Pandangan tentang laki-laki dan perempuan di Barat muncul dari persepsi keagamaan Katolik dan Protestan yang memandang perempuan, bukan laki-laki, sebagai asal mula dosa. Namun, pandangan Kristen juga memberi nilai besar pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dibatasi dalam pernikahan. Pernikahan dihargai demi membentuk keluarga, yang berperan edukatif dan moral dalam masyarakat. Ketika gerakan Pencerahan mendominasi masyarakat dengan pemikiran Barat modern pada abad kedelapan belas Masehi, masyarakat mengadopsi sekularisme. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan dan dari seluruh hubungan dengan masyarakat, sekaligus memperkenalkan konsep-konsep baru seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Sekularisme memberikan persepsi baru tentang manusia dan masyarakat yang bertentangan dengan Kristen. Meski demikian, sekularisme tidak mengubah pandangan duniawi tentang perempuan yang berlaku di masyarakat, baik dalam literatur teologis maupun filosofis. Sebaliknya, sebagian filsuf berupaya membenarkan pandangan tersebut secara filosofis dan intelektual. Banyak filsuf liberalisme dan Pencerahan, seperti Hume, Hobbes, Locke, Kant, Rousseau, dan Montesquieu, tetap meragukan kemampuan mental perempuan. Mereka menyetujui pandangan para filsuf Yunani, yang berpendapat bahwa laki-laki secara kodrati lebih unggul secara mental daripada perempuan. Misalnya, sebagaimana disebutkan dalam The Story of Philosophy karya Will Durant, filsuf Yunani Aristoteles berkata, "Perempuan bagi laki-laki seperti budak bagi tuannya, pekerja manual bagi pekerja mental, orang barbar bagi orang Yunani. Perempuan adalah laki-laki yang belum selesai, yang berdiri di anak tangga yang lebih rendah dalam tangga perkembangan."

The view about man and woman in the West emerged from the Catholic and Protestant religious perception that viewed woman, but not man, as the origin of sin. However, the Christian view did also give great value to the relationship between the man and the woman, which was confined to marriage. Marriage was valued in order to form a family, that plays an educational and moral role in the society. When the Enlightenment movement dominated the society with its modern Western thinking in the eighteenth century CE, the society adopted secularism. Secularism separated religion from life and all relation with the society, whilst imposing new concepts such as freedom, equality and social justice. Secularism gave a new perception about man and society that is contrary to Christianity. Despite that, it did not change the worldly view about women that was prevalent in society, both in theological and philosophical literature. Instead, some philosophers attempted to justify the view philosophically and intellectually. Many philosophers of liberalism and Enlightenment such as Hume, Hobbes, Locke, Kant, Rousseau, and Montesquieu, remained skeptical about the mental faculty of women. They endorsed the view of Greek philosophers, who maintained that the male is, by nature, mentally superior to female. For instance, as mentioned in The Story of Philosophy by Will Durant, the Greek philosopher, Aristotle, said, “Woman is to man as the slave to the master, the manual to the mental worker, the barbarian to the Greek. Woman is an unfinished man, left standing on a lower step in the scale of development.”.

Tidak banyak filsuf Barat yang mengangkat isu kesetaraan gender pada paruh kedua abad kesembilan belas, kecuali beberapa orang, seperti John Stuart Mill dalam bukunya, The Subjection of Women. Hukum-hukum di Eropa Barat dipengaruhi oleh pandangan yang sudah ada sebelumnya, setelah revolusi demokratis dan sekularisasi masyarakat. Sekularisasi tidak memberikan hak-hak baru kepada perempuan. Sebaliknya, ia menganggap perempuan lebih rendah. Misalnya, Kode Napoleon, yang juga disebut Kode Sipil Prancis, yang dikeluarkan pada tahun 1804, menetapkan dalam pasal 217, “Seorang istri, meskipun tidak memiliki persekutuan harta atau terpisah harta, tidak boleh memberikan, menggadaikan, atau memperoleh dengan hak cuma-cuma maupun dengan imbalan, tanpa persetujuan suaminya dalam tindakan tersebut, atau tanpa izin tertulis darinya.” Banyak filsuf menegaskan bahwa perempuan menjauhi politik, karena secara kodrat mereka tidak cocok untuknya. Hak-hak politik baru diberikan kepada perempuan pada abad kedua puluh Masehi.

