Pasal 119.

Article 119.

Manajemen ekonomi adalah pandangan tentang bagaimana masyarakat seharusnya ketika menangani pemenuhan kebutuhan (manusia), sehingga apa yang seharusnya menjadi masyarakat itu dijadikan dasar untuk memenuhi kebutuhan.

management ofe economics is the view of what the society ought to be when addressing the satisfaction of (human) needs, so what the society ought to be is taken as the basis for satisfying the needs.

Pasal 120.

Article 120.

Masalah ekonomi yang mendasar adalah bagaimana mendistribusikan dana dan manfaat/layanan kepada seluruh rakyat Negara, serta memudahkan seluruh rakyat untuk memanfaatkan dana dan manfaat/layanan tersebut dengan memungkinkan mereka berusaha dan memilikinya.

The fundamental economic problem is how to distribute funds and benefits/ services to all subjects of the State, and to facilitate all the subjects to utilise these funds and benefits/ services by enabling them to strive and possess them.

Pasal 121.

Article 121.

Setiap individu harus dipenuhi seluruh kebutuhan pokoknya secara penuh oleh Negara, dan ia harus dijamin untuk memenuhi kebutuhan sekundernya (kebutuhan non-pokok) hingga ke tingkat tertinggi yang mungkin.

Every individual must have all his basic needs provided for completely by the State, and he/she must be guaranteed to satisfy his luxuries (non-basic needs) to the highest possible level.

Pasal 122.

Article 122.

Allah semata-mata adalah pemilik harta, dan Dia telah menjadikan manusia sebagai pewaris di dalamnya. Dengan amanah yang bersifat umum ini, manusia memperoleh hak untuk memiliki harta. Sebagai konsekuensi dari izin Allah (SWT) kepada individu untuk memiliki harta, manusia memiliki kepemilikan yang sesungguhnya.

Allah is alone the owner of property and He has made human beings heirs in it. By this general entrust mankind has acquired the right to possess property. As a consequence of Allah's (swt) permission for the individual to possess property, man has the actual possession.

Pasal 123.

Article 123.

Ada tiga jenis harta, yaitu: harta milik pribadi, harta milik umum, dan harta milik negara.

There are three types of property, they are: private property, public property, and State property.

Pasal 124.

Article 124.

Kepemilikan pribadi adalah ketentuan ilahi yang ditetapkan oleh harta itu sendiri atau oleh manfaat darinya. Sebagai akibat dari kepemilikan ini, orang yang memilikinya memperoleh manfaat darinya atau menerima imbalan atasnya.

Private property is a divine rule determined by the property itself or the benefit from it. As a result of this possession, the person who possesses it obtains a benefit from it or receives a return for it.

Pasal 125.

Article 125.

Milik umum adalah izin syar'i bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memperoleh manfaat dari harta itu sendiri.

Public property is the shar’a permission for the community to participate in obtaining benefit from the property itself.

Pasal 126.

Article 126.

Harta negara meliputi seluruh harta yang pembelanjaannya ditentukan semata-mata oleh pandangan Khalifah dan ijtihadnya, seperti: dana pajak, pajak tanah (kharaj), dan pajak jizyah.

State property comprises all property whose expenditure is determined solely by the view of the Khaleefah and his ijtihad, such as: the funds of taxes, land tax (kharaj) and head tax (jizya).

Pasal 127.

Article 127.

Kepemilikan pribadi yang terdiri dari aset cair dan aset tetap dibatasi oleh sebab-sebab syar'i (asbab) berikut:

Private property consisting of liquid and fixed assets is restricted by the following divine means (asbab):

a. Pekerjaan.

a. Work.

b. Warisan.

b. Inheritance.

c. Memperoleh harta untuk bertahan hidup.

c. Acquisition of property to survive.

d. Sumbangan dari dana negara kepada seorang warga negara.

d. A donation from State funds to a citizen.

e. Harta yang diperoleh individu tanpa usaha maupun melalui pembelian.

e. Funds obtained by individuals neither by effort nor through purchase.

Pasal 128.

Article 128.

