Setelah Perang Dunia Pertama, ketika gencatan senjata telah diumumkan dan sekutu meraih kemenangan besar, Negara ‘Utsmani dihancurkan dan terpecah menjadi negara-negara kecil. Sekutu merebut seluruh negeri Arab, yaitu Mesir, Suriah, Palestina, Transyordania, dan Irak, dan mencabutnya dari Negara sehingga yang tersisa di tangan ‘Utsmaniyyah hanyalah Turki, itu pun telah diserbu oleh sekutu. Kapal-kapal perang Inggris menguasai Selat Bosporus, dan tentara Inggris menduduki sebagian ibu kota, Istanbul, seluruh benteng Dardanella, serta sebagian besar titik strategis di seluruh Turki.

In the wake of the First World War, after a truce had been declared and once allies had secured their sweeping victory, the ‘Uthmani State was destroyed and fragmented into small statelets. The allies seized all the Arab lands, Egypt, Syria, Palestine, TransJordan and Iraq, stripping them from the State so that all that remained in the hands of the ‘Uthmanis was Turkey, and even she had been invaded by the allies. British warships seized the Bosporus and the British army occupied parts of the capital, Istanbul, all the Dardanelle fortresses, and most of the strategic points throughout the whole of Turkey.

Sementara itu, Prancis juga telah menduduki sebagian wilayah Istanbul, dan tentara Senegal mereka memenuhi jalan-jalannya. Tentara Italia menduduki Bira dan jalur kereta api, sedangkan pasukan Sekutu mengambil alih pengelolaan kepolisian, garda nasional, dan pelabuhan. Mereka melucuti seluruh benteng dari persenjataannya dan memberhentikan sebagian tentara Turki. Partai "Persatuan dan Kemajuan" dibubarkan, dan baik Jamal Pasha maupun Anwar Pasha melarikan diri dari negeri itu. Anggota partai yang tersisa bersembunyi secara bawah tanah. Kemudian dibentuk sebuah pemerintahan boneka, yang dipimpin oleh Tawfeeq Pasha, untuk melaksanakan perintah pasukan pendudukan.

The French meanwhile had also occupied parts of Istanbul and their Senegalese soldiers filled its streets. The Italian army occupied Bira and the railways, and the allied forces took over the running of the police, the national guard and the ports. They stripped all the fortresses of their weaponry and discharged part of the Turkish army. The “Union and Progress Party” was dissolved and both Jamal Pasha and Anwar Pasha fled the country. The rest of its members went underground. A puppet government was then formed, headed by Tawfeeq Pasha, to execute the orders of the occupying forces.

Khalifah pada waktu itu adalah Waheed al-Deen. Ia menyadari bahwa ia harus menghadapi kenyataan dan menyelamatkan keadaan dengan cara yang bijaksana. Ia membubarkan parlemen dan menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada salah seorang sahabat setianya, Farid Pasha, yang mendukungnya dalam kebijakan bersikap lunak terhadap Sekutu agar mereka tidak menghancurkan negeri itu, yang sangat rentan, terlebih setelah perang berakhir. Ia melaksanakan rencananya, dan keadaan tetap demikian untuk beberapa waktu, dengan Sekutu mendominasi dan Turki berada dalam keadaan tenang. Hal ini berlangsung hingga tahun 1919, ketika keadaan mulai berubah dan posisi Sekutu melemah. Serangkaian krisis melanda Italia, Prancis, dan Inggris di dalam negeri mereka, cukup serius untuk mengancam stabilitas internal mereka, dan segera muncul perbedaan di antara mereka. Hal ini tampak jelas di Istanbul, tempat mereka berselisih memperebutkan rampasan, masing-masing menginginkan bagian terbesar dari posisi militer dan keuntungan ekonomi. Pada titik ini, Turki berada dalam posisi untuk meraih kesempatan terakhir dan menyelamatkan eksistensinya. Ketika perpecahan terjadi di antara Sekutu dan kelemahan mereka terungkap, tibalah suatu titik di mana masing-masing dari mereka mulai menghasut orang Turki melawan yang lain, dan dalam prosesnya mereka memberikan bantuan kepada orang Turki.

The Khalifah at the time was Waheed al-Deen, he realised he had to face the reality and rescue the situation in a wise manner. He dissolved the parliament and assigned the Prime Minister’s post to one of his most faithful friends, Farid Pasha, who backed him in his policy of being lenient with the allies lest they destroy the country, which it was more than especially vulnerable to, now that the war had ended. He executed his plan and the situation remained as such for a while with the allies dominating and Turkey in a state of lull. This continued until 1919, when things began to change and the position of the allies weakened. A series of crises hit Italy, France and Britain at home, serious enough to threaten their internal stability, and soon differences emerged between them. This was evident in Istanbul, where they fought over the booty, each of them wanting the lion’s share of military positions and economic advantages. At this point, Turkey was in a position to seize a last chance and save her existence. Now that a rift had occurred between the allies and their weaknesses were revealed, a point was reached whereby each one of them began inciting the Turks against the other, and in the process they gave the Turks assistance.

Konferensi perdamaian yang telah mereka rencanakan belum juga berlangsung, dan syarat-syaratnya belum ditetapkan. Oleh karena itu, secercah harapan muncul di cakrawala dan orang-orang mulai percaya bahwa mereka dapat mengorganisir gerakan perlawanan yang serius. Lebih dari sepuluh asosiasi rahasia didirikan di Istanbul. Tujuan mereka adalah memperoleh senjata dan gudang-gudang yang berada di bawah kendali musuh, lalu mengirimkannya kepada organisasi-organisasi rahasia di dalam negeri. Beberapa pejabat juga terlibat dalam pekerjaan ini. Ismat, seorang wakil di Kementerian Perang; Fawzi, Kepala Staf; Fathi, Menteri Dalam Negeri; dan Ra’uf, Menteri Angkatan Laut termasuk di antara mereka yang membantu gerakan-gerakan ini. Dengan demikian, tugas perlawanan secara diam-diam terhadap musuh diemban oleh banyak asosiasi yang dibentuk untuk tujuan tersebut; "Partai Persatuan dan Kemajuan" juga kembali sangat aktif. Gerakan-gerakan ini diikuti oleh sebagian kalangan militer, hingga akhirnya mereka disatukan di bawah satu gerakan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Ia mendirikan sebuah gerakan untuk memerangi Sekutu dan mengusir mereka dari negeri itu, dan ia bersumpah akan memerangi tentara Khalifah jika tentara tersebut menghalangi jalannya.

