Setelah Rasulullah ﷺ wafat, para Sahabat sepakat untuk memberikan bai'at kepada Khalifah sebagai pengganti beliau ﷺ sebagai kepala negara. Kaum Muslimin terus mengangkat para Khalifah hingga tahun 1342 Hijriyah, yaitu tahun 1924 M. Mereka juga menyebut orang ini sebagai Amirul Mukminin atau cukup dengan sebutan Imam.

Once the Messenger of Allah (pbuh) died, the Sahabah unanimously agreed on giving the Bay’ah to the Khaleefah to replace him (pbuh) as the head of State. The Muslims continued appointing the Khulafah until the year 1342 Hijri, i.e. 1924 CE. They also called this man Amir al-Mu’mineen or just simply the Imam.

Tidak ada seorang Muslim pun yang menjadi Khalifah tanpa Bai'at, dan Negara Islam mengikuti aturan ini hingga hari-hari terakhir masa pemerintahannya. Penerapan Bai'at berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, Khalifah langsung dibai'at. Sebagian Khulafa' merekomendasikan orang lain selain kerabatnya. Sebagian menyerahkan jabatan kepada anak-anaknya atau anggota keluarga lainnya. Dan sebagian lain merekomendasikan lebih dari satu orang dari keluarganya. Namun, rekomendasi ini tidak cukup untuk menjadikan mereka Khalifah; mereka harus menerima Bai'at sebelum memangku jabatan. Tidak pernah ada seorang Khalifah pun yang diangkat tanpa Bai'at. Pemberian Bai'at juga berbeda-beda. Bai'at diambil dari Ahl al-Hall wal 'Aqd (tokoh-tokoh terkemuka dan terhormat; secara bahasa, mereka adalah orang-orang yang melonggarkan dan mengikat); Bai'at juga diambil dari rakyat; dan dalam beberapa kasus Bai'at diambil dari Syaikhul Islam (ulama terkemuka). Ada beberapa peristiwa di mana pengambilan Bai'at disalahgunakan. Meski demikian, Bai'at tersebut tetap sah dan bukan sekadar suksesi jabatan Khalifah, pemimpin Khilafah.

No Muslim becomes a Khaleefah without the Ba’yah and the Islamic State followed that rule until the last days of its reign. The application of the Ba’yah varied. In some cases, the Khaleefah was given the Ba’yah directly. Some Khulafah recommended another person other than their relatives. Some passed it on to their sons or other members of their family. And others recommended more than one person from his family. However, this recommendation was not enough to make them the Khaleefah, they had to receive the Ba’yah before taking office. No Khaleefah has ever been appointed without a Ba’yah. The giving of the Ba’yah also varied. It was taken from Ahl al-Hall wal ‘Aqd (prominent and distinguished figures - linguistically the people who loosen and bind); it was also taken from the people; and in some cases it was taken from Sheikh al-Islam (the leading scholar). There were certain instances where the taking of the Ba’yah was abused. However, it was still a valid Ba’yah and not simply a succession to the post of Khaleefah, head of the Khilafah.

Setiap Khalifah akan mengangkat para pembantunya yang pada beberapa periode sejarah disebut Wazir (pembantu). Khalifah mengangkat para gubernur, Ketua Mahkamah Agung (Hakim Agung), para Panglima Tentara, dan para Kepala Departemen Negara. Begitulah struktur Negara terbentuk di setiap masa. Struktur ini tidak pernah berubah hingga kekuatan kafir penjajah menghancurkan Negara ‘Utsmani dan membagi dunia Islam menjadi banyak negara kecil.

Each Khaleefah would appoint his assistants who were in some periods of history called Wazirs, (assistants). The Khaleefah would appoint the governors, the Chief Justice, the Army Commanders and the Heads of the State Department. This was how the structure of the State was constituted at all times. The structure never changed until the colonial disbelieving powers destroyed the ‘Uthmani State and divided the Islamic world into many statelets.

