I.6 Apa Selanjutnya?
I.6 What Is Next?
Krisis ekonomi, krisis keuangan, pengambilalihan perusahaan swasta oleh pemerintah, dan runtuhnya ekonomi virtual membuat seluruh model politik-ekonomi perdagangan bebas dan individualisme keras kepala menjadi model yang rusak. Hampir semua pihak sepakat bahwa perubahan mendasar terhadap model politik-ekonomi saat ini sangat dibutuhkan. Perubahan ini muncul di media dalam berbagai bentuk dan slogan. Salah satu slogannya dipinjam dari ucapan Obama, "remaking America" (membangun kembali Amerika), yang diulang di halaman depan The New York Times, The Washington Post, USA Today, LA Times, dan banyak lagi127.
The economic meltdown, the financial crisis, the government takeover of privately owned enterprise, and the implosion of the virtual economy render the entire politico-economic model of free enterprise and rugged individualism a broken one. There is almost unanimous agreement that a fundamental change to the current politico-economic model is urgently needed. This change appeared in the media in various forms and slogans. One of these slogans was borrowed from Obama’s words, “remaking America,” which was repeated in the front pages of the New York Times, the Washington Post, USA Today, LA Times, and many more127.
Nada ini telah mencabut keyakinan bahwa kapitalisme dalam bentuk pasar bebas yang paling murni adalah titik tertinggi dan puncak dari evolusi ekonomi dalam sejarah, sebuah keyakinan yang mencapai puncaknya ketika sosialisme versi Soviet runtuh pada tahun 1991. Francis Fukayama, yang menganjurkan gagasan tentang keunggulan pasar bebas dalam bukunya The End of History and the Last Man,33 mencabut keyakinan itu pada tahun 2008 ketika ia menulis “The Fall of America, Inc.” Artikel yang muncul dalam edisi Newsweek pada 4 Oktober 2008 menyatakan bahwa versi kapitalisme yang berlaku saat ini telah gagal; dalam kata-kata Fukayama, “sebuah visi tertentu tentang kapitalisme telah runtuh.” Sebuah visi baru diperlukan.
This tone has revoked the belief that capitalism in its purest free market form was the ultimate and highest point of historic economic evolution, a belief which climaxed as the Soviet brand of socialism collapsed in 1991. Francis Fukayama, who advocated the notion of free market superiority in his book End of History and the Last Man,33 revoked that belief in 2008 when he wrote, “The Fall of America, Inc.” The article which appeared in the Newsweek edition on October 4, 2008, declared that the current version of capitalism has failed; in Fukayama’s words, “a certain vision of capitalism has collapsed.” A new vision is required.
“A New Form of capitalism Can Remake Broken Country” adalah judul artikel lain yang terbit di surat kabar harian Independent pada 22 Januari 2009,127. Artikel tersebut menyarankan sebuah evolusi baru kapitalisme yang dapat menjadi model bagi kerja sama yang lebih luas antara pemerintah dan sektor swasta.
“A New Form of capitalism Can Remake Broken Country” is the title of another article which appeared in the Independent Daily newspaper on January 22, 2009,127. The article suggests a new evolution of capitalism that could serve as model for broader collaboration between government and private enterprise.
Nama-nama yang telah diusulkan untuk bentuk kapitalisme baru menunjukkan bagaimana citra kapitalisme telah tercoreng di mata publik. Salah satu publikasi128 menyajikan nama-nama alternatif berikut untuk bentuk-bentuk kapitalisme baru: "Bubble Capitalism," "Ponzi Capitalism," "Crony Capitalism," dan "Geonomic James Arthur Ray, penulis buku terlaris versi New York Times, menulis "A New Form of Capitalism: Dealing with the Cause Versus the Effect," yang dimuat di HuffPost Social News129. Dalam artikel ini, James Arthur berargumen bahwa sosialisme dan/atau komunisme tidak dapat menjadi alternatif yang layak bagi kapitalisme karena sosialisme itu sendiri telah gagal. Ia menyimpulkan, dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa kapitalisme adalah satu-satunya pilihan yang layak. Namun, jenis kapitalisme baru harus diadopsi, sebuah jenis yang saya sebut Conscious Capitalism." Conscious Capitalism membahas faktor moral di balik kegagalan kapitalisme pasar bebas yang berlaku saat ini.
