Khalifah adalah negara. Ia memegang seluruh kekuasaan wajib yang dimiliki negara, yaitu:

The Khaleefah is the state. He possesses all of the mandatory powers of the state, and they are:

Dialah yang menetapkan hukum-hukum syariat (Ahkam Shari'ah); ketika Dia telah menetapkannya sebagai sesuatu yang mengikat, maka hukum-hukum itu menjadi aturan yang wajib ditaati, dan melanggarnya tidak diperbolehkan.

It is He who makes the divine rules (Ahkam Shari’ah) once He adopted them as binding; they would then become laws that have to be obeyed and their violation would not be allowed.

Dia bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan luar negeri negara. Dia adalah panglima tertinggi seluruh angkatan bersenjata dan memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan perang, membuat perjanjian damai, gencatan senjata, dan semua perjanjian lainnya.

He is responsible for the domestic and foreign policies of the state. He is the supreme commander in chief of all the armed forces and He has full powers to declare war, concludes peace treaties, truces and all other treaties.

Dia memiliki kewenangan untuk menerima utusan (asing) dan menolak mereka, serta kewenangan untuk mengangkat utusan Muslim dan memberhentikan mereka.

He has the power to accept (foreign) ambassadors and to refuse them, as well as the powers to appoint Muslim ambassadors and to remove them.

Khalifah lah yang mengangkat dan memberhentikan para pembantu dan wulah. Mereka semua bertanggung jawab di hadapannya dan di hadapan Majelis Ummat.

It is the Khaleefah who appoints and removes the assistants and Wulah. They are all responsible before him and before the Council of the Ummah.

Dialah yang mengangkat dan memberhentikan Qadhil-Qudhat (hakim agung), begitu pula para gubernur wilayah, komandan militer, kepala staf, dan panglima tertinggi. Mereka semua bertanggung jawab kepada-Nya, bukan kepada Majelis Ummat.

It is He who appoints and removes the supreme judge (Qadhil-Qudhat), as well as district administrators, army commanders, chiefs of staff, and the commanders in chief. They are all answerable to him and not to the Council of the Ummah.

Dialah yang menetapkan hukum-hukum ilahi, yang di bawah cahayanya anggaran Negara disusun, dan Dialah yang menentukan rincian anggaran serta dana yang dialokasikan untuk setiap departemen, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran.

It is He who adopts the divine rules, in the light of which the State’s budget is drafted, and He decides the details of the budget and the allotted funds required for each department, whether concerning revenues or expenses.

Bukti dari kewajiban kekuasaan ini adalah kenyataan bahwa Khilafah sebagai kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslimin di dunia, dengan tujuan menerapkan hukum-hukum Deen dan menyampaikan Risalah Islam ke seluruh dunia, dan hal ini sendiri merupakan sebuah bukti. Namun, kata negara (state) adalah istilah teknis, yang maknanya berbeda menurut pandangan bangsa-bangsa. Barat menganggap negara sebagai wilayah, penduduk dan penguasa, karena dalam pandangan mereka negara didefinisikan dalam batas-batas yang mereka sebut sebagai negeri. Kedaulatan, dalam pandangan mereka, berada di tangan rakyat, sedangkan kekuasaan (yakni otoritas) bersifat kolektif dan bukan individual. Dengan demikian, konsep negara dikenal sebagai keseluruhan dari negeri, penduduk dan penguasa. Oleh karena itu, mereka memiliki kepala negara, yaitu kepala para penguasa, rakyat, negeri (wilayah), dan seorang perdana menteri. Akan tetapi, dalam Islam tidak ada batas-batas yang permanen, karena Risalah Islam harus disampaikan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, perbatasan bergerak seiring dengan bergeraknya kekuasaan Islam ke negeri-negeri lain. Istilah negeri berarti tempat di mana seseorang tinggal secara menetap, yaitu rumah dan kotanya, tidak lebih dan tidak kurang. Kedaulatan berada di tangan Syara', bukan di tangan rakyat. Dengan demikian, para penguasa dikendalikan oleh kehendak Syara'. Umat pun dikendalikan oleh kehendak Syara'. Kekuasaan, yakni otoritas, adalah milik individu dan bukan kolektif. Rasulullah ﷺ bersabda: ...

