46. Kanun adalah istilah teknis yang berarti keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa untuk dilaksanakan oleh rakyat. Istilah ini telah didefinisikan sebagai "sekumpulan prinsip yang diwajibkan oleh penguasa kepada rakyat untuk dilaksanakan dalam hubungan mereka". Undang-undang dasar bagi setiap pemerintahan disebut konstitusi, sedangkan undang-undang selain undang-undang dasar disebut kanun. Istilah konstitusi telah didefinisikan sebagai "kanun yang menguraikan bentuk negara dan sistem pemerintahannya, serta menjelaskan batas-batas dan fungsi setiap kewenangan yang dimiliki olehnya, atau kanun yang mengatur kekuasaan publik, yaitu pemerintah, menentukan hubungannya dengan rakyatnya, dan menetapkan hak serta kewajiban negara terhadap rakyat maupun hak serta kewajiban rakyat terhadap negara." Inilah makna dari kata konstitusi dan kanun. Konstitusi dan kanun merupakan perintah penguasa, sedangkan kaum Muslimin terikat oleh perintah dan larangan Allah (SWT). Dengan demikian, mereka terikat oleh Kitab dan Sunnah; penguasa sendiri terikat oleh perintah dan larangan Allah, yaitu Kitab dan Sunnah. Oleh karena itu, kaum Muslimin tidak membutuhkan konstitusi dan kanun, karena hukum-hukum Syariah telah menjelaskan prinsip-prinsip yang wajib mereka terapkan dalam hubungan mereka, struktur negara, sistem pemerintahan, dan tanggung jawab setiap kewenangan. Konstitusi dan kanun mereka adalah hukum-hukum Syariah, yakni berasal dari firman Pembuat Hukum. Maka mereka hanya berpegang kepada ini; dan berdasarkan ini hubungan mereka serta seluruh tindakan dan perilaku mereka berjalan, baik dalam negara maupun masyarakat. Itulah sebabnya negara Islam, sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga runtuhnya Khilafah Islamiyah, tidak memiliki konstitusi maupun kanun. Keadaan ini berlangsung hingga negara-negara kafir menguasai masa akhir negara Islam, menjelang berakhirnya Kekhilafahan Utsmani, ketika mereka memaksa mereka untuk membuat undang-undang lalu memberlakukan sebuah konstitusi.

46. Canon is a technical term that means the decree issued by the ruler for people to act upon. It has been defined as “a host of principles which the ruler obliges the people to act upon in their relationships”. The basic law for every government is called a constitution, whereas laws other than the basic law are called canons. The term constitution has been defined as “the canon which outlines the shape of the state and its ruling system, and explains the limits and functions of every authority vested in it, or the canon which organizes public authority, i.e. the government, defines its relationship with its subjects, and assigns both the State’s rights and duties towards the subjects and the subject’s rights and duties towards the State.” This is the meaning of the words of constitution and canon. The constitution and canon are the order of the ruler, and the Muslims are restricted by the orders and prohibitions of Allah (SWTH) Thus, they are restricted by the Kitaab and Sunnah; the ruler himself is restricted by the orders and prohibition of Allah, i.e. the Kitaab and Sunnah. Accordingly, Muslims do not need a constitution and canons, since the Sharee’ah rules have clarified the principles that they are obliged to adopt in their relationships, the structure of the state, the ruling system and the responsibility of each authority. Their constitution and canons are Sharee’ah rules, i.e. they are from the speech of the Legislator. So they adhere only to this; according to this their relationships and the rest of their actions and behaviour proceed, whether in the state or society. That is why the Islamic state, since the time of the righteous Khulafaa’, until the destruction of the Islamic Khilafah, did not have a constitution or canons. This was the case until the Kaafir states came to control the last period of the Islamic state towards the end of the Ottomans, whereby they forced them to pass laws and then enact a constitution.

47. Allah (SWT) telah memerintahkan ketaatan kepada penguasa dan pelaksanaan perintah-perintahnya. Dia (SWT) berfirman:

47. Allah (SWTJ) has commanded the obedience to the ruler and execution of his orders. He (SWTH) said:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad ﷺ), serta ulil amri di antara kamu (kaum Muslimin).” [An-Nisa: 59] Dia (SWT) berfirman:

“O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger (Muhammad (PBUH)), and those of you (Muslims) who are in authority.” [An-Nisa: 59] He (SWTH) said:

“Barangsiapa menaati amir, maka sungguh ia telah menaatiku, dan barangsiapa mendurhakai amir, maka sungguh ia telah mendurhakaiku.” Namun, ketaatan kepada penguasa hanya terbatas pada tindakan yang boleh ia lakukan menurut pendapat dan ijtihadnya sendiri, dan bukan pada tindakan apa pun. Ia tidak boleh membolehkan yang haram dan tidak boleh melarang yang halal dengan dalih bahwa Allah telah memerintahkan agar ia ditaati. Sebaliknya, tanggung jawabnya adalah menerapkan hukum-hukum Syari'ah kepada rakyat. Dengan demikian, ketaatan itu hanya untuk Syari'ah. Allah (SWT) telah memberinya tanggung jawab untuk menerapkan hukum menurut pendapat dan ijtihadnya, sehingga wajib menaatinya dalam hal-hal tersebut. Adapun selain itu, ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ, bukan kepada penguasa. Penguasa hanya menjalankan hukum Allah. Namun,

“Whosoever obeys the Ameer has obeyed me and whosever disobeyed the Ameer has disobeyed me.” However, obedience to the ruler is restricted to what action he is allowed to undertake according to his own opinion and Ijtihaad and not just any action. He cannot permit a Haraam and nor prohibit a Halaal under the pretext that Allah has commanded that he be obeyed. Rather his responsibility is to implement the rules of the Sharee’ah on the people. Thus, obedience is only for the Sharee’ah. Allah (SWTH) has given him the responsibility to implement the rules according to his opinion and Ijtihaad, so it is obligatory to obey him in these things. Anything beyond that, the obedience is only to Allah and His Messenger(PBUH), not to the ruler. The ruler only implements the law of Allah. However,

Para Sahabat berbeda pendapat mengenai hukum-hukum syariat, begitu pula para mujtahid. Sebagian dari mereka memahami sesuatu dari teks syariat,

the Sahaabah differed regarding the Sharee’ah rules and so did the mujtahidoon. Some understood something from the Sharee’ah text,

yang berbeda dengan apa yang dipahami orang lain, sehingga terdapat perbedaan pemahaman tentang hukum-hukum syariah. Oleh karena itu, Pembuat Syariat telah memberikan hak kepada Khalifah untuk mengambil salah satu dari pendapat-pendapat tersebut dan mewajibkan rakyat untuk mengamalkannya; dan mereka wajib mentaatinya dalam hal ini. Para Sahabat telah berijma' bahwa Khalifah memiliki hak untuk menetapkan hukum; begitu ia telah menetapkan suatu hukum, rakyat wajib mematuhinya, dan hukum tersebut menjadi hukum Allah bagi seluruh kaum Muslimin. Benar bahwa ketaatan kepada Khalifah dalam hukum-hukum yang ia tetapkan adalah wajib, dan bahwa ia berhak membuat rakyat terikat pada hukum-hukum tertentu, namun hal itu bukan dilakukan karena itu perintah Khalifah, melainkan karena itu perintah dari Allah. Yang dilakukan Khalifah hanyalah memilih satu pemahaman tertentu dari berbagai pemahaman terhadap nash-nash syariah, sehingga pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan hukum syariah, bukan karena perintah Khalifah.

which was different from what the other understood, hence there were different understandings of the Sharee’ah rules. For this reason the Legislator has given the Khaleefah the right to adopt any one of these opinions and oblige the people to act upon it; and they are obliged to obey him in this regard. The Sahaabah have made Ijmaa’ (consensus) that the Khaleefah has the right to adopt rules; once he has adopted a hukm the people are obliged to obey him and that rule becomes the hukm of Allah for all Muslims. It is correct that obedience to the Khaleefah in the rules he adopts is obligatory and that he has the right to make the people adhere to specific rules, but this is not undertaken because it is the order of the Khaleefah, rather because it is an order from Allah. All that the Khaleefah has done is that he selected a specific understanding from the different understandings of the Sharee’ah text, so action is carried out according to the Sharee’ah rules and not the order of the Khaleefah.

Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa jika Khalifah memerintahkan dengan selain hukum Syariah, maka tidak wajib menaatinya. Bahkan, haram menaatinya. Dengan demikian, mengikuti pengangkatan Khalifah bukanlah ketaatan kepada perintahnya sendiri, melainkan ketaatan kepada Allah dalam apa yang telah Dia (SWT) perintahkan. Maka, hal itu merupakan pelaksanaan perintah Allah, bukan perintah Khalifah. Karena itu, penguasa tidak boleh memaksa rakyat untuk mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang ia tetapkan bagi mereka, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika Allah (SWT) telah memberinya hak untuk melakukan hal ini sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri.

This is evidenced by the fact that if the Khaleefah orders with other than the Sharee’ah rule, then it is not obligatory to obey him. Rather it is forbidden to obey him. Thus, adherence to the adoption of the Khaleefah is not obedience to his own orders, but rather it is obedience to Allah in what He (SWTH) has ordered. Thus, it is an execution of the order of Allah and not the order of the Khaleefah. Hence the ruler cannot force people to follow certain principles he has laid down for them except in one situation, where Allah (SWTH) has given him the right to do this according to his own opinion and Ijtihaad.