The peace conference, which they had been planning, had not yet taken place and its conditions not laid down. Therefore, a glimmer of hope appeared on the horizon and people began to believe that they could organize a serious resistance movement. More than ten secret associations were established in Istanbul. Their aim was to acquire weapons and depots under the control of the enemy and send them to secret organizations within the country. Some officials were also involved in this work. Ismat, a deputy in the War Ministry; Fawzi, the Chief of Staff; Fathi, the Interior Minister; and Ra’uf, Minister of the Navy were amongst those who helped these movements. Thus, the task of secretly resisting the enemy was taken up by the many associations formed with that purpose in mind; the “Union and Progress Party” also became very active again. These movements were joined by some of the military until eventually they came to be unified under one movement headed by Mustafa Kemal. He established a movement to fight the allies and expel them from the country and he vowed to fight the Khalifah’s army if it stood in his way.

Keberhasilan Mustafa Kemal dalam upaya ini sangat luar biasa. Setelah menyadari bahwa pemerintah pusat dan otoritas di Istanbul berada di bawah kendali musuh, ia memutuskan untuk mendirikan pemerintahan nasional di Anatolia. Maka ia mengorganisasi sebuah konferensi (rapat) nasional di Sywas, tempat kebijakan dan sarana untuk menjaga kemerdekaan Turki dibahas. Konferensi tersebut mengadopsi beberapa resolusi dan dibentuklah sebuah komite eksekutif, yang akan dipimpin oleh Mustafa Kemal. Konferensi itu mengirimkan peringatan kepada Sultan yang menuntut pemecatan Perdana Menteri Farid dan penyelenggaraan pemilihan parlemen yang bebas. Di bawah tekanan semacam itu, Sultan terpaksa tunduk pada tuntutan konferensi, sehingga ia memberhentikan Perdana Menteri dan menunjuk Ali Redha sebagai penggantinya, lalu ia memerintahkan diadakannya pemilihan baru. Para delegasi dari konferensi itu maju dalam pemilihan sebagai sebuah kelompok dengan manifesto yang dirancang untuk menyelamatkan negara, dan mereka meraih mayoritas telak di parlemen yang baru.

Mustafa Kemal’s success in this quest was remarkable. Having realized that the central government and the authority in Istanbul were under the enemy’s control he decided to establish a national government in Anatolia. So he organized a national conference (rally) in Sywas, where the policies and means to safeguard Turkey’s Independence were discussed. The conference adopted a few resolutions and an executive committee was formed, to be headed by Mustafa Kemal. The conference sent a warning to the Sultan demanding the removal of Prime Minister Farid and the holding of free parliamentary elections. Under such pressure, the Sultan was forced to submit to the conferences’ demands, and so he dismissed the Prime Minister and appointed Ali Redha as his successor, then he ordered new elections to be held. The delegates from the conference entered the elections as a group with a manifesto designed to salvage the country and they achieved a sweeping majority in the new parliament.

Setelah keberhasilan mereka, mereka melanjutkan perjalanan ke Ankara dan mendirikan markas besar mereka di sana. Di sana mereka mengadakan pertemuan dan mengusulkan agar parlemen bersidang di Istanbul dan Dewan Perwakilan mereka dibubarkan, karena anggotanya kini telah menjadi wakil resmi. Namun, Mustafa Kemal dengan tegas menentang kedua usulan ini, seraya berkata, "Dewan Perwakilan harus tetap berlanjut hingga komitmen dan integritas parlemen menjadi jelas dan hingga kebijakannya diketahui. Adapun pindah ke ibu kota, ini adalah kegilaan murni, karena jika kalian melakukannya, kalian akan berada di bawah belas kasihan musuh. Inggris masih menguasai negeri ini dan pihak berwenang tanpa ragu akan ikut campur dalam urusan kalian dan mungkin menangkap kalian. Oleh karena itu, parlemen harus bersidang di sini, di Ankara, agar tetap independen." Mustafa Kemal bersikeras dan mempertahankan pendapatnya dengan kuat, tetapi gagal meyakinkan para anggota untuk menggelar sidang parlemen di Ankara. Para anggota pun pergi ke ibu kota, menyatakan kesetiaan mereka kepada Khalifah, dan melanjutkan pekerjaan mereka. Hal ini terjadi pada bulan Januari 1920.

After their success they moved on to Ankara and established their headquarters there where they held a meeting and proposed that the parliament should meet in Istanbul and their Council of Representatives should be dissolved since its members had now become official deputies. However, Mustafa Kemal strongly opposed these two proposals saying, “The Council of Representatives should continue until the parliament’s commitment and integrity is made clear and until its policy becomes known. As for the move to the capital, this would be sheer madness, for if you did this you would be under the mercy of the enemy. The British still control the country and the authorities will undoubtedly meddle in your affairs and perhaps arrest you. The parliament should therefore convene here in Ankara so that it remains independent.” Mustafa Kemal persisted and defended his opinion strongly, but failed to persuade the deputies to hold the parliament’s sessions in Ankara. The deputies duly went to the capital and expressed their loyalty to the Khalifah, and continued on with their work. This was in January 1920.

Khalifah berusaha memaksakan kehendaknya kepada para wakil, tetapi mereka menolak dan menunjukkan kesediaan untuk mempertahankan hak-hak negara. Ketika tekanan dari pihak Sekutu semakin meningkat terhadap mereka, mereka menggalang opini publik untuk perjanjian yang telah mereka sepakati selama konferensi Sywas. Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat yang menjadi dasar kesediaan mereka untuk menerima perdamaian. Yang paling penting di antara syarat-syarat ini adalah bahwa Turki harus menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dalam batas-batas wilayah yang telah ditentukan. Pihak Sekutu, terutama Inggris, bergembira karena inilah yang sebenarnya mereka incar. Terlebih lagi, mereka menginginkan hal itu datang dari orang-orang Turki sendiri.

The Khalifah tried to impose his will on the deputies but they resisted and showed their willingness to hold on to the country’s rights. When pressure from the allies mounted on them, they rallied public opinion for the covenant which they had agreed upon during the Sywas conference. The covenant included the conditions according to which they were prepared to accept peace. Most important of these conditions was that Turkey should become a free and independent state within specified borders. The allies, especially the British, rejoiced, for this was exactly what they had been aiming at. Moreover, they wanted it to come from the Turks themselves.

Perlu disebutkan di sini bahwa semua negeri yang dahulu dikuasai oleh Negara ‘Utsmani sebagai wilayah-wilayahnya, dalam kedudukannya sebagai Negara Islam, masing-masing memiliki perjanjian yang disusun oleh pihak Sekutu setelah Perang Dunia Pertama, yang menyatakan kemerdekaan bagian-bagian yang ingin dipisahkan oleh Sekutu. Irak, karena itu, memiliki perjanjian yang memuat kemerdekaan Irak, begitu pula Suriah, Palestina, Mesir, dan seterusnya. Maka wajar saja jika Sekutu, terutama Inggris, bergembira atas Perjanjian Nasionalis Turki ini, karena itulah yang mereka inginkan; yaitu pemecahan Negara ‘Utsmani dan pembagiannya menjadi negara-negara kecil agar tidak kembali bangkit sebagai satu negara yang kuat. Impian mereka untuk menghancurkan Negara kaum Muslimin tampaknya kini akan terwujud.

