Pasal 86.

Article 86.

Wilayah-wilayah yang diatur oleh Negara dibagi menjadi unit-unit yang disebut provinsi (wilayat). Setiap wilayah dibagi menjadi unit-unit yang disebut distrik (imalat). Orang yang memimpin wilayah disebut wali atau Amir, dan orang yang memimpin imalah disebut ‘aamil.

The territories governed by the State are divided into units called provinces (wilayat). Each wilayah is divided into units called districts (Imalat). The person who governs the wilayah is called the wali or Amir, and the person who governs the 'Imalah is called the ‘aamil.

Pasal 87.

Article 87.

Wali dan 'aamil diangkat oleh Khalifah. Seorang wali, apabila diberi wewenang, juga dapat mengangkat 'aamil. Wali dan 'aamil harus memiliki kualifikasi yang sama dengan Khalifah, yaitu beragama Islam, laki-laki, merdeka, baligh, berakal sehat, 'adl (dapat dipercaya atau cakap) dan mampu dalam menjalankan tanggung jawabnya. Mereka harus dipilih dari kalangan orang-orang yang bertakwa (taqwa) dan memiliki kekuatan.

The walis and the 'aamils are appointed by the Khaleefah. The wali can, if authorised, also appoint the ‘aamils. The walis and ‘aamils must possess the same qualifications as the Khaleefah, i.e., Muslim, male, free, mature, sane, 'adl (trustworthy or competent) and competent in their responsibilities. They have to be selected from the people of piety (taqwa) and strength.

Pasal 88.

Article 88.

Wali memiliki wewenang untuk memerintah dan mengawasi jalannya departemen-departemen di provinsinya atas nama Khalifah. Ia memiliki kewenangan yang sama di provinsi sebagaimana yang dimiliki oleh pembantu delegasi (mu'awin mufawwadh) dalam Negara Khilafah. Ia berwenang memerintah masyarakat di provinsinya dan menguasai seluruh urusan, kecuali keuangan, peradilan, dan tentara. Ia berwenang atas kepolisian dalam hal pelaksanaan, tetapi tidak dalam hal administrasi.

The wali has the authority to govern and supervise the performance of the departments in his province on behalf of the Khaleefah. He has the same authority in the province as the delegate assistant has in the Khilafah State. He has command over the people of his province and control over all affairs except finance, the judiciary and the army. He has command over the police in respect of execution, but not in administration.

Pasal 89.

Article 89.

Wali tidak wajib memberi tahu Khalifah tentang apa yang telah ia laksanakan dalam kewenangan yang diberikan kepadanya, namun jika muncul masalah baru, ia harus menunggu sampai ia memberi tahu Khalifah tentang masalah tersebut, lalu bertindak sesuai instruksi Khalifah. Jika dengan menunggu, masalah itu akan semakin parah, maka ia harus bertindak terlebih dahulu dan kemudian memberi tahu Khalifah kemudian mengenai alasan tidak memberi tahu sebelumnya.

The wali is not obliged to inform the Khaleefah of what he has carried out within his authorised command, but if a new problem arises, he has to wait until he has informed the Khaleefah about it, and then proceeds according to the instructions of the Khaleefah. If, as a result of waiting, the problem would be exacerbated, he must act first and then inform the Khaleefah later on about the reason for not informing him.

Pasal 90.

Article 90.

Setiap provinsi memiliki sebuah majelis yang dipilih dari rakyatnya, dan dipimpin oleh wali. Majelis tersebut berwenang untuk ikut menyampaikan pendapat dalam urusan administratif, bukan untuk memerintah; pendapat mereka tidak bersifat mengikat.

Every province has an assembly elected from its people, and headed by the wali. The assembly has the authority to participate in expressing opinions on administrative matters and not ruling; their opinions are not binding.

Pasal 91.

Article 91.

Masa jabatan wali di suatu provinsi tidak boleh lama. Ia harus diberhentikan setiap kali ia menjadi berkuasa di provinsinya dan/atau ketika masyarakat terpikat kepadanya.

The wali's term of office in a particular province is not to be long. He must be discharged whenever he becomes powerful in his province and/or the people become enchanted with him.

Pasal 92.

Article 92.

Pengangkatan wali merupakan tanggung jawab umum di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, wali tidak dipindahkan dari satu provinsi ke provinsi lain. Ia harus diberhentikan terlebih dahulu, kemudian diangkat kembali.

The wali's appointment is a general responsibility in a defined location. Consequently, the wali is not moved from one province to another. He has to be discharged first and then reappointed.

Pasal 93.

Article 93.

Wali dapat diberhentikan jika Khalifah memutuskannya, atau jika majelis al-ummah menyatakan ketidakpuasan terhadapnya, baik beralasan maupun tidak, atau jika mayoritas penduduk provinsi menunjukkan ketidaksenangan terhadapnya. Namun, wali hanya dapat diberhentikan oleh Khalifah.

The wali can be discharged if the Khaleefah decides so, or if the majlis al-ummah expresses dissatisfaction with him - whether justified or not - or if the majority of the people of the province show displeasure with him. However, the wali can only be dismissed by the Khaleefah.

Pasal 94.

Article 94.

Khalifah harus menjalankan pengawasan yang ketat terhadap para wali dan terus-menerus menilai kinerja mereka. Ia harus menugaskan orang-orang untuk mengawasi mereka dan menanyakan keadaan mereka. Ia juga harus secara berkala mengumpulkan para wali, atau sebagian dari mereka, dan mendengarkan keluhan umat terhadap mereka.

The Khaleefah must exercise strict control over the walis and continually assess their performance. He must deputise people to monitor them and enquire about them. He has to periodically gather the walis , or some of them, and listen to the complaints of the ummah of them.