Pengelolaan harta dibatasi oleh izin Pembuat Syariat, yaitu Allah, (SWT), baik itu berupa pembelanjaan maupun investasi harta. Pemborosan, berlebih-lebihan, dan kikir dilarang. Juga dilarang adalah perusahaan kapitalis, koperasi, segala transaksi ilegal lainnya, riba, penipuan, monopoli, perjudian, dan yang semacamnya.

The disposal of property is restricted by the permission of the Legislator, i.e., Allah, (swt) whether it is spending or investing of property. Squandering, extravagance and miserliness are forbidden. Also forbidden are the capitalist companies, co-operatives, all other illegal transactions, usury (riba), fraud, monopolies, gambling and the like.

Pasal 129.

Article 129.

Tanah ushriah (al-ushriah) adalah tanah yang berada di Semenanjung Arab dan tanah yang pemiliknya telah memeluk Islam ketika mereka memiliki tanah tersebut, yaitu sebelum Negara Islam menaklukkan mereka melalui jihad. Tanah kharaj (al-kharajiah) adalah seluruh tanah selain Semenanjung Arab yang dibuka melalui jihad, yaitu melalui perang atau perdamaian. Tanah ushriah beserta manfaatnya dimiliki oleh individu. Tanah kharajiah dimiliki oleh Negara, sedangkan individu memiliki manfaatnya. Setiap orang berhak untuk mempertukarkan tanah ushriah dan manfaat dari tanah kharajiah melalui akad-akad syar'i. Semua orang dapat mewarisi keduanya, sama seperti harta-harta lainnya.

Tithed land (al ushriah) constitutes land within the Arabian peninsula and land whose owners had embraced Islam whilst possessing the land, (i.e. before the Islamic State encountered them by jihad ). Tax land (al kharajiah) is all land, other than the Arabian peninsula, which was opened by jihad, i.e. war or peace. Al ushriah land, together with its benefits, is owned by individuals. Al kharajiah land is owned by the State, and individuals own its benefits. Everyone has the right to exchange, through shar’a contracts, tithed land and the benefits from tax land. All people can inherit these, the same as with other properties.

Pasal 130.

Article 130.

Tanah yang belum diolah (muwat) diperoleh dengan cara menghidupkan tanah tersebut, yaitu dengan mengairinya, atau dengan melindunginya, yaitu dengan membangun pagar. Tanah yang sudah diolah hanya dapat diperoleh melalui sebab-sebab syar'i, seperti: warisan, pembelian, atau hibah dari Negara.

Uncultivated (muwat) land is acquired by giving life to the land, i.e. irrigating it, or by protecting it, i.e. erecting fencing. Cultivated land can only be acquired by way of shar’a means, such as: inheritance, purchasing or through a donation from the State.

Pasal 131.

Article 131.

Menyewakan tanah, baik tanah 'ushriyah maupun tanah kharajiyah, untuk pertanian hukumnya haram. Bagi hasil atas tanah yang ditanami pohon diperbolehkan, sedangkan bagi hasil atas semua tanah selain itu hukumnya haram.

Leasing land, whether al ushriah land or al kharajiah land, for agriculture is forbidden. Sharecropping of land planted with trees is permitted, and sharecropping on all other land is forbidden.

Pasal 132.

Article 132.

Setiap pemilik tanah wajib memanfaatkan tanahnya; mereka yang membutuhkan diberi pinjaman dari perbendaharaan negara (bayt ul-mal) untuk memudahkan hal ini. Siapa pun yang membiarkan tanahnya terbengkalai, yakni tidak memanfaatkan tanah itu, selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil darinya untuk diberikan kepada orang lain.

Every landlord is obliged to use his land; those who are needy are to be given a loan from the treasury (bayt ul-mal) to facilitate this. Anyone who leaves his land fallow, i.e., does not use the land, for three years will have it taken from him to be given to another.

Pasal 133.

Article 133.

Tiga kategori berikut merupakan harta milik umum:

The following three categories constitute public property:

a. Fasilitas umum, seperti taman-taman kota.

a. Public utilities, such as the town parks.

b. Sumber daya mineral yang melimpah, seperti ladang minyak.

b. Vast mineral resources, like oil fields.

c. Hal-hal yang menurut sifatnya tidak dapat dimiliki oleh perorangan, seperti sungai.

c. Things which, by their nature, preclude ownership by individuals, such as rivers.