It is worth mentioning here that all the countries which the ‘Uthmani State used to rule over as Wilayat in her capacity, as the Islamic State, had each had, in the wake of the First World War, a covenant drawn up for them by the allies and which proclaimed for them the independence of the part which the allies wanted to keep separate. Iraq, therefore, had a covenant comprising the independence of Iraq, as did Syria, Palestine, Egypt and so on. Thus, it was only natural for the allies, especially the British, to rejoice at this Turkish Nationalistic Covenant, for it was exactly what they wanted; the dismembering of the ‘Uthmani State and its division into statelets lest it return again as one strong State. Their dream of destroying the Muslims’ State looked as though it would now come to fruition.

Seandainya bukan karena perjanjian-perjanjian yang berhasil diikat oleh pihak Sekutu di berbagai tempat, keadaan tentu akan berbelok ke arah lain. Hal itu disebabkan karena Negara ‘Utsmani adalah satu kesatuan tunggal yang menganggap seluruh Wilayah-nya sebagai bagian darinya. Negara ini menganut sistem Kesatuan (yakni federasi), bukan Persatuan (yakni konfederasi), sehingga tidak ada perbedaan dalam kebijakan Negara antara Hijaz dan Turki, maupun antara distrik al-Quds dan distrik Iskandarona. Semuanya merupakan bagian dari satu Negara yang tunggal.

Had it not been for the covenants, which the allies managed to set up everywhere, the situation would have taken a different turn. The reason for this was because the ‘Uthmani State was a single entity which considered all of its Wilayat as part of it. It had adopted a system of Unity (i.e., a federation) and not Union (i.e., a confederation) and so there was no difference in the State’s policy between Hijaz or Turkey, nor between the district of al-Quds and the district of Iskandarona. All of them were part of one single State.

Selain itu, situasi ini seharusnya semakin rumit karena syarat-syarat yang dibebankan kepada negara-negara yang kalah pada akhir perang. Hal ini disebabkan karena kekalahan Turki serupa dengan kekalahan Jerman, sebab keduanya adalah sekutu dalam perang, dan syarat-syarat perdamaian yang diberlakukan kepada salah satu negara seharusnya juga berlaku bagi negara lainnya. Maka, jika rakyat Jerman menolak gagasan untuk melepaskan walau hanya sejengkal tanah mereka, dan berjuang melawan negara mereka dipecah-belah, demikian pula seharusnya bagi Negara 'Utsmani, dan ia juga seharusnya tidak pernah dipecah-belah. Sekutu menyadari realitas ini dan memperhitungkannya. Namun, ketika kaum 'Utsmani sendiri meminta agar negara mereka dipecah-belah, sebuah permintaan yang datang dari bangsa Arab maupun Turki, sekutu menyambut kesempatan itu dengan penuh semangat dan sangat mendorong langkah-langkah tersebut, terutama di pusat Negara (Turki) tempat sebagian besar kekuasaan dalam Negara berasal dan tempat ia diwakili.

In addition, the situation should have been further complicated by the conditions imposed on the defeated powers at war’s end. This was because the defeat of Turkey was similar to that of Germany, since they were allies in the war together, and the conditions of peace laid down on one country should have applied to the other. Thus, if the people of Germany resisted the idea of having to part with as much as a handspan of their land, and fought against their country being dismembered, so should have been the case for the ‘Uthmani State, and she too should never have been dismembered. The allies were aware of these realities and took them into account. However, when the ‘Uthmanis themselves requested their country to be dismembered, a request sought by Arabs and Turks alike, the allies leaped at the chance and ardently encouraged such moves; especially in the State’s center (Turkey) where most of the rule within the State originated and where it was represented.

Oleh karena itu, pihak Sekutu menganggap perjanjian tersebut sebagai kemenangan akhir mereka. Bangsa Turki pun dibolehkan untuk melakukan perlawanan setelah perjanjian itu diumumkan, dan Sekutu kemudian mulai menarik pasukan mereka dari setiap sudut negeri. Pasukan Inggris dan Prancis dikeluarkan dari negeri itu. Bersamaan dengan itu, bangsa Turki mulai menghimpun kekuatan. Sebuah gerakan perlawanan terbentuk dan akhirnya berubah menjadi revolusi melawan Khalifah, sehingga ia terpaksa mengirim pasukan untuk menumpas gerakan tersebut. Hal ini berhasil dilakukannya hingga seluruh rakyat berdiri di pihak Sultan, kecuali mereka yang berada di Ankara, tempat pusat kekuatan revolusi. Pada akhirnya, Ankara sendiri berada di ambang kekalahan. Menghadapi pasukan Khalifah, desa-desa di sekitarnya jatuh satu demi satu dan kemudian bergabung dengannya. Mustafa Kemal beserta orang-orang yang bersamanya berada dalam situasi yang sangat genting, tetapi Mustafa Kemal bertekad untuk terus berjuang, lalu ia membangkitkan semangat kaum nasionalis. Mereka menanggapi seruannya dan semakin kuat. Desas-desus pun disebarkan di provinsi-provinsi dan desa-desa Turki bahwa tentara Inggris akan segera menduduki ibu kota, menangkap kaum nasionalis, dan menutup gedung parlemen dengan paksa.

Therefore, the allies considered the covenant to be their final victory. The Turks were thus allowed the freedom of resistance, once it had been published, and the allies then began to pull their troops out from every corner of the land. The British and the French troops were removed from the country. Concomitantly, the Turks began gathering strength. A resistance movement was formed which eventually turned into a revolution against the Khalifah, thus forcing him to send in an army to crush the movement. This it managed to do until all the people stood by the Sultan except those in Ankara where the stronghold of the revolution was. Eventually, Ankara itself was on the brink of defeat. In the face of the Khalifah’s army, the surrounding villages fell one after the other and then joined it. Mustafa Kemal and those with him were placed in a very critical situation, but Mustafa Kemal was determined to fight on and so he incited the nationalists. They responded and gathered strength. Rumors were spread in the Turkish provinces and villages that the British army was about to occupy the capital, arrest the nationalists and shut down the house of parliament by force.

