68. Struktur pemerintahan dalam Islam secara mendasar berbeda dari semua struktur pemerintahan lainnya. Ia bukan sistem monarki, dan ia pun tidak membenarkan sistem monarki. Ia tidak memberi kepala negara hak apa pun selain hak yang dimiliki setiap individu di tengah Ummah. Ia juga tidak menjadikan kepala negara sebagai pemilik; ia justru pelaksana Syariat Allah. Selain itu, ia bukan simbol bagi Ummah, yang memiliki tetapi tidak memerintah. Sebaliknya, ia diangkat oleh Ummah pada jabatan pemerintahan, dan ia memerintah atas nama Ummah tanpa memiliki sesuatu pun dari kekuasaan ini. Struktur ini sama sekali tidak mengenal putra mahkota.

68. The ruling structure in Islam fundamentally differs from all other structures of ruling. It is not a monarchical system, nor does it approve of the monarchical system. It does not allow the head of the state any rights other than those that any individual in the Ummah is entitled to. Nor does it make the head of the state an owner; he is rather an executor of the Shar’ of Allah. Also, he is not a symbol for the Ummah, where he owns but does not govern. He is rather appointed by the Ummah in the post of ruling, where he governs on her behalf, without owning any thing of this ruling. This structure does not have crown prince hood at all either.

Juga bukan sistem republik. Kepemimpinan negara di dalamnya tidak ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Melainkan ditetapkan dengan cara tertentu. Dengan demikian, khalifah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar layak untuk jabatan Khilafah. Jika salah satu syarat ini dilanggar, maka ia menjadi terasing dari Khilafah, dan ia segera diberhentikan atau menjadi subjek pemberhentian. Namun, selama ia memenuhi syarat-syarat ini, ia akan tetap menjadi khalifah hingga wafat. Selain itu, dalam sistem republik, rakyat membatasi fungsi presiden republik. Hal ini berbeda dengan Islam, di mana fungsi kepala negara tidak dibatasi; karena ia memiliki seluruh fungsi, dan ia adalah negara dengan segala fungsinya.

Nor is it a republic system. The leadership of the state in it is not fixed for a specific period. It is rather fixed with a specific manner. Thus, the khaleefah has to meet certain conditions in order to be suitable for the post of Khilafah. If any of these conditions was broken, then he will become alien from the Khilafah, and he is removed immediately or becomes subject to removal. However, as long as he meets these conditions, he will remain as khaleefah until he dies. Moreover, the people limit the functions of the president of the republic in the republican system. This is different to Islam, where the functions of the head of the state are not limited; for he has all the functions, and he is the state with all of its functions.

Sistem ini juga bukan sistem otokratis, karena kepala negara dibatasi oleh hukum-hukum syariat. Ia tidak boleh membolehkan sesuatu yang haram, dan tidak boleh melarang sesuatu yang halal. Ia justru terikat oleh syariat. Ini berbeda dengan sistem otokratis, di mana kepala negara memiliki kewenangan tanpa batas dan bertindak menurut pandangannya sendiri. Ia adalah pembuat undang-undang sekaligus pelaksana. Sedangkan Khalifah bukanlah pembuat hukum, melainkan pelaksana syariat.

It is also not an autocratic system, because the head of the state is restricted by the ahkaam of Shar’. So he cannot allow something that is haraam, nor prohibit something that is halaal. He is rather bound by the Shar’. This is different to the autocratic system, where the head of the state has unrestricted authority and he proceeds according to his own view. He is the legislator and the executor. While the Khaleefah is not the legislator, he is rather executor of the shar’.