The names that have been suggested for a new form of capitalism show how the image of capitalism has been tarnished in the eyes of the public. One of the publications128 presents the following alternative names for new forms of capitalism: “Bubble Capitalism,” “Ponzi Capitalism,” “Crony Capitalism,” and “Geonomic James Arthur Ray, New York Times best-selling author, wrote “A New Form of Capitalism: Dealing with the Cause Versus the Effect,” which appeared in the HuffPost Social News129. In this article, James Arthur argues that socialism and/or communism cannot be a viable alternative to capitalism because socialism itself has failed. He concludes, saying, “I submit capitalism is the only viable option. Yet a new type of capitalism must be adopted, a type that I call Conscious Capitalism.” Conscious capitalism addressed the moral factor behind the failure of current free market capitalism.
Dalam Forum Ekonomi Dunia (Davos) Annual Meeting 2008, Bill Gates membahas perlunya bentuk kapitalisme baru, yang ia sebut "Creative Capitalism" (Kapitalisme Kreatif)130. Bill Gates menyatakan bahwa dunia saat ini membutuhkan "inovasi sistem lebih daripada inovasi teknologi." Kapitalisme kreatif, menurut Bill Gates, seharusnya memanfaatkan produktivitas yang dihasilkan dari pengejaran kepentingan diri sendiri, sekaligus memberi manfaat bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap keuntungan. Pada intinya, Bill Gates menyerukan adanya mekanisme distribusi kekayaan selain mekanisme harga dan kekuatan pasar.
In the Davos Annual Meeting 2008, Bill Gates addressed the need for a new form of capitalism, which he called “Creative Capitalism”130. Bill Gates stated that the world today needs more “system innovation than technology innovation.” Creative capitalism, according to Bill Gates, should harness the productivity generated by the pursue of self-interest, while at the same time it benefits the ones who do not have access to the profit. In essence, Bill Gates calls for a mechanism for wealth distribution other than the price mechanism and the forces of the market.
Richard M. Ebeling, presiden Foundation for Economic Education, berpendapat bahwa tidak ada yang namanya "kapitalisme." Sebaliknya, terdapat berbagai jenis kapitalisme yang dapat dipilih oleh pemerintah dan masyarakat131. Menurut Ebeling, merek kapitalisme yang bersifat sosialis atau fasis hanya ditolak karena konotasi linguistik dan ideologis yang melekat pada kata-kata tersebut.
Richard M. Ebeling, president of the Foundation for Economic Education, argues that there is no such thing as “capitalism.” Rather there are different types of capitalism from which governments and societies may choose131. According to Ebeling, the socialist or fascist brands of capitalism are dismissed only because of the linguistic and ideological connotation associated with these words.
Persoalan sebenarnya di sini bukanlah bagaimana mengganti nama kapitalisme. Jika ini yang menjadi masalahnya, sebuah kontes dunia bisa diselenggarakan dengan hadiah menarik untuk memilih dari berbagai nama, atau untuk menciptakan nama yang sama sekali baru. Untuk menyebutkan beberapa nama yang telah dilontarkan dalam berbagai publikasi, berikut daftar singkatnya: Kapitalisme Liberal, Kapitalisme Sosial, Kapitalisme Fasis, Kapitalisme Nasional, Kapitalisme Kreatif, Kapitalisme Kolektif, Kapitalisme Kompetitif, Kapitalisme Sadar, Kapitalisme Gelembung, Kapitalisme Ponzi, Kapitalisme Kroni, Kapitalisme Geonomik, dan Kapitalisme Apa Pun Namanya.
The real issue here is not how to rename capitalism. If this was the issue, a world contest could be organized with a nice prize to choose from a wide range of names or to come up with a totally new name. To list a few of the names that have been tossed around in one or another publications, here is a short list: Liberal Capitalism, Social Capitalism, Fascist Capitalism, National Capitalism, Creative Capitalism, Collective Capitalism, Competing Capitalism, Conscious Capitalism, Bubble Capitalism, Ponzi Capitalism, Crony Capitalism, Geonomic Capitalism, and What-Have-You capitalism.
Diskusi tentang merek kapitalisme, masa depan kapitalisme, penamaan ulang kapitalisme, evolusi kapitalisme, dan kegagalan kapitalisme mengungkap tiga faktor mendasar utama yang harus dipertimbangkan ketika memikirkan restrukturisasi sistem ekonomi. Faktor pertama dan yang terpenting berkaitan dengan aspek moral dari sistem tersebut. Hampir secara bulat disepakati bahwa runtuhnya model politik-ekonomi pasar bebas didahului oleh runtuhnya struktur moral yang menopangnya. Menyadari faktor ini, James Arthur mengajukan apa yang ia sebut "Kapitalisme Sadar." Sistem baru ini, apa pun namanya, ... "Kapitalisme."
