Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh (keseluruhan yang tidak terpisah-pisah), dan menangani perbuatannya dengan Ahkam Syar'iyyah secara konsisten dan seimbang, terlepas dari jumlah dan jenis perbuatan tersebut. Ahkam Syar'iyyah ini adalah sistem-sistem Islam yang menangani problem-problem manusia. Ketika problem-problem tersebut ditangani, manusia menghadapinya dengan menyadari bahwa setiap problem memerlukan solusi, yaitu menganggapnya sebagai problem yang memerlukan Hukum Syar'i. Dengan demikian, Islam menangani semua problem sebagai problem manusia dan bukan yang lain. Jadi, ketika Islam membahas problem ekonomi, seperti nafkah suami terhadap istrinya, atau problem pemerintahan, seperti pengangkatan Khalifah, atau problem sosial, seperti pernikahan, Islam tidak menyelesaikan problem itu sebagai masalah ekonomi, pemerintahan, atau sosial, melainkan memperlakukannya sebagai problem manusia yang solusinya harus diturunkan, yaitu Hukum Syar'i harus diturunkan. Islam memiliki satu metode dalam menangani problem-problem manusia, yaitu memahami realitas problem tersebut lalu menurunkan hukum Allah untuknya dari dalil-dalil syar'i yang terperinci.

Islam considers a human being as an integrated being (indivisible whole), and addresses his or her actions with AHkam Sharai’ah in a consistent and balanced manner regardless of the number and type of these actions. These AHkam Sharai’ah are the Islamic systems which address the problems of human beings. When problems are addressed, human beings deal with them considering that every problem requires a solution i.e. considering it as a problem that requires a Hukm Shara’i. Thus Islam addresses all problems as human problems and nothing else. So when Islam treats an economic problem such as the husband’s financial support (nafaqah) of his wife or a ruling problem such as the appointment of a Khaleefah or a social problem such as marriage, it does not solve that problem as an economic, ruling or as a social problem but rather treats the problem as a human problem to which a solution should be derived i.e. a Hukm shara’i should be derived. Islam has one method in addressing the problems of human beings, which is to understand the reality of the problem and then derive the rule of Allah for it from the detailed shar’ai evidences.

Sistem-sistem Islam terdiri dari hukum-hukum syariat (Ahkam Sharai'ah) yang berkaitan dengan ibadat, akhlak, makanan, pakaian, muamalat (transaksi), dan hukum pidana.

The Islamic systems are composed of AHkam Sharai’ah related to ‘ibadat, morals, foodstuffs, clothing, mu’amalat (transactions) and penal code.

Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, makanan, dan pakaian tidak dapat dinalar dengan 'illah (sebab hukum). Rasulullah ﷺ bersabda: "Khamr diharamkan karena zatnya."

The divine rules related to ‘ibadat, morals, food-stuffs, and clothing cannot be reasoned by ‘illah (legal reason). The Messenger (saw) said; “Wine (khamr) was forbidden for itself.”.

Adapun hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan muamalat dan uqubat (sanksi pidana), maka ia dinalar dengan suatu 'illah. Hal ini karena hukum syar'i dalam perkara-perkara tersebut dibangun di atas suatu 'illah, yaitu alasan disyariatkannya hukum itu. Banyak orang telah terbiasa membenarkan seluruh hukum syariah berdasarkan kemaslahatan (maslahah), karena mereka dipengaruhi oleh ideologi dan budaya Barat yang memandang kemaslahatan semata sebagai tolok ukur perbuatan. Pemahaman semacam itu bertentangan dengan kepemimpinan intelektual Islam, yang menjadikan ruh sebagai dasar bagi seluruh perbuatan, dan menjadikan perpaduan antara ruh dengan materi sebagai pengatur segala perbuatan. Adapun hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, makanan, dan pakaian, sama sekali tidak dinalar, karena tidak ada 'illah bagi hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum itu harus diambil sebagaimana datangnya dalam nash dan tidak boleh didasarkan pada suatu 'illah. Salat, puasa (sawm), haji, zakat, tata cara salat dan jumlah rakaatnya, manasik haji, serta nisab zakat dan sejenisnya, harus diambil, diterima, dan dipatuhi sebagaimana datangnya dalam nash (tawqifiyyah), dan tidak dicari 'illah baginya. Hal yang sama berlaku pada larangan memakan bangkai, daging babi, dan sejenisnya. Mencari 'illah bagi hukum-hukum ini adalah keliru dan berbahaya. Sebab, jika 'illah dicari, maka akibatnya apabila 'illah hukum tersebut tidak ada, hukumnya pun tidak berlaku lagi, padahal perkaranya tidak demikian. Misalnya, jika kita mengandaikan kebersihan sebagai 'illah wudu, latihan fisik sebagai 'illah salat, dan kebersihan (higienitas) sebagai 'illah puasa, dan seterusnya, maka dalam keadaan-keadaan seperti itu, setiap kali 'illah tidak ada, hukumnya pun tidak berlaku. Oleh karena itu, mencari 'illah berbahaya bagi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, wajib menerima hukum-hukum ibadah apa adanya, tanpa mencari 'illah (sebab) baginya. Adapun hikmah di balik suatu hukum, hanya Allah yang mengetahuinya, karena akal kita tidak mampu memahami hakikat Allah, sehingga kita tidak dapat memahami hikmah-Nya. Adapun hikmah yang disebutkan dalam nash-nash, seperti firman Allah (SWT),

However the AHkam Shara’iah related to transactions and penal code are are reasoned by an ‘illah. This is because the Hukm Shar’ai in these matters are built upon an ‘illah, which is the reason for legislating the rule. Many people have become used to justifying all the Sharee’ah rules according to benefit (maslaHah), because they are influenced by the Western ideology and Western culture, which views benefit alone as a criterion for actions. Such an understanding contradicts the Islamic intellectual leadership which considers spirit as the basis for all actions; and makes the mixing of the spirit with the material the regulator of all actions. The AHkam Sharai’ah related to ‘ibadat, morals, foodstuffs, and clothing are absolutely not reasoned, since there is no ‘illah for these rules. They should be taken as they came in the text and should not be based upon an ‘illah. Prayer (Salaah), fasting (Sawm), the Hajj, zakaah, the method of praying the Salaah and the number of its rak’at, the rites of Hajj and the minimum amount of property liable to payment of zakaah (niSaab of zakaah) and the like, should be taken, accepted and submitted to as they came in the text (tawqeefiyyah) and no ‘illah is sought for them. The same thing applies to the prohibition of eating the meat of a dead animal, pork and the like. Seeking an ‘illah for these rules is wrong and dangerous. This is because if an ‘illah was sought the result would be that if the ‘illah of the rule ceased to exist then the rule would no longer exist. The ‘illah is connected to the rule in existence and absence. As an example, if we assumed cleanliness was the ‘illah for the wudu, and physical exercise as the ‘illah for salaah, and hygiene as the ‘illah for fasting (Sawm) etc., then in these situations, whenever the ‘illah does not exist, the rule would not exist either, though the matter is not like this. Therefore seeking an ‘illah is dangerous for the rule and its performance. Thus, it is obligatory to take rules of ‘ibadat as they are, without seeking an ‘illah for them. As for the Hikmah (wisdom) behind a rule, Allah alone knows it, since our mind cannot conceive the essence of Allah, and hence we cannot comprehend His Hikmah. As for the Hikmah mentioned in the texts, such as the saying of Allah (swt),

"Sesungguhnya shalat (Salah) mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran." [TMQ Al-’Ankabut:45]

“Lo! Prayer (Salah) preserves from lewdness and iniquity.” [TMQ Al-’Ankabut:45]

Dan firman Allah (SWT),

And Allah (swt) words,

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka” [QS Al-Hajj:28], dan (firman-Nya) (swt) —

“That they may witness the benefits (provided) for them” [TMQ Al-Hajj:28] and for His (swt) words,

"Apa yang engkau keluarkan sebagai zakat dengan mengharap wajah Allah, maka itu akan dilipatgandakan." [TMQ Ar- Rum:39]

“That which you give in Zakah seeking Allah’s countenance, has increased manifold.” [TMQ Ar- Rum:39]

Dan jenis-jenis hikmah lainnya yang disebutkan dalam nash-nash, hendaknya diambil secara harfiah sebagaimana disebutkan dalam nash tanpa membandingkannya dengan yang lain. Kecuali jika hikmah dari suatu hukum disebutkan dalam nash, maka tidak perlu mencari hikmah maupun ‘illah bagi hukum tersebut.

And other sorts of Hikmah that are stated in the texts, they should be taken literally as mentioned in the text without making comparison to them. Unless the Hikmah of the rule is mentioned in a text, neither Hikmah and nor an ‘illah has to be sought for the rule.