Evidence of these mandatory powers is the fact that the Khilafah as a general ruling over all the Muslims worldwide, with the objective of implementing the rules of the Deen and carrying the Message of Islam to the world, and this in itself is an evidence. However, the word state is a technical term, whose meaning differs according to the views of the nations. The West considers the state as the land, inhabitants and the rulers, for the state in their view is defined within borders that they call the country. Sovereignty, in their view, belongs to the people, while the ruling, i.e. the authority is collective and not individualistic. Thus the concept of the state became known as the total of the country, the inhabitants and the rulers. Therefore, they have a head of state, i.e. head of rulers, the people, the country (land) and a prime minister. However, in Islam, there are no permanent borders, for the Message of Islam has to be carried to the whole world. Therefore frontiers move with the movement of the authority of Islam to other countries. The term country means the place where a person resides permanently i.e. his home and town, no more and no less. Sovereignty belongs to the Shar’a, not to the people. Thus the rulers are controlled by the will of the Shar’a. The Ummah is also controlled by the will of the Shar’a. The ruling i.e. authority is for individuals and it is not collective. The Messenger of Allah (pbuh) said:

"Jika tiga orang dari kalian sedang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir." [Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu ‘Umar] Beliau ﷺ juga bersabda:

“If three of you were on a journey, let them appoint one of them as an Ameer.” [Narrated by Al-Bazzar from ibn ‘Umar] He (pbuh) also said:

"Jika tiga orang di antara kalian keluar dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Amir." [Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudri] Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau ﷺ bersabda:

“If three of you went out on a journey, let them appoint one of them as an Ameer.” [Narrated by Abu Dawood from Abu S’aid al- Khudri] Muslim narrated from Abu S’aid al-Khudri from the Messenger of Allah (pbuh), that He (pbuh) said:

“Jika telah dibaiat dua khalifah, bunuhlah yang terakhir di antara keduanya.” Oleh karena itu, makna negara dalam Islam berbeda dengan makna negara dalam sistem-sistem lain. Negara dalam Islam berarti kekuasaan dan pemerintahan, dan kewenangan wajibnya adalah kewenangan sultan. Karena khalifah adalah pemegang kekuasaan, maka ia adalah negara.

“If a Bay’ah has been taken for two Khulafaa’, kill the latter of them.” Therefore, the meaning of the state in Islam differs from that in other systems. The state in Islam means the authority and ruling, and its mandatory powers are that of the Sultan. Since the Khaleefah is the one who holds the authority, He is then the state.

Namun, ketika Rasulullah ﷺ mendirikan Negara Islam di Madinah, beliau adalah kepala negara dan memegang kekuasaan. Dengan demikian, seluruh kekuasaan berada di tangan beliau, dan seluruh kewenangan yang berkaitan dengan pemerintahan ada pada beliau. Hal ini berlangsung sepanjang hidup beliau hingga wafat ﷺ. Setelah beliau, datanglah Khulafaur Rasyidin, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuasaan penuh serta memiliki seluruh kewenangan wajib yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Khalifah adalah negara. Selain itu, ketika Rasulullah ﷺ memperingatkan agar tidak memberontak dan tidak taat kepada Amir, beliau menyatakannya sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan (Sultan). Beliau ﷺ bersabda:

However, when the Messenger of Allah (pbuh) established the Islamic State in Madina He was the head of state and He held the authority. Thus all of the authority was in his hands, and all of the powers related to the ruling were his. This was as much throughout his lifetime until He (pbuh) died. Then after him came the Khulafaa’ Ar-Rashidoon, and each one of them enjoyed the full authority and possessed all the mandatory powers related to the ruling. This also serves as evidence that the Khaleefah is the state. Besides, when the Messenger of Allah (pbuh) warned against rebellion and disobedience to the Ameer, He expressed it as being a rebellion against the authority (Sultan). He (pbuh) said:

"Barangsiapa melihat pada amirnya sesuatu yang tidak ia sukai, hendaklah ia bersabar. Sebab, sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari sulthan (kekuasaan Islam) walau sejengkal, lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah." Khilafah adalah kepemimpinan atas kaum muslimin. Oleh karena itu, Khalifah adalah penguasa, dan Ia memiliki seluruh kewenangan yang wajib, yaitu Ia adalah negara dan memiliki semua kewenangan yang diberikan kepada negara. Ini adalah dalil umum tentang kewenangan-kewenangan yang wajib tersebut. Adapun perincian kewenangan-kewenangan yang dimiliki Khalifah, pada hakikatnya merupakan perincian kewenangan-kewenangan yang ada di dalam negara, guna menjelaskan rincian hukum-hukum dari kewenangan-kewenangan tersebut.

