Setiap peradaban adalah kumpulan konsep tentang kehidupan, termasuk konsep-konsep fundamental dan mendasar yang dianggap oleh masyarakatnya sebagai kriteria, nilai, dan cita-cita yang membedakan mereka dari yang lain. Kumpulan ini juga mencakup konsep-konsep cabang yang bersifat sekunder. Di antara konsep-konsep fundamental dan khas peradaban Barat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah konsep individualisme dan kebebasan (liberty). Ekonom dan filsuf, Ludwig Von Mises, berkata dalam bukunya, Liberty and Property, "Prinsip khas filsafat sosial Barat adalah individualisme. Tujuannya adalah menciptakan suatu ruang di mana individu bebas untuk berpikir, memilih, dan bertindak tanpa dibatasi oleh campur tangan aparatus paksaan dan penindasan sosial, yaitu Negara. Seluruh pencapaian spiritual dan material peradaban Barat adalah hasil dari bekerjanya gagasan kebebasan ini."

Any civilization is a collection of concepts about life, including the foundational, fundamental concepts which its people consider as criteria, values and ideals that makes them distinct from others. This collection also includes secondary, branch concepts. Amongst the fundamental, distinctive concepts of the Western civilization, as mentioned earlier, are the concepts of individualism and freedom (liberty). Economist and philosopher, Ludwig Von Mises, says in his book, Liberty and Property, “The distinctive principle of Western social philosophy is individualism. It aims at the creation of a sphere in which the individual is free to think, to choose, and to act without being restrained by the interference of the social apparatus of coercion and oppression, the State. All the spiritual and material achievements of Western civilization were the result of the operation of this idea of liberty.”.

Realitas konsep individualisme sebenarnya berasal dari sekularisme. Konsep ini muncul ketika manusia Barat melepaskan diri dari otoritas Gereja dan raja, yang mengaitkan seluruh urusan dan perbuatan duniawinya dengan Akhirat. Dalam sistem tersebut, ia merasa terpaksa dan tertindas, dengan kehendak dan haknya dalam hidup yang terhimpit. Pada masa itu, identitasnya dibentuk sesuai dengan tradisi dan keyakinan masyarakat. Ketika ia melepaskan diri dari otoritas ini, hubungannya dengan Akhirat terputus. Ia kemudian mencurahkan seluruh perhatiannya kepada urusan dunia. Maka ia mulai hidup di dunia ini, bukan di luar dunia ini, sebagaimana yang mereka katakan. Sebaliknya, ia menjadi penguasa dunia ini. Keberadaan sentral dan kedaulatan individu diperkuat oleh teori hak-hak kodrati. Teori ini menegaskan bahwa individu memiliki hak-haknya yang bersumber dari kodratnya, sedangkan masyarakat tidak memberikan hak-hak tersebut kepadanya. Hak-hak ini telah melekat pada dirinya. Hak-hak itu bersifat universal, mendasar, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibatalkan.

The reality of the concept of individualism is that it emanates from secularism. The concept emanated when the Western man rid himself of the authority of the Church and kings, that connected all of his worldly affairs and actions to the Hereafter. Within the system, he felt coerced and oppressed, with his will and rights within life, crushed. In those times, his identity was shaped according to the traditions and beliefs of the society. When he rid himself of this authority, his connection with the Hereafter was severed. He then turned his full focus towards worldly affairs. So he started living in this world and not outside of this world, as they say. Instead, he became master of this world. The centrality and sovereignty of the individual was reinforced by the theory of natural rights. This theory asserts that the individual has his rights derived from his nature, whilst the society does not grant him such rights. These rights are fixed for him. They are universal, fundamental, inalienable and cannot be repealed.

Dengan demikian, individu dilahirkan dengan hak-hak alaminya, yakni keberadaannya beserta hak-haknya mendahului keberadaan masyarakat, hukum-hukumnya, perundang-undangannya, dan batasan-batasannya. Oleh karena itu, kebebasan adalah fondasi eksistensi manusia. Individu-individu setara dalam hak-hak ini. Tidak seorang pun dari mereka yang merampas atau menghapus hak-hak orang lain. Karena individu, dari segi asal dan fitrahnya, adalah makhluk yang tidak bermasyarakat, ia rentan terhadap pertikaian, konflik, dan kekacauan ketika bersosialisasi. Maka dalam keadaan seperti itu harus ada suatu organisasi dengan cara memberikan konsesi kepada suatu komunitas individu. Tujuan komunitas ini adalah menegakkan hak kebebasan dan kesetaraan bagi semua, yaitu individu menyerahkan haknya kepada kehendak kolektif yang diwujudkan oleh negara melalui kontrak sosial. Dengan cara ini, melalui kontrak timbal balik, otoritas penguasa menjadi lembaga buatan manusia yang memperoleh undang-undangnya dari kesepakatan pengaturan antara rakyat. Negara kemudian mengatur hak-hak dan kebebasan, yakni negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan kehendak manusia dan bukan berdasarkan kehendak Ilahi, di mana kehendak individu merupakan akar dan dasar dari kehendak kolektif.

Thus individuals are born with their natural rights i.e. their existence with their rights precedes the existence of the society, its laws, legislations and constraints. Accordingly, freedom is the foundation of human existence. Individuals are equal in these rights. None of them deprives or repeals the rights of others. Since the individual is a non-social entity in terms of origin and nature, he is subjected to quarrel, conflict and chaos in the event of socialization. So there must be an organization in such a situation by making concessions with a community of individuals. This community's objective is to establish the right to freedom and equality for all i.e. the individual concedes his rights to the collective will, embodied by the state through social contract. In this way, through mutual contract, the ruling authority became a human institution that derives its legislations from the regulatory agreement between the people. The state then regulates the rights and freedoms, i.e. the state executes upon the basis of human will and not upon the basis of divine will, where the will of individuals is the root and basis of collective will.