The discussions on the brand of capitalism, the future of capitalism, the renaming of capitalism, the evolution of capitalism, and the failure of capitalism reveal three major fundamental factors which must be taken into consideration when considering a restructuring of the economic system. The first and foremost has to do with the moral aspect of the system. It is almost unanimously agreed across the board that the collapse of the free market politico-economic model was preceded by a collapse of the moral structure that supports it. Recognizing this factor, James Arthur proposed what he called the “Conscious Capitalism.” The new system, no matter Capitalism.”.
nama yang disandangnya harus memuat model moral. Model moral tersebut harus terkait erat dengan sistem dan tidak dapat dipisahkan darinya. Model moral tidak boleh berupa pilihan atau nilai tambahan; ia harus menjadi bagian yang integral dari sistem.
what name it bears, must incorporate a moral model. The moral model must be tightly coupled with and inseparable from the system. The moral model cannot be an option, or an extra added value; it has to be an integral part of the system.
Faktor kedua berkaitan dengan distribusi kekayaan, sehingga mereka yang paling tidak beruntung dan paling miskin dalam suatu masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk menikmati besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh kekuatan pengejaran kepentingan diri. Sungguh tidak dapat diterima untuk hidup di dunia di mana kekayaan terakumulasi melebihi $100 triliun, sementara 20% penduduknya (lebih dari satu miliar orang) hidup di bawah $1 per hari. Sistem baru, apa pun namanya, harus memasukkan mekanisme distribusi yang mengakui kenyataan bahwa kekayaan yang dihasilkan mungkin tidak sampai kepada suatu segmen penduduk karena berbagai alasan. Mekanisme distribusi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem, bukan pilihan yang dapat ditambahkan atau dihapus oleh para politisi berdasarkan kondisi lokal atau dunia. Mekanisme distribusi harus dirumuskan secara eksplisit sehingga sistem peradilan dan sistem politik dapat menegakkannya dengan kekuatan hukum.
The second factor has to do with wealth distribution such that the least privileged and the poorest in a society may have the chance to benefit from the large sums of profits generated by the power of self-interest pursuit. It is simply unacceptable to live in a world with accumulative wealth exceeding $100 trillion and 20% of its population (more than one billion) lives under $1 a day. The new system, no matter what name it bears, must incorporate a distribution mechanism which recognizes the fact that the produced wealth may not reach a segment of the population for all types of reasons. The distribution mechanism must be an integral part of the system and not an option that can be added or removed by politicians based on local or world conditions. The distribution mechanism must be explicit to the extent that the judicial system and political system can enforce it with the power of law.
Faktor ketiga berkaitan dengan kebutuhan agar kepemilikan negara dan publik dapat hidup berdampingan dengan kepemilikan swasta. Kebutuhan ini telah diakui oleh banyak ekonom dan politisi, dan dikenal sebagai corak kapitalisme Keynesian (merujuk pada John Maynard Keynes dari Inggris Raya). Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan untuk menstabilkan pasar. Kebutuhan ini semakin diperkuat oleh praktik terbaru di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa lainnya, ketika pemerintah mengambil alih kepemilikan bank, perusahaan asuransi, industri otomotif, dan lainnya.
The third factor has to do with the need for state and public ownership to coexist with private ownership. This necessity has been recognized by scores of economists and politicians and had been known as Keynesian brand of capitalism (in reference to John Maynard Keynes of Great Britain). Keynes argued that the government must intervene to stabilize the market. This necessity has been further asserted through the most recent practices in the United States and score of other European countries, where governments moved to acquire the ownerships of banks, insurance companies, auto industries, and others.
Namun kepemilikan negara tidak dapat diterapkan atas dasar kebutuhan semata dan di bawah slogan "terlalu besar untuk gagal". Kepemilikan negara harus didefinisikan secara lebih mendasar; ia seharusnya menjadi bagian integral dari sistem yang menentukan cakupan kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum bersama. Siapa memiliki apa tidak boleh dibiarkan ditentukan oleh kondisi politik dan ekonomi. Hal itu juga tidak boleh dibiarkan sampai krisis melanda dan kemudian memaksa para politisi memutuskan kepemilikan mana yang harus dipertahankan dan kepemilikan mana yang harus dibubarkan. "Terlalu besar untuk gagal" adalah prinsip yang terlalu kabur untuk diterapkan.