Desas-desus juga disebarkan bahwa Khalifah dan pemerintahannya mendukung pendudukan. Situasi segera berubah. Orang-orang mulai meninggalkan Khalifah, dan opini publik beralih ke pihak nasionalis di Ankara. Pria dan wanita berbondong-bondong menuju Ankara secara sukarela untuk membela Turki. Banyak tentara yang membelot dari tentara Khalifah dan bergabung dengan tentara Mustafa Kemal, yang saat itu telah menjadi pahlawan bagi orang-orang Turki dan simbol harapan mereka. Kedudukannya semakin kuat, dan hampir seluruh negeri berada di bawah kendalinya. Ia mengeluarkan selebaran yang menyerukan pemilihan Dewan Perwakilan nasional yang akan menjadikan Ankara sebagai markasnya. Pemilihan pun berlangsung, dan anggota yang terpilih berkumpul, menamakan diri mereka Majelis Nasional. Mereka menganggap diri sebagai pemerintahan yang sah. Mereka memilih Mustafa Kemal sebagai presiden Dewan Perwakilan. Ankara menjadi pusat pemerintahan nasional, dan seluruh orang Turki menyetujuinya. Mustafa Kemal kemudian bergerak dan menghancurkan sisa-sisa tentara Khalifah, sehingga perang saudara pun berakhir. Setelah itu ia memusatkan perhatian pada perlawanan terhadap Yunani, dan terjadilah beberapa pertempuran berdarah. Pada awalnya Yunani unggul, tetapi tak lama kemudian keseimbangan beralih berpihak kepada Mustafa Kemal.

Rumors about the Khalifah and his government supporting the occupation were also spread. The situation soon changed. People began deserting the Khalifah and public opinion shifted towards the nationalists in Ankara. Men and women drifted towards Ankara volunteering to defend Turkey. Many soldiers deserted the Khalifah’s army and joined the army of Mustafa Kemal, who by then had become a hero for the Turks and a symbol of their hopes. His position gathered strength and almost the entire country came under his control. He issued a leaflet calling for the election of a national Council of Representatives that would position Ankara as its headquarters. The election took place and the newly elected members convened, calling themselves the National Assembly. They considered themselves the legitimate government. They voted Mustafa Kemal as president of the Council of Representatives. Ankara became the center of the national government and all the Turks approved of it. Mustafa Kemal then moved and destroyed what remained of the Khalifah’s army, putting an end to the civil war. He then concentrated on fighting the Greeks, and several bloody battles ensued. The Greeks had the upper hand at first but soon the balance shifted in Mustafa Kemal’s favor.

Pada Agustus 1921, ia melancarkan serangan yang cepat dan berhasil terhadap orang-orang Yunani yang saat itu menduduki Izmir dan bagian-bagian lain pesisir Turki. Pada awal September, ia memanggil Ismat untuk bertemu Harrington dan merundingkan perinciannya. Dalam pertemuan itu, para sekutu menyepakati untuk mengusir orang-orang Yunani dari Tarees serta menarik diri dari Istanbul dan seluruh wilayah Turki. Jika kita mengikuti dengan cermat langkah-langkah Mustafa Kemal, kita dapat menyimpulkan bahwa para sekutu menyetujui tuntutannya hanya ketika mereka memperoleh janji bahwa ia akan menghancurkan pemerintahan Islam sebagai imbalannya. Hal ini menjadi lebih jelas ketika Majelis Nasional membahas dengannya masa depan Turki menyusul kemenangan-kemenangan yang telah ia raih. Ia menjawab, "Saya tidak percaya pada persekutuan negara-negara Islam, ataupun pada persekutuan bangsa 'Utsmani, dan masing-masing dari kita bebas menganut pendapat apa pun yang ia kehendaki. Namun, pemerintah harus berpegang pada kebijakan yang tetap dan terencana, yang didasarkan pada kenyataan. Kebijakan yang memiliki satu tujuan tunggal, yaitu melindungi negara dan kemerdekaannya dalam batas-batas alaminya. Perasaan dan khayalan tidak boleh memengaruhi kebijakan kita, dan celakalah mimpi-mimpi serta mitos-mitos, yang di masa lalu telah merugikan kita dengan sangat besar."

By August 1921, he launched a swift and successful attack on the Greeks who at the time occupied Izmir and other parts of the Turkish coasts. In the beginning of September, he sent for Ismat to meet Harrington and work out the details. At that meeting, the allies agreed to expel the Greeks from Tarees and to withdraw themselves from Istanbul and the whole of Turkey. If we closely followed Mustafa Kemal’s moves, we deduce that the allies agreed to his demands only when they secured a promise that he would destroy Islamic rule in return. This was made clearer when the National Assembly discussed with him the future of Turkey in the wake of the victories he had achieved. He replied, “I do not believe in a league of Islamic countries, nor in a league of the ‘Uthmani people, and each one of us is free to embrace any opinion he wishes. However, the government should adhere to a fixed and devised policy based on realities. A policy that carries one single objective, that is to protect the country and its independence within its natural borders. Sentiments and illusions should not affect our policy, and damn to the dreams and the myths, they have in the past cost us dearly.”.

Dengan deklarasi ini, ia bermaksud membangun kemerdekaan Turki di atas dasar bahwa Turki adalah negara bagi bangsa Turki, bukan bagi Ummah Islam. Sebagian anggota parlemen dan politisi bertanya kepadanya tentang bagaimana pemerintahan Turki yang baru seharusnya dibentuk, sebab tidak mungkin bagi negara itu memiliki dua pemerintahan seperti yang terjadi pada masa itu: sebuah pemerintahan transisi yang memegang kekuasaan dengan Ankara sebagai pusatnya, dan sebuah pemerintahan resmi namun hanya nominal di ibu kota yang dipimpin oleh Khalifah beserta para menterinya. Para politisi mendesak Kemal agar ia menyatakan pendapatnya dengan jelas mengenai persoalan ini. Ia tidak menjawab mereka dan menyembunyikan maksudnya. Sebaliknya, ia mulai menggalang opini publik untuk menentang Khalifah Waheed al-Deen, dengan menuduhnya bekerja sama dengan Inggris dan Yunani. Rakyat pun marah kepada Khalifah, dan di tengah euforia publik yang berpihak kepadanya, Mustafa Kemal menyerukan pertemuan Majelis Nasional untuk memaparkan rencananya terkait Sultan dan pemerintahan. Sejak awal ia mengetahui bahwa dirinya mampu meyakinkan para anggota parlemen untuk memberhentikan Waheed al-Deen dan mencabut kewenangan Khalifah, namun ia tidak cukup berani untuk mengambil risiko menyerang Khilafah secara langsung, sebab hal itu akan membangkitkan perasaan keislaman. Maka ia tidak membubarkan Khilafah dan menghindari penanganan persoalan itu secara langsung. Sebaliknya, ia dengan licik mengusulkan agar Khalifah dilucuti dari seluruh kekuasaannya.

