Setelah Perang Dunia Pertama, para Sekutu menduduki seluruh wilayah Negara Islam. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan Negara tersebut untuk selamanya dan kemudian memastikan bahwa ia tidak akan pernah bangkit kembali. Setelah menghancurkan Negara Islam, mereka berupaya memastikan bahwa Negara Islam tidak dapat didirikan kembali di bagian mana pun dari wilayahnya. Mereka merancang beberapa rencana dan menggunakan beberapa metode untuk memastikan bahwa Negara Islam tidak akan pernah kembali berdiri, dan mereka masih berupaya mencapai tujuan tersebut.

In the wake of the First World War, the allies occupied all the lands of the Islamic State. Their main aim was to destroy the State for good and then ensure that it would never rise again. Once they had destroyed the Islamic State, they set about making sure that the Islamic State could not be reestablished in any part of its lands. They designed several plans and used several methods to make certain that the Islamic State would never return to existence, and they are still working towards that objective.

Mengikuti sebuah rencana yang dirancang dengan cermat, kekuatan penjajah kafir mulai memperkuat cengkeraman mereka atas negeri-negeri Muslim sejak hari pertama mereka menduduki dunia Islam. Pada tahun 1918, mereka menduduki negara-negara yang masih berada di bawah kekuasaan Negara ‘Utsmani dan menegakkan pemerintahan militer di dalamnya hingga tahun 1922. Mereka memusatkan cengkeraman mereka atas negeri-negeri tersebut melalui sistem mandat atau otonomi semu. Lalu datanglah tahun 1924. Pada tahun itu, banyak langkah diambil oleh musuh, terutama Inggris, untuk memadamkan setiap gerakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan menghidupkan kembali Negara Islam.

Following a carefully designed plan, the disbelieving colonial powers set about strengthening their grip on the Muslim lands, from the very first day that they occupied the Islamic world. In 1918, they occupied the countries which were still under the rule of the ‘Uthmani State and established military rule within them until 1922. They concentrated their stranglehold over them through mandatory rule or self autonomy. Then came 1924. In that year, many steps were taken by the enemy, especially Britain, in order to quell any moves; whether directly or indirectly, aimed at reviving the Islamic State.

Pada tahun itu, Mustafa Kemal menghapus sistem Khilafah di Negara 'Utsmani karena tekanan langsung dari orang-orang kafir penjajah, lalu menjadikan Turki sebuah republik yang "demokratis". Dengan demikian ia melenyapkan momok Khilafah dan bersama itu pula harapan terakhir bagi Negara Islam untuk bangkit kembali. Pada tahun itu pula, al-Husain bin 'Ali diusir dari Hijaz dan dipenjarakan di Siprus karena ia memiliki ambisi terhadap Khilafah. Pada tahun yang sama, Inggris, melalui kaki tangan mereka, ikut campur untuk memastikan bahwa konferensi Khilafah yang diselenggarakan di Kairo dibatalkan dan ditakdirkan gagal. Masih pada tahun yang sama, Inggris bekerja keras untuk membubarkan gerakan Khilafah yang didirikan di India, memastikan bahwa cita-cita gerakan itu digagalkan dan kecenderungannya diubah menjadi gerakan nasionalis dan sektarian. Masih pada tahun yang sama, dan mengikuti tekanan dari orang-orang kafir penjajah, diterbitkan pula tulisan-tulisan yang ditulis oleh sebagian ulama al-Azhar yang menyerukan pemisahan agama dari negara, dengan klaim bahwa Islam tidak mengandung landasan apa pun untuk pemerintahan atau kekuasaan, dan menggambarkan Islam sebagai agama teologis (Kahanuty) yang tidak memiliki dasar maupun ajaran tentang pemerintahan dan negara. Sekali lagi pada tahun itu dan tahun berikutnya, sejumlah perdebatan dan argumen yang disponsori oleh kaum Sofis mengenai dua topik menjadi pusat perhatian di negeri-negeri Arab: Manakah yang lebih baik, Liga Arab atau Liga Islam? Surat kabar dan majalah memusatkan perhatian pada isu ini, meskipun kedua liga tersebut sama-sama membawa dampak merusak dan keberadaan keduanya justru menjadi penghalang dalam setiap upaya untuk menegakkan kembali Negara Islam. Namun demikian, orang-orang kafir penjajah berhasil memunculkan perdebatan ini untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya, yaitu Negara Islam. Langkah-langkah ini, dengan demikian, berhasil menjauhkan pikiran kaum Muslimin di negeri-negeri Islam dari konsep Khilafah dan Negara Islam.