But state ownership cannot be applied on a need only basis and under the slogan of “too big to fail.” State ownership should be more fundamentally defined; it should be an integral part of the system which defines the scope of private ownership, the state ownership, and the public common ownership. Who owns what should not be left to the political and economic conditions to dictate. It should not be left until crisis hit home and then force politicians to decide on which property to own and which property to dissolve. “Too big to fail” is too vague of a principle to apply.
Pemerintah Amerika Serikat bergerak untuk memiliki sebagian besar General Motors, Chrysler, Freddie Mac, Fannie Mae, dan Bear Stearns dengan menggunakan prinsip “too big to fail”. Kini pemerintah memiliki kekuasaan yang luar biasa besar untuk menentukan mobil apa yang akan diproduksi dan hipotek apa yang tersedia bagi pembeli rumah. Apakah pemerintah akan memiliki sebagian Wal-Mart jika suatu saat mengalami kesulitan dan dianggap too big to fail? Dan apakah pemerintah akan menentukan jenis pakaian yang dikenakan rakyat? Inilah cara Uni Soviet beroperasi pada era sosialis. Memang benar bahwa kepemilikan negara harus menjadi bagian dari sistem ekonomi, tetapi hal itu harus didefinisikan dengan jelas berdasarkan prinsip-prinsip integral dari sistem tersebut. Ia tidak boleh menjadi pilihan atau nilai tambahan bagi sistem. Kepemilikan negara dan publik harus dilindungi oleh hukum dengan cara yang sama seperti kepemilikan pribadi dilindungi. Kepemilikan pribadi tidak boleh pernah dialihkan menjadi kepemilikan negara atau publik; demikian pula, kepemilikan negara dan publik tidak boleh pernah menjadi objek privatisasi. Batas dan lingkup masing-masing harus didefinisikan dengan jelas oleh sistem, dan tidak dibiarkan bergantung pada kondisi dan keputusan politisi untuk menetapkannya.
The US government moved to own a significant portion of General Motors, Chrysler, Freddie Mac, Fannie Mae, and Bear Stearns using the principle of “too big to fail.” Now the government has an overwhelming power of deciding what cars will be produced and what mortgages will be available for home buyers. Would the government move to own part of Wal-Mart if it ever experiences hardship and be deemed as too big to fail? And the government would decide on what type of clothes the people would wear? This is how the Soviet Union operated during the socialist era. It is true that state property should be part of the economic system, but it should be well defined based on integral principals of the system. It cannot be an option or an added value to the system. State and public property should be protected by law in the same manner private property is protected. Private property should never be transferred into state or public property; by the same token, state and public property should never be subject for privatization. The limits and boundaries of each must be clearly defined by the system and not left for the conditions and politicians to set these limits.
Ketiga faktor ini: model moral, mekanisme distribusi kekayaan, dan batas-batas penguasaan kepemilikan, merupakan inti dari krisis dalam kapitalisme. Solusi atas krisis ini tidak sekadar dengan mengganti nama kapitalisme. Solusi juga tidak dapat diperoleh dengan menambahkan sejumlah modifikasi pada sistem tersebut. Ketika ketiga faktor itu diintegrasikan ke dalam sistem, landasan kapitalisme akan berubah sedemikian rupa sehingga generasi mendatang tidak lagi mengenali kapitalisme sama sekali. Perubahan mendasar pada prinsip-prinsip suatu sistem bukanlah persoalan evolusi.
These three factors: the moral model, the wealth distribution mechanism, and the property ownership boundary limits, are the essence of the crisis within capitalism. The solution to this crisis is not simply a renaming of capitalism. Neither can a solution be obtained by augmenting the system with some modifications. When the three factors are integrated into the system, the fundamentals of capitalism would have changed in a manner that the future generations would not recognize capitalism at all. Fundamental changes to the principals of a system are not a matter of evolution.