Pasal 134.

Article 134.

Pabrik pada dasarnya merupakan milik pribadi. Namun, pabrik mengikuti hukum produk yang dihasilkan di dalamnya. Jika produknya merupakan milik pribadi, maka pabriknya dianggap sebagai milik pribadi, seperti pabrik tekstil. Jika produknya merupakan milik umum, seperti bijih besi, maka pabriknya dianggap sebagai milik umum.

Factories by their nature are private property. However, they follow the rule of the product manufactured within them. If the product is private property, the factory is considered to be private property, like a textile mill. If the product is a public property, like iron ore, then the factory is considered to be a public property.

Pasal 135.

Article 135.

Negara tidak berhak mengubah hak milik pribadi menjadi milik umum, karena milik umum ditentukan oleh sifatnya dan bukan oleh pandangan negara.

The State has no right to change private property into public property, because public property is determined by its nature and not by the view of the State.

Pasal 136.

Article 136.

Setiap orang di dalam Negara berhak memanfaatkan harta publik, dan Negara tidak berhak mengizinkan siapa pun untuk secara tunggal memiliki, menguasai, atau memanfaatkan harta publik.

Everybody in the State has the right to utilise public property, and the State has no right to allow any individual to singularly possess, own or utilise public property.

Pasal 137.

Article 137.

Negara diperbolehkan melindungi sebagian tanah yang belum diolah atau harta milik umum demi kepentingan salah satu warga negara.

The State is allowed to protect parts of the uncultivated land or public property on behalf of any of the citizens' interests.

Pasal 138.

Article 138.

Menimbun harta, meskipun zakatnya telah dibayarkan atas harta tersebut, adalah haram.

Hoarding funds, even if zakah is paid on it, is forbidden.

Pasal 139.

Article 139.

Zakat dipungut dari kaum Muslimin atas harta-harta mereka yang ditentukan oleh syariat, yaitu uang, barang dagangan, ternak, dan hasil pertanian. Zakat tidak diambil dari sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat. Zakat diambil dari setiap pemilik harta, baik yang sudah mukallaf, yaitu dewasa dan berakal, maupun yang belum, yaitu belum dewasa dan tidak berakal. Zakat dicatat dalam rekening khusus di baitul mal dan tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk satu atau lebih dari delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia.

Zakah is collected from Muslims on their properties that are specified by shar’a, i.e. money, trading goods, cattle and grain. It is not taken from anything not specified by the shar’a. Zakah is taken from every owner whether legally responsible (mukallaf), i.e. mature and sane, or not, i.e. immature and insane. It is recorded in a specific account of the bayt ul-mal and is not to be spent except for one or more of the eight categories of people mentioned in the Glorious Qur'an.

Pasal 140.

Article 140.

Jizyah (pajak kepala) dipungut dari kaum non-Muslim (dhimmi). Jizyah dipungut dari laki-laki dewasa apabila mereka mampu secara finansial untuk membayarnya. Jizyah tidak dipungut dari perempuan maupun anak-anak.

Jizyah (head-tax) is collected from the non-Muslims (dhimmis). It is to be taken from the mature men if they are financially capable of paying it. It is not taken from women or children.

Pasal 141.

Article 141.

Kharaj (pajak tanah) dipungut atas tanah kharajiyah sesuai dengan potensi hasil produksinya. Namun, terhadap tanah ushriyah, zakat wajib dibayarkan atasnya berdasarkan hasil produksi yang sebenarnya.

Kharaj (land-tax) is collected on al-kharajiah land according to its potential production. However, in respect of al ushriah land zakah is payable on it, on the basis of its actual production.

Pasal 142.

Article 142.

Kaum Muslimin hanya membayar pajak yang telah diizinkan oleh syara’ untuk menutupi pengeluaran baitul mal, dengan syarat pajak itu dipungut dari harta yang melebihi kebutuhan individu. Pajak tersebut harus cukup untuk memenuhi tuntutan negara.

The Muslims only pay the tax that shar’a has permitted to cover the expenditure of bayt ul-mal, on condition that it is levied on that which is surplus to the individual's needs. The tax must be sufficient to cover the demands of the State.

Pasal 143.

Article 143.

Negara berhak memungut pajak dari umat ketika dana Baitul Mal tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan guna melaksanakan seluruh kewajiban yang dibebankan syariat kepada kaum Muslim. Negara tidak diperbolehkan memungut pajak dari rakyat untuk suatu fungsi yang tidak diwajibkan syariat atas kaum Muslim. Dengan demikian, negara tidak diperbolehkan memungut biaya untuk pengadilan, departemen, atau administrasi, atau untuk mewujudkan kepentingan apa pun.

The State has the right to collect tax from the ummah when the funds of bayt ul-mal are inadequate to cover the expenditure required to undertake all the functions the shar’a has obliged the Muslims to perform. The State is not allowed to impose a tax on the people for a function the shar’a has not obliged the Muslims to undertake. Thus, the State is not allowed to collect fees for the courts or departments or administrations, or for accomplishing any interest.

Anggaran Negara memiliki sumber-sumber tetap yang telah ditetapkan oleh Ahkam Syari'ah. Anggaran tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa bagian. Dana yang dialokasikan untuk setiap bagian serta perkara-perkara yang menjadi tujuan alokasi dana itu semuanya ditentukan berdasarkan pandangan dan ijtihad Khalifah.

The budget of the State has permanent sources decided by the AHkam Shari’ah. The budget is further divided into sections. The funds assigned to each section and the matters for which the funds are allocated are all decided by the view of the Khaleefah and his ijtihad.

Pasal 145.

Article 145.

Sumber-sumber pendapatan tetap bagi bayt al-mal adalah: harta rampasan perang (fai'), jizyah, kharaj, seperlima dari harta karun terpendam (rikaz), dan zakat. Semua dana ini dikumpulkan, baik ada kebutuhan terhadapnya maupun tidak, secara terus-menerus.

The permanent sources of income for bayt ul-mal are: spoils (faya), jizyah, kharaj, a fifth of the buried treasure (rikaz) and zakah. All these funds are collected, whether there is a need for them or not, on a perpetual basis.

Pasal 146.

Article 146.

Jika pendapatan dari sumber-sumber pendapatan tetap bagi baitul mal tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran negara, maka diperbolehkan memungut pajak dari kaum Muslimin untuk menutupi pengeluaran yang menjadi kewajiban baitul mal. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

If the revenues derived from the permanent sources of income for bayt ul-mal are insufficient to cover the expenditure of the State, it is permitted to collect taxes from the Muslims to cover the expenditure obliged on bayt ul-mal. The obligations are the following:

a. Kebutuhan orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan untuk melaksanakan kewajiban jihad.

a. The needs of the poor, the needy, the wayfarers, and to perform the obligation of jihad.

b. Pemberian gaji kepada para pegawai, para penguasa, dan jatah bagi para prajurit.

b. Remuneration of the salaries of the employees, the rulers and the provisions for the soldiers.

c. Menyediakan manfaat dan kemaslahatan umum yang menjadi tanggungan baitul mal, seperti membangun jalan, menggali sumber air, mendirikan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Menyatukan baitul mal.

c. Providing benefits and public utilities due on bayt ul-mal., such as constructing roads, extracting water, erecting mosques, schools and hospitals. Unify bayt ul-mal.

d. Menghadapi keadaan darurat, seperti bencana alam, kelaparan, banjir, dan gempa bumi.

d. Meeting emergencies, like natural disasters, famine, floods and earthquakes.

Pasal 147.

Article 147.

Pendapatan yang berasal dari harta milik umum dan milik negara, harta orang yang meninggal tanpa ahli waris, harta orang-orang murtad, serta bea cukai yang dipungut di perbatasan negara (thoghoor), semuanya dicatat dalam Bayt ul-Mal.

Income derived from public and State property, people dying without heirs properties of the apostates and customs levied at the state's borders (thoghoor), are all recorded in bayt ul-mal.

Pasal 148.

Article 148.