Banyak peristiwa internal terjadi dalam Negara Islam sepanjang sejarahnya. Peristiwa-peristiwa ini umumnya tidak disebabkan oleh faktor asing, melainkan oleh kesalahpahaman terhadap Islam sesuai dengan keadaan yang berlaku pada masa itu. Mereka yang kemudian menafsirkan situasi berusaha mengubah status quo menurut pemahaman mereka sendiri. Masing-masing dari mereka berusaha mengemukakan pendapat untuk memperbaiki keadaan yang ada pada waktu itu. Namun, pendapat-pendapat yang berbeda ini tetap dianggap sebagai bagian dari Islam.¹

Many internal events took place within the Islamic State throughout its history. This was generally not caused by alien factors, but instead due to a misunderstanding of Islam for the prevailing circumstances at the time. Those who later interpreted the situation attempted to change the status quo according to their own understanding. Each one of them attempted to exert an opinion to redress the existing state of affairs at the time. However, these different opinions were still considered Islamic1.

Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan tersebut berkaitan dengan Khalifah itu sendiri sebagai pribadi, dan bukan dengan jabatan Khalifah. Misalnya, perbedaan menyangkut siapa yang seharusnya menjadi Khalifah, dan bukan mengenai struktur pemerintahan. Perbedaan itu terbatas pada beberapa rincian sehingga tidak menyentuh hal-hal pokok maupun garis besarnya. Kaum Muslimin tidak pernah berbeda pendapat tentang Kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah. Perbedaan muncul dari pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an dan Sunnah. Demikian pula, kaum Muslimin tidak pernah berbeda pendapat tentang pengangkatan Khalifah, melainkan tentang siapa yang seharusnya mengisi jabatan tersebut. Mereka juga tidak pernah berbeda pendapat tentang kewajiban menerapkan Islam secara menyeluruh, maupun tentang menyebarkannya ke seluruh dunia. Seluruh Khulafah memerintah atas dasar itu, menerapkan hukum-hukum Allah dan mengajak manusia kepada Dien Allah. Sebagian dari mereka memang keliru dalam menerapkan hukum-hukum Islam karena salah memahaminya, dan sebagian lain sengaja menyimpang dalam penerapannya. Namun, mereka semua tetap menerapkan Islam dan tidak yang lain. Mereka semua menjalin hubungan dengan negara, bangsa, dan umat lain atas dasar Islam, demi menyampaikan Risalah ke seluruh dunia.

Therefore, such differences were connected with the Khaleefah himself as a person, and not with the post of Khaleefah. For example, differences were about who should be Khaleefah and not about the ruling structure. Differences were restricted to some details and consequently, had nothing to do with the basics nor with the outlines. The Muslims never differed about the Book (Qur’an) and Sunnah. The differences arose out of their understanding of the Qur’an and Sunnah. Similarly, the Muslims never differed about the appointment of the Khaleefah, but on who should fill the position. They never differed about the obligation of implementing Islam comprehensively, nor about carrying it to the whole world. All of the Khulafah ruled on that basis, implementing Allah’s rules and inviting people to the Deen of Allah. Some of them actually misapplied the rules of Islam due to misunderstanding them, and some of them misapplied the rules deliberately. However, they all implemented Islam and nothing else. They all held their relations with other countries, peoples and nations on the basis of Islam and for the sake of carrying the Message to the whole world.

Oleh karena itu, perbedaan internal tidak pernah memengaruhi perluasan penaklukan Islam dan penyebaran Islam. Negara Islam terus menaklukkan negeri-negeri lain dengan tujuan menyebarkan Islam, sejak awal berdirinya hingga abad ke-11 Hijriah (abad ke-17 M). Negara Islam menaklukkan Persia, India, Kaukasus (di Rusia) hingga mencapai perbatasan Cina, Rusia dan Laut Kaspia di sebelah Timur. Negara Islam menaklukkan al-Sham di sebelah Utara; Mesir, Afrika Utara dan Andalus (Spanyol) di sebelah Barat; serta menaklukkan Anadhoul (Turki), Balkan, Eropa Selatan dan Timur hingga mereka 1 Penerjemah - Ada perbedaan antara pendapat Islam dan pendapat yang Islami (Islamic opinion). Pendapat Islam berarti bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat untuk suatu persoalan. Contoh pendapat Islam adalah bahwa struktur umat harus bersatu tanpa pemisahan seperti perbatasan. Namun, pendapat yang Islami berarti sebuah pendapat di antara banyak pendapat lain yang diambil dari sumber-sumber Islam. Contoh pendapat yang Islami adalah persyaratan untuk jabatan Khalifah.