Not many Western philosophers had proposed the issue of gender equality in the second half of the nineteenth century, except for a few, such as John Stuart Mill in his book, The Subjection of Women. The Western European laws were influenced by the pre-existing view, after the democratic revolution and secularization of the society. Secularization did not give new rights to women. Instead, it deemed her inferior. For example, the Napoleonic Code, also called the Civil Code of the French, issued in 1804, stipulated in article 217, “A wife, although noncommunicant or separate in property, cannot give, pledge, or acquire by free or chargeable title, without the concurrence of her husband in the act, or his consent in writing.” Many of the philosophers asserted that women stayed away from politics, because they were not suitable for it by nature. Political rights were given to women only in the twentieth century CE.

Misalnya, Prancis memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 1945, tepat satu setengah abad setelah Revolusi Prancis. Justru Revolusi Prancis yang menyerukan kebebasan, persamaan, persaudaraan, dan akal budi, dan semua itu diwujudkan dalam sosok perempuan, Marianne, sebagai simbol republik yang penting dan ikon nasional. Singkatnya, gerakan Pencerahan modern tidak mengubah pandangan duniawi tentang perempuan. Apa yang disebut kebebasan, persamaan, persaudaraan, dan akal budi itu pada dasarnya hanya ditujukan kepada laki-laki, dengan mengecualikan perempuan. Bukti hal ini adalah kegagalan amandemen yang diajukan John Stuart Mill terhadap Rancangan Undang-Undang Reformasi Kedua tahun 1867. Amandemen tersebut diajukan di Majelis Rendah Inggris untuk mengubah istilah ‘laki-laki’ menjadi istilah ‘orang’ dalam undang-undang pemilihan. Namun, hanya 73 anggota yang memberikan suara setuju, sementara mayoritas 194 anggota memberikan suara menolak.

For example, France granted women the right to vote in 1945, a full century and a half after the French Revolution. It is the French Revolution that called for liberty, equality, fraternity and reason and was personified in the form of the woman, Marianne, as a significant republican symbol and national icon. In summary, the modern Enlightenment movement did not change the worldly view about women. Its so-called liberty, equality, fraternity and reason were all basically directed to men alone, excluding women. An evidence for this is the failure of the amendment proposed by John Stuart Mill to the Second Reform Bill of 1867. The amendment was tabled in the British House of Commons to change the term ‘man’ to the term ‘person,’ in election laws. However, only 73 members voted in favor, whilst a majority of 194 members voted against.

Meskipun gerakan Pencerahan Barat modern mempertahankan pandangan yang sudah ada sebelumnya mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, gerakan ini mengubah pandangan tentang hubungan antara keduanya beserta hasilnya. Sekularisme melakukannya melalui adopsi gagasan kebebasan dan definisinya tentang kebahagiaan dan kesenangan. Ia mereduksi pandangan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan seksual. Ia menantang konsep kehormatan, martabat, dan kesucian, berbeda dengan Gereja Kristen. Gereja Kristen menganggap mencari kesenangan sebagai dosa. Agustinus dari Hippo (wafat 430) mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya digunakan untuk memperoleh keturunan, dan bahwa hubungan seksual untuk rekreasi, atau yang didorong nafsu, harus dihindari. Pandangan ini kemudian digaungkan hampir seribu tahun kemudian oleh Thomas Aquinas (wafat 1274). Dengan demikian, Kekristenan memandang hubungan seksual sebagai tindakan fisik, jasmani, dan satanik, yang hanya diperbolehkan dalam kerangka pernikahan, semata-mata demi melahirkan anak, dan dibatasi pada satu posisi yang diperbolehkan, pada hari-hari tertentu.