“If anyone sees in his Ameer something that displeases him, let him remain patient. For behold! He who separates himself from the Sultan (authority of Islam) by even so much as a hand span and dies thereupon He has died the death of Jahiliyyah.” The Khilafah is the leadership over the believers. The Khaleefah is therefore the authority, and He has all the mandatory powers, i.e. He is the state and possesses all the powers given to the state. This is the general evidence about these mandatory powers. As for the listing of these powers enjoyed by the Khaleefah, this is in fact the listing of the powers that exist in the state, so as to explain the detailed rules of these powers.

Adapun bukti rinci mengenai keenam bagian yang disebutkan di atas, maka bukti tentang bagian "A" adalah konsensus umum para Sahabat. Qanoon (undang-undang) adalah istilah teknis yang berarti perintah yang dikeluarkan oleh penguasa (Sultan) agar rakyat mematuhinya. Para ahli qanoon mendefinisikannya sebagai "kumpulan prinsip yang dipaksakan oleh Sultan (penguasa) untuk ditaati rakyat dalam hubungan mereka". Maka jika Sultan mengeluarkan aturan tertentu, aturan tersebut menjadi undang-undang dan rakyat wajib mematuhinya. Jika Sultan tidak mengeluarkannya, maka aturan itu tidak menjadi undang-undang dan rakyat tidak wajib mematuhinya. Kaum Muslimin mengikuti aturan Syar'a, sehingga mereka menaati perintah dan larangan Allah. Yang mereka taati adalah perintah dan larangan Allah, bukan perintah dan larangan Sultan. Dengan demikian, mereka mengikuti hukum-hukum ilahi, bukan perintah penguasa. Namun, para Sahabat berbeda pendapat mengenai hukum-hukum Syari'ah. Sebagian dari mereka memahami dari nash-nash ilahi hal-hal yang berbeda dengan apa yang dipahami yang lain. Masing-masing dari mereka mengamalkan apa yang ia pahami, dan itulah hukum Allah baginya. Namun, ada sebagian hukum ilahi yang berkaitan dengan pengelolaan urusan umat yang wajib ditaati seluruh kaum Muslimin menurut satu pendapat tunggal, dan individu tidak boleh bertindak berdasarkan ijtihadnya sendiri. Hal ini memang pernah terjadi di masa lalu. Abu Bakar, misalnya, memandang bahwa dana harus dibagikan secara merata kepada seluruh kaum Muslimin karena itu adalah hak mereka yang sama. 'Umar memandang keliru memberikan kepada mereka yang pernah memerangi Rasulullah ﷺ sama seperti kepada mereka yang berjuang bersama beliau, atau memberikan kepada orang yang membutuhkan sama seperti yang diberikan kepada orang kaya. Namun ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, ia memaksa rakyat untuk mengikuti pendapatnya, dan para hakim serta wali melaksanakan pendapatnya, dan 'Umar pun tunduk pada pendapat Abu Bakar serta melaksanakannya. Ketika 'Umar menjadi Khalifah, ia menegakkan pendapatnya sendiri yang berbeda dengan pendapat Abu Bakar. Maka beliau memerintahkan agar dana dibagikan secara preferensial, bukan secara merata. Dengan demikian, kaum Muslimin menerima dana berdasarkan lamanya mereka telah memeluk Islam dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Muslimin mematuhi aturan ini, dan para qadhi serta Wulah melaksanakannya. Oleh karena itu, tercapailah kesepakatan umum di kalangan para Sahabat bahwa Imam berhak menetapkan aturan-aturan tertentu dan memberlakukan pelaksanaannya. Kaum Muslimin harus tunduk pada aturan-aturan tersebut meskipun mereka tidak sependapat dengan ijtihad mereka sendiri, dan mereka harus meninggalkan pendapat dan ijtihad mereka sendiri. Aturan-aturan yang ditetapkan ini sejatinya adalah undang-undang (qanun). Oleh karena itu, penetapan undang-undang merupakan hak Khalifah semata dan tidak ada seorang pun selainnya yang memiliki hak tersebut.

