Sebelum melanjutkan pembahasan tentang ekonomi politik Islam, perlu saya catat bahwa istilah ekonomi politik digunakan dalam konteks yang merujuk pada proses produksi, konsumsi, dan distribusi kekayaan sebagaimana berkaitan dengan perekonomian negara-negara. Dalam hal ini, ekonomi politik membahas strategi dan metode yang secara langsung memengaruhi perekonomian negara serta kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan oleh sistem ekonomi. Oleh karena itu, istilah ekonomi politik dapat digunakan dalam kerangka ideologi seperti Islam, kapitalisme, atau sosialisme. Karena itu, pembaca tidak perlu mengharapkan menemukan istilah “ekonomi politik” dalam sejumlah ayat Al-Qur'an atau pernyataan Nabi ﷺ. Namun, pokok-pokok bahasan yang dikaji di bawah payung ekonomi politik akan diambil dan dievaluasi dari teks-teks asli Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari konsensus para sahabat Nabi ﷺ dan penalaran kausal yang diturunkan dari teks-teks asli tersebut.

Before proceeding in the discussion of the Islamic political economy, I should note that the term political economy is used in the context which refers to the processes of production, consumption, and distribution of wealth as related to the economies of states. In this respect, political economy addresses the strategies and methods which directly impact the economy of states and the ability to achieve the economic objectives set forth by the economic system. Hence, the term political economy can be used within the framework of ideologies such as Islam, capitalism, or socialism. Therefore, the reader should not expect to see the term “political economy” being used in some verses in the Quran or statements of the Prophet. However, the subjects studied under the umbrella of political economy will be extracted and evaluated from original texts of the Quran and the Sunnah as well as from the consensus of the companions of the Prophet and the causal reasoning derived from the original texts.

Ekonomi politik membahas berbagai subjek yang berkaitan dengan sumber kekayaan, hakikat kekayaan, cara meningkatkan kekayaan, dan cara mendistribusikan kekayaan. Secara khusus, ekonomi politik membahas kepemilikan properti, mata uang, nilai tukar, standar emas, Riba (riba), penimbunan, perdagangan dan perniagaan, korporasi, tenaga kerja manusia, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya kita membahas perspektif Islam tentang setiap isu tersebut dan menunjukkan bagaimana Islam mengelola berbagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan produksi, mengatur konsumsi, dan menghapus kemiskinan.

The political economy addresses a myriad of subjects related to the sources of wealth, the nature of wealth, the methods of increasing wealth, and the methods of distributing wealth. In particular, the political economy deals with property ownership, currency, exchange rates, gold standard, Riba (usury), hoarding, trade and commerce, corporations, human labor, and satisfaction of human basic needs. Next we discuss the Islamic perspective on each of these issues and show how Islam manages the various economic resources to enhance production, regulate consumption, and eliminate poverty.

Sebelum saya menjelaskan komponen-komponen ekonomi politik Islam, perlu saya catat bahwa secara historis para ulama Muslim mencurahkan banyak upaya untuk menghimpun rujukan tentang urusan keuangan yang terdapat dalam Al-Qur'an, sabda Nabi ﷺ, perbuatan para sahabat, dan praktik para khalifah. Di antara rujukan yang paling terkenal adalah kitab berjudul Al-Amwal (diterjemahkan sebagai keuangan) yang disusun oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang hidup pada masa 767-838 M (150-224 H). Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menghimpun semua rujukan yang berkaitan dengan uang, transaksi keuangan, kepemilikan harta, distribusi uang, dan pokok bahasan terkait lainnya. Al-Amwal merupakan rujukan yang sangat kaya bagi setiap pelajar atau cendekiawan yang ingin memahami ekonomi Islam. Rujukan besar lainnya adalah kitab berjudul Al-Kharaj (diterjemahkan sebagai pajak tanah) karya Imam Abu Yusuf Ya'qub Al-Anshari (730-799 M, 81

Before I proceed to describe the components of the Islamic political economy, I should note that historically Muslim scholars spent a good amount of effort compiling references to financial matters found in the Quran, the statements of the Prophet, the actions of companions, and the practices of various caliphs. Among the most prominent references is the book under the title Al-Amwal (translated as finances) compiled by Abu Obaid Al-Qasim Bin Salam who lived in the period 767-838 AC (AH 150-224). In the book Al-Amwal, Abu Obaid collected all references related to money, financial transactions, property ownership, money distribution, and related subjects. Al-Amwal is a very resourceful reference for any student or scholar seeking to understand the economics of Islam. Another major reference is the book under the title Al-Kharaj (translated as land taxation) authored by Imam Abu Yousuf Yakub Al-Ansari (730-799 AC, 81