By this declaration, he wanted to forge the independence of Turkey on the basis of being a country for the Turkish people and not the Islamic Ummah. Some of the deputies and politicians asked him about how the government of the new Turkey should be shaped, for it would be inconceivable for her to have two governments as was the case at that time: a transitional government with power and Ankara as its headquarters and an official yet nominal government in the capital headed by the Khalifah and his ministers. The politicians insisted upon Kemal that he should clearly state his opinion about this issue. He did not answer them and concealed his intentions. Instead he began to incite public opinion against Khalifah Waheed al-Deen, accusing him of collaborating with the British and the Greeks. People were enraged against the Khalifah and amidst the public euphoria behind him, Mustafa Kemal called for a meeting of the National Assembly to outline his plan regarding the Sultan and the government. He had known all along that he was capable of convincing the deputies to remove Waheed al-Deen and strip the Khalifah of authority, but he could not be so daring as to risk a direct attack on the Khilafah, since this would have triggered Islamic sentiment. He did not therefore dissolve the Khilafah and avoided tackling the issue head on. Instead, he slyly suggested stripping the Khalifah of all power.

Dengan demikian, Kesultanan dapat dibubarkan dan Waheed al-Deen dicopot. Begitu para wakil mendengar hal ini, mereka terdiam, dan dengan cepat menyadari implikasi berbahaya dari usulan yang diminta untuk mereka setujui. Mereka kemudian bergerak untuk lebih dulu memperdebatkan persoalan yang sedang dihadapi. Mustafa Kemal sangat khawatir dan takut akan perdebatan semacam itu, sehingga ia justru meminta agar dilakukan pemungutan suara (mosi) terhadap usulan tersebut. Ia mendapat dukungan dari delapan puluh wakil, yang berasal dari kalangan para pendukung pribadinya.

Thus, the Sultanate could be dissolved and Waheed al-Deen removed. As soon as the deputies heard this they became speechless, and quickly realized the dangerous implications of the proposal which they had been asked to endorse and they moved to first debate the issue at hand. Mustafa Kemal was exceedingly apprehensive and fearful of such a debate, so he asked instead for a motion (vote) regarding the proposal to take place. He received the backing of eighty of the deputies, who were from among his personal supporters.

Namun, Majelis Nasional menolak mengabulkan keinginannya dan sebagai gantinya mengajukan usulan tersebut kepada komite hukum untuk dikaji. Ketika komite bersidang keesokan harinya, Mustafa Kemal hadir dan mengamati jalannya peristiwa dengan saksama. Komite, yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum, memperdebatkan persoalan ini selama beberapa jam dan segera menyadari bahwa usulan tersebut bertentangan dengan nash-nash syariah, karena dalam Islam tidak dikenal adanya otoritas agama dan otoritas duniawi; "Sultan dan Khilafah" adalah satu dan sama. Konsep memisahkan Dien dari Negara tidak ada dalam Islam dan tidak pernah ada sepanjang sejarahnya. Yang ada adalah Sistem Islam, dan Negara menerapkan Sistem tersebut. Maka tidak mengherankan, komite hukum tidak menemukan pembenaran apa pun bagi pemisahan semacam itu, dan juga tidak menemukan alasan untuk memperdebatkan persoalan ini, karena teks-teks Islam jelas dan tegas (tidak terbuka untuk ditafsirkan lain) mengenai hal ini. Tidak mengejutkan jika komite kemudian menolak usulan tersebut.

However, the National Assembly refused to grant him his wish and alternatively referred the proposal to the legal committee to look into. When the committee convened the next day, Mustafa Kemal attended and watched the course of events closely. The committee, comprising of scholars and lawyers, debated the issue for a few hours and soon realized that the proposal violated the Shari’ah texts, since in Islam there is nothing called religious authority and temporal authority, “Sultana and Khilafah”, are one and the same. The concept of separating the Deen from the State does not exist in Islam and had never existed throughout its history. There was an Islamic System and the State implemented the System. Inevitably, the legal committee could not find any justification for such a separation nor could it find a reason for conducting a debate on the issue because the Islamic texts are clear-cut and decisive (not open to interpretation) about this issue. Not surprisingly, the committee rejected the proposal.

Namun, Mustafa Kemal bertekad untuk memisahkan Dien dari Negara dengan memisahkan Kesultanan dari Khilafah, yang merupakan tercapainya tujuan-tujuan Sekutu; yaitu hancurnya sisa-sisa Negara Islam di tangan rakyatnya sendiri. Budaya kolonialisnya, yang membuatnya meniru orang-orang Barat dalam memisahkan kekuasaan duniawi dari kekuasaan rohani, mendorongnya untuk memisahkan Kesultanan dari Khilafah, sebagaimana Gereja telah dipisahkan dari negara di Barat. Ketika Mustafa Kemal menyadari bahwa perdebatan komite mengambil arah yang berbeda dengan keinginannya, ia kehilangan kesabaran, melompat dari kursinya, berdiri di atas sebuah kursi dengan penuh amarah, dan menginterupsi perdebatan komite dengan berteriak, "Tuan-tuan sekalian! Sultan 'Utsmani telah merampas kekuasaan rakyat dengan paksa, dan dengan paksa pula rakyat telah memutuskan untuk merebutnya kembali. Kesultanan harus dipisahkan dari Khilafah dan dibubarkan. Hal ini akan terjadi, baik kalian setuju atau tidak, dan yang perlu kalian ketahui hanyalah bahwa sebagian kepala kalian akan gugur dalam prosesnya." Ia berbicara seperti seorang diktator, lalu rapat komite pun bubar. Majelis Nasional segera diminta untuk bersidang dan membahas usulan tersebut.

However, Mustafa Kemal was determined to separate the Deen from the State by separating the Sultanate from the Khilafah, which was the fulfillment of the aims of the allies; the destruction of the remains of the Islamic State by the hands of its own people. His colonialist culture, which makes him imitate the Westerners in their separation of the temporal power from the spiritual one drove him to separate the Sultanate from the Khilafah, just as the Church had come to be separated from the state in the West. When Mustafa Kemal realized that the debate of the committee was taking a course different to his, he lost his temper and leaped off his seat, he stood on a chair fuming with rage and interrupted the debate of the committee by shouting, “Your excellencies! The ‘Uthmani Sultan has seized the authority of the people by force, and it is by force that the people have decided to regain it. The Sultanate must be separated from the Khilafah and dissolved, this shall take place whether you agree or not, all there is to it is that some of your heads will fall in the process.” He spoke like a dictator, then the meeting of the committee broke up. The National Assembly was immediately called for to meet and discuss the proposal.