Tidak pula ini merupakan sistem imperialis. Hal ini karena provinsi-provinsi yang diatur, betapapun berbedanya asal-usul etnis mereka, semuanya terkait dengan satu otoritas pusat. Islam menempatkan berbagai asal-usul etnis di seluruh Negara pada kedudukan yang sama. Islam tidak memberikan keuntungan kepada pusat negara atas provinsi-provinsi lainnya. Selain itu, seluruh provinsi memiliki satu anggaran, dan pendapatan dikumpulkan untuk kepentingan mereka semua. Pengeluaran di setiap provinsi tidak ditentukan berdasarkan pendapatannya sendiri, melainkan berdasarkan kebutuhannya, tanpa memandang besarnya pendapatan tersebut. Lebih jauh, seluruh provinsi memiliki hukum dan kewenangan pemerintahan yang sama.

It is not also an imperialistic system. This is because the governed provinces, no matter how much they are different in terms of ethnic origins, they are all related to one central authority. Islam put the different ethnic origins all over the State on the same level. It does not give the centre of the state any advantage over the other provinces. Besides, all the provinces have one budget and revenues are collected for the interest of all of them. Expenses in each province are not decided based on its own revenues, rather based on its own needs, regardless of the amount of its revenues. Moreover, all the provinces have the same law and ruling authority.

Ia juga bukan sistem federal, di mana provinsi-provinsinya terpisah melalui otonomi masing-masing, dan pada saat yang sama disatukan melalui pemerintahan bersama. Sebaliknya, ini adalah sistem kesatuan, di mana seluruh provinsinya dianggap sebagai satu negara. Tidak ada satu pun provinsinya yang memiliki kewenangan pemerintahan, baik dalam kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri, ekonomi, pendidikan, maupun kewenangan lainnya. Sebaliknya, seluruh kewenangan berada di satu tangan dan di satu pusat. Syariat memerintahkan pembunuhan dan peperangan demi menjaga kesatuan. Rasulullah ﷺ bersabda: “Dan barangsiapa membaiat seorang Imam, dengan memberikan jabat tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya semampu ia. Jika ada orang lain datang hendak merebut kekuasaan darinya, maka penggallah leher orang lain itu.” Dengan demikian, struktur Negara ini berbeda dari struktur seluruh negara lainnya. Ia adalah seorang Khalifah yang menerapkan Syariat; ia tidak dapat menjadi Khalifah, yakni ia tidak memiliki kewenangan, kecuali jika kaum Muslimin mengangkatnya melalui baiat, dengan sukarela dan senang hati. Begitu ia menjadi Khalifah, seluruh fungsi pemerintahan jatuh ke tangannya seorang diri.

It is also not a federal system, where its provinces are separate through their self-autonomy, and at the same time united through the common ruling. It is rather a system of unity, where all its provinces are considered one country. None of its provinces has any of the ruling authority, neither in the internal policy, foreign policy, economy or education, or any other authority at all. Rather, the whole authority is in one hand, and in one center. The Shar’ ordered killing and fighting in order to preserve the unity. The Messenger (PBUH) said: “And whoever gave a bay’ah to an Imam, thus giving him the clasp of his hand the fruit of his heart, let him obey him as much as he can. If any other person came wanting to dispute with him, then strike the neck of the other person.” Thus, the structure of the State differs from the structure of all the other States. He is a Khaleefah who implements the Shar’; he cannot become a Khaleefah, i.e. he does not have the authority, unless the Muslims appointed him by the bay’ah, willingly and happily. Once he becomes Khaleefah, all the functions of ruling fall into his hands alone.

69. Otoritas berbeda dengan kekuatan, meskipun otoritas tidak dapat bertahan tanpa kekuatan. Demikian pula, kekuatan berbeda dengan otoritas, meskipun kekuatan tidak dapat benar tanpa otoritas.

69. Authority differs from force, though it cannot continue without it. Similarly, force differs from authority, though it cannot be sound without it.

Otoritas adalah kekuasaan untuk memerintah, dan ia merupakan Wilaayat ul-Amr (tanggung jawab kepemimpinan). Ia adalah entitas pelaksana bagi seperangkat pemikiran, konsep, dan standar yang diterima oleh Ummah. Dengan demikian, fungsi otoritas (sultaan) adalah melaksanakan hukum-hukum (aHkaam), mengurus urusan rakyat, dan mengatur kepentingan mereka.