Pengeluaran baitul mal didistribusikan kepada enam golongan orang sebagai berikut:

The expenditure of bayt ul-mal is distributed among the following six categories of people as follows:

a. Delapan golongan orang yang berhak menerima dana zakat. Jika tidak ada dana dalam bab ini, mereka tidak diberi uang apa pun.

a. The eight categories of people entitled to partake of the zakah funds. If there are no funds in this chapter they are not given any money.

b. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang-orang yang berutang, dan jihad dibiayai dari sumber-sumber pendapatan tetap setiap kali dana dalam rekening zakat tidak mencukupi. Apabila dana dari pendapatan tetap tidak mencukupi, orang-orang yang berutang tidak boleh menerima bantuan. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan jihad harus dibiayai dari pajak yang dipungut untuk tujuan ini; dan jika diperlukan, untuk mencegah mereka jatuh ke dalam korupsi, mereka dibiayai dari pinjaman yang dihimpun oleh Negara untuk tujuan ini.

b. The poor, the needy, the wayfarers, the debtors and jihad are funded from the permanent sources of revenues whenever there are insufficient funds in the zakah account. When there are inadequate funds from the permanent revenues, the debtors are not to receive assistance. The poor, the needy, the wayfarers and jihad must be funded from the taxes collected for this purpose; and if required - to prevent them from falling into corruption - they are to be funded from loans raised by the State for this purpose.

c. Bayt ul-mal harus membiayai orang-orang yang melaksanakan tugas atau layanan tertentu bagi negara, seperti pegawai, penguasa, dan tentara. Jika dana tidak mencukupi untuk tujuan ini, pajak harus segera dipungut untuk memenuhi pengeluaran mereka, dan pinjaman harus diusahakan jika dikhawatirkan akan timbul korupsi.

c. Bayt ul-mal must fund those people who perform certain duties or services for the State, such as employees, rulers and soldiers. If there are insufficient funds for this purpose, taxes must be collected immediately to meet their expenses, and loans should be raised if it is feared that corruption might ensue.

d. Baitul mal wajib membiayai layanan dan fasilitas umum yang penting seperti jalan, masjid, rumah sakit, dan sekolah. Jika dana tidak mencukupi, pajak harus dipungut untuk menutupi biayanya.

d. Bayt ul-mal shall fund the essential services and utilities such as the roads, mosques, hospitals and schools. If there are insufficient funds, taxes must be collected to cover their cost.

e. Layanan dan fasilitas yang tidak esensial didanai oleh baitul mal, tetapi ketika dana yang tersedia tidak mencukupi, layanan tersebut tidak dibiayai dan karenanya ditunda.

e. Non-essential services and utilities are funded by bayt ul-mal, but when there are insufficient funds available they are not financed and accordingly delayed.

f. Bencana, seperti gempa bumi dan banjir, wajib dibiayai dari bayt ul-mal; jika dana yang tersedia tidak mencukupi, pinjaman harus segera diambil dan akan dilunasi kemudian dari pajak.

f. Disasters, such as earthquakes and floods, must be financed by bayt ul-mal; if there are insufficient funds available, loans are to be raised immediately, and will be repaid later from taxes.

Pasal 149.

Article 149.

Negara harus menyediakan lapangan kerja bagi setiap warga negara yang memegang kewarganegaraan negara tersebut.

The State should provide employment for all subjects holding citizenship of the State.

Pasal 150.

Article 150.

Karyawan perusahaan dan wiraswasta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan negara. Setiap orang yang bekerja dengan upah, apa pun sifat pekerjaannya, dianggap sebagai karyawan. Dalam hal perselisihan antara pemberi kerja dan karyawan mengenai tingkat gaji, tingkat gaji harus dinilai berdasarkan harga pasar. Jika mereka berselisih mengenai hal lain, kontrak kerja harus dinilai menurut aturan syariat.

Company employees and the self-employed have the same rights and duties as employees of the State. Everyone who works for a wage, irrespective of the nature of the work, is considered an employee. In matters of dispute, between employer and employee over salary levels, the salary level is to be assessed on the basis of the market. If they disagree over something else, the employment contract is to be assessed according to the rules of the shar’a.

Pasal 151.

Article 151.

Gaji ditentukan sesuai dengan manfaat pekerjaan, atau manfaat pegawai, dan bukan sesuai dengan pengetahuan dan/atau kualifikasi pegawai. Tidak boleh ada kenaikan gaji tahunan bagi pegawai. Sebaliknya, mereka harus diberi nilai penuh dari gaji yang layak mereka terima atas pekerjaan yang mereka lakukan.