Sepanjang perdebatan, Mustafa Kemal menyadari bahwa mayoritas anggota parlemen menentang usulan tersebut. Maka ia mengumpulkan para pendukungnya di sekelilingnya dan menyerukan pemungutan suara atas usulan itu dengan mengangkat tangan sekali. Para anggota parlemen keberatan dan berkata, "Jika pemungutan suara memang benar-benar diperlukan, hendaknya dilakukan dengan menyebutkan nama setiap anggota parlemen." Mustafa Kemal menolak hal ini dan berteriak dengan nada mengancam, "Saya yakin Majelis Nasional akan menyetujui usulan ini dengan kesepakatan umum, dan cukup dilakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan saja." Usulan itu pun diajukan untuk dipilih, dan hanya sedikit tangan yang terangkat. Namun, hasilnya diumumkan seolah-olah Majelis Nasional telah menerima usulan itu dengan mayoritas yang jelas. Para anggota parlemen terkejut, dan sebagian dari mereka bangkit dari kursi sambil memprotes dan berteriak, "Ini tidak benar, kami tidak setuju!" Para pendukung Mustafa Kemal balas berteriak dan menahan mereka, saling caci pun terjadi. Kemudian Ketua Majelis Nasional kembali mengumumkan hasil pemungutan suara, dengan menyatakan bahwa Majelis Nasional telah menyetujui dengan mayoritas yang jelas pembubaran Kesultanan. Sidang pun ditunda. Mustafa Kemal meninggalkan pusat konferensi dengan dikelilingi para pendukungnya. Ketika Waheed al-Deen, sang Khalifah, menerima kabar ini, ia melarikan diri dari negeri itu. Tak lama kemudian, keponakannya, ‘Abdul Majid, ditunjuk sebagai Khalifah kaum Muslimin, meskipun telah dicabut dari segala kewenangan. Namun, negeri itu tetap tanpa penguasa yang sah.

Throughout the debate, Mustafa Kemal realized that the majority of the deputies were against the proposal, so he gathered his supporters around him and called for a vote on the proposal by raising hands once. The deputies objected to this and said, “If it is absolutely necessary to vote, let this take place by calling out the name of each deputy.” Mustafa Kemal rejected this and shouted out menacingly, “I am confident that the National Assembly will endorse the proposal by general consensus and it will be sufficient to take votes by raising hands only.” The proposal was put to the vote and only a few hands were raised. However, the result was declared as though the National Assembly had accepted the proposal by a clear majority. The deputies were stunned by this and some of them leaped from their seats protesting and shouting, “This is not true, we did not agree!” The supporters of Mustafa Kemal shouted back at them and restrained them, insults were exchanged then the President of the National Assembly declared the result of the vote once more stating that the National Assembly had approved by a clear majority the dissolution of the Sultanate. The meeting was adjourned. Mustafa Kemal left the conference center surrounded by his supporters. When Waheed al-Deen, the Khaleefah, received news of this he fled the country and soon after his nephew, ‘Abdul Majid, was nominated as the Khalifah of the Muslims, albeit stripped of any authority. The country, however, remained without a legitimate ruler.

Jika Kesultanan dipisahkan dari Khilafah, lalu siapa penguasa yang sah? Mustafa Kemal sejak awal sangat ingin memisahkan Kesultanan dari Khilafah, dan ia melakukannya tanpa mengungkapkan bentuk pemerintahan yang akan diadopsi Turki. Dengan dibubarkannya Kesultanan, perlu segera diputuskan format pemerintahan yang baru. Apakah Mustafa Kemal akan membentuk pemerintahan dan menjadi Presiden pemerintahan konstitusional sementara tetap menjadikan Khalifah sebagai figur yang berwenang? Jika memang demikian, bukankah keputusan untuk membubarkan Kesultanan sejak awal menjadi tidak berarti?

If the Sultanate was separated from the Khilafah, who then was the legal ruler? Mustafa Kemal had all along been very anxious to separate the Sultanate from the Khilafah, and he did so without revealing the structure of government which Turkey was to adopt. With the dissolution of the Sultanate it had become necessary to decide the format of the new government. Would Mustafa Kemal form the government and become the President of a constitutional government while keeping the Khalifah as the authoritative figure? If so, then would not the decision to dissolve the Sultanate have been ineffectual in the first place?

Mustafa Kemal menolak membentuk pemerintahan dan tidak mengungkapkan maksudnya. Didukung oleh kekuasaan dan wewenangnya, yang dengannya ia menguasai rakyat, ia kemudian membentuk sebuah partai yang ia sebut "Partai Rakyat". Maksudnya adalah untuk memperoleh dukungan opini publik demi kepentingannya, karena meskipun ia berkuasa, mayoritas besar di Dewan Perwakilan tetap menentangnya bahkan setelah pernyataan pemisahan Kesultanan dari Khilafah. Hal ini membuatnya mempertimbangkan untuk mengungkapkan bentuk pemerintahan baru yang telah ia putuskan untuk dibentuk, yaitu menyatakan Turki sebagai republik dengan dirinya sebagai Presidennya. Ia memulai dengan melancarkan kampanye fitnah terhadap Majelis Nasional, dan hal ini menimbulkan krisis politik yang memalukan, sehingga menyebabkan pengunduran diri pemerintahan yang sedang menjabat. Pemerintah menyerahkan pengunduran dirinya kepada Majelis Nasional, sehingga tercipta kekosongan kekuasaan. Di tengah krisis yang semakin dalam, beberapa anggota parlemen mengusulkan kepada Dewan Perwakilan agar mengangkat Mustafa Kemal sebagai kepala pemerintahan untuk mengatasi krisis tersebut. Pada mulanya ia berpura-pura tidak memiliki ambisi terhadap jabatan itu, kemudian ia menyetujuinya dan maju ke podium untuk berpidato di hadapan Majelis Nasional.

Mustafa Kemal refused to form a government and did not reveal his intentions. Backed up by his power and authority, through which he had control over the people, he went on to form a party which he called the “People’s Party”. His intention was to gain public opinion in his favor because despite his power, the sweeping majority in the Council of Representatives were still against him even after the declaration of the separation of the Sultanate from the Khilafah. This led him to consider disclosing the shape of the new government which he had decided to form, declaring Turkey to be a republic with himself as its President. He started by initiating a smear campaign against the National Assembly and this produced an embarrassing political crisis, thus leading to the resignation of the government in office. The government tendered its resignation to the National Assembly creating a power vacuum. Amidst the deepening crisis, some of the deputies suggested to the Council of Representatives that it should appoint Mustafa Kemal as the head of the government in order to solve the crisis. At first he pretended that he held no ambitions for the job, then he agreed and went up to the stand to address the National Assembly.