In that year, Mustafa Kemal abolished the Khilafah System in the ‘Uthmani State due to direct pressure from the colonial disbelievers and turned Turkey into a ‘democratic’ republic. He thus destroyed the specter of the Khilafah and with it the last vestige of hope for the Islamic State to stage a comeback. In that year, al-Hussein ibn ‘Ali was expelled from Hijaz and imprisoned in Cyprus as he had an eye on the Khilafah. In the very same year, the British, through their collaborators, intervened to make sure that the Khilafah conference held in Cairo was called off and doomed to failure. Again, in that same year, the British worked hard to dissolve the Khilafah movement established in India, making sure that the movement’s ambitions were aborted and its tendency was transformed into a nationalist and sectarian one. Still in the same year, and following pressure from the colonial disbelievers, literature written by some of al-Azhar’s scholars calling for the separation of the Deen from the State, claiming that Islam does not contain any fundamentals for government or ruling, and portraying Islam as a theological (Kahanuty) religion with no basics or teachings about ruling and the State, was published. Yet again in that same year and the following one, some Sophist sponsored debates and arguments over two topics took center stage in the Arab countries: Which of the two leagues would be better, the Arab league or the Islamic league? Newspapers and magazines focused their attention on this issue, despite the fact that both leagues had a damaging effect and that their very existence presented an obstacle in the face of any attempt to reestablish the Islamic State. Nevertheless, the colonial disbelievers managed to bring about this debate in order to direct attention away from the real issue, which was the Islamic State. These moves, therefore, managed to distance the people’s minds in the Muslim lands away from the concept of the Khilafah and the Islamic State.

Sebelum pendudukan mereka, kekuatan kolonial mulai menyebarkan slogan-slogan nasionalistik di kalangan pemuda Turki dengan mengklaim bahwa Turki telah dibebani dengan mengurus urusan orang-orang non-Turki, dan sudah saatnya ia membiarkan mereka menentukan nasib sendiri. Partai-partai politik juga berupaya menyebarkan nasionalisme Turki dan menyerukan kemerdekaan Turki dari negara-negara non-Turki. Orang-orang kafir menyebarkan gagasan yang sama di kalangan pemuda Arab dan mendorong nasionalisme Arab. Mereka menggambarkan Turki sebagai kekuatan penjajah dan menyeru bangsa Arab untuk membebaskan diri dari pendudukan Turki. Demikian pula, partai-partai politik yang menyerukan persatuan Arab dan kemerdekaan Arab pun dibentuk. Mereka segera mengisi kekosongan yang sebelumnya diisi oleh konsep-konsep Islam. Akibatnya, Turki meraih kemerdekaannya atas dasar nasionalisme, dan bangsa Arab mulai berjuang meraih otonomi berdasarkan wilayah geografis nasionalis. Konsep nasionalisme dan patriotisme menyebar dengan cepat ke seluruh bangsa, dan kaum Muslimin membanggakan diri dengan konsep-konsep tersebut.

Prior to their occupation the colonial powers began spreading nationalistic slogans amongst the Turkish youth by claiming that Turkey had been burdened with the running of the affairs of non-Turkish people and that it was high time she left those people to their own fate. Political parties also worked towards spreading Turkish nationalism and called for Turkey’s independence from the non-Turkish countries. The disbelievers spread the same concepts among Arab youths and encouraged Arab nationalism. They described Turkey as being an occupying force and called on the Arabs to rid themselves of being occupied by the Turks, and likewise, political parties calling for Arab unity and Arab independence were formed. They soon filled the vacuum which was once graced by Islamic concepts. Consequently, the Turks gained their independence on the basis of nationalism, and the Arabs began working towards achieving autonomy on a nationalist geographic basis. The concepts of nationalism and patriotism spread rapidly throughout the nation, and the Muslims prided themselves on these concepts.