As for the detailed evidences of the six sections mentioned above, the evidence about section “A” is the general consensus of the Sahabah. Qanoon (law) is a technical term that means the order that the ruler (Sultan) issues so that people abide by it. People of Qanoon (law) define it as “the host of principles which the Sultan (ruler) compels people to follow in their relations”. So if the Sultan issues certain rules, then these rules become law and people have to abide by them. If the Sultan does not issue them, then they do not become law and people are not obliged to abide by them. The Muslims follow the rules of Shar’a, so they abide by Allah’s repl commands and prohibitions. What they abide by are the commands and prohibitions of Allah, not those of the Sultan. Thus they follow the divine rules and not the orders of the Sultan. However, the Sahabah have differed regarding the Sharia’ah rules. Some of them understood from the divine texts matters different to what the others understood. Each one of them complied with what He understood and that represented the rule of Allah for him. However, there are some divine rules related to managing the affairs of the Ummah that all the Muslims should abide by according to one single opinion, individuals cannot proceed according to their own Ijtihad. This indeed took place in the past. Abu Bakr, for instance, considered it fit to distribute the funds equally among all Muslims for it was their equal right. ‘Umar deemed it wrong to give to those who had fought against the Messenger of Allah (pbuh) the same as to those who fought alongside him, or to give to the needy equal to that is given to the wealthy. However when Abu Bakr was the Khaleefah, He forced people to follow his opinion and the judges and Wulah executed his opinion and ‘Umar submitted to Abu Bakr’s opinion and executed it. When ‘Umar became Khaleefah He enforced his own opinion which differed from that of Abu Bakr. So He ordered the funds to be distributed preferentially and not equally. Thus the Muslims were accorded the funds based upon the length of time they had been Muslims and according to their needs. Muslims abided by this rule, and the judges and Wulah executed it. Therefore, a general consensus of the Sahabah was established stating that the Imam has the right to adopt specific rules and enforce their implementation. Muslims have to abide by such rules even if they disagreed with their own Ijtihad, and they must abandon their own opinions and Ijtihad. These adopted rules are in fact laws (Canons). Therefore the enactment of laws belongs to the Khaleefah alone and no one else has such a right.

Adapun bagian "B", dalilnya diambil dari perbuatan Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ dahulu mengangkat para wali dan hakim serta meminta pertanggungjawaban mereka kepada beliau. Beliau ﷺ mengatur perdagangan serta melarang penipuan dan kecurangan. Beliau ﷺ membagikan harta di antara manusia dan membantu para pengangguran mendapatkan pekerjaan. Beliau ﷺ mengurus seluruh urusan dalam negeri negara. Beliau ﷺ juga pernah berbicara dengan para raja, menemui para utusan, dan menerima para delegasi. Beliau ﷺ juga menjalankan seluruh urusan luar negeri negara. Beliau ﷺ secara langsung memimpin pasukan bersenjata dalam setiap ekspedisi dan memimpin peperangan. Beliau ﷺ mengirim seluruh pasukan ekspedisi dan mengangkat pemimpin-pemimpinnya. Pada suatu kesempatan, beliau ﷺ mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pemimpin ekspedisi ke Asy-Syam. Para Sahabat tidak senang dengan hal ini karena usia Usamah yang masih muda, tetapi Rasulullah ﷺ memaksa mereka untuk menerima kepemimpinannya. Hal ini membuktikan bahwa beliau ﷺ benar-benar menjadi panglima pasukan bersenjata, bukan sekadar panglima tertinggi secara simbolis. Beliau ﷺ yang menyatakan perang terhadap Quraisy, Bani Quraizhah, Bani Nadhir, Bani Qainuqa', Khaibar, dan Romawi. Seluruh peperangan yang terjadi dinyatakan oleh beliau ﷺ. Hal ini membuktikan bahwa Khalifah hanya memiliki hak untuk menyatakan perang. Rasulullah ﷺ juga yang menandatangani perjanjian dengan Bani Madlij dan sekutu mereka dari Bani Dhumrah. Beliau ﷺ menandatangani perjanjian dengan Yuhanna (Yonatan) bin Ru'bah, pemimpin Ayla, dan beliau ﷺ juga menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. Kaum Muslimin pada saat itu sangat marah, tetapi beliau ﷺ mengabaikan pendapat mereka dan menolak permohonan mereka, lalu tetap menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Khalifah sendirilah yang memiliki kewenangan wajib untuk menandatangani perjanjian, baik perjanjian damai maupun perjanjian lainnya.