Dalam pidatonya ia berkata kepada para wakil, "Anda telah memanggil saya untuk datang menyelamatkan pada saat yang genting ini. Namun, situasi genting itu adalah akibat perbuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, keadaan ini bukanlah kejadian sesaat, melainkan kekeliruan mendasar dalam pertimbangan sistem pemerintahan kita. Majelis Nasional saat ini memiliki dua fungsi, yaitu legislatif dan eksekutif. Setiap wakil ingin ikut serta dalam setiap keputusan menteri dan ikut campur di setiap departemen pemerintahan serta setiap keputusan yang diambil oleh seorang menteri. Yang Mulia sekalian, tidak ada menteri yang dapat memahami pekerjaan dan tanggung jawabnya, lalu menerima jabatan dalam keadaan seperti ini. Anda harus menyadari bahwa pemerintahan yang didirikan atas dasar ini mustahil terbentuk, dan seandainya pun terbentuk, Anda tidak akan menyebutnya pemerintahan, melainkan kekacauan, dan kita harus memahami keadaan ini. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menjadikan Turki sebuah republik, dengan seorang Presiden yang dipilih." Setelah ia menyelesaikan pidatonya, segera diketahui bahwa ia telah menyiapkan sebuah dekrit yang menjadikan Turki sebuah republik dan menetapkan dirinya sendiri sebagai Presiden pertama Republik Turki. Ia menjadikan dirinya penguasa yang sah atas negara tersebut.

In his speech he said to the deputies, “You have sent for me to come to the rescue at this critical hour. However, the critical situation is of your own doing. Therefore, this state of affairs is not a passing incident, but a fundamental error of judgment in the system of our government. The National Assembly has at the moment two functions, legislative and executive. Each deputy wants to take part in every ministerial decision and stick his nose into every government department and every decision made by a minister. Your excellencies, no minister can become familiar with his job and responsibility, and accept a post in such circumstances. You have to realize that a government founded on this basis is impossible to establish, and if it were established, you would not call it a government, but shambles, and we have to appreciate this state of affairs. Therefore, I have decided to turn Turkey into a republic, with an elected President.” Once he had finished his speech, it was soon realized that he had already prepared a decree, making Turkey a republic and electing himself as the first President of the Turkish republic. He turned himself into the lawful ruler of the country.

Namun, segala sesuatu tidak berjalan semulus yang diharapkan Mustafa Kemal. Pertama, rakyat Turki beragama Islam, sedangkan apa yang dilakukan Mustafa Kemal bertentangan dengan Islam. Muncul perasaan bahwa Mustafa Kemal bermaksud menghancurkan Islam, diperkuat oleh tindakan pribadi Kemal sendiri. Dalam kehidupan pribadinya, ia memandang rendah Islam, melanggar seluruh hukum Syariat Ilahi, dan mengolok-olok segala sesuatu yang dijunjung tinggi dan disucikan kaum Muslimin. Rakyat segera menyadari bahwa para penguasa baru di Ankara adalah orang-orang kafir yang terkutuk, lalu mereka mulai berkumpul di sekitar Khalifah ‘Abdul Majid. Mereka berupaya mengembalikan kekuasaan kepadanya dan menjadikannya penguasa yang sesungguhnya agar ia dapat menyingkirkan para murtad ini. Mustafa Kemal merasakan bahaya yang semakin besar dan menyadari bahwa mayoritas rakyat membencinya, menuduhnya sebagai zindiq dan kafir. Ia memikirkan persoalan ini dengan sungguh-sungguh dan akibatnya meningkatkan kampanye fitnahnya terhadap Khalifah dan Khilafah, serta membangkitkan semangat Majelis Nasional, hingga Majelis mengadopsi dan memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap oposisi terhadap republik dan setiap keberpihakan kepada Sultan dianggap sebagai pengkhianatan, dengan hukuman mati. Mustafa Kemal kemudian mulai membicarakan keburukan Khilafah di setiap pertemuan, terutama di Majelis Nasional. Ia mulai mempersiapkan jalan untuk menghapus Khilafah. Sebagian anggota parlemen menanggapi ancaman ini dengan menyuarakan keuntungan diplomatik dari Khilafah, dan mereka pun dihadapi dengan serangan sengit dari Mustafa Kemal. Ia berkata kepada Majelis Nasional, “Bukankah karena Khilafah, Islam, dan para ulama, para petani Turki berperang dan gugur selama lima abad? Sudah saatnya Turki mengurus kepentingannya sendiri dan mengabaikan orang-orang India dan Arab. Turki harus melepaskan diri dari kepemimpinan atas kaum Muslimin.”

However, things did not run as smoothly for Mustafa Kemal as he had wished. For one thing, the Turkish people are Muslim and what Mustafa Kemal did contradicts Islam. A feeling that Mustafa Kemal intended to destroy Islam spread, fueled by Kamal’s own personal actions. In his private life, he held Islam in contempt, violating all the Divine Shari’ah rules, mocking everything that Muslims hold in high esteem and sanctity. People soon realized that the new rulers of Ankara were damned Kafireen and they began to gather around the Khalifah ‘Abdul Majid. They attempted to hand him back the authority and make him the effective ruler so that he could get rid of these apostates. Mustafa Kemal sensed the growing danger and realized that the majority of the people despised him, accusing him of being a Zindiq and Kafir. He thought long and hard about the matter and as a result intensified his smear campaign against the Khalifah and the Khilafah, inciting the fervor of the National Assembly, until it adopted and enacted a law stating that any opposition to the republic and any siding with the Sultan would be considered an act of treachery, carrying the death penalty. Mustafa Kemal then began to talk about the disadvantages of the Khilafah at every meeting, especially the National Assembly. He started to prepare the ground to abolish the Khilafah. Some of the deputies countered this threat by speaking out about the diplomatic advantages of the Khilafah, they were met in turn by a fierce attack from Mustafa Kemal. He said to the National Assembly, “Was it not because of the Khilafah, Islam and the clergy, that the Turkish peasants fought and died for five centuries? It is high time Turkey looked after her own interests and ignored the Indians and the Arabs. Turkey should rid itself of leading the Muslims.”.

Mustafa Kemal melanjutkan kampanye fitnahnya terhadap Khilafah, dengan menyoroti keburukan-keburukannya di hadapan rakyat Turki. Ia juga memfitnah Khalifah sendiri dengan menggambarkan dirinya dan para pendukungnya sebagai pengkhianat sejati dan boneka Inggris. Mustafa Kemal tidak berhenti sampai di situ, tetapi terus mensponsori kampanye teror terhadap mereka yang membela Khilafah. Reaksinya terhadap salah seorang wakil rakyat yang secara terang-terangan menyatakan kewajiban untuk berpegang pada Khilafah dan menjaga agama adalah dengan menyewa seseorang untuk membunuhnya pada malam ketika ia dijadwalkan berbicara. Maka salah seorang pengikutnya membunuhnya malam itu, saat ia dalam perjalanan pulang dari Majelis Nasional. Wakil rakyat lain menyampaikan pidato yang bernuansa Islam, lalu Mustafa Kemal memanggilnya dan mengancamnya dengan hukuman gantung jika ia membuka mulutnya lagi.

