifah seperti dalam sistem demokrasi, di mana para menteri memiliki bidang kerja khusus dan kewenangan wajib tersendiri. Sebaliknya, Khalifah memiliki Mu'awinun yang ia angkat untuk membantunya dalam menjalankan fungsi-fungsi Khilafah dan melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka adalah asisten yang didelegasikan dan bersifat eksekutif. Khalifah memimpin mereka dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, bukan sebagai perdana menteri, dan bukan pula sebagai kepala badan eksekutif. Khalifah tidak memiliki dewan menteri yang bekerja bersamanya, karena ia sendiri memegang seluruh kewenangan wajib, dan para asisten hanya membantunya dalam melaksanakan kewenangan wajib tersebut.

In the Khilafah system there are no ministers, nor a council of ministers working with the Khaleefah, as is the case in the democratic system, where ministers have special portfolios and mandatory powers of their own. Instead the Khaleefah has Mu’awinoon whom he appoints to assist him in assuming the functions of the Khilafah and discharging its duties. They are delegated and executive assistants. The Khaleefah heads them in his capacity as the head of state and not a prime minister, nor as a head of an executive body. The Khaleefah has no council of ministers working with him, since he has all the mandatory powers and the assistants merely help him in executing his mandatory powers.

Selain itu, dalam kedua jenis sistem republik, baik presidensial maupun parlementer, presiden bertanggung jawab kepada rakyatnya dan wakil-wakil mereka. Rakyat dan wakil-wakilnya berhak memberhentikannya, karena kedaulatan dalam sistem republik berada di tangan rakyat.

Besides, in both types of the republican system, the presidential and parliamentary, the president is accountable to his people and their representatives. The people and their representatives have the right to remove him since the sovereignty in the republican system belongs to the people.

Ini bertentangan dengan imarah kaum mukminin. Amirul mukminin bertanggung jawab di hadapan umat dan wakil-wakilnya, dan dimintai pertanggungjawaban oleh umat dan wakil-wakilnya. Meskipun demikian, umat dan wakil-wakilnya tidak berhak memberhentikannya. Ia hanya dapat diberhentikan jika ia melanggar syariat dengan cara yang menjadikan pemberhentiannya wajib, dan hanya Mahkamah Perbuatan Zalim yang berwenang memutuskan hal tersebut.

This is contrary to the Imarah of the believers. The Ameer of the believers is responsible before the Ummah and her representatives and is accountable to the Ummah and her representatives. Nonetheless the Ummah and her representatives have no right to remove him. He can only be removed if he violates the Shar’a in a way that his removal becomes obligatory, the Court of Unjust Acts alone is the one that decides this.

Dalam sistem republik, baik presidensial maupun parlementer, masa jabatan presiden ditetapkan dan tidak boleh dilampaui.

In the republican system, whether it is presidential or parliamentary, the term of the presidency is fixed and cannot be exceeded.

Sementara itu, sistem Khilafah tidak menentukan masa jabatan Khalifah. Masa jabatan itu justru ditentukan oleh pelaksanaannya terhadap Syariat. Selama Khalifah menerapkan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, ia tetap menjadi Khalifah, berapa pun lamanya masa Khilafahnya. Jika Khalifah melanggar Syariat dan menyimpang dari penerapan hukum-hukum Islam, maka masa jabatannya berakhir, sekalipun baru berlangsung satu bulan atau satu hari; dan dalam keadaan ini ia harus segera diberhentikan.

Whereas, the Khilafah system does not determine the Khaleefah’s term of office. This is rather determined by his implementation of Shar’a. So long as the Khaleefah is implementing the rules of Islam, that are derived from the Book of Allah, and the Sunnah of His Messenger, he remains a Khaleefah, regardless of how long his Khilafah term lasts. If the Khaleefah violated the Shar’a, and deviated from implementing the rules of Islam, his term in office would be terminated even if it were one month or one day; and he must in this instance be removed immediately.

Kami simpulkan, oleh karena itu, bahwa terdapat perbedaan besar antara sistem Khilafah dan sistem republik, serta antara Khalifah dan presiden sebuah republik.

We conclude, therefore, that there is a great difference between the Khilafah system and the republican system and between the Khaleefah and the president of a republic.

Oleh karena itu, sama sekali diharamkan untuk mengklaim bahwa sistem Islam adalah sistem republik, atau menggunakan istilah ‘Republik Islam’, sebab terdapat pertentangan besar antara landasan yang menjadi dasar kedua sistem tersebut, di samping perbedaan di antara keduanya dalam bentuk dan rincian.

It is, therefore, absolutely forbidden to claim that the Islamic system is a republican system, or to use the term ‘Islamic Republic’, for there exists a great contradiction between the foundations upon which the two systems are founded, in addition to the difference between them in there shape and details.