The salary is to be determined according to the benefit of the work, or the benefit of the employee, and not according to the knowledge and/or qualifications of the employee. There are to be no annual increments for employees. Instead, they are to be given the full value of the salary they deserve for the work they do.

Pasal 152.

Article 152.

Negara wajib menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki kerabat yang bertanggung jawab atas nafkahnya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan tempat tinggal dan pemeliharaan bagi penyandang cacat dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.

The State is to guarantee the living expenses of the one who has no money, no work and no relatives responsible for his financial maintenance. The State is responsible for housing and maintaining the disabled and handicapped people.

Pasal 153.

Article 153.

Negara wajib berupaya agar kekayaan beredar di antara seluruh rakyat, dan melarang peredaran kekayaan hanya di kalangan sebagian golongan masyarakat saja.

The State must endeavour to circulate wealth among all the subjects and forbids the circulation of wealth among only a sector of society.

Pasal 154.

Article 154.

Negara berupaya menjalankan tugas untuk memungkinkan setiap rakyatnya memenuhi kebutuhan sekunder (kebutuhan non-pokok) dan mewujudkan persamaan dalam masyarakat sesuai dengan dana yang tersedia padanya, dengan cara-cara berikut:

The State tackles the task of enabling every subject to satisfy his luxuries (non-basic needs,) and to achieve equality in society in accordance with the funds available to her, in the following way:

a. Negara memberikan kepada seluruh warganya harta cair dan harta tetap dari harta yang dimiliki Baitul Mal, serta dari harta rampasan perang, dan sebagainya.

a. The State grants all its citizens liquid and fixed assets from those owned by bayt ulmal, and from the war booties, etc.

b. Negara memberikan tanah dari lahan garapannya kepada mereka yang memiliki tanah yang tidak mencukupi atau tidak memiliki tanah sama sekali. Mereka yang memiliki tanah tetapi tidak menggunakannya tidak diberi tanah. Mereka yang tidak mampu mengolah tanahnya diberi bantuan keuangan agar mereka dapat mengolah tanah tersebut.

b. The State donates from its cultivated land to those who have insufficient or no land. Those who possess land but do not use it are not given land. Those who are unable to use their land are given financial assistance to enable them to use their land.

c. Mereka yang tidak mampu melunasi utangnya diberi dana dari zakat, dan harta rampasan perang, dan lain-lain.

c. Those who are unable to settle their debts are given funds from zakah, and the war booty, etc.

Pasal 155.

Article 155.

Negara mengawasi urusan-urusan pertanian dan hasil-hasilnya sesuai dengan kebutuhan kebijakan pertanian, sehingga potensi tanah dapat dicapai hingga tingkat produksinya yang paling tinggi.

The State supervises agricultural affairs and their products in accordance with the needs of the agricultural policy, so as to achieve the potential of the land to its greatest level of production.

Pasal 156.

Article 156.

Negara mengawasi seluruh urusan industri. Negara secara langsung mengelola industri-industri yang termasuk dalam kepemilikan umum.

The State supervises the whole affairs of industry. It directly undertakes those industries included in the public property.

Pasal 157.

Article 157.

Perdagangan luar negeri dinilai berdasarkan kewarganegaraan pedagang, bukan asal barang. Pedagang dari negara yang sedang berperang dengan Negara dilarang berdagang di dalam Negara, kecuali diberikan izin khusus bagi pedagang atau barangnya. Pedagang dari negara yang memiliki perjanjian dengan Negara diperlakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Pedagang yang merupakan warga Negara dilarang mengekspor barang apa pun yang dapat dimanfaatkan musuh secara militer, industri, atau ekonomi. Namun, mereka tidak dilarang mengimpor harta apa pun yang mereka miliki. Negara mana pun yang benar-benar berperang dengan kita, beserta warganya (seperti Israel), dikecualikan dari ketentuan-ketentuan ini. Hukum yang berlaku bagi wilayah perang yang sebenarnya berlaku bagi negara tersebut dalam segala hubungan dengannya, baik perdagangan maupun lainnya.