As for section “B”, its evidence is derived from the actions of the Messenger of Allah (pbuh). He (pbuh) used to appoint the Wulah and judges and hold them accountable to him. He (pbuh) used to control trading and prohibit fraud and cheating. He (pbuh) used to distribute the funds among the people, and help the unemployed find work. He (pbuh) used to run all the state’s internal affairs. He (pbuh) as well used to address the kings and meet with the envoys and receive the delegates. He (pbuh) also carried out all the foreign affairs of the state. He (pbuh) used to effectively take command of the armed forces during the raids and He (pbuh) used to lead the battles. He (pbuh) used to send out all the expeditions and appoint their leaders. In one instance He (pbuh) appointed Usama ibn Zayd at the head of an expedition to Ash-Sham; the Sahabah were not pleased with this due to Usama’s young age, but the Messenger of Allah (pbuh) forced them to accept his leadership. This proves that He effectively was the commander of the armed forces and not just its supreme Commander in Chief. It was He (pbuh) who declared war on Quraysh, and on Banu Qurayzah, Banu Nazir, Banu Qaynuqa’, Khayber and the Romans. All the wars that took place were declared by him (pbuh). This proves that the Khaleefah only has the right to declare war. It was also the Messenger of Allah (pbuh) who signed the treaties with Banu Madlij and their allies of Banu Dhumra. He (pbuh) signed a treaty with Yuhanna (Jonathan) ibn Ru’ba, the leader of Ayla, and He (pbuh) also signed the treaty of Al-Hudaybiyah. The Muslims on that occasion were outraged but He (pbuh) ignored their opinion and dismissed their pleas, and went ahead and signed the treaty. This proves that the Khaleefah alone has the mandatory power to sign treaties, whether these were peace treaties or any other.

Adapun bagian "C", dalilnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ sendiri yang menerima dua utusan Musailamah, dan beliau ﷺ pula yang menerima Abu Rafi', seorang utusan dari Quraisy. Beliau ﷺ juga yang mengutus utusan kepada Heraclius, Khosroes, Al Muqawqis, Al-Harith Al-Ghassani, Raja Al-Heera, Al Harith Al-Himiary, Raja Yaman, Negus dari Abyssinia (Al-Habashi), dan beliau ﷺ mengutus 'Utsman Ibnu 'Affan kepada Quraisy pada peristiwa Hudaibiyah. Hal ini membuktikan bahwa Khalifah adalah pihak yang menerima para duta (utusan) dan menolak mereka, serta dialah yang mengangkat para duta.

As for the section “C”, its evidence is that it was the Messenger of Allah (pbuh) himself who received the two envoys of Musaylama, and it was He (pbuh) who received Abu Rafi’i, an envoy from Quraysh. It was also He (pbuh) who sent envoys to Heraclius, Khosroes, Al Muqawqis, Al-Harith Al- Ghassani, King of Al-Heera, Al Harith Al-Himiary, King of Yemen, the Negus of Abyssania (Al-Habashi), and He sent ‘Uthman Ibnu ‘Affan to Quraysh during the Hudaybiyah affair. This proves that the Khaleefah is the one who accepts the ambassadors (envoys) and refuses them and it is He who appoints the ambassadors.

Bagian "D", dalil atasnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ sendiri yang biasa mengangkat para Wali. Beliau ﷺ mengangkat Mu'adz sebagai Wali atas Yaman. Beliau ﷺ juga biasa memberhentikan mereka; beliau memberhentikan Al-A'la' bin Al-Hadhrami dari jabatannya sebagai Wali Bahrain setelah penduduknya mengeluhkan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa para Wali bertanggung jawab kepada penduduk wilayah (wilayaat), kepada Khalifah, serta kepada Majelis Ummat, karena majelis itu mewakili seluruh Wilayah. Demikianlah mengenai para Wali. Adapun para pembantu, Rasulullah ﷺ memiliki dua pembantu, yaitu Abu Bakr dan 'Umar. Beliau ﷺ tidak memberhentikan mereka dan mengangkat orang lain sebagai pengganti selama hidup beliau. Namun, pembantu memperoleh kewenangannya dari Khalifah, dan karena ia bertindak dalam kapasitas sebagai wakilnya, maka Khalifah berhak memberhentikannya, dengan analogi kepada wakil (agen), sebab seseorang berhak memberhentikan wakilnya.