Pasukan kolonial tidak berhenti sampai di situ, tetapi melangkah lebih jauh dengan menyebarkan konsep-konsep keliru tentang sistem pemerintahan Islam dan Islam itu sendiri, dengan menggambarkan Khilafah sebagai kekuasaan kepausan dan kependetaan. Hal ini sampai pada titik di mana kaum Muslimin merasa malu untuk menyebut kata Khalifah, atau untuk memproklamirkan konsep Khilafah. Pada masa itu muncul anggapan yang populer di kalangan kaum Muslimin yang menghalangi Pendirian Negara Islam, yaitu bahwa setiap pernyataan tentang kata Khilafah adalah kolot dan menunjukkan kekakuan, serta tidak boleh diucapkan oleh orang yang berpendidikan.

The colonial forces did not stop at that, but went further by spreading erroneous concepts about the Islamic ruling system and Islam, portraying the Khilafah as being a papal and priestly rule. This reached the point whereby the Muslims were embarrassed to mention the word Khalifah, or to proclaim the concept of the Khilafah. At this time there arose a popular conception Preventing the Establishment of the Islamic State amongst the Muslims that any proclamation of the word Khilafah was backward and pointed up rigidity, and that it should not be uttered by any educated person.

Di tengah perasaan nasionalistik yang sangat kuat ini, yang telah menguat di tengah masyarakat, orang-orang kafir memecah belah Negara Islam. Mereka memotong-motongnya menjadi negara-negara kecil dan mendorong komunitas-komunitas lokal untuk memperkuat perpecahan ini. Negara 'Utsmani dibagi menjadi beberapa negara, yaitu: Turki, Mesir, Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania Timur, Hijaz, Najd dan Yaman. Para politisi di negara-negara kecil ini, baik para kolaborator maupun mereka yang berniat baik, mulai mengadakan konferensi di setiap negara, menuntut kemerdekaan mereka, yaitu kemerdekaan bagi negara yang didirikan orang-orang kafir dengan mengesampingkan negara-negara kecil lainnya. Atas dasar inilah Negara Turki didirikan, begitu pula negara Irak, Mesir, Suriah dan seterusnya. Kemudian sebuah tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi didirikan di Palestina, yang kemudian dijadikan entitas yang merdeka. Tanah itu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir sebagai pijakan politik menuju Dunia Islam dan untuk mengalihkan perhatian kaum Muslimin dari orang-orang kafir penjajah, yaitu negara-negara Barat seperti Inggris, Amerika Serikat dan Prancis, serta untuk menjadi salah satu rintangan yang menghalangi kembalinya Negara Islam. Kondisi geografis ini dan keadaan umum tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kaum Muslimin tidak akan pernah mampu membebaskan diri mereka.

It was amidst this highly nationalistic feeling, which had gathered momentum within society, that the disbelievers dismembered the Islamic State. Parceling it up into little statelets, and encouraging local communities to strengthen these divisions. The ‘Uthmani State was divided into several states, these being: Turkey, Egypt, Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, East Jordan, Hijaz, Najd and Yemen. Politicians in these statelets, both the collaborators and those with good intentions, began to hold conferences in every country, demanding their independence, i.e. independence for the country that the disbelievers had founded to the exclusion of the other statelets. On this basis the State of Turkey was founded, as were the states of Iraq, Egypt, Syria etc. Then a national homeland for the Jews was founded in Palestine, which was then subsequently turned into an independent entity. It was used by the disbelievers as a political bridgehead to the Muslim World and to draw the attention of the Muslims away from the colonial disbelievers, i.e. the Western countries such as Britain, the United States and France, and for it to constitute one of the obstacles which stand in the way of the return of the Islamic State. This geographical situation and the general scene were both designed to ensure that the Muslims would never be able to liberate themselves.

Orang-orang kafir mulai menerapkan sistem Kapitalisme dalam bidang ekonomi dan sistem Demokrasi dalam pemerintahan. Mereka juga memasukkan hukum-hukum Barat ke dalam sistem administrasi dan peradilan mereka. Mereka menyebarkan budaya dan konsep-konsep mereka tentang kehidupan, serta bersungguh-sungguh berupaya menanamkan pandangan hidup mereka agar cara hidup mereka menjadi cara hidup yang diadopsi dan diikuti oleh kaum Muslimin. Dan sesungguhnya mereka telah berhasil dalam upaya ini. Mesir mereka ubah menjadi kesultanan, kemudian didirikan monarki parlementer. Di Irak didirikan sistem monarki parlementer. Suriah dan Lebanon menjadi republik, di Yordania Timur didirikan emirat, sedangkan Palestina ditempatkan di bawah mandat yang berakhir dengan didirikannya sistem demokrasi parlementer bagi kaum Yahudi. Sisa wilayah Palestina digabungkan ke Yordania Timur dan dijadikan monarki parlementer. Di Hijaz dan di Yaman didirikan monarki diktator, dan di Turki dibentuk republik presidensial. Afghanistan diberi sistem monarki turun-temurun. Penjajah kafir mendorong Iran untuk mempertahankan sistem kekaisaran, sementara India tetap menjadi koloni hingga akhirnya terbagi menjadi dua negara. Dengan demikian, para penjajah kafir berhasil memaksakan sistem mereka di negeri-negeri kaum Muslimin, dan dengan itu gagasan untuk menegakkan kembali pemerintahan Islam perlahan memudar dari benak masyarakat.

The disbelievers set about implementing the Capitalist system in Economics and the Democratic system in Government. They also introduced Western laws in their Administrative and Judicial systems. They spread their culture and their concepts about life, and earnestly attempted to establish their viewpoint about life so that their way of life became the one that the Muslims adopted and followed. They have in fact succeeded in this quest. They turned Egypt into a Sultanate, then a parliamentary monarchy was established. In Iraq, a parliamentary monarchy system was established. Syria and Lebanon became republics and in East Jordan an emirate was established, while Palestine was put under mandatory rule which ended in the establishment of a parliamentary democratic system for the Jews. The remainder of Palestine was joined to East Jordan and turned into a parliamentary monarchy. In Hijaz and in Yemen, dictatorial monarchies were established, and in Turkey a presidential republic was formed. Afghanistan was fitted with a hereditary monarchy. The colonial disbelievers encouraged Iran to maintain the Imperial system while India remained a colony, until eventually it was divided into two states. The colonial disbelievers, therefore, managed to impose their system on Muslim land, and by so doing the concept of reestablishing the Islamic rule gradually waned in people’s minds.

Selanjutnya, setiap komunitas lokal didorong untuk berpegang teguh pada sistem yang telah dibentuk oleh orang-orang kafir untuk mereka, dan mereka berupaya mencapai kemerdekaan total dari semua negara lain yang membentuk dunia Islam. Dengan demikian, seorang Irak menjadi orang asing di Mesir. Para penguasa setiap negara kecil menjadi lebih bersemangat untuk menjaga sistem demokrasi Kapitalis daripada para pendiri sistem itu sendiri. Mereka menjadi wakil-wakil yang mengawasi dan menjaga sistem serta konstitusi yang telah didirikan oleh kekuatan kolonial untuk mereka.

Furthermore, each local community was encouraged to hold on to the system that the disbelievers had established for it and they worked towards achieving total independence from all other countries that comprised the Muslim world. Thus, an Iraqi became a foreigner in Egypt. The rulers of each statelet became more keen to safeguard the Capitalist democratic system than the founders of the system itself. They became surrogates, watching over and guarding the system and constitution that the colonial powers had set up for them.

Kekuatan kafir penjajah secara langsung menerapkan hukum-hukum Barat di negeri-negeri kaum Muslimin. Sebelumnya, mereka berupaya menerapkannya melalui kaki tangan mereka di negeri-negeri Muslim. Orang-orang kafir memulai upaya mereka untuk memasukkan hukum-hukum Barat pada paruh pertama abad ke-19. Mereka mulai mendorong masyarakat di Mesir untuk mengadopsi hukum perdata Prancis sebagai pengganti Syari'ah, dan mereka berhasil melakukannya. Mesir mulai menerapkan sistem peradilan Prancis pada tahun 1883. Hukum perdata Prancis yang lama diterjemahkan dan diberlakukan, dan menjadi sistem baru yang diadopsi di Mesir, menggantikan Syari'ah di pengadilan. Langkah serupa dimulai di Negara 'Utsmani pada tahun 1856 dengan tujuan memasukkan hukum-hukum Barat di sana. Namun, langkah ini tidak semudah di Mesir karena Khilafah sendiri berpusat di Negara 'Utsmani.