Authority is ruling, and it is the Wilaayat ul-Amr (responsibility in charge). It is an executing entity for the host of thoughts, concepts and criteria accepted by the Ummah. Thus, the function of the authority (sultaan) is to execute the rules (aHkaam), look after the affairs of the people, and manage their matters.

Dengan demikian, kekuasaan berbeda dengan paksaan, meskipun kekuasaan tidak dapat ada tanpa paksaan. Hal ini karena paksaan merupakan alat untuk melindungi kekuasaan serta seperangkat pemikiran, konsep, kriteria, dan aturan yang menjadi landasan berdirinya kekuasaan tersebut. Paksaan juga sekaligus menjadi alat yang digunakan kekuasaan untuk menegakkan aturan, menindak para pelaku kejahatan, tiran, dan pelanggar, serta menundukkan mereka hingga mereka patuh pada aturan.

Thus, it is different to force, though authority cannot exist without force. This is because force is the tool for protecting the authority and the host of thoughts, concepts, criteria and rules upon which the authority is established. Force is, at the same time, a tool that the authority uses to execute the rules, repress the criminals, tyrants and offenders, and subdue them until they abide by the rules.

Adapun kekuatan dalam Negara, ia bukanlah untuk mengurus urusan rakyat atau mengatur kepentingan mereka. Dengan kata lain, ia bukanlah otoritas (sulthaan), meskipun keberadaan, pembentukan, pengelolaan, perencanaan, dan persiapan kekuatan tidak mungkin terwujud tanpa adanya otoritas.

As for force in the State, it is not for looking after the affairs of the people or managing their matters. In other words, it is not authority (sultaan), though the existence, formation, management, planning and preparation of force are not possible without authority.

Kekuatan adalah entitas fisik yang diwujudkan dalam tentara, termasuk kepolisian, yang dengannya otoritas menegakkan aturan, menundukkan para penjahat dan pendosa, menumpas para pemberontak, dan melawan para agresor. Kekuatan juga dipandang sebagai alat untuk melindungi otoritas dan berbagai pemikiran, konsep, serta tolok ukur yang menjadi landasan berdirinya otoritas tersebut.

Force is a physical entity represented in the army, including the police, by which the authority executes rules, subdues the criminals and sinners, suppresses the rebels and resists the aggressors. It is also taken as a tool to protect the authority and the host of thoughts, concepts and criterion, on which the authority is established.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa otoritas berbeda dengan kekuasaan paksa, dan kekuasaan paksa adalah sesuatu yang berbeda dengan otoritas.

It thus becomes obvious that authority is different to force, and that force is something different to authority.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi kekuasaan untuk berubah menjadi kekerasan; karena jika kekuasaan berubah menjadi kekerasan, maka pengurusan urusan rakyat akan menyimpang. Hal ini disebabkan konsep dan tolok ukur kekuasaan akan berubah menjadi konsep penindasan, penganiayaan, dan dominasi, bukan konsep pengayoman. Kekuasaan juga akan berubah menjadi pemerintahan militer yang tidak memiliki tugas selain intimidasi, dominasi, penindasan, penganiayaan, dan pertumpahan darah.

Therefore, it is not allowed for the authority to become force; because if the authority became force, then it’s caring for the people’s affairs would be perverted. This is because the authority’s concepts and criterion would become concepts of suppression, oppression and dominion, and not concepts of caring. The authority would also change to become a military rule that has no task other than intimidation, domination, suppression, oppression and shedding blood.