Hal ini berkaitan dengan ibadah. Akhlak, di sisi lain, adalah nilai-nilai yang telah ditetapkan aturannya untuk menggambarkan keutamaan dan perbuatan mulia serta hal-hal yang bertentangan dengannya. Akhlak juga lahir dari ibadah, sebagaimana ia tampak dalam muamalat. Hal ini karena Islam bertujuan, dalam syariatnya, untuk membawa manusia menuju kesempurnaan sehingga mencapai tingkat tertinggi yang dapat dicapai. Oleh karena itu, manusia harus berupaya meraih sifat-sifat yang paling luhur dan memeliharanya. Akhlak yang baik adalah nilai yang diupayakan untuk diwujudkan seseorang ketika ia menampilkannya. Ia khusus berkaitan dengan keutamaan-keutamaan (fadha'il) yang disebutkan oleh Syar', dan nilainya diarahkan ketika seseorang melaksanakan keutamaan-keutamaan tersebut dan memperolehnya. Akhlak merupakan bagian dari Syariah Islam, dan bagian dari perintah serta larangan Allah, yang wajib diwujudkan oleh setiap Muslim agar pengamalan Islamnya menjadi sempurna dan pelaksanaan perintah serta larangan Allah darinya menjadi paripurna.

This is in respect to ‘ibadat. Morals (Aqhlaaq) are however values for which rules have been established to illustrate the virtues and noble deeds and the things that contradict them. They also result from ‘ibadat, as well as being observed in mu’amalat. This is because Islam aims in its legislation to take man on the road towards perfection so as to reach the highest achievable level. Therefore man has to work towards acquiring the supreme qualities and to maintain them. The good Aqhlaaq is a value which one intends to realise when exhibiting it. It is specific to the virtues (faDaa`il) stated by the Shar’, and its value is targeted when performing these virtues and acquiring them. Aqhlaaq are a part of the Islamic Shari’ah, and a part of the commands and prohibitions of Allah, which must be achieved by every Muslim so that his observance of Islam becomes complete, and his undertaking of the commands and prohibitions of Allah is perfected.

Seorang Muslim tidak memiliki sifat-sifat akhlak karena sifat itu sendiri, juga tidak karena manfaat yang dirasakan. Ia memilikinya semata-mata karena Allah memerintahkannya dengannya, dan bukan karena alasan lain. Maka seorang Muslim tidak dicirikan dengan kejujuran demi kejujuran itu sendiri, juga tidak demi manfaat yang dirasakan, melainkan karena Syariat telah memerintahkannya.

A Muslim neither acquires Aqhlaaq attributes for their sake, nor for the perceived benefit. Rather he or she acquires them only because Allah commanded him with them and for no other reason. So a Muslim is not characterised with truthfulness for the sake of truthfulness in itself, nor for the perceived benefit, rather because Shar’a ordered it.

Adapun bahwa seorang Muslim tidak memperoleh akhlak demi akhlak itu sendiri, hal ini disebabkan oleh penggambaran perbuatan-perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang dilakukan manusia mungkin pada dasarnya qabeeh (tercela), tetapi mereka menganggapnya hasan (baik) sehingga mereka melakukannya. Sifat yang dimiliki manusia mungkin pada dasarnya qabeeh, tetapi mereka menganggapnya sifat yang hasan sehingga mereka memperolehnya, dan dengan demikian kekeliruan akan muncul karena manusia memelihara akhlak demi kepentingan mereka sendiri. Kecuali jika Islam menetapkan bagi Muslim mana sifat yang hasan dan mana sifat yang qabeeh, dan kecuali jika Muslim melakukannya sesuai dengan ketetapan tersebut, maka perolehan sifat-sifat itu tidak sesuai dengan Ahkam Syari'ah. Oleh karena itu, Muslim tidak boleh memiliki sifat jujur demi kejujuran itu sendiri, tidak boleh memiliki sifat kasih sayang demi kasih sayang itu sendiri, dan tidak boleh memiliki seluruh akhlak demi kepentingan akhlak itu sendiri. Sebaliknya, mereka hendaknya memiliki akhlak tersebut karena itu merupakan perintah dari Allah, sebab hakikat yang mendasar adalah bahwa akhlak-akhlak ini berlandaskan akidah Islam. Memperhatikan persoalan ini akan menjamin terwujudnya akhlak pada diri setiap individu, sehingga jiwa disucikan dari segala kotoran dan dijauhkan dari setiap faktor yang merusak. Cara terbaik untuk menjaga akhlak adalah dengan membatasinya pada apa yang disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah), membatasinya pada landasan ruhani, dan membangunnya di atas akidah Islam.