As for section “D”, its evidence is that it was the Messenger of Allah (pbuh) himself who used to appoint the Wulah. He (pbuh) appointed Mu’az as Wali over Yemen. He (pbuh) used also to remove them; He removed Al-A’la’ ibn Al-Hadhrami from his post as Wali of Bahrain after its people complained about him. This indicates that the Wulah are responsible before the people of the Wilayaat (districts), and before the Khaleefah, as well as the Council of the Ummah, for it represents all the Wilayahs. This is concerning the Wulah. As for the assistants, the Messenger of Allah (pbuh) had two assistants; Abu Bakr and ‘Umar. He did not remove them and appoint others to replace them during his lifetime. However, the assistant derives his authority from the Khaleefah, and since He acts in the capacity of his deputy, the Khaleefah therefore has the right to remove him, by analogy with the representative (agent), for the person has the right to dismiss his representative (agent).

Adapun bagian "E", dalilnya diambil dari fakta bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat 'Ali sebagai hakim atas Yaman. Ahmad juga meriwayatkan dari 'Amru bin al-'Ash, ia berkata: "Dua orang yang berselisih datang kepada Rasulullah ﷺ (untuk meminta keadilan), lalu beliau ﷺ berkata kepadaku, 'Putuskanlah perkara di antara keduanya.' Aku berkata, 'Engkau lebih baik dan lebih berhak untuk itu.' Beliau ﷺ bersabda, 'Meskipun demikian!' Maka aku bertanya, 'Apa yang akan aku dapatkan jika aku memutuskan?' Beliau ﷺ bersabda, 'Jika engkau memutuskan dan engkau benar, engkau mendapat sepuluh pahala, dan jika engkau keliru, engkau mendapat satu pahala.'" 'Umar (semoga Allah meridhainya) biasa mengangkat dan memberhentikan para hakim. Ia mengangkat Syuraih sebagai hakim di Kufah dan Abu Musa sebagai hakim di Basrah. Ia juga memberhentikan Syurahbil bin Hasanah dari jabatannya sebagai Wali di Asy-Syam dan mengangkat Mu'awiyah sebagai gantinya. Syurahbil berkata kepadanya:

As for the section “E”, its evidence is derived from the fact that the Messenger of Allah (pbuh) appointed ‘Ali as judge over Yemen. Ahmad also narrated from ‘Amru Ibn al-‘A‘as, He said: “Two men disputing with each other came to the Messenger of Allah (pbuh) (seeking justice), so He (pbuh) said to me ‘Judge between them.’ I said ‘You are better and more worthy of that.’ He (pbuh) said ‘Even though!’ So I said: ‘What shall I have if I judged?’ He (pbuh) said ‘If you judged and you were right, you would get ten rewards and if you get it wrong you would get one reward.’” ‘Umar (may Allah be pleased with him) used to appoint and remove judges. He appointed Sharih as a judge over Kufa and Abu Musa as a judge over Basra. He also removed Shurahbeel ibn Hasna from his post as Wali over Ash-Sham and appointed Mu’awiya instead. Shurahbeel said to him:

“Apakah karena suatu tindakan pembangkangan atau pengkhianatan engkau memecatku?” ‘Umar menjawab, “Bukan, tetapi aku ingin mengangkat seorang laki-laki yang lebih kuat.” ‘Ali pada suatu kesempatan mengangkat Abu al-Aswad, lalu kemudian memecatnya. Abu al-Aswad bertanya kepadanya: “Mengapa engkau memecatku? Aku tidak pernah berbuat curang atau melakukan kejahatan.” ‘Ali berkata: “Aku melihat suaramu lebih tinggi dari orang-orang yang berselisih.” ‘Umar dan ‘Ali melakukan hal ini di hadapan para Sahabat, dan tidak seorang pun dari mereka yang tidak menyetujui atau mencela tindakan mereka. Ini membuktikan bahwa Khalifah pada prinsipnya berhak mengangkat para hakim. Ia juga dapat menunjuk seseorang untuk mengangkat para hakim atas namanya, dengan analogi perwakilan (Wakalah). Hal ini karena ia berhak menunjuk wakil baginya dalam setiap kewenangan wajib yang dimilikinya, sebagaimana ia diperbolehkan mengangkat seseorang untuk mewakilinya dalam setiap tindakan hukumnya.