Although the modern Western Enlightenment movement maintained the pre-existing view related to the respective statuses of men and women in society, it changed the view towards the relations between them and their outcome. Secularism did so through its adoption of the idea of freedom and its definition of happiness and pleasure. It reduced the view about the relations between male and female to a sexual relationship. It challenged the concept of honor, dignity and chastity, in contradiction to the Christian Church. The Christian Church considered seeking pleasure as sin. Augustine of Hippo (died 430) taught that sex was only to be used for procreation, and that recreational, or lustful, sex was to be avoided. This view which was echoed nearly a thousand years later by Thomas Aquinas (died 1274). So, Christianity considered sex as a physical, carnal, satanic act, which was allowed only within the framework of marriage, for the sake of childbearing alone and limited to a single permissible position, on particular days.

Sebaliknya, penerimaan pandangan Barat modern tentang hubungan seksual didukung oleh munculnya sosiologi dan psikologi, yang didasarkan pada landasan intelektual sekuler dan metodologi materialis. Maka, pandangan Barat modern mengurangi pentingnya keluarga, meskipun tidak menghapusnya secara keseluruhan. Pandangan itu kemudian memperluas dan melebih-lebihkan peran masyarakat dan negara dalam pendidikan, sebagaimana tampak dalam karya Emile Durkheim, misalnya. Pandangan Barat modern menegaskan keterkaitan perilaku manusia dengan dorongan seksual, serta memperingatkan peran represi dalam produktivitas sosial dan penyakit mental, sambil mempromosikan pembebasan seksual, sebagaimana dicontohkan dalam karya-karya Sigmund Freud. Sosialisme Marxis, yang muncul pada pertengahan abad kesembilan belas M, berjalan ke arah ini. Sosialisme Marxis membela pembebasan seksual dan jenis hubungan seksualnya, serta menjadikan penghapusan pernikahan dan keluarga sebagai salah satu tujuan utama komunisme. Ia membahas feminisme dan berpendapat bahwa pernikahan merupakan manifestasi kepemilikan pribadi. Dalam bukunya, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, Friedrich Engels berpendapat bahwa pernikahan adalah penundukan satu jenis kelamin oleh jenis kelamin lainnya, dan bahwa pernikahan merupakan bentuk perjuangan kelas dalam sejarah. Menurut pandangan Marxis, pernikahan meminggirkan peran perempuan dalam masyarakat, menjadikannya tunduk pada supremasi ekonomi laki-laki, sehingga hal itu terus berlangsung, sementara sistem keluarga adalah institusi kapitalis.

In contrast, the adoption of the modern Western view of sexual relationships was supported by the emergence of sociology and psychology, founded on the basis of the secular intellectual basis and materialist methodology. So the modern Western view diminished the importance of family, although it did not abolish it as a whole. It then expanded and exaggerated the role of society and state in upbringing, as manifest in the work of Emile Durkheim, for example. The modern Western view asserted the link of human behavior with sexual motives, warning of the role of repression in social productivity and mental illness, whilst promoting sexual liberation, as exemplified in the works of Sigmund Freud. Marxist socialism, that emerged in the mid of the nineteenth century CE, proceeded in this direction. Marxist socialism defended sexual liberation and its type of sexual relationships, making the abolition of marriage and family as one of the express objectives of communism. It discussed feminism and maintained that marriage is a manifestation of private property. In his book, The Origin of the Family, Private Property and the State, Friedrich Engels maintained that marriage is the submission of one gender to another and that it is a form of class struggle within history. According to the Marxist view, marriage marginalizes the role of a woman in the society, making her subservient to the economic supremacy of man, thereby persisting, whilst the family system is a capitalist institution.