As for the fact that the Muslim does not acquire Aqhlaaq for the sake of Aqhlaaq, this is because of the description of the actions. An action which human beings perform might be by itself qabeeh but they thought it hasan so they performed it. The attribute which human beings are characterised with might be by itself qabeeh but they consider it a hasan attribute so they acquire it and thus errors would arise because man observed Aqhlaaq for their own sake. Unless Islam defines for the Muslim the hasan attributes and the qabeeh attributes and unless the Muslim performs them according to this definition, then their acquiring of these attributes would not be in compliance with the AHkam Sharai’ah. Therefore Muslims should not be characterised with truthfulness for the sake of truthfulness, nor should they be characterised with compassion for the sake of compassion, nor should they be characterised with all the Aqhlaaq for their own sake. Rather they should be characterised with them because they are commands from Allah because the fundamental fact is that these Aqhlaaq are based on the Islamic ‘aqeedah. Observing this issue would guarantee the acquisition of the Aqhlaaq in individuals thus purifying the soul of any impurity and distancing it from any corrupting factors. The best way to protect Aqhlaaq is to confine them to what is stated in the text (Qur’an and Sunnah), restrict them to the spiritual basis and build them upon the Islamic ‘aqeedah.

Adapun tidak mengupayakan akhlak demi keuntungan, hal itu karena seseorang tidak mencari atau bertujuan memperoleh keuntungan dari akhlak, agar tidak merusaknya dan membuatnya berputar di sekitar keuntungan. Akhlak adalah sifat-sifat yang harus dimiliki manusia, secara bebas dan sukarela, dengan dorongan ketakwaan (takut kepada Allah). Kaum Muslimin tidak berpegang pada akhlak semata-mata karena akhlak itu mendatangkan manfaat atau mudarat bagi kehidupan mereka; sebaliknya, mereka melakukannya sebagai respons terhadap perintah dan larangan Allah. Dengan pemahaman ini, berakhlak mulia menjadi sesuatu yang konsisten dan teguh, dan tidak berputar di sekitar keuntungan.

As for not acquiring Aqhlaaq for the sake of benefit, this is because one does not seek or aim to acquire benefit from the Aqhlaaq, lest it corrupts it and makes it revolve around the benefit. Aqhlaaq are attributes which man must be characterised with, freely and willingly, by the incentive of taqwa (the fear of Allah). Muslims do not abide by Aqhlaaq simply because they benefit or harm them in life; rather they do so in response to the commands and prohibitions of Allah. With this understanding the characterisation with good Aqhlaaq is constant and steadfast and does not revolve around benefit.

Akhlak seperti itu, yang dibangun di atas pertukaran manfaat, akan menjadikan seseorang munafik, yakni menampakkan perilaku tertentu sementara menyembunyikan hakikat dirinya yang sebenarnya. Hal ini karena akhlak mereka dibangun di atas manfaat, sehingga akhlak mereka berputar di sekitar manfaat itu, sebab mereka menjadikan hukum-hukum yang beralasan berputar di sekitar 'illah-nya, dan mereka tidak meyakini adanya hukum-hukum itu maupun kewajibannya apabila 'illah tersebut sudah tidak ada.

Such Aqhlaaq built on the exchange of benefit would make the individual a hypocrite, revealing certain behaviour while concealing his true nature. This is because their Aqhlaaq are built on benefit, so their Aqhlaaq revolve around the benefit, for they make the reasoned rules revolve around their ‘illah and they do not believe in the existence of the rules nor in their obligation if the ‘illah ceased to be present.

Akhlak tidak dinalar dan tidak boleh diambil berdasarkan ‘illah-nya. Akhlak harus diterima sebagaimana datangnya dalam syariat, tanpa memandang ‘illah apa pun. Mencari ‘illah bagi akhlak adalah keliru dan berbahaya, karena dapat menyebabkan seseorang meninggalkan pengamalan akhlak ketika ‘illah-nya dianggap telah tiada.

Aqhlaaq are not reasoned and should never be taken by their ‘illah. They must be accepted as they came in Shar’a, irrespective of any ‘illah. It is erroneous and dangerous to seek ‘illah for Aqhlaaq, so as not to abandon the characterisation with Aqhlaaq when their ‘illah has ceased.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari ibadah hanyalah nilai spiritual dan tujuan memperoleh akhlak hanyalah nilai moral. Keduanya harus dibatasi pada nilai-nilai yang dimaksudkan tersebut. Manfaat atau kepentingan duniawi tidak boleh tampak dalam ibadah dan akhlak, karena kemunculan hal tersebut berbahaya, menimbulkan kemunafikan pada orang yang beribadah dan pada orang-orang yang berakhlak mulia. Hal itu juga akan menyebabkan ditinggalkannya ibadah dan akhlak ketika manfaat atau kepentingan tersebut tidak tampak.

It becomes evident that the aim of the ‘ibadat is the spiritual value only and the aim of acquiring Aqhlaaq is the moral value only. They must be restricted to these intended values. Benefit or interest should not be manifested in the ‘ibadat and Aqhlaaq, because such a manifestation is dangerous, causing hypocrisy in those who worship and those who are virtuous people. It will also lead to the abandonment of the ‘ibadat and Aqhlaaq when their benefit or interest does not appear.

Mengenai hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain, sebagian nas yang dijadikan dalil atas hukum-hukum tersebut memuat ‘illah, seperti dalam hal pemberian harta rampasan (fai’) Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan bukan kepada kaum Anshar. Allah (SWT) berfirman mengenai hal ini,

In regard to the AHkam Sharia’ah related to man’s actions in his relation with others, some of the texts that came as evidence to them include an ‘illah such as in respect to giving the spoils of Bani Nadhir to the Muhajireen and not the Ansar. Allah (swt) says regarding this,

"agar harta itu tidak menjadi barang dagangan di antara orang-orang kaya di antara kalian." [TMQ Al-Hashr:7]

“that it does not become a commodity between the rich among you.” [TMQ Al-Hashr:7]

Sementara beberapa teks lain sama sekali tidak mencantumkan 'illah, seperti,

While some other texts do not include an ‘illah at all such as,

"Allah telah menghalalkan bai' (jual beli) dan mengharamkan riba (bunga)." [Al-Baqara:275]

“Allah has permitted bai’a (trading) and has forbidden Riba (interest).” [Al-Baqara:275]

Oleh karena itu, setiap hukum yang nash-nya mengandung 'illah dapat dinalar dan qiyas dapat dilakukan terhadapnya; sedangkan untuk hukum yang nash-nya tidak mengandung 'illah, 'illah tidak dicari dan qiyas tidak dapat digunakan. 'Illah yang sah adalah 'illah syar'i yang disebutkan dalam nash dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena hanya keduanyalah nash-nash syar'i. 'Illah yang menjadi dasar hukum syar'i yang dinalar adalah 'illah syar'i, bukan 'illah rasional. Dengan kata lain, 'illah harus disebutkan dalam nash, baik secara tegas, secara isyarat, maupun melalui penyimpulan atau melalui qiyas. 'Illah ini berkaitan dengan hukum yang dinalar baik ketika ada maupun ketika tidak ada. Dengan demikian, hukum-hukum berputar bersama 'illah-nya. Maka kita dapati suatu perkara diharamkan dalam suatu keadaan karena adanya 'illah syar'i, dan apabila 'illah tersebut hilang, perkara itu menjadi mubah. Jadi, hukum syar'i berputar bersama 'illah dalam keadaan ada dan tidak ada: ketika 'illah ada maka hukum ada, dan ketika 'illah tidak ada maka hukum tidak ada.

Therefore any rules where the text included an ‘illah are reasoned and Qiyas may be made to them; whereas for the rules whose text is without an ‘illah, an ‘illah is not sought and Qiyas cannot be used. The valid ‘illah is the Shar’ai ‘illah that is mentioned in the text from Qur’an and Sunnah, for only these two are the Shar’ai texts. The ‘illah upon which the reasoned Hukm Shar’ai is built is a Shar’ai ‘illah and not a rational ‘illah. In other words the ‘illah must be mentioned in the text either explicitly or implicitly or by deduction or through Qiyas. This ‘illah is connected with the reasoned Hukm in presence and absence. Thus the rules revolve with their ‘illah. So we find a thing is prohibited in a situation due to the existence of a Shar’ai ‘illah, and if this ‘illah disappears that very thing becomes permissible. So the Hukm Shar’ai revolves with the ‘illah in existence and in absence, when it exists the Hukm exists and if the ‘illah does not exist the Hukm does not exist.

Tidak adanya hukum karena tidak adanya 'illah sama sekali tidak berarti bahwa Hukum Syar'i telah berubah. Sebaliknya, Hukum Syar'i dari masalah tersebut tetap sebagaimana adanya tanpa perubahan. Hanya saja, hukum tersebut tidak lagi diterapkan karena tidak adanya 'illah, dan akan diterapkan apabila 'illah tersebut ada.

The absence of the Hukm due to the absence of the ‘illah does not at all mean that the Hukm Shar’ai has changed, rather the Hukm Shar’ai of the question remains as it is without change. It is only that the Hukm is no longer applied due to the absence of the ‘illah and will be applied if the ‘illah is present.

Hubungan hukum dengan 'illah pada keberadaan dan ketiadaannya tidak berarti bahwa hukum-hukum berubah karena perubahan waktu dan tempat. Oleh karena itu, klaim bahwa mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan merupakan 'illah bagi Hukm Shar'ai, yang berubah seiring perubahan waktu dan tempat, sehingga Hukm Shar'ai ikut berubah, adalah keliru. Mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan sama sekali bukan 'illah bagi al-Ahkam, karena tidak ada nash yang menunjukkan bahwa mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan adalah 'illah bagi seluruh al-Ahkam, dan tidak pula menunjukkan bahwa keduanya merupakan 'illah bagi hukum tertentu. Dengan demikian, keduanya tidak dapat dijadikan sebagai 'illah syar'i.

The relationship of the rule with the ‘illah in existence and in absence does not mean that the rules change due to the change of the time and place, therefore claiming that bringing about the benefit and preventing corruption is the ‘illah of the Hukm Shar’ai, which changes as the time and place change, so the Hukm Shar’ai changes accordingly. Bringing about benefit and preventing harm are not at all the ‘illah of the AHkam, since no text came to denote that bringing about benefit and preventing corruption are ‘illah for all the AHkam, nor to denote that they are an ‘illah for a specific Hukm. Consequently, it cannot be taken as a Shar’ai ‘illah.

Shar’ai ‘illah adalah sesuatu yang diambil dari sebuah teks syar’i dan harus dibatasi padanya serta maknanya. Teks syar’i tidak pernah menunjukkan bahwa mendatangkan maslahat maupun menolak kerusakan sebagai ‘illah. ‘Illah syar’i adalah apa yang dibawa oleh teks syar’i, bukan mendatangkan maslahat atau menolak kerusakan. Apa yang dibawa dalam teks itu tidak ditunjukkan oleh waktu atau tempat, dan tidak pula ditunjukkan oleh perbuatan itu sendiri. Ia justru ditunjukkan oleh teks dalam menampakkan ‘illah dari hukum. Teks ini tidak pernah berubah, sehingga tidak ada pertimbangan terhadap waktu dan tempat dalam konteks ini, dan tidak ada nilai bagi mendatangkan maslahat dan mencegah kerusakan.

The Shar’’ai ‘illah is that which is taken from a Shar’ai text and should be restricted to it and its meaning. The Shar’ai text has neither indicated that bringing about a benefit nor warding off corruption as being the ‘illah. The Shar’ai ‘illah is that which the Shar’ai text has brought, not the bringing about of benefit or warding off corruption. That which is brought in the text is not indicated by the time or the place nor indicated by the action itself. It is rather indicated by the text in manifesting the ‘illah of the Hukm. This text never changes, so no consideration is given to the time and place in this context, nor is there a value to bringing about benefit and preventing corruption.

Akibatnya, Ahkam Syar'iyyah tidak berubah seiring perubahan zaman dan tempat; ia tetap sebagaimana adanya, terlepas dari perubahan tersebut.

Consequently, AHkam Shara’iah do not change with the changing of the time and place, they remain as they are regardless of this change.

Adapun perubahan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat, hal itu tidak berpengaruh dalam mengubah hukum, karena tradisi bukanlah 'illah bagi Hukm Shar'i dan bukan pula sumber baginya. Tradisi bisa sejalan atau bertentangan dengan Syariat. Jika bertentangan dengan Syariat, maka Syariat datang untuk menghapus dan mengubahnya, sebab fungsi Syariat adalah mengubah tradisi dan adat kebiasaan yang rusak, karena keduanya merupakan faktor penyebab kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi tidak dijadikan sumber bagi Hukm Shar'i maupun 'illah baginya, dan hukum tidak berubah. Jika tradisi sejalan dengan Syariat, maka hukum ditetapkan berdasarkan dalil Syar'i dan 'illah Syar'i-nya, bukan berdasarkan tradisi tersebut, meskipun tradisi itu tidak bertentangan dengan Syariat. Adat kebiasaan tidak boleh menguasai Syariat; sebaliknya, Syariatlah yang menguasai tradisi dan adat kebiasaan. Ahkam Syar'iyyah memiliki dalilnya sendiri, yaitu nash, dan memiliki 'illah Syar'i, sedangkan tradisi dan adat kebiasaan sama sekali bukan bagian dari hal tersebut.

As for the change of traditions and customs of people, this does not have an effect in changing the rule, for the tradition is not an ‘illah of the Hukm Shar’ai and neither a source for it. The traditions may agree or disagree with the Shar’a. If they disagree with the Shar’a then the Shar’a has come to abrogate and change them, since the function of the Shar’a is to change the corrupted traditions and customs, because they are the factors that cause corruption in society. Hence they are not taken as a source for the Hukm Shar’ai nor an ‘illah for it and the Hukm does not change. If the traditions were in agreement with shar’a, then the Hukm is proved by its Shar’ai evidence and by its Shar’ai ‘illah and not by these traditions, even if these traditions do not contradict the Shar’a. The customs cannot rule over the Shar’a, rather the Shar’a rules over the traditions and customs. The AHkam Shara’iah have their own evidences, which is the text and they have Shar’ai ‘illah and the traditions and customs are not a part of that at all.

Adapun tentang kesesuaian Syari'ah Islam untuk setiap zaman dan tempat, hal itu bersumber dari kenyataan bahwa Syari'ah Islam menangani permasalahan manusia dengan hukum-hukumnya sepanjang zaman dan di setiap tempat, serta mampu memecahkan seluruh persoalan manusia, betapa pun beragam dan banyaknya persoalan tersebut. Hal ini karena ketika Syari'ah menangani persoalan mereka, ia memperlakukan mereka dalam kapasitas mereka sebagai manusia dan bukan dalam kapasitas lainnya. Di zaman dan tempat mana pun, manusia tetap sama dalam naluri dan kebutuhan biologisnya tanpa berubah sama sekali. Oleh karena itu, hukum-hukum yang memecahkan persoalan mereka pun tidak berubah. Yang berubah pada manusia adalah pola-pola kehidupan, dan hal itu tidak memengaruhi pandangan mereka tentang kehidupan. Adapun tuntutan-tuntutan baru dan beragam yang terus muncul pada manusia, semuanya timbul sebagai akibat dari upaya manusia untuk memenuhi naluri dan kebutuhan biologisnya. Syari'ah diturunkan untuk memecahkan tuntutan-tuntutan baru dan beragam tersebut, tanpa memandang jumlahnya atau bagaimana pola-polanya berubah. Inilah salah satu faktor yang berkontribusi pada berkembangnya fiqh. Namun, kapasitas Syari'ah yang luas ini tidak berarti bahwa ia bersifat fleksibel dan menyesuaikan diri dengan segala sesuatu atau setiap persoalan, bahkan jika hal itu bertentangan dengannya. Tidak pula berarti bahwa ia berkembang sehingga berubah seiring waktu. Maknanya adalah bahwa nash-nash memiliki kapasitas untuk menurunkan banyak hukum darinya, dan bahwa hukum-hukum tersebut mampu diterapkan pada banyak persoalan. Sebagai contoh, Allah (SWT) berfirman: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." [TMQ At-Talaq: 6]

As for the suitability of the Islamic Shari’ah for every time and place, it results from the fact that the Islamic Shari’ah addresses man’s problems by its rules through all times and places and is capable of solving all problems of human beings irrespective of how diverse and numerous they are. This is because when it addresses their problems, it treats them in their capacity as a human being and not in any other capacity. Whatever the time and place, human beings remain the same with respect to their instincts and biological needs without changing at all. Hence the rules which solve their problems do not change. What does change for human beings, are the patterns of life, which do not affect their viewpoint about life. As for the constant new and numerous demands of human beings, they emerge as a result of the humans endeavour to satisfy their instincts and biological needs. The Shari’ah was revealed to solve such new and numerous demands, regardless of their number or how their patterns change. This was one of the factors which contributed towards the growth of fiqh. However this vast capacity of the Sharee’ah does not mean that it is flexible and adapts to everything or to every issue even if it contradicts it. Nor does it mean that it evolves thereby it changes with time. It rather means that the texts have the capacity to derive numerous rules from them. It also means that the rules have the ability to apply on many issues. So for example, Allah (swt) says; “Then if they give suckle for you (your children) give them their due payment.” [TMQ At-Talaq: 6]

Dari ayat ini diambil sebuah Hukm Shar'i, yaitu bahwa perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan kompensasi karena menyusui bayinya. Dari ayat tersebut juga diambil Hukm Shar'i lainnya, yaitu bahwa orang yang dipekerjakan berhak atas upah apabila ia telah melaksanakan pekerjaannya, baik ia seorang karyawan swasta maupun karyawan umum. Kaidah ini berlaku pada banyak bidang, seperti pegawai pemerintah, buruh di pabrik, petani di ladang, dan sejenisnya. Maka masing-masing dari mereka berhak atas upahnya apabila telah menyelesaikan pekerjaannya, karena mereka adalah karyawan swasta. Hal yang sama berlaku bagi tukang kayu yang membuat lemari, penjahit yang menjahit pakaian, tukang sepatu yang membuat sepatu, dan sejenisnya. Mereka semua berhak atas upahnya apabila telah melaksanakan pekerjaannya, karena mereka adalah karyawan umum. Karena pekerjaan merupakan akad antara pemberi kerja dan pekerja, maka Haakim (penguasa) tidak termasuk di dalamnya, sebab ia tidak dipekerjakan oleh Ummah, melainkan ia menjalankan Ahkam Shar'iah, yakni menerapkan Islam. Khalifah tidak berhak atas upah atas pelaksanaan tugasnya, karena ia telah dibai'at untuk menerapkan Syariah dan menyampaikan Da'wah Islam, sehingga ia tidak dipekerjakan oleh Ummah. Demikian pula para pembantunya (wakil), yaitu anggota eksekutif dan para Wali (gubernur), tidak berhak atas upah atas pelaksanaan tugas mereka, karena pekerjaan mereka adalah memerintah, sehingga mereka bukanlah karyawan. Mereka tidak menerima gaji, melainkan ditetapkan baginya sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka disibukkan sehingga tidak dapat menjalankan urusan dan pekerjaan mereka sendiri.

From this verse a Hukm Shar’ai is derived, that the divorced woman deserves a compensation for suckling the baby. Another Hukm Shar’ai is derived from it, that the hired person is entitled to a wage if he or she has carried out their work, whether they are a private or common employee. This rule applies to numerous areas, such as the government employee, the labourer in the factory, the farmer on the farm and the like. So every one of them is entitled to their wage if they have completed their work, this is because they are private employees. The same applies to the carpenter who makes the cupboard, the tailor who sews the dress, the shoemaker who makes the shoe and the like. All of them are entitled to their wage if they have carried out their work because they are common employees. Since the employment is a contract between an employer and an employee the ruler (Haakim) is not included, because he is not hired by the Ummah, but rather he executes the AHkam Shar’aiah i.e. implements Islam. The Khaleefah is not entitled to a wage for carrying out his work, since he was given the pledge to implement the Shar’a and to convey the Islamic Da’wah, so he is not employed by the Ummah. Similarly, his assistants (deputies), i.e. the members of the executive and the Walis (governors) are not entitled to a wage for carrying out their work since their work is ruling, thus they are not employees. They do not take a salary but an amount is assigned to them to meet their needs due to being kept preoccupied from practising their own affairs and occupations.

Kemampuan nash-nash ini untuk melahirkan banyak hukum, dan kemampuan hukum-hukum tersebut untuk diterapkan pada banyak persoalan, itulah yang membuat Syariat Islam mampu menjawab segala persoalan hidup di setiap tempat dan waktu, serta bagi seluruh manusia dan setiap generasi. Hal ini tidak dapat digambarkan sebagai fleksibilitas dan evolusi.

This capacity of the texts to derive many rules and the capacity of the rules to be applied to many problems is what makes the Islamic Sharee’ah suitable to address all problems in life at all places and times as well as to all peoples and generations. This cannot be described as flexibility and evolution.

Dalil hukum syar'i yang diambil dari nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada, karena Asy-Syari' menghendaki agar kita mengikuti makna-makna nash, bukan berhenti pada makna harfiah teks. Oleh sebab itu, ketika menggali Ahkam Syar'iyyah, perhatian harus diberikan pada makna 'illah, yaitu memperhatikan aspek legislatif dalam nash ketika menyimpulkan hukum.

The Daleel of the Hukm Shar’ai taken from the text, either Qur’an or Sunnah, is to address existing problems, because the Legislator intended that we follow the meanings of the texts rather than halting at the literal meaning of the text. Therefore, when deriving the AHkam Shar’aiah, attention has to be paid to the meaning of the ‘illah i.e. to observe the legislative aspect in the text when deducing the rule.