Mustafa Kemal pursued his smear campaign against the Khilafah, highlighting its disadvantages to the Turkish people. He also smeared the Khalifah himself by portraying him and his supporters as the real traitors and as British puppets. Mustafa Kemal did not stop there, but went on to sponsor a terror campaign against those who championed the Khilafah. His reaction towards one of the deputies who openly declared the obligation of holding onto the Khilafah and safeguarding the Deen was to hire someone to kill him the very night that he was meant to speak. So one of his followers assassinated him that night while he was on his way back home from the National Assembly. Another deputy delivered an Islamic speech, so Mustafa Kemal summoned him and threatened him with hanging if he opened his mouth again.

Mustafa Kemal menebarkan teror di mana-mana. Lambat laun, ia memerintahkan Gubernur Istanbul untuk memangkas protokol dan tampilan seremonial yang mengiringi iring-iringan Khalifah saat Salat ul Jumu'ah. Ia juga memangkas gaji Khalifah hingga ke batas minimum dan mendesak para pengikutnya untuk meninggalkannya. Ketika sebagian pendukung moderat Mustafa Kemal menyaksikan hal ini, perasaan Islam mereka kembali membara dan mereka khawatir akan dihapuskannya Khilafah. Mereka mengusulkan kepada Mustafa Kemal agar ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Khalifah atas kaum Muslimin. Ia menolak dengan tegas. Kemudian ia didatangi dua delegasi, satu dari Mesir dan satu lagi dari India, yang memintanya untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai Khalifah kaum Muslimin, memohon kepadanya berulang kali, tetapi sia-sia. Pada saat itu Mustafa Kemal telah mempersiapkan jalan untuk membunyikan lonceng kematian dan memberikan pukulan terakhirnya terhadap Khilafah.

Mustafa Kemal spread terror everywhere. In time, he ordered the Governor of Istanbul to scale down the protocol and ceremonial display that surrounds the Khalifah’s cortege during Salat ul Jumu’ah. He also cut down the Khalifah’s salary to the minimum and exhorted his followers to desert him. When some of Mustafa Kemal’s moderate supporters witnessed this, their Islamic feelings began to run high again and they feared the annulment of the Khilafah. They proposed to Mustafa Kemal the idea of appointing himself as Khalifah over the Muslims. He flatly refused. Then he was visited by two delegations, one from Egypt and the other from India, asking him to appoint himself as Khalifah of the Muslims, pleading with him repeatedly but to no avail. Mustafa Kemal had by now prepared the way to ring the death knell and deal his final blow to the Khilafah.

Kebencian dan penghinaan terhadap orang asing, musuh, dan sekutu mereka yang konon adalah Khalifah, disebarkan oleh Kemal di tengah rakyat, angkatan bersenjata, dan Majelis Nasional. Membangkitkan rasa benci terhadap orang asing hanyalah sebuah siasat yang bertujuan untuk menuduh Khalifah sebagai sekutu mereka. Ketika opini publik telah berbalik kepadanya dan perasaan terhadap Khalifah memuncak, Mustafa Kemal mengajukan usulan kepada Majelis Nasional pada tanggal 3 Maret 1924 yang berisi pembatalan Khilafah serta pencopotan dan pengusiran Khalifah, dengan demikian secara resmi memisahkan Dien dari Negara.

Hatred and contempt for foreigners, the enemy and their supposed ally the Khalifah was spread by Kemal amongst the people, the armed forces and the National Assembly. Inciting the feeling of hatred towards foreigners was merely a ploy intended to accuse the Khalifah of being their ally. When public opinion had shifted towards him and with feelings against the Khalifah running high, Mustafa Kemal presented to the National Assembly on March 3rd, 1924 a motion stating the annulment of the Khilafah and the removal and expulsion of the Khalifah, thereby formally separating the Deen from the State.

Beberapa kata yang ia ucapkan ketika mengajukan mosi kepada para wakil rakyat adalah sebagai berikut, "Dengan biaya berapa pun, republik yang terancam ini harus dilindungi dan didirikan di atas landasan ilmiah yang kuat? Khalifah dan peninggalan "Ahl ul Uthman" harus dihapuskan, pengadilan agama kuno beserta hukum-hukumnya harus digantikan dengan pengadilan dan hukum modern, sekolah-sekolah para ulama harus digantikan dengan sekolah-sekolah pemerintah yang sekuler." Ia kemudian melanjutkan dengan menyerang agama dan orang-orang yang ia sebut sebagai kaum agamawan. Menunjukkan kekuasaan diktator yang nyata, ia sendiri mengadopsi mosi tersebut dan memperoleh persetujuan Majelis Nasional tanpa perdebatan sama sekali. Ia lalu mengirim perintah kepada Gubernur Istanbul agar Khalifah, 'Abdul Majid, meninggalkan Turki sebelum fajar keesokan harinya. Sang Gubernur sendiri pergi bersama sekelompok polisi dan tentara ke Istana Khalifah pada tengah malam. Mereka memaksanya naik ke sebuah gerobak dan mengawalnya sampai ke perbatasan, tanpa membolehkannya membawa lebih dari satu koper berisi pakaian dan sedikit uang.

Some of the words which he said when he presented the motion to the deputies were as follows, “At what cost should the threatened republic be safeguarded and be established on a strong scientific basis? The Khalifah and the legacies of “Ahl ul Uthman” must go, the ancient religious courts and their laws must be replaced by modern courts and modern laws, the schools of the clergy must give way to secular government schools.” He then went on to attack the Deen and what he called religious men. Displaying real dictatorial authority, he adopted the motion himself and secured the National Assembly’s approval without any debate. He then sent an order to the Governor of Istanbul stating that the Khalifah, ‘Abdul Majid, should leave Turkey before dawn the following day. The Governor himself, went with a group of policemen and soldiers to the Khalifah’s Palace at midnight. They forced him to get into a cart and escorted him to the border not allowing him to take more than one suitcase containing some clothing and a little money.

Begini cara Mustafa Kemal menghapuskan Negara Islam dan Sistem Islam, lalu menggantinya dengan negara dan sistem Kapitalis. Dengan menghancurkan Negara Islam, ia mewujudkan impian orang-orang kafir yang telah mereka pelihara sejak Perang Salib.

This is how Mustafa Kemal abolished the Islamic State and the Islamic System, and in its place established a Capitalist state and a Capitalist system. By destroying the Islamic State, he fulfilled the dream of the disbelievers which they had nurtured ever since the Crusades.