Sebagaimana tidak diperbolehkan mengubah otoritas menjadi kekuatan, demikian pula tidak diperbolehkan menjadikan kekuatan sebagai otoritas, karena hal itu akan mulai memerintah dengan logika kekuasaan. Hal itu juga akan mengurus urusan rakyat dengan konsep dan kriteria hukum darurat militer serta konsep penindasan dan penganiayaan. Kedua pendekatan ini akan menimbulkan kehancuran dan kebinasaan, menyebabkan teror, ketakutan dan kepanikan, serta membawa Ummah ke ambang kehancuran. Hal ini akan mendatangkan kerusakan terbesar bagi Ummah, sedangkan kaidah syar'i menyatakan: "tidak boleh menimbulkan bahaya, dan tidak boleh pula membalas bahaya dengan bahaya."

As it is not allowed for the authority to change to become force, it is likewise not allowed for the force to become authority, because it would start to rule using the logic of power. It would also look after the affairs of the people with the concepts and criterion of martial laws and the concepts of suppression and oppression. These two approaches would create destruction and ruin, cause terror, fear and panic, and lead the Ummah to the brink of ruin. This would cause greatest harm to the Ummah, while the Shar’ee principle states: “it is not allowed to inflict harm, and nor to answer harm with harm.”.

70. Sistem hukum didasarkan pada empat prinsip:

70. The ruling system is based on four principles:

a) Kedaulatan adalah milik syariat (Asy-Syari'), bukan milik rakyat.

a) Sovereignty is for the Sharee’ah and not for the people.

b) Kekuasaan berada di tangan umat.

b) Authority belongs to the Ummah.

c) Pengangkatan satu orang Khalifah adalah wajib (fardhu) bagi kaum Muslimin.

c) Appointment of a single Khaleefah is Fard on the Muslims.

d) Hanya Khalifah yang berhak mengadopsi hukum-hukum Syariah.

d) Only the Khaleefah has the right to adopt Sharee’ah rules.

Jadi Khalifah adalah orang yang memberlakukan konstitusi dan kanun-kanun. Adapun kedaulatan yang berada di tangan Allah, bukan di tangan rakyat sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi-konstitusi demokratis, hal itu karena Ummat Islam tidak diarahkan oleh kehendaknya untuk melakukan apa pun yang ia inginkan. Sebaliknya, ia diarahkan oleh perintah dan larangan Allah. Ia tunduk kepada Syari'ah, dan oleh karena itu kedaulatan berada pada Syari'ah. Adapun kewenangan yang berada di tangan Ummat, hal itu karena Syari'ah telah mewajibkan agar Khalifah diangkat melalui Ummat dan agar Khalifah memperoleh kekuasaan melalui Bay'ah. Adapun prinsip ketiga, yaitu kewajiban mengangkat Khalifah, hal itu ditetapkan dalam Hadits yang mulia: Beliau ﷺ bersabda:

So the Khaleefah is the one who enacts the constitution and canons. As for the sovereignty belonging for Allah and not for the people, as is stipulated by democratic constitutions, this is because the Islamic Ummah is not directed by her will, to do whatever she wishes. Rather, she is directed by the orders and prohibitions of Allah. She is subject to the Sharee’ah and hence sovereignty belongs to the Sharee’ah. As for the authority belonging to the Ummah, this is because the Sharee’ah has enjoined that the Khaleefah be appointed via the Ummah and that the Khaleefah takes the authority through the Bay’ah. As for the third principle, the obligation of appointing the Khaleefah, it is established in the noble Hadeeth: He (PBUH) said:

"Barangsiapa menarik tangannya dari ketaatan, ia akan bertemu Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah baginya; dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat, ia mati dengan kematian jahiliyah." Maka yang wajib adalah adanya baiat di leher setiap Muslim, yakni adanya seorang Khalifah yang, dengan keberadaannya, berhak mendapatkan baiat di leher setiap Muslim. Adapun prinsip keempat, hal ini telah ditetapkan berdasarkan Ijma' para Sahabat. Dari Ijma' inilah diambil kaidah-kaidah Syariah yang terkenal: "Perintah Imam menghilangkan perselisihan," "perintah Imam wajib dilaksanakan," dan "Sultan (Imam) berhak menetapkan hukum-hukum baru untuk setiap perkara baru yang muncul."