Foreign trade is assessed on the basis of the citizenship of the trader and not the origin of the goods. Merchants from countries in a state of war with the State are prevented from trading in the State, unless given a special permission for the merchant or the goods. Merchants from countries that have treaties with the State are treated according to the terms of the treaties. Merchants who are subjects of the State are prevented from exporting any goods that the enemies could benefit of militarily, industrially or economically. However, they are not prevented from importing any property they own. Any country that we have real war between us and its citizens (such as Israel) is excluded from these rules. The rules applicable to the actual land of war apply to such country in all the relations with it whether trade or otherwise.

Pasal 158.

Article 158.

Setiap individu dari Negara berhak mendirikan laboratorium penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan segala urusan kehidupan. Negara juga hendaknya mendirikan laboratorium-laboratorium semacam itu.

All individual subjects of the State have the right to establish research and development laboratories connected with all life's affairs. The State should also establish such laboratories.

Pasal 159.

Article 159.

Individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan-bahan yang dapat membahayakan umat atau negara.

Individuals are prevented from possessing laboratories producing materials that could harm the ummah or the state.

Pasal 160.

Article 160.

Negara menyediakan layanan kesehatan gratis bagi semua orang, tetapi hal itu tidak mencegah penggunaan layanan medis swasta maupun penjualan obat.

The State provides free health care for all, but it does not prevent using private medical care nor the sale of medicine.

Pasal 161.

Article 161.

Penggunaan modal asing dan investasinya di dalam Negara adalah haram. Demikian pula, haram memberikan hak konsesi kepada orang asing.

The use of foreign capital and its investment within the State is forbidden. It is also prohibited to grant franchises to foreigners.

Pasal 162.

Article 162.

Negara menerbitkan mata uangnya sendiri, yang tidak bergantung pada mata uang asing mana pun.

The State issues its own currency, which is independent of all foreign currencies.

Pasal 163.

Article 163.

Mata uang Negara harus dibatasi pada emas dan perak, baik yang dicetak maupun tidak. Tidak ada bentuk mata uang lain untuk Negara yang diperbolehkan. Negara boleh menerbitkan mata uang koin yang tidak terbuat dari emas atau perak, dengan syarat baitul mal (kas negara) memiliki emas dan perak dengan jumlah yang setara untuk menjamin mata uang koin yang diterbitkan. Dengan demikian, Negara boleh menerbitkan mata uang atas namanya dari kuningan, perunggu, atau uang kertas dan sebagainya, selama seluruhnya dijamin oleh emas dan perak.

The currency of the State is to be restricted to gold and silver, whether minted or not. No other form of currency for the State is permitted. The State can issue coinage not of gold or silver provided that the treasury of the State (bayt ul-mal) has the equivalent amount of gold and silver to cover the issued coinage. Thus, the State may issue coinage in its name from brass, bronze or paper notes etc. as long as it is covered completely by gold and silver.

Pasal 164.

Article 164.

Diperbolehkan melakukan pertukaran antara mata uang negara dengan mata uang negara lain sebagaimana pertukaran antara mata uang koin negara itu sendiri. Diperbolehkan pula nilai tukar antara dua mata uang berbeda satu sama lain, dan nilai tukar tersebut boleh berubah atau berfluktuasi tanpa batasan apa pun, selama pertukarannya dilakukan antara dua mata uang yang berbeda. Namun, transaksi semacam ini harus dilakukan secara tunai (serah terima langsung) dan merupakan transaksi langsung tanpa penundaan. Setiap warga negara boleh membeli mata uang apa pun yang mereka butuhkan, baik dari dalam maupun dari luar negara, dan mereka dapat membelinya tanpa perlu memperoleh izin terlebih dahulu atau sejenisnya.

It is permissible to have exchange between the State currency and the currency of other states like the exchange between the state's own coinage. It is permissible for the exchange rate between two currencies to differ provided the currencies are different from each other. However, such transactions must be undertaken in a hand-to-hand manner and constitute a direct transaction with no delay involved. The exchange rate can change/fluctuate without any restrictions as long as it is between two different currencies . All citizens can buy whatever currency they require from within or outside the State, and they can purchase the required currency without obtaining prior permission or the like.