Therefore, internal differences never affected the expansion of the Islamic conquests and the spreading of Islam. The Islamic State went on conquering other countries with the aim of spreading Islam, from its inception until the 11th century Hijri (17th century CE). It conquered Persia, India, Caucasia (in Russia) until it reached the frontiers of China, Russia and the Caspian sea to the East. The Islamic State conquered al-Sham to the North; Egypt, North Africa and Andalus (Spain) to the West; as well as conquering the Anadhoul (Turkey), the Balkans, Southern and Eastern Europe until they 1 Translator - There is a difference between an Islamic opinion and the Islamic opinion. The Islamic opinion means that the opinion is the only opinion for the issue. An example of the Islamic opinion is that the structure of the Ummah has to be united without any separation such as borders. However, an Islamic opinion means an opinion amongst many others derived from Islamic sources. An example of an Islamic opinion are the requirements for the post of Khalifah.

mencapai Laut Hitam, bersama dengan al-Qaram (Semenanjung Krimea) dan Ukraina bagian selatan. Pasukan Negara Islam mencapai tepat di gerbang Wina. Negara ini tidak pernah berhenti menaklukkan negeri-negeri lain, dan tidak pula mengendurkan upayanya menyampaikan risalah Islam, hingga kelemahan mulai merayap masuk dan salah tafsir terhadap Islam menjadi nyata. Setelah itu, negara ini merosot dengan cepat, sampai-sampai mulai mengadopsi aturan dan perundang-undangan dari sistem-sistem lain yang asing bagi Islam, dengan anggapan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Syari'ah, dan akhirnya negara ini pun hancur.

reached the Black Sea, together with al-Qaram (Crimean Peninsula) and the South of the Ukraine. The armies of the Islamic State reached the very gates of Vienna. It never stopped conquering other countries nor did it relent from conveying the Message of Islam until weakness crept in and the misinterpretation of Islam became apparent. It then rapidly deteriorated to the point where it began adopting rules and legislation from other systems alien to Islam, thinking that they did not contravene the Shari’ah, and finally it was destroyed.

Kemajuan dan kemakmuran Negara Islam sebanding dengan kekuatan intelektualnya, kemampuan kreatifnya, serta Ijtihad dan Qiyas (penalaran analogis untuk menggali suatu hukum dari nash-nash Islam). Pada abad pertama, penaklukannya memperluas Negara secara besar-besaran, dan Ijtihad mencapai dimensi baru ketika Negara menghadapi persoalan-persoalan baru di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Penerapan hukum-hukum Syari'ah terhadap masalah-masalah baru yang muncul di Persia, Irak, al-Sham, Mesir, Andalusia, India, dan negeri-negeri lainnya mendorong penduduknya untuk memeluk Islam. Keadaan ini menegaskan keabsahan Ijtihad yang dilakukan serta kreativitas kaum Muslimin. Hal ini berlanjut hingga abad ke-5 Hijriah, kemudian kreativitas dan Ijtihad mulai surut sehingga struktur Negara mengalami kemunduran.

The progress and prosperity of the Islamic State was commensurate to its intellectual strength, its creative ability and its Ijtihad and Qiyas (analogical reasoning for extracting a rule from the Islamic texts). In the first century, its conquests expanded the State vastly and Ijtihad reached new dimensions as the State faced new problems in the conquered lands. The application of the Shari’ah laws concerning new issues which arose in Persia, Iraq, al-Sham, Egypt, Spain, India and other countries encouraged the inhabitants to embrace Islam. This state of affairs confirmed the validity of Ijtihad which was performed and the creativity of the Muslims. This continued until the 5th century Hijri, and then the creativity and Ijtihad waned resulting in the deterioration of the State’s structure.

Selama masa ini, terjadi Perang Salib yang menyibukkan kaum Muslimin untuk beberapa waktu hingga mereka keluar sebagai pemenang. Setelah itu, datanglah bangsa Mamluk yang memerintah Negara Islam, dan mereka kurang memperhatikan aspek intelektual, sehingga jurang intelektual semakin melebar dan pemikiran politik menjadi mandek. Serangan bangsa Tatar berikutnya mengakibatkan hilangnya sejumlah besar buku yang dibuang ke Sungai Tigris, dan hancurnya warisan intelektual yang sangat berharga itu hanya memperparah luka. Penyakit intelektual yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ini ikut berkontribusi pada terhentinya ijtihad. Upaya mencari putusan hukum baru atas persoalan-persoalan baru yang muncul pun dibatasi pada penerbitan fatwa serta pemelintiran dan salah tafsir terhadap teks-teks.

During this time, the crusades occurred and they preoccupied the Muslims for a time until they emerged victorious. Following this, the Mamluks came and ruled over the Islamic State, and they paid little attention to the intellectual aspects, so the intellectual abyss expanded and the political thinking stultified. The subsequent invasion of the Tartars resulted in the loss of a great number of books thrown into the Tigris river and the destruction of this considerable intellectual heritage only served to rub salt into the wounds. The intellectual ailment which these factors engendered, contributed to the stagnation of Ijtihad. The search for new verdicts concerning new issues that arose was restricted to the issuing of Fatawa and the twisting and misinterpretation of the texts.

Akibatnya, tingkat intelektual dan politik Negara merosot. Kemudian datang Bani 'Utsmani dan mereka mengambil alih kekuasaan. Mereka memusatkan perhatian pada kekuatan militer dan menaklukkan Istanbul (Konstantinopel) serta Semenanjung Balkan, lalu menyerbu Eropa dengan cara yang spektakuler, sehingga mereka menjadi negara terkemuka. Namun, hal ini tidak mengangkat tingkat intelektual. Kekuatan militer tidak didukung oleh kebangkitan intelektual, dan akibatnya kekuatan militer Negara semakin hari semakin menyusut hingga lenyap sama sekali. Meskipun demikian, mereka tetap membawa Risalah Islam dan berhasil menyebarkan Islam dengan sukses, karena penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan memeluk Islam, dan mereka menjadi jutaan Muslim yang masih ada hingga hari ini.

As a result, the intellectual and political level of the State spiraled downward. Then came the ‘Uthmanis and they assumed power. They concentrated on military might and conquered Istanbul (Constantinople) and the Balkans and they stormed Europe in a spectacular manner, making them the leading state. However, this did not lift the intellectual level. The military might was not backed up by an intellectual revival and this resulted in the military power of the State evaporating by the day until it completely vanished. In any case though, it did carry the Message of Islam and it managed to spread Islam successfully, for the people of the conquered lands embraced Islam and they accounted for millions who are Muslim to this day.

Dua faktor berkontribusi memberikan sebagian khalifah dan gubernur kemampuan untuk menjalankan urusan dengan cara yang merusak persatuan dan kekuatan Negara. Kedua faktor tersebut adalah:

Two factors contributed to give some Khulafah and governors the ability to run the affairs in a manner which impaired the unity and might of the State. Those factors are:

1) Adanya banyak perbedaan pendapat (dalam memahami Hukum Syar'i pada beberapa masalah), dan.

1) The existence of many different opinions (in understanding the Hukm Sharii in some issues), and.

2) Keengganan Khalifah untuk mengadopsi beberapa aturan khusus yang berkaitan dengan sistem politik, meskipun adopsi terjadi di bidang lain seperti ekonomi.

2) The reluctance of the Khaleefah to adopt some specific rules related to the political system though adoption occurred in other areas such as economics.

Namun, faktor ini tidak memengaruhi maupun membahayakan keberadaannya. Sebagai contoh, kekuasaan para gubernur bersifat umum dan mereka diberi kewenangan wajib yang luas, sehingga memungkinkan mereka bertindak sebagai wakil Khalifah dalam banyak urusan. Hal ini menumbuhkan rasa superioritas pada sebagian gubernur, hingga mereka hampir menjadi merdeka dan berdiri sendiri. Mereka hanya merasa cukup dengan memberikan bai'ah kepada Khalifah dan mendoakannya dalam khutbah Jum'at, serta mengeluarkan mata uang yang bertuliskan namanya, dan urusan-urusan remeh lainnya. Namun kendali kekuasaan tetap berada erat di tangan mereka, dan hal ini menjadikan wilayah-wilayah (wilayat) tersebut sebagai negeri-negeri kecil yang semi-merdeka; misalnya, Hamdaniyyin, Saljuk, dan lainnya. Akan tetapi, kewenangan wajib yang luas yang diberikan kepada wali ini bukanlah dengan sendirinya penyebab runtuhnya Negara menjadi negeri-negeri kecil.

However, this factor did not affect or endanger its existence. As an example, the rule of the governors was general and they were given wide mandatory powers enabling them to deputize on behalf of the Khaleefah over many issues. This developed in some governors a sense of supremacy, becoming almost independent and autonomous. They simply contented themselves with giving the bay’ah to the Khaleefah and praying for him at Jum’uah, as well as issuing currency bearing his name, and other trivial issues. The authority remained firmly within their grasp and this turned those Wilayat (regions) into semi-independent statelets; for example, Hamdaniyeen and the Saljuqs and others. However, this wide mandatory power given to the Wali was not by itself the cause of the State disintegrating into statelets.

Sebagai contoh, kekuasaan 'Amr ibn al-'As atas Mesir bersifat sangat luas dan mengikat, begitu pula kekuasaan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan atas al-Sham, dan para gubernur ini tidak pernah memisahkan diri dari Khilafah. Namun, ketika para Khalifah melemah dan menerima keadaan yang ada dari para Wulaa', kecenderungan ini berakar, dan setiap Wilayah bertindak seolah-olah sebuah negara tersendiri, meskipun mereka tetap menjadi bagian dari satu Negara dan berada di bawah satu sistem pemerintahan. Meski demikian, Negara tetap utuh, sebuah kesatuan tunggal, di mana Khaleefah selalu mengangkat dan memberhentikan Wulaa'. Betapapun kuatnya seorang Wali, ia tidak pernah berani secara resmi melepaskan diri dari pemerintahan Khaleefah. Negara Islam tidak pernah pada waktu mana pun menjadi sebuah konfederasi Wilayat, bahkan pada puncak kemerdekaan yang dinikmati para Wulaa'. Negara itu selalu tetap menjadi satu Negara dengan satu Khaleefah, yang merupakan satu-satunya badan dengan kekuasaan mengikat yang meliputi seluruh Negara, termasuk desa-desa kecil.

As an example, the governership of ‘Amr ibn al-‘As over Egypt had wide mandatory power, as was that of Mu’awiyah ibn Abi Sufyan’s over al-Sham and these governors never separated themselves from the Khilafah. However, when the Khulafah weakened and accepted the status quo from the Wulaa’, this trend took root and each Wilayah acted like a state of its own even though they remained part of a single State and under one system of government. Despite all of this the State still remained intact, a single unity, where the Khaleefah always appointed and removed Wulaa’. No matter how powerful a Wali became, he never dared to disassociate officially from the rule of the Khaleefah. The Islamic State was never at any time a confederation of Wilayat, even at the height of the independence enjoyed by the Wulaa’. It always remained one State with one Khaleefah who was the only body with mandatory powers engulfing the whole State, including the small villages.

Adapun persoalan Khilafah di Spanyol dan lahirnya Negara Fatimiyah di Mesir, keduanya berbeda dengan persoalan para gubernur. Dalam kasus Spanyol, para gubernur benar-benar mengambil alih wilayah dan menyatakan kemerdekaan, tetapi wali di sana tidak pernah dibaiat sebagai Khalifah bagi seluruh kaum Muslimin. Namun belakangan ia memegang gelar Khalifah bagi penduduk wilayah tersebut, bukan atas seluruh kaum Muslimin. Khalifah kaum Muslimin tetap satu, dan kekuasaan atas mereka tetap menjadi miliknya. Wilayah Spanyol dalam keadaan itu dipandang sebagai wilayah yang tidak berada di bawah otoritas Khalifah. Hal yang sama juga terjadi pada Iran di masa pemerintahan ‘Utsmani, karena di sana tidak ada Khalifah, tetapi Iran merupakan wilayah di luar kekuasaan Khalifah. Adapun Fatimiyah di Mesir, didirikan oleh kaum Isma'iliyah, yaitu sekte yang tidak termasuk Islam.