48. Fakta bahwa kaum Muslimin tidak membutuhkan konstitusi dan kanun berarti mereka tidak membutuhkan aturan-aturan buatan manusia yang diperintahkan penguasa untuk ditaati rakyat, karena Syari'ah telah membawa segala sesuatu. Allah (SWT) berfirman:

48. The fact that Muslims do not need a constitution and canons means they do not need rules enacted by human beings, which the ruler ordered people to adhere to, since the Sharee’ah has already brought everything. He (SWTH )said:

"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) sebagai penjelas bagi segala sesuatu." [An-Nahl: 89] Maka tidak ada kebutuhan bagi manusia untuk menyusun konstitusi dan kanun. Namun, Syari' menyerahkan kepada Khalifah untuk mengambil aturan-aturan tertentu dari antara berbagai pendapat,

“And We have sent down to you the Book (the Qur’an) as an exposition of everything.” [An-Nahl: 89] So there is no need for human beings to lay down a constitution and canons. However, the Shar’ entrusted the Khaleefah with adopting certain rules from amongst the opinions,

yang para Mujtahid berbeda pendapat di dalamnya, dan memberinya hak untuk mewajibkan rakyat dengan sebagian pendapat khususnya, tetapi hanya pada aspek-aspek yang dia diberi hak untuk bertindak menurut pendapat dan ijtihadnya sendiri, seperti masalah kepemimpinan tentara dan pemasukan serta pengeluaran Bait ul-Maal, dan sejenisnya. Karena semua ini, Khalifah diberi kewenangan untuk menetapkan konstitusi dan undang-undang serta mewajibkan rakyat untuk mengikutinya. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi kaum Muslimin untuk memiliki konstitusi dan kanun, yang diadopsi dari hukum-hukum Syari'ah dan perkara-perkara yang Khalifah telah diberi hak untuk melaksanakannya menurut ijtihad dan pendapatnya sendiri.

which the Mujtahideen differed in, and gave him the right to oblige the people with some of his specific opinions, but just in aspects where he was given the right to conduct according to his opinion and Ijtihad, such as the issue of army leadership and the Bait ul- maal’s revenues and expenses and the like. Due to all of this, the Khaleefah is given the power to enact a constitution and laws and to oblige the people to follow them. Therefore, it is allowed for the Muslims to have a constitution and canons, which are adopted from the Sharee’ah rules and the matters in which the Khaleefah has been given a right to undertake according to his own Ijtihaad and opinion.

Mengenai pengadopsian hukum-hukum, hal ini perlu dikaji: jika Khalifah tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya tanpa mengadopsi suatu hukum tertentu; atau persatuan negara, persatuan kekuasaan, atau persatuan Ummah dan wilayah tidak dapat dicapai atau dilindungi kecuali melalui pengadopsian suatu pendapat tertentu, maka dalam kedua keadaan ini pengadopsian itu wajib atas Khalifah berdasarkan kaidah syariat: Apa yang diperlukan untuk menunaikan suatu kewajiban, maka itu sendiri adalah wajib (maa laa yatimmul waajib illa bihi fahuwa waajib). Adapun selain dari dua keadaan ini, maka pengadopsian diperbolehkan, tetapi tidak wajib. Adapun perkara-perkara yang diberikan hak kepadanya untuk menanganinya menurut pendapat dan ijtihadnya sendiri, jika ia dapat memberikan pendapatnya mengenai tindakan tersebut ketika diperlukan untuk dilaksanakan, dan tidak ada keharusan untuk menetapkan terlebih dahulu cara tertentu untuknya, maka dalam hal ini ia boleh menjelaskan suatu pendapat tertentu untuk melaksanakan tindakan itu atau tidak. Dengan kata lain, ia boleh menetapkan suatu qanun atau tidak. Namun, jika pelaksanaan tindakan itu hanya mungkin dengan menetapkan cara-cara yang telah dikaji dan dipikirkan, sehingga pelaksanaan tindakan tersebut tidak akan mungkin dan kekacauan akan terjadi tanpanya, maka wajib menetapkan qanun-qanun dan haram mengabaikannya. Oleh karena itu, mengenai penetapan hukum-hukum tertentu, rakyat wajib mengikuti sebagian darinya dan boleh mengikuti sebagian yang lain. Adapun menghimpun seluruh hukum yang wajib dan yang boleh ini dalam satu konstitusi dan satu qanun, hal itu diperbolehkan dan tidak wajib. Dengan demikian, menetapkan konstitusi dan qanun bagi kaum Muslimin diperbolehkan. Namun, hal itu harus bersumber dari ahkaam syar'iyyah dan dari perkara-perkara yang Khalifah diberi hak untuk menanganinya menurut pendapat dan ijtihadnya.