“The one who withdraws his hand from an obedience he will meet Allah on the Day of Judgment with no proof for him; and the one who dies without a bay’ah on his neck will die the death of Jaahiliyyah.” So the waajib is the presence of the bay’ah on the neck of every Muslim, i.e. the presence of a Khaleefah who, through his presence, deserves a bay’ah in the neck of every Muslim. As for the fourth principle, this has been established by the Ijmaa’ of the Sahabah. From this Ijmaa’ the famous Sharee’ah principles have been taken: “The order of the Imaam removes the dispute,” “the order of the Imaam is executed,” “The Sultan (Imam) reserves the right to adopt new laws for as many new matters that arise.”.

71. Negara ini berdiri di atas delapan pilar:

71. The state is based on eight pillars:

1. Khalifah 2. Para Wakil yang Diberi Kuasa - dengan surat kuasa 3. Para Pelaksana 4. Amir Jihad 5. Para Gubernur (Wali)

1. The Khaleefah 2. Delegated Assistants - with powers of attorney 3. The Executing Assistants 4. The Ameer of Jihad 5. The Governors (Waalis)

6. Lembaga Peradilan 7. Departemen-Departemen Administratif 8. Majlis Ummat Rasulullah ﷺ mendirikan struktur negara dalam kerangka ini, dan beliau memerintahkan kaum Muslimin untuk mengangkat kepala negara ketika beliau memerintahkan mereka untuk mengangkat seorang Khalifah. Rasulullah ﷺ memilih Abu Bakar dan Umar sebagai wazir-wazir beliau, yakni para pembantu. Beliau ﷺ bersabda:

6. The Judiciary 7. The Administrative Departments 8. The Majlis of the Ummah The Messenger of Allah (PBUH) established the state structure in this framework and he ordered the Muslims to appoint a head of state when he ordered them to appoint a Khaleefah. The Messenger (PBUH) chose Abu Bakr and Umar as his wazeers i.e. assistants. He (PBUH) said:

“Dua menteri-ku di antara penduduk bumi adalah Abu Bakr dan Umar.” Adapun wilayah-wilayah provinsi, beliau mengangkat para wali dan beliau mengangkat para qadhi untuk mengadili di antara manusia. Adapun administrasi, Rasulullah ﷺ mengangkat para pengelola untuk mengatur berbagai departemen pemerintahan. Adapun kepemimpinan jihad, yang mengurus aspek-aspek berikut: urusan luar negeri, perang, urusan dalam negeri, dan urusan industri, Rasulullah ﷺ dan para Khulafaa’ sesudahnya biasa memegang jabatan ini sendiri. Namun, ‘Umar bin al-Khaththab mendirikan departemen untuk para prajurit dan menunjuk seseorang secara khusus untuk bertanggung jawab atasnya, yang merupakan salah satu kewenangan wajib dari Amir Jihad. Adapun Majlis al-Ummah, Rasulullah ﷺ biasa bermusyawarah dengan kaum Muslimin setiap kali beliau menghendakinya. Beliau biasa memanggil individu-individu tertentu secara terus-menerus untuk dimintai pendapat, dan mereka adalah wakil-wakil rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ telah membentuk struktur negara dalam bentuk yang khusus.

“My two ministers among the people of the earth are Abu Bakr and Umar.” As for the provinces, he appointed waalis and he appointed judges (qaadis) to judge between the people. As for the administration, the Messenger (PBUH) appointed administrators to manage the various governmental departments. As for the ameership of Jihaad, which will administrate the following aspects: foreign affairs, war, internal affairs and industrial affairs, the Messenger (PBUH) and the Khulafaa’ after him used to undertake this post themselves. However, ‘Umar b. al-Khattab established a department for the soldiers and appointed a specific person to be responsible for it, which is one of the mandatory powers of the Ameer of Jihaad. As for the Majlis al- Ummah, the Messenger (PBUH) used to consult the Muslims whenever he wanted. He used to call upon certain individuals consistently to consult them and they were the representatives of the people. This makes clear that the Messenger (PBUH) established a structure for the state in a specific form.