The colonial disbelieving powers implemented Western laws directly on Muslim land. Previously, they had attempted to implement them through their collaborators in the Muslim countries. The disbelievers initiated their attempts to introduce Western laws in the first half of the 19th century. They began encouraging people in Egypt to adopt French civil laws so as to replace the Shari’ah, succeeding in doing so and Egypt began implementing the French Judicial system in 1883. The old French civil law was translated and enacted, it became the newly adopted system in Egypt replacing the Shari’ah in the courts. A similar move began within the ‘Uthmani State in 1856 with the aim of introducing Western laws there. However, this move was not as easy as in Egypt because the Khilafah itself was based in the ‘Uthmani State.

Namun, karena kegigihan orang-orang kafir dan tanggapan dari para kolaborator mereka, mereka berhasil memperkenalkan kitab undang-undang pidana serta undang-undang baru non-Islam dalam bidang hukum dan perdagangan, dengan memperoleh fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa undang-undang kufur tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Konsep kodifikasi kemudian mengakar, dan Al Majalla (kodeks yang diterbitkan pada tahun 1868 sebagai pedoman transaksi, yang disusun dari pendapat-pendapat lemah dari berbagai madzhab, dan yang membenarkan keadaan tersebut) diadopsi sebagai undang-undang. Al Majalla dikodifikasikan menjadi undang-undang. Sistem peradilan dibagi menjadi dua: 1) pengadilan Syari'yah, yang menggunakan kaidah-kaidah Syari'yah; 2) pengadilan sipil. Negara Islam menggunakan a.) hukum Barat, yang dibenarkan oleh beberapa fatwa yang menyatakan bahwa hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan Islam; dan b.) hukum Syari'ah setelah dikodifikasikan menjadi undang-undang dengan meniru proses Barat. Demikianlah keadaan dalam hal hukum. Adapun konstitusi, upaya-upaya untuk menyusun konstitusi baru bagi negara, dengan menjadikan konstitusi Prancis sebagai sumbernya, dilakukan bersamaan dengan gerakan kodifikasi baru. Upaya-upaya ini hampir berhasil pada tahun 1878, kecuali karena perlawanan sengit dari kaum Muslimin yang bangkit menentangnya dan menghentikannya seketika. Namun, kegigihan orang-orang kafir penjajah, ditambah dengan keberhasilan para kolaborator mereka dan mereka yang terpikat oleh budaya mereka, membuat gerakan penyusunan konstitusi muncul kembali, dan kali ini berhasil menuntaskan tugasnya. Konstitusi tersebut diberlakukan pada tahun 1908 dengan diadopsi dan diterapkannya perundang-undangan baru. Seluruh negeri kaum Muslimin, kecuali Semenanjung Arab dan Afganistan, akhirnya diatur secara langsung oleh hukum-hukum Barat. Dengan demikian, hukum-hukum Syari'ah ditinggalkan, dan ini berarti bahwa pemerintahan kufur diberlakukan serta kekuasaan Islam dicampakkan.

However, due to the disbelievers’ persistence, and the response of their collaborators, they succeeded in introducing the penal code and new non- Islamic legal and commercial laws by securing Fatawa which stated that these Kufr laws did not contradict Islam. The concept of codification then took root and Al Majalla (Code issued in 1868 as a canon for transactions compiled from the weak opinions of many Madhahib, which justified the situation) was adopted as a law. Al Majalla was codified as law. The court system was divided into two: 1) a Shari’yah court, using Shari’yah rules. 2) civil court, The Islamic State using a.) Western laws, justified by some Fatawa stating that these laws did not contradict Islam. b.) Shari’ah laws after being codified as a law in imitating western process. This was concerning the law. As for the constitution, moves aimed at drafting a new constitution for the State, using the French constitution as its source, were made in conjunction with the movement for new codification. These moves nearly succeeded in 1878 except for the fierce resistance of the Muslims who stood up to them and stopped them in their tracks. However, the colonial disbelievers’ persistence, coupled with the success of their collaborators and those who were seduced by their culture, enabled the movement for the drafting of a constitution to emerge once more and this time succeeded in its task. The constitution was put into practice in 1908 with its adoption and implementation of the new legislation. All Muslims lands, with the exception of the Arabian Peninsula and Afghanistan, came to be directly governed by Western laws3. Thus, the Shari’ah laws were abandoned and this meant that Kufr rule was enforced and the rule of Islam discarded.

Apa yang membantu kekuasaan kufur semakin mencengkeram kaum Muslimin adalah kenyataan bahwa para penjajah mendasarkan strategi mereka pada pengubahan kebijakan pendidikan Negara Islam. Mereka merancang program pendidikan baru bagi kaum Muslimin. Tujuan kurikulum ini adalah menghasilkan individu dengan kepribadian Barat, yaitu seseorang dengan pandangan kapitalistik/sekuler dalam mengatur urusan kehidupan. Program-program ini, termasuk yang ada di universitas-universitas Islam, masih berlaku hingga hari ini di seluruh negara dunia Muslim. Akibatnya, kita memiliki banyak guru yang menjamin keberlangsungan program-program pendidikan ini. Mereka menduduki posisi-posisi berpengaruh, melaksanakan keinginan orang-orang kafir. Kebijakan pendidikan tersebut didasarkan pada dua prinsip.

What helped the rule of Kufr to strengthen its grip over the Muslims was the fact that the colonialists had based their strategy on changing the Islamic State’s education policy. They designed a new educational program for the Muslims. The objective of this curriculum was to produce individuals with a Western personality, i.e., someone with a capitalistic/secular outlook to regulating life’s affairs. These programs, including those in Islamic universities, are still in force today throughout all the countries of the Muslim world. As a result, we have many teachers that ensure the safety of these educational programs. They take up influential posts, carrying out the wishes of the disbelievers. The education policy was founded on two principles.

Prinsip pertama adalah memisahkan Din dari urusan-urusan duniawi kehidupan, yang secara alami akan mengarah pada pemisahan Din dari Negara. Langkah ini juga dirancang untuk memastikan bahwa generasi muda Muslim akan menolak upaya pendirian kembali Negara Islam, karena hal itu akan bertentangan dengan dasar yang telah mereka pelajari selama pendidikan mereka.

The first principle was to separate the Deen from the temporal affairs of life, which would naturally lead to the separation of the Deen from the State. This measure was also designed to ensure that young Muslims would fight off the re-establishment of the Islamic State as it would contradict the basis upon which they had been educated.

Ini benar hingga tahun 1952 ketika buku ini diterbitkan. Namun, kini seluruh negeri Muslim diatur oleh hukum-hukum Barat.

3 Translator - This was true until 1952 when this book was published. However, now all Muslims lands are governed by Western laws.

Prinsip kedua adalah menjadikan kepribadian orang kafir penjajah sebagai sumber utama peneladanan bagi pemuda Muslim. Hal ini kemudian dengan mudah akan membuat pikiran mereka terisi dengan budaya dan informasinya. Langkah tersebut mengharuskan memberikan penghormatan kepada orang kafir. Hal itu berarti mengagungkannya, serta berupaya meneladani dan berteman dengannya, meskipun ia adalah orang kafir penjajah. Hal itu juga berarti menanamkan rasa rendah diri dan penghinaan terhadap kaum Muslimin agar mereka dijauhkan darinya. Perasaan jijik yang ditunjukkan kepadanya dengan demikian mencegah siapa pun mengambil atau mempelajari sesuatu darinya, dan secara alami mendorong mereka untuk memerangi upaya penegakan kembali Negara Islam.

The second principle was to make the personality of the colonial disbeliever the main source of emulation for young Muslims. This would then readily facilitate their minds to be imbued with his culture and information. Such a move entailed giving respect to the Kafir. It entailed glorifying him, and an attempt to emulate and befriend him, despite the fact that he was a colonial disbeliever. It also entailed holding the Muslims in contempt and disdain so that he was kept away from him. The feelings of disgust displayed towards him thus prevented anyone taking or learning anything from him and naturally compelled them to fight the reestablishment of the Islamic State.

Kaum penjajah merasa bahwa kurikulum sekolah yang telah mereka rancang dan awasi dengan ketat tidak cukup. Mereka melangkah lebih jauh dengan mendirikan sekolah-sekolah misionaris yang didasarkan pada prinsip-prinsip kolonialis mereka. Selain itu, pusat-pusat kebudayaan diberi tugas untuk menyebarkan orientasi politik yang menyesatkan. Akibatnya, suasana intelektual di berbagai pusat "pembelajaran" ini membuat Ummat disuapi dengan budaya yang menjauhkannya dari memikirkan untuk mendirikan kembali Negara Islam dan menghalanginya dari berupaya demi tujuan tersebut.

The colonialists felt that the school syllabus, which they had designed and closely monitored, was not enough. They went further by establishing missionary schools based on their colonialist principles. In addition, cultural centers were tasked with the spreading of misguided political orientations. Consequently, the intellectual atmosphere in these various “learning” centers led to the Ummah being fed with the culture that led her away from thinking about reestablishing the Islamic State and prevented her from working towards that cause.

Memisahkan Deen dari urusan kehidupan menjadi konsep yang tersebar luas di kalangan intelektual. Bagi masyarakat lainnya, hal ini tampak sebagai pemisahan Deen dari politik, atau dari pengaturan urusan dan kepentingan sehari-hari mereka. Akibatnya, sebagian intelektual berpendapat bahwa penyebab kemunduran kaum Muslimin adalah keterikatan mereka pada Deen, dan mereka menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju kebangkitan mereka adalah melalui nasionalisme. Yang lain berpendapat bahwa penyebab kemunduran kaum Muslimin adalah tidak adanya akhlak. Atas dasar pendapat pertama, didirikanlah partai-partai politik nasionalis yang mengklaim memiliki landasan Islam. Padahal ini hanyalah siasat kolonialis. Atas dasar pendapat kedua, dibentuklah beberapa kelompok yang berlandaskan akhlak, dakwah, dan pembinaan rohani. Kelompok-kelompok ini mulai berupaya mewujudkan keutamaan akhlak pada diri individu, dan tidak terlibat dalam politik. Keberadaan partai-partai dan organisasi-organisasi inilah yang terbukti menjadi penghalang yang efektif bagi upaya untuk mendirikan kembali Negara Islam. Mereka mengalihkan pikiran kaum Muslimin. Selain itu, partai-partai ini juga didirikan atas dasar kolonialis yang bertentangan dengan Islam, dan karena itu, tanpa disadari, mereka turut menghalangi berdirinya kembali Negara Islam.

Separating the Deen from life’s affairs became a widespread concept amongst intellectuals. For the rest of society, it was manifested as a separation of the Deen from politics, or the regulation of their daily affairs and concerns. As a result, some of the intellectuals claimed that the cause behind the decline of the Muslims was their attachment to the Deen and they claimed that the only path to their revival would be through nationalism. Others claimed that the cause behind the Muslims’ decline was the absence of morals. On the first count, nationalistic political parties were established, claiming that they had an Islamic basis. This was merely a colonialist ploy. On the second count, several groups were formed on the basis of morals, preaching and spiritual guidance. These began to work towards moral excellence of the individual, and not to get involved in politics. It was the presence of these parties and organizations that proved to be the effective obstacle in the efforts made to reestablish the Islamic State. They distracted the minds of the Muslims. In addition, these parties were also established on a colonialist basis that contradicts Islam, and because of this they inadvertently prevented the reestablishment of the Islamic State.

Untuk melindungi program-program politik yang baru diadopsi, undang-undang baru disusun. Sebagian undang-undang diberlakukan untuk melarang pendirian partai dan gerakan politik Islam. Ada pula undang-undang yang memuat klausul yang mewajibkan partai dan gerakan politik menerapkan sistem demokrasi, serta menetapkan bahwa mereka tidak boleh membatasi keanggotaannya pada golongan tertentu. Hal ini berarti mendirikan kelompok atau partai Islam apa pun di negeri-negeri Muslim menjadi melanggar hukum, agar Negara Islam tidak terlahir kembali. Kaum Muslim tidak memiliki hak untuk mendirikan partai atau gerakan apa pun, kecuali organisasi amal atau organisasi sejenis lainnya. Mereka dilarang terlibat dalam kegiatan politik atas dasar Islam. Sebagian undang-undang yang diperkenalkan bahkan menganggap pendirian partai politik Islam sebagai kejahatan serius yang layak mendapat hukuman. Program-program politik yang disebarluaskan di dunia Muslim, dengan bantuan undang-undang yang diadopsi tersebut, oleh karena itu berfokus pada upaya mencegah berdirinya kembali Negara Islam.

To safeguard the newly adopted political programs, new laws were drafted. Some laws were enacted to bar the establishment of Islamic political parties and movements. There were laws that included certain clauses which imposed a democratic system on political parties and movements, and specified that they should not restrict their membership to any particular sect. This meant that it became against the law to establish any Islamic groups or parties in Muslim countries lest the Islamic State should be reborn. Muslims had no right to establish any party or movement except charity organizations or other similar organizations. They were restricted from indulging in political work on the basis of Islam. Some of the laws that were introduced considered establishing Islamic political parties a serious crime that deserved punishment. The political programs propagated in the Muslim world, with the help of the adopted laws, were therefore, focused on preventing the reestablishment of the Islamic State.

Kaum penjajah tidak berhenti di situ, tetapi melanjutkan dengan menyibukkan kaum Muslimin dengan perkara-perkara remeh, dengan tujuan mengalihkan perhatian mereka dari memikirkan Negara Islam. Mereka mendorong diadakannya konferensi-konferensi Islam, yang berfungsi sebagai pengalihan dari pekerjaan yang sebenarnya, yaitu dakwah Islam dan dikembalikannya kehidupan Islami di bawah naungan Negara Islam. Konferensi-konferensi semacam itu menjadi cara yang efektif bagi kaum Muslimin untuk melampiaskan kekecewaan mereka, dan menjadi katup pengaman untuk menyalurkan emosi keislaman seseorang. Keputusan-keputusan dibuat dalam konferensi-konferensi ini, dimuat di surat kabar, dan diumumkan di stasiun radio, namun tidak pernah dilaksanakan.

The colonialists did not stop there but went on to occupy the Muslims with trivial matters, aiming to distract them from thinking about the Islamic State. They encouraged Islamic conferences which served as a diversion from the real work, i.e. the Islamic call and the resumption of the Islamic way of life under the umbrella of the Islamic State. Such conferences served as an effective way for the Muslims to vent their frustrations and provided a safety valve to channel one’s Islamic emotions. Decisions would be made at these conferences, published in the newspapers, and announced on radio stations, but never executed.

Para penulis dan dosen juga didorong untuk menampilkan Negara Islam sebagai ancaman. Mereka menyebarkan gagasan bahwa Islam tidak memiliki sistem pemerintahan. Buku-buku dan esai, yang ditulis oleh sebagian Muslim yang disewa, diterbitkan dengan membawa konsep-konsep kolonialis ini untuk menyesatkan kaum Muslimin, memalingkan mereka dari agama mereka, dan dari upaya mewujudkan kembali kehidupan Islam sesuai dengan aturan agama tersebut.

Writers and lecturers were also encouraged to present the Islamic State as a threat. They promoted the concept that Islam does not contain a ruling system. Books and essays, written by some hired Muslims, were published carrying these colonialist concepts in order to lead the Muslims astray, divert them from their Deen, and from working towards the resumption of the Islamic way of life according to the rules of that Deen.

Sejak menghancurkan Negara Islam, para kolonialis terus berupaya menghalangi pendirian kembali Negara Islam. Mereka memusatkan usaha mereka untuk mencegah terbentuknya kembali negara itu, setelah sebelumnya menghapuskannya dari muka bumi.

Since destroying the Islamic State, the colonialists have persevered in their bid to place obstacles in the way of the re-establishment of the Islamic State. They have concentrated their efforts to prevent its formation again after first having abolished it from the face of the earth.