Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara pelanggaran begitu ia mengetahuinya, dan hal ini dapat dilakukan di tempat kejadian dan di lokasi mana pun. Ia tidak perlu berada di pengadilan. Ia akan memiliki sejumlah personel kepolisian untuk melaksanakan perintahnya dan menjatuhkan hukuman di tempat.

The Muhtasib has the power to judge on the offence as soon as He learns about it, and this could take place on the spot and at any location. He does not need to be in a judicial court. He will have at his disposal a number of police staff to execute his orders and to apply the sentence on the spot.

Seorang muhtasib tidak memerlukan pengadilan untuk memeriksa perkara yang sedang dihadapinya. Ia memutuskan begitu yakin bahwa pelanggaran itu telah terjadi, dan ia berwenang mengadili di tempat mana pun dan kapan pun, baik di pasar, di rumah, saat berkendara, maupun di dalam mobil, siang atau malam. Dalil yang menyatakan perlunya pengadilan untuk menangani suatu perkara tidak berlaku bagi muhtasib, karena hadis yang menetapkan syarat ini berbunyi: "Jika dua pihak yang berselisih duduk di hadapanmu." Ketentuan ini tidak berlaku bagi hakim hisbah, sebab tidak ada penggugat dan tergugat; yang ada adalah hak publik yang dilanggar, atau pelanggaran terhadap syariat. Selain itu, ketika Rasulullah ﷺ memeriksa perkara tumpukan makanan, beliau sedang berjalan di pasar dan makanan itu dipajang untuk dijual. Beliau tidak memanggil penjualnya, melainkan begitu mengetahui pelanggaran itu beliau langsung menanganinya di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa perkara hisbah tidak memerlukan pengadilan.

A judicial court would not be required for the Muhtasib to look into the case at hand, He passes the judgement the moment He is sure that the offence took place, and He has the power to judge at any place and at anytime, whether in the market, in the house, while riding or in the car during the day or night. The evidence that confirms the need to have a judicial court in order to deal with a case does not apply to the Muhtasib, because the Hadith that confirmed this condition states; “If the two disputing parties sat before you.” This is not applicable to the judge of Hisba, as there is no plaintiff and no defendant, rather, there is a public right that has been violated, or a violation of the Shar’a. Besides, when the Messenger of Allah (pbuh) looked into the case of the heap of food, He was walking in the market at the time and the food was displayed for sale. He (pbuh) did not summon the vendor to him, but as soon as He detected the offence He dealt with it on the spot. This indicates that the cases of Hisba do not require a judicial court.

Muhtasib berhak memilih wakil-wakil untuknya. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku bagi Muhtasib, dan ia boleh menugaskan mereka ke tempat-tempat yang berbeda. Wakil-wakil tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas Hisbah di wilayah tempat mereka ditugaskan, dan dalam perkara-perkara yang telah didelegasikan kepada mereka.

The Muhtasib has the right to select deputies for him. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and He is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisba in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated.