72. Khalifah menunjuk seorang pembantu yang diberi wewenang untuk memikul tanggung jawab pemerintahan. Khalifah mendelegasikan kepadanya tanggung jawab umum untuk mengurus berbagai urusan sesuai dengan pandangannya dan untuk melaksanakannya berdasarkan ijtihadnya.

72. The Khaleefah appoints a delegated assistant to undertake the responsibility of ruling. The Khaleefah delegates to him the general responsibility of managing the affairs according to his view and to execute them based on his Ijtihaad.

Oleh karena itu, ditetapkan bahwa agar pengangkatan tersebut menjadi akad delegasi, ia harus memuat lafaz yang menunjukkan bahwa itu adalah pengawasan umum, yaitu menunjukkan bahwa ia memiliki semua kewenangan wajib dalam pemerintahan. Dengan kata lain, harus ada lafaz yang menunjukkan bahwa ia adalah wakil dari Khalifah. Maka, ketika mengangkat pembantu, seseorang harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan kenyataan posisi pembantu tersebut, bahwa ia adalah wakil Khalifah, dan ia memegang semua kewenangan wajib Khalifah. Ia memiliki apa yang dimiliki Khalifah dalam hal kekuasaan pemerintahan. Dalam hal otoritas, ia sama persis dengan Khalifah. Itulah sebabnya orang-orang dahulu mengeluh kepada Abu Bakar tentang ‘Umar, ketika ‘Umar menerima tanggung jawab sebagai pembantu. Mereka bertanya kepadanya: “Apakah engkau Khalifah ataukah ‘Umar?” Beliau menjawab: “Aku dan dia”; dan hal ini terjadi di hadapan para Sahabat. Namun, pembantu tidak boleh melakukan sesuatu sebelum ia memberitahukan kepada Khalifah sebelum melaksanakan tindakan tersebut. Jika Khalifah mencegahnya, maka ia menghentikan tindakan itu; jika tidak, ia melaksanakannya. Memberitahukan sesuatu kepada Khalifah tidak berarti meminta izin; melainkan sekadar memberitahukan kepada Khalifah tentang sesuatu. Ia tidak menunggu izin, tetapi melakukan tindakan setelah memberitahukan Khalifah, kecuali jika Khalifah mencegahnya. Khalifah berhak membatalkan tindakan yang dilakukan oleh pembantu, jika itu adalah tindakan yang dapat dibatalkan oleh Khalifah seandainya ia melakukannya sendiri. Adapun tindakan yang tidak dapat diubah oleh Khalifah sendiri seandainya ia melakukannya, maka Khalifah tidak boleh membatalkannya jika pembantu telah melaksanakannya. Hal ini bisa berupa keputusan yang dilaksanakan pembantu dengan cara yang benar, atau harta yang ia belanjakan sesuai haknya. Khalifah wajib meninjau seluruh tindakan pembantu, agar ia menguatkan yang benar dan memperbaiki yang keliru. Dengan demikian, pembantu mewakili Khalifah dalam seluruh fungsi Khilafah. Namun, fungsinya adalah memberitahukan kepada Khalifah tentang setiap urusan yang ia laksanakan dan setiap pengangkatan yang ia lakukan; semua itu harus dilakukan sebelum pelaksanaan. Selain itu, ia juga harus menahan diri dari setiap tindakan yang dilarang baginya untuk dilakukan. Asisten ini dahulu disebut wazir tafwidh.