Abad kesembilan belas M menutup dirinya dengan konflik-konflik ideologisnya, disertai reformasi politik dan ekonomi yang dihasilkannya. Namun, semua itu tidak mengubah kondisi perempuan. Kemudian masyarakat Barat menyambut abad kedua puluh M, dari awal hingga pertengahannya, dengan meletusnya dua perang dunia yang menyeret perempuan ke dalam arena produksi dan pelayanan. Dengan demikian, masyarakat Barat menciptakan situasi baru yang memaksa mereka mengakui sebagian hak politik, ekonomi dan sosial perempuan. Situasi baru ini membuka jalan bagi meningkatnya gerakan yang disebut feminisme dalam kegiatan dan tuntutannya. Selain itu, gerakan tersebut mengubah tujuan dan strateginya. Apa yang disebut feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun enam puluhan abad kedua puluh M, dengan sasaran seluruh sistem sosial yang telah ada di Barat, dengan visi baru yang berfokus pada genderisme, yaitu menghapus diskriminasi gender yang didasarkan pada dualitas laki-laki dan perempuan, mencakup stereotip gender, peran gender, penentuan gender dan kesadaran gender. Fokus feminisme gelombang kedua pada penghapusan diskriminasi gender terinspirasi oleh filsafat liberalisme, kebebasan, Marxisme, eksistensialisme dan dekonstruksionisme pascamodernis. Gerakan ini didukung oleh gerakan pembebasan seksual dan organisasi gay. Dengan demikian, tujuannya tidak lagi sekadar demi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga demi penghapusan segala diskriminasi antargender. Setelah beberapa dekade, isu diskriminasi gender diadopsi oleh organisasi-organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjadikannya konsep dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979. Kemudian diskriminasi gender ditetapkan sebagai istilah dan konsep dalam dokumen Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo, Mesir, tahun 1994, disusul Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995. Banyak negara Barat secara bertahap telah menerima pandangan genderisme, baik secara utuh maupun sebagian.

The nineteenth century CE ended with its ideological conflicts, accompanied by resultant political and economic reforms. However, these did not change the condition of women. Then Western societies welcomed the twentieth century CE, from its beginning to its middle, with the outbreak of two world wars that plunged women into the arena of production and service. Western societies thereby created a new situation that forced them to recognize some of the political, economic and social rights of women. This new situation paved way for the intensification of what is called the feminist movement in its activities and raising of demands. Moreover, the movement changed its objectives and strategies. What is called the second-wave of feminism began in the sixties of the twentieth century CE, targeting the entire social system pre-existing in the West with a new vision focused on genderism, which is eliminating gender discrimination based on male-female duality, encompassing gender stereotyping, gender roles, gender determination and gender awareness. Second-wave feminism’s focus on eliminating gender discrimination was inspired by the philosophies of liberalism, freedom, Marxism, existentialism and the post-modernist deconstructionism. The movement was supported by sexual liberation movements and gay organizations. Thus, the objective had become not just for the sake of equality between men and women, but also for the sake of abolition of all discrimination between genders. After decades, the subject of gender discrimination was adopted by the international organizations including the United Nations, which adopted it as a concept in the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) of 1979. Then gender discrimination was stipulated as a term and concept in the documents of the International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo, Egypt, of 1994, followed by the World Conference on Women in Beijing in 1995. Many Western nations have gradually endorsed the view of genderism, as a whole or partially.

Secara ringkas, Barat mengubah pandangannya tentang laki-laki, perempuan, dan sifat hubungan di antara keduanya sebagai akibat dari banyak faktor yang berkaitan dengan urusan ekonomi, budaya, politik, dan sosial, yang terjadi selama beberapa dekade. Dapat dikatakan bahwa sistem sosial Barat modern adalah sistem yang mengatur pertemuan antara dua orang heteroseksual atau homoseksual, yaitu hubungan yang tercipta di antara mereka melalui pertemuan tersebut dan apa yang bercabang atau dihasilkan darinya. Ini adalah sistem yang tidak sah, bertentangan dengan akal dan fitrah (sifat dasar manusia). Ketidaksahannya nyata dalam landasan-landasan yang menjadi dasar pembangunannya:

In summary, the West changed its view about men, women and the nature of relationships between them as a consequence of many factors pertaining to economic, cultural, political and social matters, that occurred over many decades. It can be said that the modern Western social system is the system that organizes the meeting of two heterosexuals or homosexuals, that means the relationship created between them by their meeting and what branches out or results from it. It is an invalid system contradicting the intellect and fitra (human nature). Its invalidity is evident in the foundations upon which it is built: