Pasal 165,

Article 165,

Akidah Islam merupakan landasan tempat kebijakan pendidikan dibangun. Silabus dan metode pengajaran dirancang untuk mencegah penyimpangan dari landasan ini.

The Islamic creed constitutes the basis upon which the education policy is built. The syllabi and methods of teaching are designed to prevent a departure from this basis.

Pasal 166,

Article 166,

Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islami dalam pola pikir dan perilaku. Oleh karena itu, seluruh mata pelajaran dalam kurikulum harus dipilih berdasarkan landasan ini.

The purpose of education is to form the Islamic personality in thought and behaviour. Therefore, all subjects in the curriculum must be chosen on this basis.

Pasal 167,

Article 167,

Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam dan membekali manusia dengan ilmu yang berkaitan dengan urusan kehidupan. Metode pengajaran ditetapkan untuk mencapai tujuan ini; setiap metode yang mengarah kepada selain tujuan ini dilarang.

The goal of education is to produce the Islamic personality and to provide people with the knowledge connected with life's affairs. Teaching methods are established to achieve this goal; any method that leads to other than this goal is prevented.

Pasal 168,

Article 168,

Perlu dibedakan antara ilmu-ilmu empiris, seperti matematika, di satu sisi, dan ilmu-ilmu budaya di sisi lain. Ilmu-ilmu empiris beserta segala hal yang terkait dengannya diajarkan sesuai kebutuhan dan tidak dibatasi pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun ilmu-ilmu budaya, diajarkan di tingkat dasar dan menengah menurut kebijakan tertentu yang tidak bertentangan dengan pemikiran dan kaidah Islam. Di pendidikan tinggi, ilmu-ilmu budaya ini dipelajari seperti ilmu-ilmu lainnya, selama tidak menyimpang dari kebijakan dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

A distinction should be drawn between the empirical sciences such as mathematics, on the one hand, and the cultural sciences, on the other. The empirical sciences, and all that is related to them, are taught according to the need and are not restricted to any stage of education. As for the cultural sciences, they are taught at the primary and secondary levels according to a specific policy which does not contradict Islamic thoughts and rules. In higher education, these cultural sciences are studied like other sciences provided they do not lead to a departure from the stated policy and goal of the education.

Pasal 169,

Article 169,

Budaya Islam harus diajarkan di semua jenjang pendidikan. Di perguruan tinggi, jurusan-jurusan hendaknya ditetapkan untuk berbagai disiplin ilmu Islam sebagaimana yang dilakukan untuk kedokteran, teknik, fisika, dan lainnya.

The Islamic culture must be taught at all levels of education. In higher education, departments should be assigned to the various Islamic disciplines as will be done with medicine, engineering, physics etc.

Pasal 170,

Article 170,

Seni dan kerajinan dapat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, navigasi, dan pertanian. Dalam kasus seperti itu, seni dan kerajinan tersebut dipelajari tanpa batasan atau syarat. Namun, terkadang seni dan kerajinan terkait dengan budaya dan dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan seni pahat. Jika pandangan hidup ini bertentangan dengan pandangan hidup Islam, maka seni dan kerajinan tersebut tidak diambil.

Arts and crafts may be related to science, such as commerce, navigation and agriculture. In such cases, they are studied without restriction or conditions. Sometimes, however, arts and crafts are connected to culture and influenced by a particular viewpoint of life, such as painting and sculpting. If this viewpoint of life contradicts the Islamic viewpoint of life, these arts and crafts are not taken.

Pasal 172,

Article 172,

Kurikulum negara hanya ada satu, dan tidak diperbolehkan mengajarkan kurikulum selain kurikulum negara. Sekolah swasta diperbolehkan, selama bukan sekolah asing, dengan syarat mengadopsi kurikulum negara, berdiri di atas kebijakan pendidikan negara, dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Pengajaran di sekolah-sekolah tersebut tidak boleh dicampur antara laki-laki dan perempuan, baik siswa maupun gurunya, dan tidak boleh dikhususkan untuk agama, mazhab, ras, atau warna kulit tertentu.

The state's curriculum is only one, and no curriculum other than that of the state is allowed to be taught. Private schools, provided they are not foreign, are allowed as long as they adopt the state's curriculum and establish themselves on the State's educational policy and accomplish the goal of education set by the State. Teaching in such schools should not be mixed between males and females, whether the students or the teachers; and they should not be specific for certain deen, madhab, race or colour.

Pasal 173,

Article 173,

Negara wajib mengajarkan kepada setiap individu, laki-laki maupun perempuan, hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan pokok. Hal ini harus bersifat wajib dan disediakan secara cuma-cuma pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Negara hendaknya, sejauh kemampuannya, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa biaya.

It is an obligation upon the State to teach every individual, male or female, those things which are necessary for the mainstream of life. This should be obligatory and provided freely in the primary and secondary levels of education. The State should, to the best of its ability, provide the opportunity for everyone to continue higher education free of charge.

Pasal 174,

Article 174,

Negara seharusnya menyediakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan, seperti perpustakaan dan laboratorium, di samping sekolah dan universitas, agar mereka yang ingin melanjutkan penelitian di berbagai bidang ilmu, seperti fikih, hadis dan tafsir Al-Qur'an, pemikiran, kedokteran, teknik dan kimia, penemuan serta invensi, dapat melakukannya. Hal ini dilakukan untuk melahirkan banyak mujtahid, ilmuwan unggul, dan penemu.

The State ought to provide the means of developing knowledge, such as libraries and laboratories, in addition to schools and universities, to enable those who want to continue their research in the various fields of knowledge, like fiqh, Hadith and tafseer of Qur'an, thought, medicine, engineering and chemistry, inventions and discoveries etc. This is done to create an abundance of mujtahideen, outstanding scientists and inventors.

Pasal 175,

Article 175,

Eksploitasi tulisan untuk tujuan pendidikan, seperti hak cipta, dalam tingkat apa pun, adalah sesuatu yang sangat dilarang. Setelah sebuah buku dicetak dan diterbitkan, tidak seorang pun berhak memonopoli hak penerbitan dan percetakannya, termasuk penulisnya sendiri. Namun, jika buku itu belum dicetak dan diterbitkan, sehingga masih berupa gagasan, pemiliknya berhak menerima bayaran atas penyampaian gagasan tersebut kepada masyarakat, sebagaimana ia juga berhak menerima bayaran atas pengajarannya.

The exploitation of writing for educational purposes, such as copyrighting, at whatever level is strictly forbidden. Once a book has been printed and published, nobody has the right to reserve the publishing and printing rights, including the author. However, if the book has not been printed and published, and thus is still an idea, the owner has the right to take payment for transferring these ideas to the public, the same way he can take payment for teaching them.