As for the issue concerning the Khilafah in Spain and the birth of the Fatimid State in Egypt, these are different from the issues of the governors. In the case of Spain, the governors actually took over the Wilayah and declared independence, but the Wali there was never given Ba’yah as a Khaleefah for all Muslims. However, later he carried the title of Khaleefah of the people of that Wilayah, but not over all the Muslims. The Khaleefah of the Muslims remained one and the ruling belonged to him. The Wilayah of Spain in that situation was regarded as a Wilayah which was not under the authority of the Khaleefah. This was also the case for Iran during the ‘Uthmani rule, as there was no Khaleefah there, but Iran was a Wilayah outside the rule of the Khaleefah. As for the Fatimids in Egypt, it was established by the Ismailis, which is a non-Islamic sect.

Oleh karena itu, tindakan mereka tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang sah, dan negara mereka tidak dapat dianggap sebagai negara Islam. Keberadaan mereka bersama keberadaan Khilafah Abbasiyah tidak dapat dianggap sebagai keberadaan beberapa Khilafah, karena Fatimiyah bukanlah Khilafah yang sah. Itu merupakan upaya kudeta yang diatur oleh sekte ini untuk mengubah Negara Islam menjadi negara yang dikendalikan oleh pemahaman mereka yang keliru. Oleh karena itu, Negara Islam tetap menjadi satu kesatuan tanpa perpecahan, dan tidak pernah terbagi menjadi beberapa negara, meskipun terdapat beberapa upaya untuk merebut kekuasaan berdasarkan pemahaman tertentu. Upaya-upaya tersebut gagal, dan negara tetap satu.

Therefore, their action cannot be considered a legitimate one and their state cannot be considered Islamic one. Their presence along with the presence of the Abbasid Khilafah cannot be considered a presence of multiple Khilafah since the Fatimids was not a legitimate Khilafah. It was a coup attempt orchestrated by this sect to change the Islamic State to one that is controlled by their false understanding. Therefore, the Islamic State remained one unit without division, it was never divided into states, although there were some attempts to capture the rule based on specific understanding. These attempts failed and the State remained One.

Negara Islam tetap satu dan tidak terbagi; ia bukanlah kumpulan beberapa negara. Yang terjadi adalah sejumlah upaya merebut kekuasaan, didorong oleh keinginan untuk menerapkan pemahaman tertentu tentang Islam dalam pemerintahan. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya berakhir, dan Khilafah kembali menjadi satu kesatuan. Bukti persatuan Negara Islam, meskipun terdapat berbagai situasi pemerintahan, dapat dengan mudah ditunjukkan dengan melihat bahwa seorang Muslim pada masa itu dapat bepergian dari satu Wilayah ke Wilayah lain, dari Timur hingga Barat, di mana pun Islam berkuasa, tanpa ditanya tentang asal-usulnya dan tanpa dibatasi, karena wilayah Islam adalah satu tanah yang utuh.

The Islamic State remained one and undivided, it was not a group of states, what took place was a host of attempts to seize power with a desire to implement a certain Islamic understanding of ruling. These attempts eventually came to an end and the Khilafah reverted to a single entity. The proof of the unity of the Islamic State despite the existence of numerous ruling situations can easily be demonstrated by considering that the Muslim could travel at that time from one Wilayah to another. From East to West, wherever Islam reigned, without being asked about his origins and without being restricted, for the Islamic domain was one single land.

Beginilah cara Negara Islam selalu menyatukan kaum Muslimin di bawah satu yurisdiksi dan tetap demikian. Negara ini tetap kuat dan makmur hingga pasukan kafir penjajah menghancurkannya sebagai sebuah negara pada tahun 1924, ketika mereka menghapuskan Khilafah di tangan Mustafa Kamal.

This is how the Islamic State has always united Muslims under one jurisdiction and remained as such. It remained strong and prosperous until the colonial disbelieving forces destroyed it as a State in 1924 when they abolished the Khilafah at the hands of Mustafa Kamal.