As regards the adoption of the rules, this needs to be looked into: if the Khaleefah is unable to undertake his responsibility without adopting a certain rule; or the unity of the state, unity of the authority, or the unity of the Ummah and land cannot be achieved or protected, except through adoption of a certain opinion, then adoption in this two situations will be obligatory on the Khaleefah in accordance with the Sharee’ah principle: That which is necessary to fulfill a waajib is itself a waajib (maa laa yatimmul waajib illa bihi fahuwa waajib) As for other than these two situations, then adoption is allowed, but not obligatory. As for the matters in which he has been given the right to undertake according to his own opinion and ijtihaad, if he could give his opinion regarding the action when it is needed for execution, and there is no necessity to assign ahead a specific style for it, then in this case he is allowed to either clarify a specific opinion for executing the action or not. In other words, he is allowed to either enact a canon or not. However, if the execution of the action is only possible through enacting studied and thought of styles, such that the execution of the action would not be possible and disorder would occur without it, then it is obligatory to enact canons and it is Haraam to ignore that. Therefore, regarding enacting specific laws, people are obliged to follow some of them and they are allowed to follow some other. As regards the compiling of all these obligatory and allowed rules in one constitution and one canon, it is allowed and not obligatory. Thus, enacting a constitution and canons for Muslims is allowed. However, they must be from the ahkaam shar’iyyah and from what the khaleefah was given the right to undertake according to his opinion and ijtihaad.

49. Penetapan hukum-hukum Syariah secara resmi (taqnin) memadamkan kajian dan kreativitas serta tidak mendorong ijtihad. Hal ini karena orang-orang kemudian diwajibkan mengikuti hukum yang ditetapkan itu, sebab mereka tidak dapat mengamalkan pendapat lain. Suatu hukum digali agar diamalkan, bukan semata-mata demi pengetahuan. Karena seseorang tidak dapat mengamalkan pendapat seperti itu, maka mujtahid tidak akan merasa perlu untuk menggalinya, sebab sekadar mengetahui sesuatu tidak memotivasi ijtihad sebagaimana motivasi untuk beramal. Maka dari itu, penetapan resmi menghambat penelitian dan kreativitas serta tidak mendorong ijtihad. Itulah sebabnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh para Khulafaur Rasyidin jumlahnya sedikit dan sangat jarang. Inilah pula sebabnya Imam Malik menasihati Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar tidak menjadikan kitabnya, Al-Muwatta`, sebagai rujukan resmi dan membiarkan masyarakat mengikuti apa yang mereka anggap benar. Hal itu terjadi ketika Abu Ja'far al-Mansur mengusulkan agar kitab tersebut ditetapkan sebagai rujukan, setelah Ibnu Muqaffa' mendesaknya untuk menetapkan aturan-aturan tertentu bagi para hakim yang wajib dipatuhi masyarakat. Imam Malik menolak hal itu karena membiarkan masyarakat mengamalkan pendapat mereka sendiri mendorong kreativitas, mendorong ijtihad, dan dengan demikian kekayaan intelektual dan legislatif berkembang. Hal itu mengasah akal dan melahirkan orang-orang kreatif serta para mujtahid di tengah umat. Oleh karena itu, seseorang harus berupaya membatasi hukum-hukum yang ditetapkan ketika kaidah-kaidah dan konstitusi diberlakukan.

49. The adoption of Sharee’ah rules stifles study and creativity and does not promote Ijtihaad. This is because the people would then be obliged to follow the adopted rule, since they cannot act upon any other opinion. The ruling is deduced so as to be acted upon and not just for the sake of knowledge. Since one cannot act upon such an opinion then the mujtahid will not see any need to derive it, because the mere knowledge of something does not motivate for Ijtihaad in the way that the motivation for action does. Hence, adoption stifles research and creativity and does not encourage Ijtihaad. That is why the rules adopted by the Righteous Khulafaa’ were few in number and very rare. This is also why Imam Malik advised the Khaleefah Abu Ja’far al-Mansoor not to adopt his book Al-Muwatta` and to leave the matter to the people to follow what they deemed was right. He said this when Abu Ja’far al-Mansoor proposed to adopt his book after Ibn Muqaffa’ pressed him to adopt specific rules for the judges, which the people would be obliged to adhere to. Imam Malik refused to do that because leaving the people to act upon their own opinions promotes creativity, encourages ijtihaad and consequently the intellectual and legislative wealth grows. It sharpens the intellect and produces creative people and mujtahideen in the Ummah. Therefore, one must attempt to limit the adopted rules when the canons and constitution are enacted.