Ketika para sosialis akhirnya menyadari bahwa ada cacat besar dalam sosialisme, mereka memutuskan untuk beralih; mereka mengganti sistemnya sama sekali. Tidak ada gunanya memperbaikinya, menambahkan fitur baru, atau mengembangkannya menjadi sosialisme kapitalis, sosialisme liberal, sosialisme modern, sosialisme nasional, sosialisme sadar, sosialisme kreatif, atau sosialisme apa pun lainnya. Perestroika Gorbachev menghapus sosialisme sepenuhnya. Pilihan bagi bangsa Rusia saat itu adalah kapitalisme. Mereka beralih ke kapitalisme dengan sepenuh tenaga.
When the socialists finally realized that there were major defects within socialism, they decided to move on; they replaced the system altogether. There was no sense in mending it, adding new features, or evolving it into a capitalist socialism, liberal socialism, modern socialism, national socialism, conscious socialism, creative socialism, or what-have-you socialism. The perestroika of Gorbachev abolished socialism altogether. The alternative for the Russians at the time was capitalism. They moved to capitalism with full force.
Apa alternatif kapitalisme saat ini? Tentu saja sosialisme bukan pilihannya. Sosialisme telah gagal setelah diuji selama lebih dari tujuh puluh tahun. Dalam bagian berikutnya dari buku ini, saya berargumen bahwa Islam menawarkan alternatif yang layak. Islam menyediakan sistem yang memadukan kepemilikan harta yang terdefinisi dengan baik, dengan pembedaan yang jelas antara kepemilikan pribadi, negara, dan umum; sistem ini memuat mekanisme distribusi kekayaan yang menghapus kemiskinan sekaligus meningkatkan produktivitas dan penciptaan kekayaan; dan Islam menyediakan model moral yang kokoh dan praktis.
What is the alternative to capitalism today? Of course socialism is not an option. Socialism failed after it has been tested for more than seventy years. In the next part of this book, I argue that Islam provides a viable alternative. It provides a system that integrates a well-defined property ownership with clear distinction between private, state, and public; it incorporates a wealth distribution mechanism which eliminates poverty while it boosts productivity and wealth generation, and it provides a sound and practical moral model.
Argumen saya dalam buku ini adalah bahwa Islam menyediakan pandangan yang komprehensif tentang model politik-ekonomi. Islam membahas prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi setiap sistem ekonomi. Islam secara sistematis menjelaskan konsep kepemilikan harta; Islam secara sistematis mengatur distribusi kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak hanya mengalir ke arah orang-orang kaya saja; .
My argument in this book is that Islam provides a comprehensive view of the politico-economic model. It addresses the basic principles upon which any economic system must stand. It systematically details the concept of property ownership; it systematic ally addresses the wealth distribution such that wealth does not flow in the direction of the rich only; .
Ia memberikan landasan moral yang secara sistematis menyerukan penghapusan ketamakan dan sifat mementingkan diri sendiri dari proses produksi dan konsumsi.
it provides a moral foundation which systematically calls for the removal of greed and selfishness from the process of production and consumption.
Penyajian model Islam dalam buku ini dimaksudkan untuk memperluas pembahasan dan analisis sistem ekonomi, dari karakter ganda yang berlaku saat ini (kapitalisme dan sosialisme) menjadi karakter tiga (kapitalisme, sosialisme, dan Islam). Tujuan saya bukanlah untuk membujuk pembaca dengan rincian sistem Islam. Tujuan utamanya, bagaimanapun, adalah untuk menyimpulkan bahwa masih ada satu sistem lagi di dunia yang mampu mengatur urusan manusia, mengelola transaksi keuangan dan ekonomi, serta mengatur hubungan antarmanusia. Sistem ini adalah sistem Islam. Setelah memperkenalkan sistem ini pada bagian berikutnya (bagian 2), saya kemudian akan beralih ke bagian 3 untuk membahas pertanyaan yang selalu menjadi perhatian pembaca non-Muslim: apakah Islam merupakan ancaman bagi masyarakat dunia atau justru manfaat?
The presentation of the Islamic model in this book is meant to broaden the discussion and analysis of economic systems from the current dual character (capitalism and socialism) to a tri-character (capitalism, socialism, and Islam). My objective is not to persuade the reader with the details of the Islamic system. The main objective, however, is to conclude that yet there is one more system in the world capable of organizing the affairs of people, managing the financial and economic transactions, and conducting the relations between people. This system is the Islamic system. After introducing this system in the next part (part 2), I will then move to part 3 to address the ever-burning question to the non-Muslim reader: is Islam a threat to the world community or a benefit?