That is why it is stipulated that in order for the appointment to be a contract of delegation, it should include wording that indicates it is a general supervision, i.e. it indicates that he has all the mandatory powers of ruling. In other words, it should include wording that indicates that he is the delegate of the Khaleefah. Therefore, when appointing the assistant, one must use words that indicate the reality of the assistant, that he is the delegate of the Khaleefah, and he takes all the mandatory powers of the Khaleefah. He has what the Khaleefah has in terms of ruling powers. In terms of authority he is exactly like the Khaleefah. That is why the people used to complain to Abu Bakr about ‘Umar, when Umar assumed the responsibility of assistant. They used to ask him: “are you the Khaleefah or is it ‘Umar?” He used to reply: “me and him”; and this happened in front of the Sahabah. However, the assistant cannot undertake something until he has informed the Khaleefah before doing the action. If the Khaleefah prevents him then he desists from undertaking the action, otherwise he would execute it. Informing the Khaleefah about something does not mean permission has been taken; it is rather informing the Khaleefah about something. He does not wait for permission but does the action after informing the Khaleefah, unless the Khaleefah prevents him from doing so. The Khaleefah is entitled to cancel actions undertaken by the assistant, if they were actions that the Khaleefah could cancel if he had undertaken them himself. As for the actions that the Khaleefah himself could not change if he undertook them, the Khaleefah can’t cancel them if the assistant executed them. This could be a ruling that the assistant executed in its proper way, or money that he spent for its due. The Khaleefah must review all the actions of the assistant, so as to endorse the correct ones and rectify the wrong ones. Thus the assistant represents the Khaleefah in all the functions of Khilafah. However, his function is to inform the Khaleefah of every matter he accomplished and every appointment he performed; all of that must be done before execution. This is beside him abstaining from any action he is obstructed from doing. This assistant used to be called delegate assistant ‘wazeer tafweedh’.

73. Khalifah akan mengangkat seorang asisten pelaksana. Tugasnya merupakan bagian dari tindakan administratif, bukan bagian dari pemerintahan. Departemennya melaksanakan arahan-arahan yang dikeluarkan Khalifah kepada departemen dalam negeri dan luar negeri, serta menyampaikan kepadanya semua urusan dari departemen-departemen tersebut yang perlu ditinjau, sehingga ia menjadi penghubung antara Khalifah dan pihak-pihak lain. Ia menyampaikan perintah-perintah yang dikeluarkan Khalifah dan melaporkan kembali kepada Khalifah apa yang telah disampaikan kepadanya. Struktur ini berdiri sebagai asisten Khalifah, namun asisten dalam pelaksanaan, bukan dalam pemerintahan. Karena itu Khalifah berhak mengangkat seseorang yang akan melaksanakan tindakan bersamanya; dan ia dapat mengangkat lebih dari satu orang untuk jabatan ini. Jika ia mengangkat lebih dari satu orang, ia akan menugaskan masing-masing untuk memimpin divisi tertentu. Asisten pelaksana, yakni *wazeer tanfeedh*, terhubung langsung dengan kepala Negara. Hubungannya hanya dengan kepala Negara, karena ia melaksanakan apa yang dikehendaki darinya dan melaporkan kepadanya apa yang masuk (kepadanya). Maka ia seperti asisten yang termasuk dalam struktur yang terhubung langsung dengan Khalifah, meskipun bukan termasuk struktur pemerintahan. Dengan demikian, rumah Khilafah terdiri atas tiga bagian: pertama, Khalifah, yaitu kepala Negara; kedua, para asisten atau yang disebut *wazeer tafweedh*; dan ketiga, struktur pelaksanaan, atau yang disebut *wazeer tanfeedh*.