“Is it because of an act of disobedience or treason that you removed me?” ‘Umar replied, “Neither, but I wanted to appoint a man who is stronger.” ‘Ali, on one occasion appointed Abu al-Aswad and then He removed him. Abu al-Aswad asked him: “Why did you remove me. I never cheated or committed a crime?” ‘Ali said: “I noticed that your voice rose above the disputing men.” ‘Umar and ‘Ali enacted this in the presence of the Sahabah and none of them disapproved or censured their actions. This proves that the Khaleefah reserves the right to appoint the judges in principle. He can also delegate someone to appoint the judges on his behalf, in analogy with representation (Wakalah), This is because He reserves the right to assign a deputy for him in any of his mandatory powers as He is allowed to appoint someone to represent him in any of his dispositions.

Adapun para direktur departemen negara, Rasulullah ﷺ menunjuk sekretaris-sekretaris untuk berbagai departemen negara. Mereka dianggap sebagai direktur departemen-departemen tersebut. Beliau ﷺ menunjuk Al-Mu'ayqeeb ibn Abi Fatimah Ad-Dooci untuk menangani cap beliau dan harta rampasan perang. Beliau ﷺ menunjuk Huzayfah ibn Al Yaman untuk menaksir hasil panen Al-Hijaz, dan Zubayr ibn Al-'Awwam untuk mencatat dana sedekah. Beliau ﷺ menunjuk Al-Mughira ibn Shu'ba untuk bertugas mencatat utang-piutang dan berbagai transaksi, dan seterusnya.

As for the directors of the state’s departments, the Messenger of Allah (pbuh) appointed secretaries for the various departments of the state. They were considered to be directors of those departments. He (pbuh) appointed Al-Mu’ayqeeb ibn Abi Fatimah Ad-Dooci in charge of his stamp and the booty. He (pbuh) appointed Huzayfah ibn Al Yaman to assess the harvest of Al-Hijaz, and Zubayr ibn Al-’Awwam to record the funds of the Sadaqah. He (pbuh) appointed Al-Mughira ibn Shu’ba in charge of registering the debts and various transactions, and so on.

Adapun para komandan pasukan dan panglima tertinggi, Rasulullah ﷺ mengangkat Hamzah bin ‘Abdul Muththalib sebagai komandan pasukan yang berjumlah tiga puluh penunggang kuda untuk menghadapi Quraisy di tepi pantai. Beliau ﷺ mengangkat Muhammad bin ‘Ubaidah bin Al-Harits sebagai pemimpin enam puluh pejuang dan memerintahkannya untuk menghadapi Quraisy di Lembah Rabigh. Beliau ﷺ juga mengangkat Sa‘d bin Abi Waqqash sebagai pemimpin ekspedisi yang berjumlah dua puluh penunggang kuda dan mengirimnya menuju Makkah. Dari sini dapat dilihat bahwa beliau ﷺ biasa mengangkat para komandan pasukan, dan hal ini menunjukkan bahwa Khalifah adalah orang yang mengangkat para komandan dan kepala staf pasukan.

As for the army commanders and chief commanders, the Messenger of Allah (pbuh) appointed Hamza ibn ‘Abdul Muttalib as commander of an army of thirty riders to confront Quraysh on the seashore. He appointed Muhummad ibn ‘Ubaydah ibn Al-Harith at the head of sixty fighters and instructed him to confront Quraysh in the Wadi of Rabigh. He (pbuh) also appointed Sa’d ibn Abi Waqqas at the head of an expedition numbering twenty riders and dispatched him towards Makkah. It can be seen therefore, that He (pbuh) used to appoint the army commanders, which proves that the Khaleefah is the onewho appoints the commanders and the army chiefs of staff.

Semua jabatan ini bertanggung jawab kepada Rasulullah ﷺ dan kepada tidak ada pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa para hakim, direktur departemen, komandan militer, kepala staf, dan berbagai pejabat tinggi lainnya hanya bertanggung jawab kepada Khalifah; mereka tidak bertanggung jawab kepada Majelis Umat. Hanya para pembantu yang didelegasikan, yaitu Wulah dan 'Amil, yang bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat karena mereka adalah penguasa. Tidak ada pihak lain yang bertanggung jawab di hadapan majelis; sebaliknya, setiap orang harus melapor kepada Khalifah.

All these posts were answerable to the Messenger of Allah (pbuh) and nobody else. This indicates that the judges, directors of departments, army commanders, chiefs of staff and various senior officials are answerable to none but the Khaleefah; they are not answerable to the Council of the Ummah. Only the delegated assistants, the Wulah and the ‘Amils are responsible before the Council of the Ummah for they are rulers. Nobody else is responsible before the council; rather everyone has to report back to the Khaleefah.