Hal ini bergantung pada apakah pengangkatan Muhtasib mencakup klausul yang memberinya kewenangan untuk mengangkat wakil, yaitu mendelegasikan wakil-wakil yang akan bertindak atas namanya, dalam hal pengangkatannya dilakukan oleh Khalifah. Namun jika pengangkatannya dilakukan oleh Qadhi al-Qudhah (Hakim Agung), maka selain syarat sebelumnya, pengangkatan Qadhi al-Qudhah juga harus mencakup klausul yang memberinya kewenangan untuk mengizinkan para hakim yang ia angkat untuk mendelegasikan orang lain guna bertindak atas nama mereka, yakni memberi mereka hak untuk memiliki wakil. Jika Qadhi al-Qudhah tidak memiliki kewenangan tersebut, maka ia tidak berada dalam posisi untuk menyetujui delegasi semacam itu, sehingga Muhtasib tidak diperbolehkan memiliki wakil, yakni ia tidak memiliki hak untuk mendelegasikan. Kewenangan hakim untuk mendelegasikan atas namanya, baik Muhtasib, Qadhi, maupun Qadhi al-Mazaalim, tidak berada di tangan hakim kecuali Khalifah mengizinkannya; atau jika izin untuk merekrut hakim dan membolehkan mereka yang diangkat untuk mendelegasikan diberikan kepada Wali peradilan, yakni Qadhi al-Qudhah. Hal ini karena hakim diangkat pada peradilan, yaitu jenis peradilan tertentu, yaitu Hisbah. Oleh karena itu, jika ia tidak diberi hak untuk mendelegasikan, yakni hak untuk mengangkat wakil bagi dirinya sendiri, maka ia tidak memiliki kewenangan wajib untuk mengangkat siapa pun. Hal ini berlaku baik bagi Qadhi maupun Qadhi al-Mazaalim, karena masing-masing diangkat pada peradilan sesuai dengan klausul pengangkatannya. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kewenangan tambahan, yakni tidak berhak mengangkat hakim, kecuali hal itu menjadi bagian dari akad pengangkatannya. Ia juga tidak berhak mengangkat wakil untuk melaksanakan tugas Hisbah atas namanya, kecuali hal itu menjadi bagian dari kontraknya. Hal yang sama berlaku bagi Qadhi al-Qudhah. Mengenai diperbolehkannya menunjuk wakil, hal ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah ﷺ, ketika beliau diminta untuk memutuskan suatu perkara, lalu beliau menunjuk seseorang untuk bertindak atas nama beliau. Hal ini terjadi pada peristiwa seorang Arab badui yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan memberitahukan bahwa anaknya bekerja pada seorang laki-laki, lalu anaknya itu berzina dengan istri laki-laki tersebut, sehingga ia meminta beliau untuk memutuskan perkaranya. Rasulullah ﷺ bersabda dalam peristiwa itu:

This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives Him power to appoint deputies, i.e. to delegate deputies who would act on his behalf, in case the Khaleefah made his appointment. If the appointment was however made by the Qadhi al- Qudhah (Supreme judge), then beside the previous condition the appointment of the Qadhi al-Qudhah must include a clause that gives Him power to allow the judges that He appoints to delegate others to act on their behalf, i.e to give them the right to have deputies. If the Qadhi al- Qudhah did not have such power, then He would not be in a position to approve such a delegation, thus the Muhtasib would not be allowed to have deputies, i.e. He would not have the right to delegate. The power of the judge to delegate on his behalf, whether it be the Muhtasib, the Qadhi (judge) or the Qadhi al-Mazaalim, is not in the hands of the judge unless the Khaleefah allows Him to do so; or if the permission to recruit judges and to allow those appointed to delegate were given to the Waali of the judiciary, i.e. the Qadhi al-Qudhah. This is because the judge is appointed to the judiciary, i.e. a specific type of judiciary, which is the Hisba. Therefore, if He were not given the right to delegate, i.e. the right to appoint a deputy for himself, He would not then possess the mandatory power to appoint anyone. This applies to both the Qadhi and the Qadhi al-Mazaalim, for each of them would be appointed to the judiciary according to the appointment clause. Thus they do not possess any extra power, i.e. they would have no right to appoint judges, unless this formed part of the appointment contract. He would not also have the right to appoint deputies to perform the duties of Hisba on his behalf, unless this was part of his contract. The same applies to the Qadhi al-Qudhah. As for the permissibility of appointing deputies, this is derived from the Messenger of Allah’s action, for He (pbuh) was called upon to look into a case, and He appointed someone to act on his behalf. This was what happened in the incident of the desert Arab who came to the Messenger of Allah (pbuh) and informed Him that his son was working for a man and He committed adultery with the man’s wife, so He asked Him for the verdict. The Messenger of Allah (pbuh) said at that incident:

“Pergilah wahai Unais (seorang laki-laki dari Aslam) kepada istri orang ini, jika dia mengakui perbuatannya maka rajamlah dia.” [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]

“Go O Unays (a man from Aslam) to this man’s wife, if she admitted guilt then stone her.” [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]

Ini menunjukkan bahwa hakim dapat mengangkat wakil untuk mengadili atas namanya dalam suatu perkara yang ia tunjuk. Hal yang sama berlaku bagi Muhtasib, karena ia juga seorang hakim. Namun, hakim harus mengizinkan wakilnya untuk menangani perkara secara menyeluruh, yaitu ia harus diberi wewenang untuk memeriksa pengaduan dan menjatuhkan putusan sendiri jika pengangkatan wakil tersebut sah. Hal ini karena peradilan adalah penyampaian hukum dengan cara paksaan, sehingga dalam konteks ini tidak dapat dipecah, dan oleh karena itu ia tidak boleh mengangkatnya hanya untuk menyelidiki tanpa memutus. Pengangkatan harus sempurna sehingga ia menjadi hakim dan putusannya menjadi sah. Namun, meskipun terkadang ia sebenarnya tidak menjatuhkan putusan, pekerjaannya tetap sah, karena bukan syarat bagi dirinya untuk bertindak sebagai hakim. Seorang hakim dapat memeriksa suatu perkara, lalu sebelum menyelesaikan pekerjaannya dan menjatuhkan putusan, ia dapat diberhentikan dari tugasnya, kemudian perkara itu dialihkan kepada hakim lain yang akan memutuskannya. Hal yang sama berlaku bagi wakil hakim. Bukan syarat baginya untuk menjatuhkan putusan, tetapi ia harus diberi hak untuk memeriksa dan memutus ketika diangkat, yaitu ia harus diangkat sebagai hakim penuh, yang memegang seluruh kewenangan wajib yang diberikan kepada seorang hakim. Hal yang sama berlaku bagi Muhtasib; ia mengangkat wakil-wakil yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dalam perkara yang ia tugaskan kepada mereka, atau di wilayah tempat ia menempatkan mereka, yaitu jika ia telah diberi kewenangan untuk mengangkat wakil. Syarat-syarat hukum bagi orang yang diangkat hakim sebagai wakilnya adalah: harus beragama Islam, merdeka, adil, baligh, dan Fuqaha (ulama yang berilmu) dalam perkara yang ditugaskan kepadanya, yaitu mereka harus memenuhi persyaratan yang sama dengan Muhtasib, karena mereka juga adalah hakim seperti dirinya.

This indicates that the judge could send a deputy to judge on his behalf in a case He assigns to him. The same applies to the Muhtasib, as He is also a judge. However, the judge must allow his deputy to deal with the case as a whole, i.e. He must be allowed to look into the complaint and pronounce judgement himself if the appointment to deputise were valid. This is because the judiciary is the conveying of the rule by way of compulsion, so in this context it cannot be partitioned, and therefore He cannot appoint Him to merely investigate without judging. The appointment must be complete so that He becomes a judge and his judgement becomes valid. However, even if He sometimes did not actually pronounce a judgement, his work would still be valid, for it is not a condition for Him to act as a judge. A judge could look into a case, and before completing his work and pronouncing his judgement, He could be relieved of his duties, and then the case would be referred to another judge who would pass judgement. The same applies to the judge’s deputy. It is not a condition for Him to pass judgement, but He must be given the right to investigate and pass judgement when appointed, i.e. He must be appointed as a full judge, holding all the mandatory powers given to a judge. The same applies to the Muhtasibin He appoints deputies with powers to investigate and judge in the cases He assigns for them, or in the areas in which He places them, that is if He has been given the power to appoint deputies. The legal requirements for those whom the judge appoints as his deputies are: They must be Muslim, free men, just, mature and Fuqaha (learned scholars) in the matters they are assigned to deal with, i.e. they must have the same requirements as the Muhtasib, because they are also judges like him.