73. The Khaleefah will appoint an executive assistant. His work is part of the administrative actions and not part of ruling. His department executes the directives issued by the Khaleefah to the home and foreign departments, and submits all business to him that needs to be looked into from those departments, so that he becomes the connection between the Khaleefah and others, where he channels what the orders the khaleefah issues of and he reports back to the khaleefah what has been submitted to him. This structure stands as an assistant to the Khaleefah, though it is an assistant in execution, not in ruling. So the Khaleefah has the right to appoint someone who will carry out the actions with him; and he can appoint more than one person in that post. If he appointed more than one person, he would assign each one to head a specific division. The executing assistant ‘wazeer tanfeedh’ is directly linked to the head of State. His relationship is only with the head of State, because he executes what he wants from him, and reports to him what comes (to him). So he is like the assistant, which is from the structures directly linked to the Khaleefah, though it is not from the ruling structures. Accordingly, the house of Khilafah consists of three sections: firstly, the Khaleefah, who is the head of State; secondly, the assistants or what is called ‘wazeers of tafweedh’; and thirdly the structure of execution, or what is called ‘wazeer tanfeedh.’.

74. Majlis al-Ummah terdiri dari orang-orang yang mewakili kaum Muslimin dalam melakukan muhasabah terhadap penguasa dan mewakili mereka dalam menyampaikan pendapat, sehingga Khalifah dapat merujuk kepada mereka. Non-Muslim diperbolehkan menjadi bagian dari Majlis al-Ummah untuk menyampaikan keluhan mereka atas segala bentuk kezaliman penguasa, atau atas penerapan hukum-hukum Islam yang keliru terhadap mereka. Mereka tidak berhak untuk dimintai pendapat (dalam Syura), untuk memilih calon-calon Khilafah, untuk memilih Khalifah, untuk memberikan bai'at kepadanya, atau untuk membahas hukum-hukum dan perundang-undangannya. Anggota-anggota ini dipilih langsung oleh rakyat. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan, dewasa, dan berakal sehat, berhak menjadi anggota Majlis, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim maupun kafir. Anggota Muslim berhak memilih calon-calon Khilafah, dan pendapat mereka dalam hal ini bersifat mengikat.

74. The Majlis al-Ummah is composed of people who represent the Muslims in accounting the rulers and representing them in opinion so that the Khaleefah can refer to them. It is allowed for non- Muslims to be part of the majlis al-Ummah in order to voice their complaints about any oppression of the rulers, or about the misapplication of the rules of Islam upon them. They do not have a right to be consulted (in Shura), to select the candidates for the Khilafah, to elect the Khaleefah, to give him bay’ah, or to discuss the laws and their legislation. These members are elected directly by the people. Anyone who carries the citizenship is mature and sane, has the right to be a member of the Majlis, whether man or women, Muslim or kaafir. The Muslim members are entitled to select the candidates for the Khilafah and their opinion in this matter is binding.

75. Kaum Muslimin memiliki hak untuk mendirikan partai-partai politik guna menuntut pertanggungjawaban para penguasa dan untuk meraih kekuasaan melalui umat, dengan syarat partai-partai tersebut didirikan atas dasar 'Aqidah Islam dan hukum-hukum yang mereka adopsi berasal dari hukum-hukum Syari'ah. Partai tidak memerlukan izin apa pun; setiap partai yang berlandaskan selain Islam dilarang, seperti partai komunis, partai nasionalis, atau partai patriotik.

75. The Muslims have the right to establish political parties to account the rulers and to arrive at power via the Ummah, on condition that these parties are established on the basis of the Islamic ‘Aqeedah and the rules that they adopt are from the Sharee’ah rules. The party does not need any license; any party based on other than Islam is banned, such as communist, nationalistic or patriotic parties.

76. Seluruh warga negara berhak menerbitkan surat kabar atau jurnal apa pun, baik bersifat politik maupun lainnya, dan menerbitkan buku apa pun tanpa perlu izin. Siapa pun yang mencetak, menyebarkan, atau mempublikasikan sesuatu yang bertentangan dengan dasar di mana negara ini didirikan, yaitu ‘Aqidah Islam, akan dihukum.

76. All citizens have the right to issue any newspaper or journal, whether political or otherwise, and issue any book without the need for a license. Anyone who prints, propagates or publishes anything that contradicts the basis on which the state is established, i.e. the Islamic ‘Aqeedah, will be punished.