Bagian "F", anggaran negara dari sisi pendapatan dan pengeluaran dikendalikan oleh hukum-hukum Syariah. Tidak satu dinar pun dipungut kecuali sesuai dengan ketentuan ilahi, dan tidak satu dinar pun dibelanjakan kecuali sesuai dengan ketentuan ilahi. Namun, rincian pengeluaran, atau yang dikenal sebagai pos-pos anggaran, diserahkan kepada Khalifah sesuai dengan ijtihadnya, begitu pula rincian pendapatan. Khalifahlah, misalnya, yang memutuskan besarnya Kharaj atas tanah, jizyah, serta pungutan dan pendapatan lainnya. Khalifahlah yang memutuskan alokasi pengeluaran untuk pembangunan jalan, rumah sakit, dan jenis-jenis pengeluaran lainnya. Semua perkara tersebut diserahkan kepada Khalifah, dan ia memutuskannya sesuai dengan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Hal ini karena Rasulullah ﷺ dahulu menerima pendapatan dari para 'Amil dan membelanjakannya. Beliau ﷺ juga pernah memberi wewenang kepada para Wulah pada beberapa kesempatan untuk menerima dana dan membelanjakannya; hal ini terjadi ketika beliau ﷺ mengangkat Mu'adz sebagai penguasa atas Yaman. Khulafa' Ar-Rasyidun kemudian melakukan hal yang sama; masing-masing dari mereka mengumpulkan pendapatan dan membelanjakannya menurut pendapat dan ijtihadnya sendiri dalam kapasitasnya sebagai Khalifah. Tidak ada seorang pun dari kalangan Sahabat yang mengingkarinya, dan tidak seorang pun membelanjakan satu dinar pun tanpa persetujuan Khalifah. Ketika 'Umar mengangkat Mu'awiyah sebagai Wali, ia memberinya Wilayah umum yang memberinya kewenangan untuk memungut dan membelanjakan dana. Semua ini membuktikan bahwa Khalifah atau siapa pun yang bertindak atas namanya menentukan berbagai pos anggaran.

As for section “F”, the state budget in terms of the revenues and the expenses is controlled by the Shari’ah rules. Not a single dinar is levied except according to a divine rule, nor any single dinar is spent except according to a divine rule. However, the details of the expenditure or what is known as the budget sections, it is left to the Khaleefah according to his Ijtihad, as are the details of revenues. It is the Khaleefah, for instance, who decides the amount of the Kharaj of land, and the jizyah as well as any other levies and revenues. It is the Khaleefah who decides the expenditures allotted for the road works, and hospitals and other sorts of expenditures. All such matters are left to the Khaleefah, and He decides that according to his own Ijtihad and opinion. This is because the Messenger of Allah (pbuh) used to receive the revenues from the ‘Amils, and spend them. It was He (pbuh) who authorised the Wulah on some occasions to receive funds and spend them; this was the case when He (pbuh) appointed Mu’az over Yemen. The Khulafaa’ Ar-Rashidoon then did the same; each one of them collected the revenues and spent them according to his opinion and own Ijtihad in his capacity as Khaleefah. None of the Sahabah ever disapproved, and nobody ever spent a single dinar without the consent of the Khaleefah. When ‘Umar appointed Mu’awiya as Wali, He gave him a general Wilayah whereby He had powers to collect and spend the funds. All this proves that the Khaleefah or anyone acting on his behalf decides the different sections of the budget.

Berikut adalah dalil-dalil terperinci mengenai kewenangan wajib seorang Khalifah. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam adalah pemelihara, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Artinya, seluruh urusan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan rakyat menjadi tanggung jawab Khalifah. Namun, ia berhak mendelegasikan tugas apa pun kepada siapa pun yang ia pandang layak, dengan analogi akad wakalah (perwakilan).

These are the detailed evidences regarding the mandatory powers of the Khaleefah. These are confirmed by the Hadith narrated by Ahmad and Al-Bukhari from ‘Abdullah b ‘Umar that He heard the Messenger of Allah (pbuh) say; “The Imam is a guardian, and He is responsible over his subjects.” This means that all the matters related to the management of the subjects’ affairs is the responsibility of the Khaleefah. He, however reserves the right to delegate anyone with whatever task He deems fit, in analogy with Wakala (representation).