AH 113-182). Abu Yousuf menulis Al-Kharaj atas permintaan Khalifah Harun Al-Rasyid, yang sedang mencari rujukan yang baik untuk mengelola 82

AH 113-182). Abu Yousuf wrote Al-Kharaj based on the request of Caliph Harun Al-Rasheed, who was looking for a good reference for managing 82

urusan keuangan negara. Kitab Al-Kkharaj membahas secara terperinci tentang pendapatan negara, pos-pos anggaran negara, serta sarana pendistribusian kekayaan di antara warga negara. Selain persoalan keuangan yang dibahas dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf juga memasukkan kebijakan dan strategi untuk mengelola keuangan negara.

the financial matters of the state. Al-Kharaj talked in details about the revenues of the state, the state budget items, and the means of distributing the wealth among the constituents of the state. Besides the financial matters addressed in the book of Al-Kharaj, Abu Yousuf included policies and strategies for managing the finances of the state.

Selain kitab Al-Kharaj dan Al-Amwal, perpustakaan Islam memuat begitu banyak rujukan tentang persoalan keuangan yang tersebar dalam karya-karya dan tulisan para ulama dari mazhab-mazhab para imam terkemuka, seperti Abu Hanifah,83 Ja'far,84 Malik,85 Al-Syafi'i,86 dan Ibnu Hanbal.87 Sepanjang sejarah negara khilafah Islam, persoalan keuangan dan ekonomi dalam negara diselesaikan dan ditangani oleh para ulama yang mahir dalam proses menggali hukum atas berbagai persoalan dengan menggunakan perangkat istinbath yang telah mapan. Hukum-hukum hasil istinbath para ulama itu dimanfaatkan oleh para khalifah, baik melalui permintaan langsung sebagaimana ketika Al-Rasyid meminta Abu Yusuf untuk menyusun seperangkat aturan yang komprehensif, maupun dengan cara penguasa cukup menggunakan hukum-hukum yang telah digali dari waktu ke waktu oleh berbagai ulama dan telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui praktik.

In addition to the books of Al-Kharaj and Al-Amwal, the Islamic library has countless of references to financial matters embedded in the compilation and writing of various scholars within the schools of the prominent Imamas, such as Abu Hanifah,83 Ja’far,84 Malik,85 Al-Shafi’,86 and Ibn Hanbal.87 Throughout the history of the Islamic state of khilafah, the financial and economic matters in the state were resolved and addressed by scholars who were fluent in the process of deriving rules on various matters by utilizing well established tools for derivation. The rules derived by the scholars were utilized by the caliphs through a direct request as was the case when Al-Rasheed asked Abu Yousuf to provide a comprehensive set of rules. Alternatively, the ruler would just use the rules which have been derived over time by various scholars and have been established as laws through practice.

Para ulama dari berbagai mazhab terus membahas segala urusan dalam negara, termasuk urusan keuangan dan ekonomi, serta menetapkan hukum dan aturan yang sesuai. Hampir tanpa kecuali, setiap kitab fiqh (hukum-hukum Islam) memuat bab dan pasal khusus tentang perdagangan, pinjaman, riba (rentenir), jual beli, harta tanah, pajak tanah, anggaran dan pembiayaan perang, hasil rampasan perang, pengumpulan dan pendistribusian zakat, kemitraan, harta bersama atau harta umum, dan masih banyak lagi.

The scholars from the various schools of thought continued to address all matters in the state including financial and economic matters and provide the appropriate rules and laws. Almost without exception, each and every fiqh (Islamic laws) book would include specific chapters and sections on trade, loans, riba (usury), sale, land property, land taxation, war budgeting and funding, proceeds of war, zakah collection and distribution, partnerships, common or public properties, and much more.

Sejak runtuhnya negara Islam khilafah pada tahun 1924, sistem-sistem Islam secara tiba-tiba dinonaktifkan di negara-negara yang sebelumnya diperintah berdasarkan hukum Islam. Sistem ekonomi dan keuangan tidak terkecuali. Kekuatan kolonial Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya memperkenalkan undang-undang dan aturan baru kepada negara-negara tersebut yang menggantikan aturan Islam. Satu-satunya praktik keuangan Islam yang bertahan selama dan setelah masa kolonial adalah praktik zakat, karena dalam Islam zakat dianggap sebagai ibadah dan salah satu rukun Islam. Bahkan praktik zakat pada masa ini lebih menjadi praktik individual daripada kegiatan yang disponsori negara sebagaimana dahulu sejak berdirinya negara pertama di Madinah oleh Nabi Muhammad ﷺ. Akibatnya, prinsip-prinsip sistem ekonomi dan keuangan Islam kehilangan norma praktisnya di negara-negara mayoritas Muslim. Seiring waktu, prinsip-prinsip teoretis ekonomi Islam menjadi kabur dan kurang jelas, tidak hanya bagi Muslim awam, tetapi juga bagi sebagian ulama dan akademisi Muslim. Ini merupakan akibat alami dari ditinggalkannya penerapan sistem ekonomi maupun sistem politik selama hampir seratus tahun.

Since the collapse of the Islamic state of khilafah in 1924, the systems of Islam were abruptly deactivated in the countries previously ruled by the Islamic laws. The economic and financial systems are no exception. The colonial powers of Britain, France, and other European countries introduced to these countries new laws and rules which replaced the Islamic ones. The only Islamic financial practice which survived during and after the colonial period was the practice of zakah, because in Islam zakah is considered a ritual and one of the pillars of Islam. Even the practice of the zakah during this period became more of an individualistic practice rather than a state-sponsored activity as used to be since the establishment of the first state in Medina by Prophet Mohammad (PBUH). As a result, the Islamic principles of the economic and financial system lost their practical norm in Muslim majority countries. Over time, the theoretical principles of the Islamic economy blurred and became rather fuzzy not only for the average Muslim, but also for some Muslim scholars and academics. This is a natural result for abandoning the implementation of the economic as well as the political system for almost a hundred years.

Beberapa kajian yang membahas sistem ekonomi dalam Islam pada beberapa dekade terakhir memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun kembali gambaran tentang sebuah sistem yang telah kabur selama lebih dari satu abad. Salah satu kajian terbit sejak tahun 1953 dengan judul The Economic System in Islam88 karya Taqiuddin al-Nabhani. Buku lain (The Perfect Political Economy) terbit pada awal tahun 1960-an dan membahas ekonomi politik dalam Islam.89 Pada awal tahun 1970-an terbit buku lain berjudul Iqtisaduna yang berarti "Ekonomi Kita." Buku keempat (Al-Amwal in the State of Khilafah) terbit pada tahun 1980.153 Buku-buku ini meletakkan dasar yang kokoh bagi sistem ekonomi Islam, meskipun tampak sangat teoretis mengingat kondisi politik di dunia Islam pada saat kajian-kajian tersebut terbit. Minat terhadap subjek ekonomi Islam mulai meningkat pada tahun 1980-an, terutama setelah revolusi Islam di Iran. Berdirinya Republik Islam Iran untuk pertama kalinya menumbuhkan kesadaran di kawasan tersebut bahwa sistem ekonomi Islam memiliki nilai praktis yang lebih besar daripada yang selama ini dibayangkan. Sejak saat itu, puluhan kajian dengan judul seperti "Ekonomi Islam," "Pemikiran Ekonomi dalam Islam," "Gaya Ekonomi dalam Islam," "Metode Ekonomi Islam," "Keuangan Islam," "Keuangan Negara Islam," dan sejenisnya bermunculan dalam literatur Islam.

The few studies that addressed the economic system in Islam in the last few decades contributed in a significant manner to reconstruct an image of a system which has been clouded for over a century. One study appeared as early as 1953 under the title The Economic System in Islam88 by Taqiuddin al-Nabhani. Another book (The Perfect Political Economy) appeared in the early 1960s and addressed the political economy in Islam.89 In the early 1970s another book appeared under the title Iqtisaduna which stands for “Our Economy.” A fourth book (Al-Amwal in the State of Khilafah) appeared in the 1980.153 These books laid down a solid foundation for the Islamic economic system, although they seemed very theoretical given the political conditions in the Muslim world at the time these studies appeared. Interest in the subject of Islamic economy began to increase in the 1980s, especially after the Islamic revolution in Iran. The creation of the Islamic Republic of Iran created a sense in the region for the first time that the economic system of Islam has more practical merit than previously thought. Since then, tens of studies bearing titles such as “Islamic Economy,” “Economic Thinking in Islam,” “Economic Styles in Islam,” “Islamic Economic Methods,” “Islamic Finances,” “Finances of the Islamic State,” and the like showed up in the Islamic literature.